<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali1-199694338.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melepas Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari jabatan direktur utama (dirut) Perum Bulog. Jenderal bintang tiga TNI itu memutuskan untuk kembali berdinas di TNI sebagai perwira tinggi (pati).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa Letjen Novi Helmy Prasetya sudah memilih untuk tetap berdinas di TNI. Sehingga mantan panglima Kodam Iskandar Muda itu akan kembali bertugas di bawah Mabes TNI.&nbsp; &rdquo;Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI, atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga &nbsp;TNI menerima kembali &nbsp;Letjen TNI Novi Helmy Prasetya &nbsp;yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,&rdquo; kata Kristomei kepada awak media di Jakarta pada Jumat (4/7).&nbsp; Kristomei pun menjelaskan bahwa atas dasar kepentingan organisasi, &nbsp;pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersurat kepada menteri BUMN pada 5 Juni 2025 lalu. Lewat surat itu, Jenderal Agus memohon persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog. &nbsp;&nbsp; &rdquo;Sebagai respons, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan pengembalian yang bersangkutan ke institusi TNI,&rdquo; terang dia.&nbsp; Menurut Kristomei, penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog dan keputusan yang bersangkutan kembali berdinas di TNI sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dia menyebut, TNI selalu taat pada aturan hukum dan berkomitmen terus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program. &rdquo;Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Letjen TNI Novi Helmy Prasetya resmi kembali ke TNI setelah menjabat sebagai dirut Perum Bulog, keputusan ini diambil atas pertimbangan.

Sempat Jadi Polemik, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya Tak Lagi Jabat Dirut Bulog, Kini Kembali Berdinas di TNI

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali3-4035769552.jpg" alt="Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI memastikan bahwa seluruh prajurit aktif yang bertugas di luar organisasi dan tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) TNI, harus mundur atau pensiun dini. Termasuk Direktur Utama (Dirut) Bulog Letjen TNI Novi Helmy Prasetya. Saat ini, dia tengah menunggu surat keputusan pengunduran diri dari TNI.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu saat berdiskusi secara dalam jaringan (daring) bersama Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) dan awak media pada Selasa (25/3). Letjen Novi Helmy, kata dia, adalah bukti komitmen instansinya untuk taat pada UU TNI.&nbsp; &rdquo;Contoh adalah kasus atau permasalahan dirut Bulog, Pak Letjen Novi Helmy, kemarin hari Kamis sudah tidak menjabat lagi (Komandan Jenderal Akademi TNI). Sudah diberikan jabatan perwira staf khusus. Itu akan terus berproses sampai surat keputusan pengunduran dirinya keluar,&rdquo; ungkap Kristomei.&nbsp; Menurut dia, itu sudah sesuai dengan perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Bahwa seluruh prajurit TNI aktif yang bertugas di luar organisasi TNI dan tidak sesuai dengan UU TNI, harus mundur atau pensiun dini. Artinya hanya prajurit TNI di 14 kementerian dan lembaga sipil yang tidak perlu lagi mundur atau pensiun dini.&nbsp; &rdquo;Dan sekarang ini proses administrasinya sedang berjalan, kita tunggu. Dan perintahnya adalah sesegera mungkin,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 menjadi basis mutasi dan rotasi puluhan perwira tinggi (pati) TNI. Total ada 86 pati TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang mendapat penugasan baru melalui keputusan tersebut. Termasuk diantaranya Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya bertugas sebagai komandan jenderal Akademi TNI.&nbsp; Melalui surat keputusan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memindahkan Novi Helmy dari posisi awal sebagai komandan jenderal Akademi TNI menjadi staf khusus panglima TNI. Dalam keterangan mutasi tersebut, Mabes TNI menjelaskan bahwa mutasi Novi Helmy merupakan salah satu bagian dari langkah yang diambil untuk menempatkan jenderal bintang dua TNI AD itu di luar TNI.&nbsp; &rdquo;Untuk penugasan sebagai direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog,&rdquo; demikian keterangan yang disampaikan oleh Mabes TNI kepada awak media di Jakarta.&nbsp; &nbsp;

Mabes TNI memastikan bahwa seluruh prajurit aktif yang bertugas di luar organisasi dan tidak sesuai dengan aturan UU TNI harus mundur

Pengunduran Diri Dirut Bulog Letjen TNI Novi Helmy dari TNI Tinggal Tunggu Surat Keputusan

<div id="m#msg-f:1823816870143472404" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/WhatsApp-Image-2024-11-15-at-161108-1-2790631330.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa perwira menengah berpangkat kolonel tidak punya hubungan bisnis dengan Ivan Sugianto (Puspen TNI)." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa perwira menengah berpangkat kolonel tidak punya hubungan bisnis dengan Ivan Sugianto (Puspen TNI).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823816870143472404-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com - Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya mendapat promosi jabatan dari asisten teritorial (aster) panglima TNI menjadi komandan jenderal (danjen) Akademi TNI. Oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Novi Helmy ditunjuk menjadi direktur utama (dirut) Bulog. Atas dua jabatan salah satu perwira tinggi (pati) Angkatan Darat tersebut, Mabes TNI buka suara.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa jabatan dirut Bulog setara dengan jabatan eselon I. Dalam struktur TNI, jabatan itu satu tingkat dengan pati bintang tiga. Karena itu, Novi Helmy yang masih berpangkat jenderal bintang dua perlu mendapat kenaikan pangkat dari mayjen ke letjen.&nbsp; &rdquo;Saat ini, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya telah ditunjuk sebagai komandan jenderal Akademi TNI, akan menyandang pangkat letjen atau bintang tiga, sesuai dengan keputusan yang ada,&rdquo; terang dia pada Rabu (12/2).&nbsp; Pemberhentian dan pengangkatan Novi Helmy pada jabatan barunya tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Dia menggantikan Letjen TNI Rudianto sebagai danjen Akademi TNI karena Rudi akan memasuki masa pensiun.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015630666/mayjen-novi-helmy-jadi-dirut-bulog-meski-masih-aktif-di-tni-isess-mou-tni-dengan-bumn-tak-bisa-kesampingkan-undang-undang">Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog meski Masih Aktif di TNI, ISESS: MoU TNI dengan BUMN Tak Bisa Kesampingkan Undang-Undang</a> Hariyanto tidak menjawab ketika ditanya perihal double job atau dua jabatan yang kini diduduki oleh Novi Helmy. Dia hanya menyampaikan bahwa proses administrasi atas pemberhentian dan pengangkatan yang bersangkutan pada jabatan baru di tubuh TNI masih dalam proses. Termasuk diantaranya proses administrasi yang tengah berjalan.&nbsp; &rdquo;Nanti&nbsp; setelah selesai proses administrasinya, akan dilaksanakan mekanisme selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Hariyanto.&nbsp; Sebelumnya, Hariyanto menyampaikan bahwa penunjukkan Novi Helmy sebagai dirut Bulog atas permintaan Kementerian BUMN. Alasannya karena mantan pangdam Iskandar Muda tersebut memiliki pengamanan dan jaringan yang luas hingga ke level babinsa.&nbsp; Dengan begitu, Kementerian BUMN yakin Novy Helmi dapat mendukung niatan pemerintah untuk melaksanakan program ketahanan pangan nasional. Atas dasar dan pertimbangan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyetujui penunjukkan Novy Helmy menjadi dirut Bulog.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,&rdquo; terang Hariyanto.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div> </div>

Hariyanto menyampaikan jabatan dirut Bulog setara dengan jabatan eselon I. Dalam struktur TNI, jabatan itu satu tingkat dengan bintang tiga.

Promosi Jabatan Mayjen Novi Helmy Jadi Polemik, Mabes TNI: Jabatan Dirut Bulog Setara Bintang Tiga TNI 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali1-199694338.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog melanggar UU TNI. Ia menilai, penunjukan itu semakin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam aspek memastikan TNI fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan, sebagaimana amanat Konstitusi dan UU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penempatan prajurit TNI sebagai Direktur Bulog menambah daftar pengingkaran dan/atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Kukuhnya pemerintah dalam menempatkan militer pada jabatan sipil meskipun melanggar ketentuan UU TNI," kata Halili kepada JawaPos.com, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menilai, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog memperlihatkan pemerintah tidak melakukan evaluasi atas berbagai kritikan publik dalam penempatan prajurit TNI sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) yang diemban Mayor Teddy Indra Wijaya memiliki problematika serupa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persoalan ini merupakan bentuk keberulangan dan keberlanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya. Artinya, harapan bahwa pemimpin baru dapat memperbaiki kondisi regresi reformasi militer dalam 5-10 tahun era Presiden sebelumnya, sejauh ini masih sebatas imajinasi," tegas Halili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, penempatan TNI pada jabatan sipil, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran</div> <div dir="auto">semakin melibatkan militer pada ranah sipil, yakni dalam konteks peran-peran di luar bidang pertahanan. Bahkan, pada awal pemerintahan ini, militer telah dilibatkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), penertiban kawasan hutan, hingga wacana pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan ini bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat negara di bidang pertahanan. Pemaksaan paradigma pertahanan dalam isu-isu demikian hanya memperlihatkan gejala militerisme pada kerja-kerja di ruang sipil," cetus Halili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015629743/dirut-bulog-mayjen-novi-helmy-dipromosikan-jadi-danjen-akademi-tni-bakal-naik-pangkat-jadi-jenderal-bintang-tiga">Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Dipromosikan jadi Danjen Akademi TNI, Bakal Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Tiga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Halili menegaskan penguatan militerisme pada ruang-ruang sipil di awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan watak dan substansi dwifungsi militer yang masih kental. Sebab, pemerintah menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan, sehingga pelibatan militer dianggap menjadi manifestasi akselerasi pembangunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Paradigma ini memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu. Padahal berbagai perkembangan konsep pemerintahan, seperti good governance hingga collaborative governance dapat menjadi konsep menuju pembangunan yang demokratis," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI

Mayjen TNI Novi Helmy jadi Dirut Bulog, SETARA: Langgar UU TNI dan Amanat Konstitusi

&nbsp; <h3 dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali3-4035769552.jpg" alt="Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </h3> JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan di tubuh TNI dalam jabatan. Keputusan itu diteken oleh Jenderal Agus sejak 31 Januari lalu. Dalam keputusan tersebut, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dipindahtugaskan menjadi Danjen Akademi TNI. Jenderal bintang dua Angkatan Darat yang belum lama ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi direktur utama (dirut) Bulog itu otomatis bakal dapat kenaikan pangkat. Sebab, danjen Akademi TNI merupakan jabatan perwira tinggi (pati) bintang tiga. Dengan jabatan barunya Novi Helmy akan naik pangkat dari mayjen menjadi letjen atau jenderal bintang tiga. &rdquo;Letjen TNI Rudianto dari danjen Akademi TNI menjadi pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dari Aster Panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto. Keputusan memindahtugaskan Novi Helmy dari jabatan asisten teritorial (aster) panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI dilakukan oleh Jenderal Agus bersamaan dengan mutasi dan rotasi 65 perwira tinggi (pati) TNI lainnya. &rdquo;Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh panglima TNI, sebanyak 30 perwira tinggi dari pati TNI AD, 24 pati TNI AL, dan 11 pati TNI AU,&rdquo; terang Hariyanto.&nbsp; Sebelumnya, Hariyanto menyatakan bahwa penugasan Novi Helmy menjadi dirut Bulog sudah mendapat persetujuan dari Jenderal Agus sebagai orang nomor satu di TNI. &rdquo;Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,&rdquo; kata dia.&nbsp; Hariyanto menyampaikan bahwa ada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendasari keputusan tersebut. Sehingga Mayjen TNI Novi Helmy diizinkan menjadi dirut BUMN meski masih berstatus TNI aktif.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015629536/erick-thohir-ogah-jawab-soal-potensi-langgar-uu-karena-tunjuk-tni-aktif-jadi-dirut-bulog"> Erick Thohir Ogah Jawab Soal Potensi Langgar UU karena Tunjuk TNI Aktif jadi Dirut Bulog</a> &rdquo;Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,&rdquo; ungkap Hariyanto.&nbsp;

Keputusan memindahtugaskan Novi Helmy dari jabatan asisten teritorial panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI dilakukan oleh Jenderal Agus