<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/dirham-digital-2464245068.jpg" alt="Simbol Digital Dirham yang resmi dikenalkan oleh Bank Central UEA. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Simbol Digital Dirham yang resmi dikenalkan oleh Bank Central UEA. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Uni Emirat Arab (UEA) bersiap melangkah lebih jauh dalam transformasi digital sektor keuangannya. Bank Sentral UEA (CBUAE) resmi mengungkap simbol untuk Digital Dirham, mata uang digital nasional berbasis blockchain yang ditargetkan meluncur ke pasar ritel pada kuartal terakhir tahun 2025. Dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (28/3), peluncuran ini merupakan bagian dari Financial Infrastructure Transformation (FIT) Programme, strategi ambisius yang dirancang untuk menjadikan UEA sebagai pusat infrastruktur keuangan global dan inovasi digital. Berdasarkan Undang-Undang Federal No. (54) Tahun 2023, Digital Dirham nantinya akan diakui sebagai alat pembayaran yang sah, setara dengan mata uang fisik, dan dapat digunakan di seluruh kanal pembayaran. Dalam pernyataan resminya, CBUAE menyebut bahwa Digital Dirham akan memperkuat efisiensi sistem pembayaran dan menekan biaya transaksi, sekaligus menjaga privasi data pengguna. Akses terhadap mata uang digital ini nantinya dapat dilakukan melalui institusi keuangan berlisensi seperti bank, perusahaan penukaran uang, perusahaan pembiayaan, hingga startup fintech. Salah satu fitur utama dari Digital Dirham adalah kemampuannya mendukung tokenization, yang memungkinkan inklusi keuangan lebih luas dan meningkatkan likuiditas. Selain itu, mata uang ini kompatibel dengan smart contract sehingga memungkinkan transaksi otomatis dan penyelesaian instan. &ldquo;Kami bangga hari ini dapat meluncurkan simbol baru untuk Dirham&mdash;baik dalam bentuk fisik maupun digital&mdash;serta desain dompet Digital Dirham. Ini mencerminkan kemajuan besar dalam program implementasi dan menjadi langkah penting menuju visi kami,&rdquo; ujar Gubernur CBUAE, H.E. Khaled Mohamed Balama. CBUAE juga telah membangun platform terintegrasi yang aman, termasuk dompet digital yang ramah pengguna. Dompet ini akan mendukung berbagai jenis transaksi, mulai dari pembayaran ritel, grosir, hingga lintas negara. Platform tersebut juga dirancang untuk mendorong solusi keuangan inovatif, menyesuaikan dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital di UEA. Balama menambahkan bahwa Digital Dirham sebagai platform berbasis blockchain berteknologi tinggi akan berkontribusi besar dalam meningkatkan stabilitas keuangan, inklusi, ketahanan sistem, hingga pemberantasan kejahatan keuangan. Selain itu, inovasi ini akan membuka jalan bagi produk dan model bisnis digital baru, menurunkan biaya, serta memperluas akses ke pasar internasional. Dengan langkah ini, UEA semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat keuangan paling maju di dunia dan bersiap menjadi pemain utama dalam peta sistem pembayaran digital global.

Bank Sentral UEA ungkap simbol resmi Digital Dirham yang akan jadi alat pembayaran sah berbasis blockchain pada akhir 2025.

Bank Sentral UEA Kenalkan Digital Dirham, Targetkan Jadi Mata Uang Sah Blockchain Akhir 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Mohamad-Nur-Yasin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLISI telah menangkap Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah, karena menjadi pendiri pasar di Beji, Depok, itu sekaligus pengatur nilai tukar uang dirham dan dinar. Dia juga berperan sebagai inisiator serta penyedia lapak Pasar Muamalah, pengelola, dan menjadi wakalah induk, yaitu tempat menukarkan rupiah menjadi alat tukar dirham atau dinar. Zaim dianggap melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Jawa Pos). Pertanyaannya, ada apa dengan dirham?  Pasang surut sejarah peradaban ekonomi dunia tidak jauh dari eksistensi dirham. Kemilau dirham tidak hanya membuat silau peradaban masa lalu, tetapi juga masa kini. Zaim Saidi adalah sosok entrepreneur yang hidup di tengah kegalauan pengembangan peradaban saat ini dan mencoba mempraktikkan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat generasi awal di bidang mata uang.  Masih banyak sosok di Indonesia yang memiliki cara pandang seperti ini. Pada umumnya, dirham dianggap memiliki stabilitas intrinsik dan ekstrinsik serta mengandung imunitas terhadap goncangan ekonomi global. Eksistensi dinar dianggap ideal sebagai alat tukar dan pengendali pasar.  Dari sisi ide, Pasar Muamalah dengan alat tukar dirham cukup inovatif. Namun, dari sisi prosedur, founder-nya boleh dibilang overkonfiden dengan gagasan dan usahanya sehingga lupa bahwa rencana yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Setidaknya ada tiga problem dalam Pasar Muamalah.  Pertama, problem yuridis. Ada upaya untuk melakukan pembangkangan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 15 ayat (1) dinyatakan, ’’Pengeluaran rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.’’  Adapun problem yuridis paling telak adalah Zaim tidak mematuhi pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 yang pada prinsipnya adalah setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah.  Kedua, problem politis. Ada kesengajaan untuk tidak melaksanakan konsideran UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam konsideran tersebut dinyatakan, ’’Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.’’  Menurut G. Jelinek dan Paul Laband, negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam masyarakat. Negara memegang kuasa pemerintahan. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum yang ada di negara, karena hukum merupakan buatan negara. Dari aspek kedaulatan negara, Zaim mencoba menempatkan diri lebih tinggi dari kekuasaan negara.  Ketiga, problem ekonomis. Apa yang dinyatakan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin merepresentasikan dengan akurat problem ini. Bahwa transaksi menggunakan dirham dan dinar di Pasar Muamalah ilegal, tidak sesuai dengan aturan negara, dan menyimpang. Sistem keuangan Indonesia menggunakan uang rupiah untuk menjaga stabilitas supaya tidak terjadi kekacauan di sektor keuangan dan ekonomi nasional.  Di era modernisme hukum, untuk melibatkan masyarakat, niat yang ikhlas harus dilengkapi legalitas. Legalitas mutlak ada agar ada pelindungan hukum bagi pelaku pasar. Dengan cara demikian, hasil tidak akan mengingkari proses. Tampaknya Zaim tidak ingin berproses, yakni dengan meloncat dari konsep mata uang di era generasi awal Islam untuk langsung diterapkan di era positivisme hukum saat ini.  Padahal, jika ditelusuri, era nabi disebut syariah (Alquran dan sunah), berlanjut ke era fikih (penafsiran ulama), sampai di era qanun (peraturan perundang-undangan) dan qada (putusan pengadilan). Munculnya era qanun dan qada sebagai konsekuensi hidup bersama dalam kelompok yang disebut negara modern.  Ciri paling utama hukum modern adalah unifikasi dan kodifikasi. Mahfud MD menyebutnya sebagai prismatik hukum. Yakni, hukum nasional Indonesia dibangun dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan realitas sosiokultur masyarakat Indonesia. Konsep prismatik hukum selaras dengan ijtihad model al manhaj al taisir yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga fatwa tunggal di Indonesia yang berwenang menerbitkan fatwa bisnis syariah.  Karena itu, siapa saja yang ingin menerapkan mata uang dirham seharusnya memahami berbagai tahapan yuridis. Pertama, harus ada fatwa DSN MUI. Sampai hari ini DSN MUI belum menerbitkan fatwa tentang mata uang dirham. Kedua, jika fatwa DSN MUI tentang dirham sudah terbit, tahap selanjutnya adalah resepsi (penyerapan) terhadap fatwa DSN MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia (PBI). Jika PBI tentang mata uang dirham sudah terbit, saat itu mata uang dirham sah dan legal dipakai transaksi di seluruh wilayah Indonesia.  Tanpa melalui tahapan unifikasi, kodifikasi, dan positivisasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional terlebih dahulu, sampai kapan pun setiap pengguna dirham atau dinar sebagai alat tukar di Indonesia akan dinilai sebagai perbuatan melawan kedaulatan mata uang Indonesia.  Akhirnya, penting dicermati apakah motif pembukaan Pasar Muamalah sebatas reaktualisasi mata uang dirham ataukah karena doktrin Kentucky dan Okinawa bahwa kontrollah emas, maka kamu mengontrol dunia (control gold you control the world). Apa pun itu, yang jelas dua motif tersebut belum kontekstual dan tidak kompatibel dengan tatanan hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Semoga menjadi pelajaran untuk semua. (*)  <hr />  *) Mohamad Nur Yasin, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Erz3tmUM0ZA

Dirham dan Kedaulatan Mata Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pasar-muamalah.jpg" alt="PASAR MUAMALAH TUTUP : Lokasi terkini Pasar Muamalah yang diberi garis polisi setelah pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi ditangkap Polda Metro Jaya. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK" width="100%">
<figcaption>PASAR MUAMALAH TUTUP : Lokasi terkini Pasar Muamalah yang diberi garis polisi setelah pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi ditangkap Polda Metro Jaya. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidikan kasus Pasar Muamalah, Depok masih terus bergulir. Fakta-fakta yang didapat penyidik Bareskrim Polri bahwa Pasar Muamalah layaknya pasar pada umumnya. Hanya yang membedakan alat pembayarannya menggunakan dinar dan dirham bukan rupiah.  Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Zaim Saidi mendirikan pasar ini agar bisa bertransaksi seperti zaman nabi. Sedangkan, barang-barang yang dijual di pasar ini seperti yang dijual di pasar pada umumnya.  "Fakta kita dapatkan jumlah pedagang di Pasar Muamalah antara 10 sampai 15. Barang yang dijual yakni sembako, makanan, minuman, dan pakaian," kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (4/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/02/2021/dinar-dan-dirham-pasar-muamalah-dibeli-dari-antam/">Dinar dan Dirham Pasar Muamalah Dibeli Dari Antam</a>  Saat ini penyidikan mendalam masih dilaksanakan untuk mengusut tuntas kasus ini. Termasuk membuka kemungkinan adanya pasar serupa di daerah lain.  "Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus tentunya nanti akan mengembangkan kasus ini, tentunya kalau ada (Pasar Muamalah) di daerah-daerah lain," imbuhnya.  Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. "Benar (Zaim Saidi ditangkap)," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).  Zaim Saidi diketahui sempat menjadi sorotan warganet. Pasalnya dia mendirikan Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat. Pasar tersebut menerapkam transaksi tidak menggunakan uang rupiah. Melainkan menggunaka dinar dan dirham. Sedangkan di Indonesia dilarang membuat benda yang menyerupai mata uang atau uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.  Akibat perbuatannya, Zaim Saidi dipersangkakan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dia terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HF5ERE7lJK0

Jumlah Pedagang di Pasar Muamalah Ada 15, Jual Sembako Hingga Baju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/KOMBES-AHMAD-RAMADHAN.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. (Anita Permata Dewi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. (Anita Permata Dewi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri masih mengembangkan kasus Pasar Muamalah, Depok. Sejauh ini diketahui, Zaim Saidi selaku pendiri pasar tersebut memesan dinar dan dirham yang digunakan menjadi alat pembayar dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.  "Dinar dan dirham yang digunakan tersebut dipesan dari PT Antam yang dicetak dengan mencantumkan tulisan Kesultanan Bintan Darul Masyur Sultan Haji Husrin Hood, Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara, Amir Tikwan Raya Siregar, dengan harga sesuai acuan PT Antam," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (4/2).  Ramadhan menuturkan, dinar yang digunakan di Pasar Muamalah ini berbentuk koin emas 22 karat seberat 4,25 gram. Sedangkan untuk dirham berbentuk koin perak murni seberat 2,975 gram.  Dinar dan dirham tersebut dijual kepada pelanggan Pasar Mualah 2,5 persen lebih tinggi dari harga emas dan perak dari Antam. "Saat ini nilai tukar satu dinar setara dengan Rp 4 juta rupiah, sedangkan dirham setara dengan nilai Rp 73.500," pungkas Ramadhan.  Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.  "Benar (Zaim Saidi ditangkap)," kata Rusdi saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).  Zaim Saidi diketahui sempat menjadi sorotan warganet. Pasalnya dia mendirikan Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat. Pasar tersebut menerapkam transaksi tidak menggunakan uang rupiah. Melainkan menggunaka dinar dan dirham. Sedangkan di Indonesia dilarang membuat benda yang menyerupai mata uang atau uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.  Akibat perbuatannya, Zaim Saidi dipersangkakan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dia terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RfBLz0ZAIkE

Dinar dan Dirham Pasar Muamalah Dibeli Dari Antam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pasar-muamalah.jpg" alt="PASAR MUAMALAH TUTUP : Lokasi terkini Pasar Muamalah yang diberi garis polisi setelah pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi ditangkap Polda Metro Jaya. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK" width="100%">
<figcaption>PASAR MUAMALAH TUTUP : Lokasi terkini Pasar Muamalah yang diberi garis polisi setelah pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi ditangkap Polda Metro Jaya. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri masih mendalami kasus Pasar Muamalah. Hasil penyidikan awal, diketahui jika Zaim Saidi sudah menjalankan pasar tersebut sejak 2014 silam.  "Telah dilakukan sejak tahun 2014. Pasar tersebut dilaksanakan dua minggu sekali yaitu hari Minggu pukul 10.00 sampai 12.00 WIB," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/2).  Zaim mendirikan Pasar Muamalah di lahan miliknya sendiri. Selama ini, diduga ada 15 penjual yang membuka lapak di pasar tersebut. Tersangka mengaku mendirikan pasar ini agar bisa bertransaksi seperti pada zaman nabi.  "Dibentuk oleh tersangka ZS untuk komunitas masyarakat yang ingin berdagang dengan aturan yang mengikuti tradisi pasar di zaman nabi seperti adanya pungutan sewa tempat dan transaksi pembayaran jual-beli dengan menggunakan dirham dan dinar," jelas Ramadhan.  Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.  "Benar (Zaim Saidi ditangkap)," kata Rusdi saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).  Zaim Saidi diketahui sempat menjadi sorotan warganet. Pasalnya dia mendirikan Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat. Pasar tersebut menerapkam transaksi tidak menggunakan uang rupiah. Melainkan menggunaka dinar dan dirham. Sedangkan di Indonesia dilarang membuat benda yang menyerupai mata uang atau uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.  Akibat perbuatannya, Zaim Saidi dipersangkakan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dia terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/auP2iocBX9Q

Zaim Ngaku Bikin Pasar Muamalah Karena Mengikuti Tradisi di Zaman Nabi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200526_125558-01-1.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Anita Permata Dewi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Anita Permata Dewi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri berhasil mengungkap modus kejahatan Zaim Saidi yang mendiri Pasar Muamalah. Tersangka diketahui memesan koin dinar dan dirham dari PT Aneka Tambang (Antam). Tersangka kemudian menjual kembali koin tersebut dengan harga yang dinaikan Rp 2,5 persen.  Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, koin dinar dan dirham itu kemudian dijadikan oleh tersangka sebagai mata uang pembayaran di Pasar Mualah. Untuk dinar dibuat dalam bentuk koin emas 22 karat seberat 4,25 gram. Sedangkan dirham terbuat dari perak murni seberat 2,975 gram.  "Tersangka ZS menentukan harga beli koin dinar dan dirham tersebut sesuai harga PT Aneka tambang atau Antam ditambah 2,5 persen sebagai margin keuntungannya," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/2).  Ramadhan menjelaskan, 1 dinar di Pasar Muamalah setara dengan Rp 4 juta. Sedangkan, 2 dirham setara Rp73.500. "Dinar dan dirham tersebut dipesan dari PT Antam Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate dengan harga sesuai acuan PT Antam," ucapnya.  "Selain itu dirham perak diperoleh dari pengrajin daerah Pulomas Jakarta dengan harga lebih murah dari acuan PT Antam," tandasnya.  Akibat perbuatannya, Zaim Saidi dipersangkakan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dia terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.  Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.  "Benar (Zaim Saidi ditangkap)," kata Rusdi saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).  Zaim Saidi diketahui sempat menjadi sorotan warganet. Pasalnya dia mendirikan Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat. Pasar tersebut menerapkam transaksi tidak menggunakan uang rupiah. Melainkan menggunaka dinar dan dirham. Sedangkan di Indonesia dilarang membuat benda yang menyerupai mata uang atau uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/auP2iocBX9Q

Polri Ungkap Modus Kejahatan Pendiri Pasar Muamalah

dirham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirham