<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mangkir-dari-tugas-wabup-terancam-diberhentikan-sementara_m_.jpg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (tengah) ketika menjadi plt gubernur Sulsel." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (tengah) ketika menjadi plt gubernur Sulsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus mangkirnya Ipin mendapat atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Lagi kami konfirmasi ke Pemprov Jatim," kata Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik Piliang kepada Jawa Pos kemarin (21/1). Karena masih menggali duduk persoalannya, dia belum bisa memastikan langkah apa yang akan dilakukan. Dirjen Otda Sumarsono menjelaskan, secara struktural, persoalan yang terjadi di lingkup kabupaten sepenuhnya berada dalam supervisi gubernur Jawa Timur. "Kan sebagai wakil pusat di daerah," ujarnya. Namun, lanjut Sumarsono, itu tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pusat baru akan turun jika supervisi yang dilakukan provinsi tidak berhasil. "Bila ada masalah yang tidak mampu ditangani gubernur, pasti akan lapor ke pusat," ucapnya. Aksi bolos yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/01/2019/wabup-trenggalek-menghilang-sejak-9-januari-ig-selalu-update" target="_blank">Arifin</a> bukan tak berisiko. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari tanpa izin bisa dikenai sanksi teguran tertulis oleh presiden. Bahkan, jika alasan absennya adalah bepergian ke luar negeri, sanksi yang dikenakan jauh lebih berat. Yakni pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi itu pernah dirasakan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip pada awal 2018.&nbsp;

Mangkir dari Tugas, Wabup Terancam Diberhentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partai-pengusung-boleh-ajukan-lebih-dari-2-nama-calon-pengganti-sandi_m_.jpg" alt="Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menyebut tak ada batasan untuk mengusulkan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra bisa mengajukan beberapa nama. &ldquo;Boleh lebih, 10 juga boleh ke Gubernur,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (27/8). Namun, ketika pemilihan di DPRD DKI, harus dipastikan dua nama yang bertarung. Kemudian, hasil pemenangnya nanti diserahkan ke Mendagri Thahjo Kumolo dan dilanjutkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penerbitan Keppres. &ldquo;Tapi saat ke DPRD harus hanya tinggal dua, tetap dua nama,&rdquo; terang Soni. Sementara itu, dalam kabar yang beredar, calon pengganti cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 tersebut hanya berasal dari PKS. Hal itu tidak menjadi masalah selama Gerindra memang menyatakan tidak akan mengajukan nama. &ldquo;Kalau Gerindra nggak mengajukan, tak masalah sejauh bikin pernyataan bahwa tidak akan mengajukan,&rdquo; tutur dia. Seperti yang diketahui, PKS telah mengusulkan dua nama yang dinilai berkompeten menggantikan Sandiaga. Di antaranya, Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut keputusan PKS untuk mengusulkan dua nama calon pengganti itu adalah hal yang salah. Sebab, sesuai Undang-Undang, masing-masing partai pengusung seharusnya memberikan satu nama. &ldquo;Ya kalau satu partai mengusungkan nama dua calon ya harus diubah dulu UU nya, gitu. Yang jelas bahwa sebagaimana syarat UU, ya harus dua partai pengusung itu masing-masing mendorong atau mencalonkan gitu lho, mengusulkan calon,&rdquo; kata Bestari.

Partai Pengusung Boleh Ajukan Lebih dari 2 Nama Calon Pengganti Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-tahapan-pemilihan-pengganti-sandiaga-uno-sampai-dilantik-jokowi_m_.jpg" alt="Dirjen Otda Soni Sumarsono." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Soni Sumarsono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua minggu mengalami kekosongan, pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta belum juga ditetapkan. Beberapa nama hanya simpang siur disebutkan kedua partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menjelaskan, mekanisme penggantian orang nomor dua di ibu kota itu ada empat tahapan. Semua berawal dari pengusulan dua nama dari partai pengusung ke DPRD DKI Jakarta. &ldquo;Partai atau gabungan partai pengusung melalui Gubernur usulkan dua nama calon wagub ke DPRD,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (27/8). Setelah itu, DPRD akan mengadakan pemilihan dan mencari pemenangnya. Kemudian, hasil tersebut kembali diusulkan kepada Mendagri melalui surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di dalamnya juga berisi lampiran hasil pemilihan anggota dewan. Selanjutnya, usulan yang disetujui Mendagri Tjahjo Kumolo itu pun diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, presiden harus menerbitkan Keppres sebagai syarat pelantikan. &ldquo;Mendagri usulkan ke presiden hingga terbit Kepres Wagub. (Wakil gubernur yang baru) dilantik di Istana oleh Presiden RI di Istana,&rdquo; tutur Soni. Dia menegaskan, tak ada ketentuan maksimal waktu yang berlaku untuk memilih dan menentukan pendamping Anies. Selama masa kekosongan pun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dipersilakan bekerja sebagaimana mestinya. &ldquo;Tidak ada (tenggat waktu),&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, rapat paripurna dalam rangka pengumuman pernyataan berhenti Wakil Gubernur DKI Jakarta akan digelar siang ini, Senin (27/8). Sandiaga Uno diwajibkan hadir untuk membacakan sendiri pengunduran dirinya di hadapan DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Sandiaga akan hadir untuk membacakan sendiri surat pernyataan berhentinya sesuai permintaan Bamus DPRD DKI Jakarta. &ldquo;Keliatannya sih datang,&rdquo; ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/8). Hal itu disampaikannya usai bertemu cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 itu dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Amanat Nasional (PAN), Kamis (23/8). &ldquo;Kita ngobrol soal hari Senin, mudah-mudahan, lagi dicocokin (jadwalnya),&rdquo; katanya.&nbsp;

Ini Tahapan Pemilihan Pengganti Sandiaga Uno Sampai Dilantik Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maju-jadi-cawapres-dirjen-otda-sesuai-aturan-sandi-tak-harus-mundur_m_.jpg" alt="Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan diri untuk maju Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan diri untuk maju Pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno untuk maju menjadi Calon RI 2 dan memutuskan mundur dari jabatannya menjadi pro kontra di masyarakat. Pasalnya, Sandi baru menempati kursi Wagub DKI selama kurang lebih 11 bulan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyatakan sebenarnya Sandi tidak perlu berhenti dari jabatannya jika ingin maju sebagai calon pedamping Prabowo Subianto. "Kan ada aturannya, Pak Sandi tidak harus mundur sebenarnya dan juga kalau mau diizinkan nyalon nanti ketika di KPU sampaikan saja pernyataan saya mengundurkan diri, cukup itu," terangnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (11/8). Soni menjelaskan Sandi akan sah mengundurkan diri untuk berhenti dari jabatannya jika prosesnya telah sampai di DPRD yang nantinya akan mengeluarkan berita acara. Setelah dari DPRD akan ditembuskan ke Gubernur lalu ke Kemendagri yang berarti prosesnya berhenti bukan mengundurkan diri. "Kalau sekedar pernyataan, posisinya setelah SK keluar. Soalnya perlu diketahui beda pengunduran diri dan berhenti. Pengunduran diri itu nonaktif sebenarnya sama dengan kayak cuti di luar tanggungan negara," terangnya. Proses ini, lanjut Soni, berbeda dengan Joko Widodo saat ingin hijrah ke kursi RI 1 dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya aturannya pun diperbahui, dan keputusan Sandi untuk berhenti dari jabatannya menurutnya murni karena pilihannya. "Sekarang Undang-Undangnya beda. Intinya kalau khusus Gubernur atau Wagub itu dalam hal mencalonkan sebagai Presiden atau Wakilnya tidak harus mengundurkan diri dalam arti tidak berhenti, tapi harus dapat ijin Presiden" tandasnya. Tetapi Soni menyampaikan jika proses ke KPU memang diharuskan membawa surat kesanggupan pernyataan mengundurkan diri artinya jika sanggup ditetapkan sebagai Capres Cawapres. Dengan maksud, Sandi mundur hanya sebatas pernyataan saja. Namun, faktanya Sandi telah memperpanjang proses pengunduran diri ke DPRD, itu artinya Sandi resmi berhenti sebagai Wagub DKI Jakarta. Pasalnya, Sandi pun tidak mengajukan permintaan ke Presiden melalui Mendagri untuk laporan permintaan calon. "Berarti dia menempuh langkah pengajuan pengunduran diri dalam arti berhenti, bukan cutii," pungkasnya. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Peraturan Pemerintah Pasal 29 nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggara negara.

Maju Jadi Cawapres, Dirjen Otda: Sesuai Aturan Sandi Tak Harus Mundur