<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/Otda-Disabel-1506221379.jpeg" alt="Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Balombo saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi Dalam Rangka Reviu Penanganan Perda Diskriminatif." width="100%">
<figcaption>Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Balombo saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi Dalam Rangka Reviu Penanganan Perda Diskriminatif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergitas antara pemangku kepentingan.&nbsp; Hal itu disampaikan Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Balombo saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi Dalam Rangka Reviu Penanganan Perda Diskriminatif dan Percepatan Penyelesaian Produk Hukum Daerah yang Berpihak terhadap Penyandang Disabilitas di Jakarta, Kamis, (19/10).&nbsp; "Butuh literasi disabilitas agar semua paham terkait disabilitas ini termasuk sosialisasi kepada semua stakeholder," lanjutnya. Diketahui, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan secara luring dan daring, dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi seluruh Indonesia, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Secara panel rapat ini dimoderasi oleh Plh. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dengan menghadirkan Narasumber, yakni anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Hadir juga Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia. Pada kesempatan itu, Mardani menyampaikan, dibutuhkan pengarusutamaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (mainstreaming disability) baik dari berbagai sisi, sesuai dengan amanah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Dengan fungsi legislasi yang dimiliki, DPR mendorong untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara aktif dari pusat hingga daerah. Beberapa waktu lalu, DPR menerima kunjungan dari Pemerintah Jepang untuk sharing terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk legislasi," ujar Mardani. Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia melihat sejauh ini masih adanya perbedaan dalam pelayanan yang diberikan terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Padahal seharusnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diberikan terhadap berbagai bidang, utamanya, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. "Perlunya interkompabilitas dan sinergitas berbagai sektor pemangku kepentingan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," kata Dante. Kegiatan ini diharapkan mendorong Pemerintah Daerah bersama DPRD memprioritaskan Pembentukan Perda mengenai Penyandang Disabilitas dalam Propemperda Tahun 2024 dan menetapkan Perda mengenai Penyandang Disabilitas tahun 2024.

Persoalan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah.

Dirjen Otda: Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Jadi Tanggung Jawab Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/Otda-kemendagri-1650400270.jpeg" alt="Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang koordinasi dan sekaligus mendorong pemerintahan daerah (Pemda), membuat aturan atau produk hukum untuk kaum disabilitas." width="100%">
<figcaption>Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang koordinasi dan sekaligus mendorong pemerintahan daerah (Pemda), membuat aturan atau produk hukum untuk kaum disabilitas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plh Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sukoco mengatakan, pihaknya membuka ruang koordinasi dan sekaligus mendorong pemerintahan daerah (Pemda), membuat aturan atau produk hukum untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. "Dengan dibukanya ruang koordinasi ini, diharapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menjawab permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan penyandang disabiltas sesuai koridor-koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sukoco di Jakarta, Kamis (19/10). Sukoco mengatakan, negara menjamin hak asasi manusia (HAM) warganya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bagian dari warga negara adalah penyandang disabilitas atau difabel yang mempunyai hak asasi dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CPRD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disablitas. Menurutnya, Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhihak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Sukoco menegaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mempunyai peraturan turunan yang terdiri enam peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden. &ldquo;Bentuk komitmen tersebut, perlu didorong bersama-sama oleh para stakeholder terkait. Mengingat pada praktiknya, saat ini difabel masih hidup dalam kondisi rentan karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan haknya sebagai warga negara,&rdquo; kata Sukoco. "Salah satu aspek yang dapat disoroti terkait pemenuhan hak difabel dalam memperoleh pekerjaan," imbuhnya. Survei BPS mengungkap bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapaisekitar 22,5 juta orang pada 2022. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. Penelitian yang sama menunjukan hanya 7,6 juta dari 17 juta difabel usia produktif yang bekerja. Data tersebut menunjukan hanya 44 persen difabel yang memperoleh pekerjaan. "Secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD wajib memperkejakan paling sedikit 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen," tegas Sukoco. Ia menegaskan, permasalahan dalam pemenuhan hak difabel perlu menjadi perhatian semua pihak. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksaannya juga telah memberikan kewenangan secara atributif kepada pemda untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi dan memenuhi hak-hak difabel. "Perlu percepatan dan langkah langkah oleh pemda dalam menyikapi hal tersebut, mengingat dari hasil inventaris yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, baru 123 produk hukum daerah yang mengatur mengenai difabel," katanya. Peserta rapat koordinasi terdiri dari unsur DPRD yang meliputi Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Kabupaten Sukoharjo. Dari unsur pemda yang terdiri dari Kepala Biro Hukum dan Kepala Dinas Sosial, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, Kabupaten Sukoharjo.

Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhihak penyandang disabilitas

Dirjen Otda Kemendagri Dorong Pemda Percepat Penyusunan Produk Hukum Bagi Difabel

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/rakor-PHD-419495215.jpeg" alt="Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat kordinasi nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat kordinasi nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat kordinasi nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau.&nbsp; Rakornas dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah, Makmur Marbun, Pj. Wali Kota Pekanbaru Muflihun, dan para pejabat Biro Hukum Setda Provinsi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota. Makmur Marbun mengatakan, keberadaan Biro Hukum Provinsi maupun Bagian Hukum Kabupaten/Kota sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biro Hukum Setda Provinsi maupun Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari perangkat daerah, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan. "Mengingat capaian atas realisasi antara Propemperda dan Propemperkada dengan terbentuknya Perda dan Perkada maka dibutuhkan beberapa terobosan baru. Sebagai langkah strategis, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kab/Kota serta Bapemperda DPRD perlu untuk melakukan hal-hal penting," kata Makmur dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01392917/dirjen-otda-kemendagri-susun-indikator-kepatuhan-produk-hukum">Dirjen Otda Kemendagri Susun Indikator Kepatuhan Produk Hukum</a> Hal penting yang Makmur maksud adalah filterisasi atau pemilahan Propemperda Provinsi dan Kab/Kota sesuai kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Karena itu, materi muatan produk hukum daerah, agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sebagai bentuk terobosan dan langkah strategis, dibutuhkannya penguatan kelembagaan terhadap Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diperlukan dengan beberapa pertimbangan," ujar Makmur. Biro Hukum dan Bagian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan (regelling) dan penetapan (beschiking); melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota bagi Biro Hukum Provinsi dan produk hukum Desa bagi Bagian Hukum Kabupaten/Kota; melaksanakan fungsi advokasi dan pelayanan hukum; optimalisasi dalam perspektif anggaran; dan adanya rentang kendali dan waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota. "Setelah terselenggaranya Rakornas ini, Biro Hukum maupun Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota memegang peranan penting dan harus terpotret dengan baik. Dalam proses pembentukan produk hukum daerah sangat menentukan maju atau tidaknya suatu daerah dan bagaimana mereka berinovasi selama ini," katanya. Makmur juga berharap, penyelenggaraan Rakornas kali ini bisa mewujudkan kesepahaman tentang betapa pentingnya peran Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sebagai katalisator pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif. "Semakin kuatnya aspek kelembagaan dan penganggaran pada Biro Hukum di pemprov, pemkab dan pemkot karena adanya ruang sosialisasi praktik baik (best practice) pembentukan produk hukum daerah, termasuk pula tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini," kata Makmur.

keberadaan Biro Hukum Provinsi maupun Bagian Hukum Kabupaten/Kota sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dirjen Otda: Inovasi Produk Hukum Menentukan Kemajuan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Foto-Jubir-tunjukkan-foto-gub-Dian.jpg" alt="Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus. Hendrina Dian Kandipi/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus. Hendrina Dian Kandipi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Papua Lukas Enembe minta masyarakat Papua tidak terprovokasi terkait dengan penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.  Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus seperti dilansir dari Antara di Jayapura mengatakan, Gubernur Lukas Enembe minta agar tidak memberi ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain. Terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini.  ”Gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban. Gubernur Papua Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua pascaberita menyoal penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial,” kata Rifai Darus pada Minggu (27/6).  Menurut Rifai Darus, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lain yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi Covid-19 yang kini tengah bereskalasi.  ”Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan ingin meninggalkan legacy yang baik kepada rakyat dan penerusnya. Oleh karena itu, tidak menginginkan adanya friksi yang timbul di tengah masyarakat,” ujar Rifai Darus.  Dia menjelaskan, Gubernur Lukas Enembe akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula harapannya kepada masyarakat untuk juga mematuhi hal tersebut.  ”Perlu ditekankan sekali lagi bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua akan dimulai prosesnya setelah masa duka 40 hari terlewati dan Koalisi Partai Politik Pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal bertemu,” terang Rifai Darus.  Dia menambahkan, berkenaan dengan dugaan adanya maladministrasi penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Dirjen Otda atas nama Mendagri, Gubernur Papua Lukas Enembe telah merespons cepat secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden Jokowi.  ”Gubernur Papua meyakini Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua, dengan kearifan yang dimiliki tentu diharapkan agar dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua,” ujar Rifai Darus.  Sementara itu, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal itu mengingat Gubernur Papua Lukas Enembe tengah melaksanakan pengobatan di Singapura karena sakit. Sedangkan pada 21 Mei, Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia.

Lukas Enembe Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Polemik Plh Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mangkir-dari-tugas-wabup-terancam-diberhentikan-sementara_m_.jpg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (tengah) ketika menjadi plt gubernur Sulsel." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (tengah) ketika menjadi plt gubernur Sulsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus mangkirnya Ipin mendapat atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Lagi kami konfirmasi ke Pemprov Jatim," kata Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik Piliang kepada Jawa Pos kemarin (21/1). Karena masih menggali duduk persoalannya, dia belum bisa memastikan langkah apa yang akan dilakukan. Dirjen Otda Sumarsono menjelaskan, secara struktural, persoalan yang terjadi di lingkup kabupaten sepenuhnya berada dalam supervisi gubernur Jawa Timur. "Kan sebagai wakil pusat di daerah," ujarnya. Namun, lanjut Sumarsono, itu tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pusat baru akan turun jika supervisi yang dilakukan provinsi tidak berhasil. "Bila ada masalah yang tidak mampu ditangani gubernur, pasti akan lapor ke pusat," ucapnya. Aksi bolos yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/01/2019/wabup-trenggalek-menghilang-sejak-9-januari-ig-selalu-update" target="_blank">Arifin</a> bukan tak berisiko. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari tanpa izin bisa dikenai sanksi teguran tertulis oleh presiden. Bahkan, jika alasan absennya adalah bepergian ke luar negeri, sanksi yang dikenakan jauh lebih berat. Yakni pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi itu pernah dirasakan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip pada awal 2018.&nbsp;

Mangkir dari Tugas, Wabup Terancam Diberhentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendagri-siap-dukung-apapun-keputusan-kpu_m_215814.jpeg" alt="Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono menegasakan pihaknya siap mendukung aturan yang dikeluarkan oleh KPU." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono menegasakan pihaknya siap mendukung aturan yang dikeluarkan oleh KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang agar mantan narapidana koruptor tidak mencalonkan sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019. Meskipun DPR tidak setuju dengan aturan tersebut. "Sebetulnya KPU independent dalam membuat keputusan, jadi itu kewenangan KPU sepenuhnya. Kami dukung apapun yang diputuskan oleh KPU," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono kepada JawaPos.com, Minggu (27/5). Meskipun, lanjut Soni, DPR tidak menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh KPU, itu tidak bersifat mengikat dan sepenuhnya berada di KPU.&nbsp; "Kendalanya cuma perlunya harmonisasi dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan juga aturan Pilkada Nomor 10 Tahun 2016," terang Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulses) ini. Kendati demikian, Soni menuturkan apabila terdapat sekelompok atau perorangan merasa dirugikan oleh aturan KPU dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). "Silakan saja KPU memutuskan dan tak perlu ragu, bagi yang dirugikan dapat melakukan judicial review," tutur Soni. Sebelumnya,&nbsp;KPU bersikukuh melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif dalam kontestasi Pemilu 2019 sebagaimana disebutkan dalam draf PKPU tentang pencalonan anggota legislatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mebyetujui aturan tersebut. Namun DPR menolak peraturan itu untuk diterapkan. Mereka mengklaim bahwa klausul itu tak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati dipermasalahkan, KPU mengaku siap jika ada pihak yang menggugat aturan ini ke Mahkamah Agung (MA).

Kemendagri Siap Dukung Apapun Keputusan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gagal-dob-dipersilakan-kembali-ke-daerah-induk_m_153413.jpeg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) dengan Bupati Eltinus Omaleng." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) dengan Bupati Eltinus Omaleng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan daerah otonomi baru (DOB) pasca pemekaran dari daerah induk tidak semuanya berjalan mulus. Ada yang terseok-seok melakukan pembangunan, ada juga yang gagap menghadapi reformasi birokrasi. Atas kondisi ini, bagi pemerintah daerah (Pemda) DOB yang dianggap gagal total bakal dikembalikan ke daerah induk. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyatakan, penggabungan DOB sangat mungkin dilakukan. Sebab, secara regulasi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). "Kami dimungkinkan melakukan itu karena UU memungkinkan," katanya. Sumarsono mengungkapkan, sebagaimana ketentuan pasal 44 UU Pemda, penggabungan bisa dilakukan atas dua dasar. Yakni, kesepakatan antara daerah dan hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Nah, berdasar evaluasi pemerintah sebelumnya, dari 223 DOB yang dibentuk sejak 1999 sampai 2014, mayoritas berkinerja jeblok. "Sekitar 67 persen di antaranya tidak ber&Acirc;&shy;kembang sesuai harapan," katanya. Sumarsono belum bisa memastikan DOB mana yang bisa digabung kembali dengan daerah induknya. Sebab, belum ada kajian terkait kemungkinan penggabungan tersebut. Namun, dia tetap membuka peluang lantaran secara regulasi diperbolehkan. "Kami belum memiliki data untuk (daerah) mana bisa dilakukan (penggabungan, Red)," imbuhnya. (far/c10/fat)

Gagal, DOB Dipersilakan Kembali ke Daerah Induk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dprd-mimika-kembali-aktif-timika-tidak-lagi-tiap-minggu-kacau_m_151247.jpeg" alt="Bupati Eltinus Omaleng, Ketua DPRD Mimika Elminus Mom, dan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono salam komando di Kantor DPRD Mimika pasca pengaktifan kembali DPRD Mimika, Selasa (15/8)." width="100%">
<figcaption>Bupati Eltinus Omaleng, Ketua DPRD Mimika Elminus Mom, dan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono salam komando di Kantor DPRD Mimika pasca pengaktifan kembali DPRD Mimika, Selasa (15/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sempat dibekukan selama setahun, kini pemerintah mengaktifkan lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. Keaktifan itu ditandai dengan penandatanganan SK Nomor 155.2/192/2017 tentang pengesahan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika periode 2014-2019 oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. SK-nya diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Dr Soni Sumarsono MDM kepada Ketua DPRD Mimika Elminus B. Mom di gedung DPRD kemarin (15/8). DPRD Mimika vakum pasca pencabutan SK oleh gubernur Provinsi Papua pada 29 Desember 2016. Sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng membekukan DPRD setempat pada Juni 2016. Bupati menolak memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) dengan alasan keberadaan anggota DPRD saat itu tidak jelas setelah adanya putusan PTUN. Ketua DPRD Mimika Elminus B. Mom dalam sambutannya sesaat sebelum penyerahan SK mengatakan, perjuangan yang dilakukan anggota DPRD Mimika cukup panjang. "Kehadiran DPRD itu diatur dalam UU. Jadi, setelah diaktifkan, kita harus laksanakan tugas dengan baik," lanjut Elminus. Elminus juga meminta maaf kepada presiden RI, menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, gubernur Papua, serta bupati Mimika atas tindakan oleh pihak DPRD Mimika yang melakukan aksi pemalangan jalan dan pembakaran ban. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh lembaga tinggi, dalam hal ini DPRD. Sementara itu, Dirjen Otda Soni Sumarsono dalam sambutannya mengatakan, persoalan yang terjadi di Mimika merupakan sebuah kenangan dan buka lembaran baru untuk membangun Mimika. Dari stigma masyarakat Timika (Tiap Minggu Kacau) menjadi Timika (Tiap Minggu Kasih Allah).

DPRD Mimika Kembali Aktif, Timika Tidak Lagi "Tiap Minggu Kacau"

dirjen otda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen otda

Berita Terkini