<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-01-at-07.45.20.jpeg" alt="Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo sukses menjalankan transformasi dan meningkatkan kinerja operasional perseroan. Capaian ini tercermin melalui 314 penghargaan tingkat nasional hingga internasional yang diperoleh sepanjang Tahun 2022.  Berbagai kategori penghargaan diraih meliputi inovasi dan transformasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan. PLN juga mendapat apresiasi berkat leadership dan terobosan di bidang keuangan, sustainability, kehumasan/public relations, K3, SDM, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), marketing, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, compliance dan digital.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo tak menampik torehan prestasi yang dikantongi PLN sepanjang tahun 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh Insan PLN dan juga dukungan dari Pemerintah.  "Penghargaan dan apresiasi yang datang baik dari dunia internasional, nasional semua tak lepas dari arahan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Bapak Erick Tohir yang terus mendukung dan mendorong PLN untuk terus bertransformasi. Peran aktif dari kementerian terkait lainnya juga menjadi pemecut semangat kami dalam bekerja keras untuk membuat PLN semakin membaik," ujar Darmawan.  Apresiasi dari dunia Internasional berhasil diraih PLN berkat pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. Antara lain membawa pulang penghargaan tertinggi Platinum The Best Contact Center Customer Experience pada Contact Center Asia Pacific (CC APAC) Awards 2022 serta empat penghargaan untuk anak perusahaannya PLN ICON Plus karena transformasi pelayanan pelanggan yang mumpuni.  Di kancah nasional, anugerah terbaru yang ditorehkan PLN di bidang lingkungan melalui penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Emas Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PLN mendominasi di mana Dirut PLN dipilih sebagai CEO Green Leadership Utama dengan membawa 15 PROPER Emas pada tahun ini.  Berkat komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan juga, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga dianugerahi Top Leadership Corporate for SDG's dan PLN memborong 19 penghargaan dalam ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) pada akhir November lalu.  PLN juga berhasil mengukir prestasi berkat upaya melakukan tranformasi bisnisnya, dengan diganjar sejumlah penghargaan. Di antaranya Best Digital Technology in Energy Services pada Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2022 Bussines Asia serta The Best BUMN 2022 in Category Energy, Oil, and Gas Industry.  Tak berhenti sampai di situ, PLN dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan memperoleh penghargaan Top Digital 2022 pada pertengahan Desember ini.  Selain itu, prestasi PLN juga diukir melalui transformasi dan Inovasi Komunikasi Publik, dengan meraih tujuh anugerah kehumasan dalam Public Relation Indonesia Awards 2022. Darmawan Prasodjo mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di sosial media tahun 2022 dari Jambore PR Indonesia.  Dalam kategori program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT PLN (Persero) bersama anak perusahaan PT PLN Indonesia Power pada akhir Maret lalu juga memboyong 18 penghargaan sekaligus, pada ajang Top CSR Awards 2022. Adapun penghargaan bergengsi yang diraih PLN adalah Top Leader on CSR Commitment 2022 kepada Direktur Utama PLN.  Tak hanya dari sisi Holding (Induk Persero) yang mendapatkan 174 penghargaan, subholding PLN juga mengantongi apresiasi buah hasil dari kinerja operasional pembangkitan dan juga kontribusi kepada masyarakat yang mumpuni sepanjang tahun 2022 ini.  Tahun ini Subholding PLN Indonesia Power tercatat menerima 69 penghargaan di berbagai ajang, termasuk 40 Anugrah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2022 yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk Kategori Zero Accident.  Subholding PLN Nusantara Power menyabet 60 penghargaan. Torehan prestasi juga diboyong oleh PLN Icon Plus atas kerja kerasnya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Sebanyak 4 penghargaan dari sisi optimalisasi pelayanan mampu menjadi bukti bahwa PLN terus memprioritaskan pelayanan pelanggan yang prima.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-01-at-07.45.18-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menerima penghargaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ISTIMEWA)  Subholding PLN Energi Primer Indonesia juga membawa pulang 4 penghargaan. Disusul, anak usaha PLN lainnya seperti PT Haleyora Power sebanyak 2 penghargaan dan PT PLN Enjiniring yang menyabet 1 penghargaan.  Atas kepemimpinan Darmawan dalam melakukan transformasi layanan di tubuh PLN melalui digitalisasi, strategi pertumbuhan bisnis dan keuangan serta orientasi pada sustainability, CNBC Indonesia menganugerahkan CEO Of The Year.  Darmawan menjelaskan, capaian ini pun tidak lepas kekompakan dan soliditas jajaran insan PLN.  "Terima kasih kepada seluruh divisi, Unit, Anak Perusahaan, dan Subholding yang turut berkontribusi pada capaian yang luar biasa sepanjang tahun 2022," ujar Darmawan.  Rentetan penghargaan ini tak lantas menjadikan PLN berpuas diri. Darmawan menegaskan pada tahun 2023, PLN akan semakin lincah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Ia juga menegaskan PLN akan terus menjadi jantung perekonomian nasional sehingga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.  "Tentu kami tidak berpuas diri. Penghargaan dan apresiasi ini menjadi pemecut semangat kami untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya," tutup Darmawan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-01-at-07.45.20-1-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bersama Menteri BUMN Erick Thohir. (ISTIMEWA)

Raih 314 Penghargaan Sepanjang 2022, PLN Siap Arungi Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Token-Listrik-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas mengecek token listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta, Rabu (14/9/2022).  Wacana Pemerintah akan menaikkan daya listrik bagi pelanggan yang 450 Volt Ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA, dan yang semula daya 900 VA menjadi 1.200 VA." width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek token listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta, Rabu (14/9/2022).  Wacana Pemerintah akan menaikkan daya listrik bagi pelanggan yang 450 Volt Ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA, dan yang semula daya 900 VA menjadi 1.200 VA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penjualan listrik PT PLN (Persero) mengalami kenaikan signifikan di masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Penjualan kumulatif PLN sampai November 2022 mencapai 250,4 terawatt hours (tWh). Sedangkan secara year-on-year (YoY) tumbuh sebesar 6,61 persen.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan listrik tahun ini.  Dia menjelaskan, konsumsi listrik di sektor rumah tangga masih mendominasi, meski dari sisi industri dan bisnis sudah jauh lebih baik dibandingkan masa pandemi kemarin.  "Ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami PLN tentu siap mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pasokan listrik yang andal sehingga khususnya sektor industri dan bisnis bisa bersaing dan makin tumbuh,’’ ujar Darmawan di Jakarta kemarin (24/12).  Darmawan memerinci, sektor yang berkontribusi paling besar pada konsumsi listrik tahun 2022 adalah segmen rumah tangga, sebesar 106,23 tWh (42,43 persen). Kemudian disusul segmen industri sebesar 81,17 tWh (32,42 persen), segmen bisnis sebesar 43,99 tWh (17,57 persen), segmen sosial sebesar 9,18 tWh (3,67 persen), dan segmen publik sebesar 7,82 tWh (3,13 persen).  ’’Perekonomian yang sudah membaik pada periode pascapandemi ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan penjualan energi listrik PLN, khususnya pada segmen industri dan bisnis,’’ ungkapnya.  Darmawan melanjutkan, untuk segmen rumah tangga, industri, dan bisnis masing-masing tumbuh 0,55 persen; 10,55 persen; dan 13,8 persen secara YoY. Ditambah kegiatan belajar mengajar dan ibadah yang mulai dilakukan secara offline, penggunaan listrik pada segmen sosial juga bertumbuh hingga 16,51 persen YoY.  ’’Pada November 2022 saja, kami berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 22,9 tWh. Jika dibandingkan dengan penjualan bulan November tahun lalu, ada kenaikan sebesar 2,31 persen,’’ tambahnya.  Adapun faktor pendorong peningkatan konsumsi listrik tersebut adalah perubahan gaya hidup masyarakat, yang sebelumnya bertumpu pada energi berbasis BBM ke energi listrik. Di samping itu, PLN terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan energi listrik dengan menyokong kegiatan-kegiatan produktif masyarakat.  Salah satu upaya PLN adalah melalui program electrifying agriculture (EA) yang ditujukan pada sektor pertanian atau peternakan.

Penjualan Listrik Tumbuh 6,61 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Instalasi-Kelistrikan-PLN-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 VA ke atas. Golongan itu meliputi R2 dan R3 dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3). Kenaikan tarif itu mulai dari 1 Juli 2022.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan tarif listrik pelanggan 3.500 VA ke atas karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat. Kenaikan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat, daya saing sektor industri dan bisnis, mengendalikan inflasi, serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional.  "Penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen," ungkap Darmawan Prasodjo, Senin (13/6).  Untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA, bisnis dan industri, tidak mengalami perubahan tarif.  Darmawan Prasodjo menuturkan, penyesuaian tarif dilakukan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian.  "Penerapan kompensasi dikembalikan pada filosofi bantuan pemerintah, yaitu ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Ini bukan kenaikan tarif. Ini adalah adjustment, di mana bantuan atau kompensasi harus diterima oleh keluarga yang memang berhak menerimanya," kata dia.  Darmawan melanjutkan, sejak 2017 tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Untuk menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, pemerintah pun menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021.  Dalam proses pelaksanaannya, kelompok masyarakat mampu, pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas ikut menerima kompensasi dalam jumlah relatif besar. Sepanjang 2017-2021, total kompensasi untuk kategori pelanggan tersebut mencapai Rp 4 triliun.  "Apalagi pada tahun ini kita menghadapi gejolak global yang mengakibatkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 1 USD, berakibat kenaikan BPP sebesar Rp 500 miliar. Sehingga pada tahun 2022 saja, diproyeksikan lemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun," ungkap dia.

Mulai 1 Juli, Tarif Listrik Golongan 3.500 VA Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/ekonom_energi.jpg" alt="Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pucuk pimpinan PT PLN (Persero) berganti. Lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN tahun 2021, kursi direktur utama PLN akan diisi Darmawan Prasodjo. Dia menggantikan pejabat sebelumnya, Zulkifli Zaini.  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham utama mengharapkan pergantian direktur utama tersebut dapat mengakselerasi transformasi PLN.  Khususnya dalam misi melakukan transisi energi. ”Transisi energi yang dilakukan PLN perlu dilakukan terobosan sehingga tidak membebani negara dan masyarakat,” tutur Menteri BUMN Erick Thohir kemarin (6/12).  Tantangan transformasi PLN ke depan tidak hanya terbatas pada perbaikan finansial PLN. Tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan zaman dengan energi yang lebih hijau, digitalisasi, serta servis kepada masyarakat. Penerapan ”ecolifestyle” juga menjadi kebutuhan utama demi menciptakan lingkungan yang berkesinambungan untuk generasi masa kini dan generasi masa depan. ”PLN perlu mempersiapkan diri untuk melakukan akselerasi bisnis dalam menghadapi tren baru. Seperti ekosistem kendaraan listrik dan berkolaborasi terkait electrifying lifestyle dengan pihak-pihak lain,” tegasnya.  Selama dipimpin Zulkifli Zaini sejak Desember 2019, kata Erick, PLN telah memperbaiki kinerja keuangan. PLN membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 345,4 triliun dan mencapai laba bersih Rp 5,99 triliun pada 2020. Naik 39,3 persen dibandingkan pada 2019. PLN juga berhasil menurunkan jumlah rasio utang menjadi senilai Rp 452,4 triliun.  Erick menambahkan, dalam kepemimpinan Zulkifli, usaha transformatif juga dilakukan secara paralel sebagai salah satu garda dalam program pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.  Kontribusi PLN melalui diskon listrik dengan target penerima 31,4 juta rumah tangga pada 2020 dan 32,6 juta rumah tangga di 2021 telah membantu menjaga kestabilan ekonomi dan sosial di masyarakat. ”Saya yakin rekam jejak terbaik yang ditorehkan menjadi legacy dan fondasi untuk pemimpin berikutnya,” kata Erick.  Sementara itu, Zulkifli Zaini menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan seluruh pihak selama menjabat direktur utama PLN. Sementara itu, meski telah ditunjuk sebagai orang nomor satu di PLN, Darmawan belum mau berkomentar. Jawa Pos sudah mencoba menghubungi Darmawan. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tak memberikan jawaban.  Terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memandang bahwa penunjukan Darmawan memang merupakan hak prerogatif pemerintah. Meski begitu, melihat figur Darmawan, keputusan mengangkatnya sebagai direktur utama PLN memang tak mengagetkan. ”Dilihat dari pendidikan memang lengkap. Secara politik pun dia adalah kader PDIP dan bagian dari pemerintahan yang saat ini berkuasa. Jadi tidak mengherankan kalau beliau di posisi itu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Darmawan merupakan seorang ekonom energi yang menghabiskan lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat. Dia menempuh studi serta berkarier sebagai konsultan-peneliti di Texas A&amp;M University dan Duke University. Pada 2012 Darmawan kembali ke Indonesia dan memulai karier di beberapa perusahaan.  Darmawan pernah menjadi caleg PDIP di dapil Jateng V pada 2014. Namun, dia gagal melaju ke Senayan karena kalah suara oleh Puan Maharani, Aria Bima, dan Rahmad Handoyo. PDIP mendapat tiga kursi di dapil Jateng V. Dengan latar belakang mumpuni di bidang green economy, menurut Komaidi, sosok Darmawan memang selaras dengan langkah PLN yang akan menggenjot transisi ke arah energi yang lebih ramah lingkungan. (agf/dee/c9/fal)

Mengenal Darmawan Prasodjo, Ekonom Energi Yang Pimpin PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Dirut-PLN-Zulkifli-Zaini-Miftahul-Hayat-4.jpg" alt="Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly (kiri-kanan), Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIF" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly (kiri-kanan), Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIF</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kursi pucuk pimpinan Perusahaan Listrik Negara (PLN) akhirnya terisi. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kemarin (23/12), pemerintah menunjuk Zulkifli Zaini sebagai direktur utama PLN. Adapun kursi komisaris utama diberikan kepada Amien Sunaryadi.  Munculnya nama Zulkifli terbilang mengejutkan. Sebab, sebelumnya beredar kabar bahwa jabatan tersebut akan diberikan kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Bahkan, pada 25 November Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah kabar tentang penunjukan Rudiantara.  Dikonfirmasi mengenai ”kejutan” tersebut, pihak Kementerian BUMN hanya menjelaskan bahwa Zulkifli adalah orang yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan PLN saat ini. ”Sejak awal kita kan nggak ada ngomongin gitu (Rudiantara jadi Dirut, Red), kita hanya menyebut (Rudiantara, Red) termasuk kandidat,” tegas Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di kantornya kemarin.  Menurut Arya, dari tiga kandidat yang ada, tim penilai akhir (TPA) yang terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan presiden menilai Zulkifli paling tepat mengelola PLN. Dua kandidat lain yang pernah disebut adalah Rudiantara dan Sripeni Inten Cahyani (Plt Dirut PLN). ”Karena beliau (Zulkifli, Red) kan jago di keuangan, PLN saat ini fokusnya distribusi, cash flow harus kuat. Menurunkan biaya listrik. Jadi, mau nggak mau, ahli keuangan punya pengaruh untuk menyehatkan cash flow,” tambah Arya.  Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, Amien dan Zulkifli memiliki rekam jejak yang sangat baik. Karena itu, dia optimistis dua orang tersebut dapat memimpin PLN ke arah yang lebih baik. ”Saya akan intens bertemu setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Erick.  Dia mengatakan, PLN memiliki tugas berat. Mulai merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen hingga menciptakan tarif listrik yang efisien untuk masyarakat dan industri. Para pimpinan PLN ditugasi untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber listrik. Salah satu yang harus dipenuhi adalah listrik ramah lingkungan di ibu kota baru. ”PLN juga akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan swasta, BUMD, dan BUMDes dalam memproduksi listrik. PLN akan fokus pada distribusi,” jelas Erick.  Sementara itu, Amien Sunaryadi adalah wakil ketua KPK periode 2003–2007. Selama jabatannya, Amien memperkenalkan pemberantasan korupsi yang progresif. Dia juga dikenal sebagai konseptor dari tindakan penggeledahan dan pengawasan yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus korupsi high profile.  Zulkifli Zaini saat ini merupakan komisaris independen BNI. Jabatan itu disandangnya sejak 17 Maret 2015. Dia juga pernah menjadi Dirut Bank Mandiri pada 2010–2013.  Ditemui awak media setelah RUPS, Zulkifli menyampaikan beberapa pesan yang ditekankan pemerintah kepada komisaris dan direksi baru PLN. ”Kami menyadari harapan masyarakat dan tantangan besar PLN dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Memastikan PLN menjadi perusahaan listrik nasional yang mampu melaksanakan mandatnya secara berkelanjutan dan dengan sebaik-baiknya,” papar Zulkifli. Dia memaparkan, tugas pokok yang diemban, antara lain, adalah mengatasi pemadaman listrik atau security off supply dan mengatur tarif listrik supaya terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen baru harus mampu memperbaiki sistem keuangan perseroan. ”Jadi, kami direksi dan komisaris akan mengupayakan agar keuangan PLN sehat, neraca sehat, cash flow sehat,” urainya.  Menurut Zulkifli, direksi dan komisaris baru juga diminta membuat operasional PLN bisa efisien. Pemerintah pun ingin mendorong PLN memanfaatkan EBT serta membangun kemitraan yang sehat, fair, dengan ekosistem kondusif. ”Sudah tentu kami harus memberikan pelayanan dan bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Kami harap persepsi dan reputasi PLN ke depan bisa lebih baik,” terangnya.

Zulkifli Zaini Ditugasi Benahi Cash Flow PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-9-.jpg" alt="Menteri Kominfo Rudiantara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kominfo Rudiantara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi direktur utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera terisi pejabat definitif. Pihak istana telah memberikan sinyal kuat.  Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bakal memimpin perusahaan energi pelat merah itu.  Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi tidak membantah kabar tersebut.  ”Mudah-mudahan segera dilantik,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/11).  Pram menuturkan, proses di tim penilai akhir (TPA) telah dilalui. Bahkan, selaku sekretaris TPA, dia sudah menandatangani nama calon Dirut PT PLN (Persero). Namun, saat ditanya kepastian nama Rudiantara, dia hanya menegaskan, ”Ya, kan saya bilang tadi sudah tanda tangan.” Dengan selesainya proses TPA, tahap berikutnya tinggal pelantikan oleh menteri BUMN.  Pram menjelaskan, konsentrasi Presiden Jokowi saat ini adalah memperbaiki perekonomian. Salah satunya dengan membenahi kontribusi BUMN. Apalagi, dua BUMN, yakni Pertamina dan PLN, memberikan kontribusi signifikan terhadap persoalan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dihadapi Indonesia. ”Yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, perbankan Mandiri, BTN, dan beberapa bank lain,” jelas politikus PDIP itu.  Di sisi lain, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, Rudiantara punya kapabilitas untuk mengisi pos Dirut PLN. Dia seorang profesional yang pernah menjabat Dirut Indosat dan wakil direktur utama PLN.  Soal kepiawaian dalam bidang bisnis, pria yang akrab disapa Chief RA itu tidak perlu diragukan. Namun, rekam jejaknya di bidang energi masih minim. ”Kalaupun pernah menjabat wakil Dirut PLN, tidak ada bukti bahwa Rudiantara berperan secara signifikan dalam melakukan transformasi di PLN secara radikal,” kata Fahmy.  Sebagai Dirut PLN, lanjut dia, Rudiantara memang bisa belajar dan bekerja dalam tim. ”Tetapi, sebagai leader, agak sulit dalam melakukan perubahan radikal di PLN seperti yang pernah dilakukan Ignasius Jonan di PT Kereta Api Indonesia (KAI),” papar dia saat dihubungi kemarin.  Fahmy melanjutkan, Rudiantara memiliki sejumlah tantangan berat sebagai orang nomor satu di PLN. Di antaranya, penyelesaian proyek 35.000 mw, zero blackout, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, dan penyelesaian holding PLN.  Selain itu, Fahmy menekankan, Dirut PLN harus memiliki komitmen dan keberanian melawan mafia proyek listrik. Sebab, beberapa pejabat terdahulu justru terseret ke dalam perburuan rente di proyek PLN. Akibatnya, mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum. ”Kalau tidak hati-hati dan punya keberanian melawan mafia proyek listrik, tidak tertutup kemungkinan Rudiantara bisa tergelincir seperti beberapa Dirut PLN sebelumnya,” tegas Fahmy.  Selain pengisian posisi Dirut PLN dan perombakan manajemen Pertamina, Kementerian BUMN masih akan mengevaluasi perusahaan-perusahaan pelat merah lain yang memerlukan restrukturisasi. Beredar kabar bahwa Ignasius Jonan, mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), dan Susi Pudjiastuti, mantan menteri kelautan dan perikanan, juga akan masuk BUMN.  Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memilih memberikan jawaban yang relatif netral. Dia enggan menyebut nama atau perusahaan BUMN tertentu. ”Kita lihat saja nanti. Pokoknya ada lagi yang lain (yang mengisi posisi di BUMN, Red). Kami lagi cari-cari untuk melengkapi BUMN,” ujarnya.

Rudiantara Direktur Utama PT PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sofyan Basir mendapat vonis yang berbeda dengan tiga terdakwa lain dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Kemarin (4/11) majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan mantan direktur utama (Dirut) PLN itu dari segala dakwaan jaksa.  Hakim menilai Sofyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan penuntut umum.  Yakni, memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.  Kejahatan yang dimaksud adalah memfasilitasi pertemuan Eni Maulani Saragih, Johannes B. Kotjo, dan Idrus Marham (ketiganya merupakan terdakwa dalam perkara tersebut) dengan jajaran direksi PLN. Pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dan Blackgold Natural Resources Ltd serta China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd).  Atas kesepakatan itu, Eni dan Idrus mendapat imbalan dari Kotjo. Jumlahnya Rp 4,75 miliar.  Nah, perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni dan Kotjo pada Juli 2018 itu kemudian disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim memutus Eni, Kotjo, serta Idrus bersalah dan terbukti secara sah melakukan tipikor sebagaimana dakwaan jaksa KPK.  Berbeda dengan tiga terdakwa itu, jaksa KPK tidak mendakwa Sofyan menerima fee atau imbalan terkait dengan kesepakatan proyek PLTU Riau-1. Jaksa menjerat Sofyan dengan pasal 12 huruf a juncto pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke-2 KUHP terkait dengan pembantuan tindak pidana. Dalam hal ini adalah membantu Eni, Idrus, dan Kotjo melakukan korupsi.  Dalam pembacaan putusan kemarin, hakim mengungkapkan beberapa alasan untuk menjatuhkan vonis bebas bagi Sofyan. Di antaranya, Sofyan dinilai tidak mengetahui adanya fee 2,5 persen dari China Huadian Engineering bagi Kotjo. Fee itulah yang dijanjikan Kotjo kepada Eni dan Idrus. Hakim menyebut Sofyan tidak tercantum sebagai penerima fee itu. ”Terdakwa Sofyan tak memahami dan tidak tahu fee yang akan diterima Johannes Kotjo,” kata hakim ad hoc Anwar dalam amar putusan.  Selain itu, hakim menganggap Sofyan tidak mengetahui pemberian uang Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk Eni yang kala itu menjabat anggota Komisi VII DPR dan Idrus, mantan Sekjen Partai Golkar.  Selain menyatakan Sofyan tidak bersalah, majelis hakim yang diketuai Hariono memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan serta pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. KPK juga diperintah untuk membuka blokir rekening Sofyan dan atau keluarga atau pihak terkait lainnya.  Tinggalkan Rutan  Atas putusan tersebut, Sofyan langsung meninggalkan rumah tahanan negara (rutan) di gedung penunjang KPK kemarin petang. Pria kelahiran Bogor yang ditahan sejak Mei lalu itu keluar dari rutan sekitar pukul 17.50. Sejumlah kerabat dan tim kuasa hukum tampak menemani Sofyan.  ”Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak,” ujar Sofyan kepada awak media.  Dia terus mengumbar senyum saat meninggalkan rutan. Namun, hanya sedikit pernyataan yang keluar dari mulutnya. Dia lantas bergegas masuk ke mobil pribadinya. ”Enggak ke mana-mana. Pulang ke rumah. Mau istirahat di rumah,” ujar Sofyan singkat tentang hal yang akan dilakukannya setelah bebas.  Susilo Ari Wibowo, kuasa hukum Sofyan, menambahkan, secara umum, kliennya berterima kasih atas putusan hakim. Putusan tersebut menolak tuntutan jaksa yang menuntut hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. ”Tuntutan KPK tidak terbukti sehingga amarnya (hakim) berbunyi membebaskan Pak Sofyan,” terangnya.  Tim kuasa hukum menyatakan siap apabila KPK mengajukan kasasi. Menurut Susilo, tidak ada pilihan selain menghadapi upaya hukum tersebut. ”Cuma, kan mesti diingat bahwa pengajuan kasasi itu bukan lagi berbicara soal fakta, tetapi soal penerapan hukumnya. Apakah kelengkapan pasal 56 ke-2 KUHP itu sudah sesuai atau belum,” paparnya.  Bagaimana tanggapan KPK atas putusan bebas pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta itu? Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, pihaknya akan lebih dulu melakukan diskusi internal. KPK membutuhkan waktu untuk mengambil langkah hukum. ”Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan itu,” tegasnya.  Di sisi lain, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Ferdinand Worotikan menyatakan, putusan bebas Sofyan tidak berarti menunjukkan lemahnya dakwaan penuntut umum. Menurut dia, pihaknya sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan. ”Kalau seperti itu (vonis bebas, Red), kan sepenuhnya hak majelis,” ujarnya.  Secara umum, jaksa mengaku kaget atas putusan bebas tersebut. Namun, mereka tetap menghormati putusan hakim. Jaksa akan mempelajari isi putusan guna menentukan langkah hukum kasasi. ”Secara psikologis, memang kami kaget dengan putusan ini,” terangnya. ”Yang jelas, kami pelajari dulu, baru menentukan sikap,” imbuh Ronald.  Pelemahan Pemberantasan Korupsi  Sofyan Basir bukan orang pertama yang divonis bebas oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Selain mantan Dirut BRI itu, ada dua terdakwa KPK yang pernah diputus tidak bersalah oleh hakim tipikor. Mereka adalah Mochtar Mohammad (wali kota Bekasi) dan Suparman (bupati Rokan Hulu). Hanya, keduanya tidak disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.  Putusan tersebut mendapat perhatian dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kurnia Ramadhana, peneliti ICW, menyampaikan kekecewaannya atas vonis itu. Dia yakin bahwa bukti yang diajukan KPK sangat solid. Bahkan, bukti itu dikuatkan oleh fakta-fakta sidang yang kerap menyebut nama Sofyan terlibat dalam suap proyek PLTU Riau-1.  Dia berharap publik juga memperhatikan bahwa bebasnya Sofyan ini terjadi saat KPK berada di era pelemahan. Karena itu, vonis tersebut semestinya diletakkan dalam bingkai pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. ”Setelah institusi KPK dilemahkan, saat ini para terdakwa kasus korupsi diberi keringanan hukuman di persidangan,” ungkapnya.  Sebelum bebasnya Sofyan, keringanan hukuman diterima terpidana kasus suap raperda reklamasi Jakarta Sanusi pada Jumat (1/11). Hakim Mahkamah Agung (MA) di tingkat peninjauan kembali (PK) mengurangi hukuman Sanusi dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun.  Saor Siagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menambahkan, vonis bebas Sofyan menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tidak ”takut” kepada KPK. Karena itu, para hakim itu merasa nyaman memutus suatu kasus di zona fifty-fifty. ”Maksudnya, fifty-fifty antara terbukti atau tidak punya bukti,” jelasnya.  Dia juga menilai, berlakunya UU KPK yang baru mengurangi pengawasan dan pemantauan KPK terhadap aparatur pengadilan. Kondisi itu memberikan efek psikologis yang menguntungkan mafia peradilan. ”Sekarang ini, kalau UU KPK baru dilakukan, tinggal revolusi saja,” tegas advokat berkepala plontos itu.

Setelah Hakim Bebaskan Sofyan Basir, KPK Pertimbangkan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kawasan-Kota-Gelap-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Blackout accident mengakibatkan Jakarta padam dan lumpuh dari siang hingga malam, Minggu (5/8/2019) - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Blackout accident mengakibatkan Jakarta padam dan lumpuh dari siang hingga malam, Minggu (5/8/2019) - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah punya pekerjaan rumah menjaga sistem kelistrikan sehingga tidak rentan terhadap insiden. Sebab, dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sangat besar. Misalnya blackout accident yang terjadi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah kemarin (4/8). Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies Marwan Batubara memaklumi bahwa blackout kemarin merupakan kecelakaan. Namun, kejadian serupa bisa diantisipasi agar tidak terulang. Terutama perlu adanya bauran energi sebagai pembangkit listrik. "Kalau bicara biaya, batu bara untuk PLTU memang lebih murah. Tapi, recovery-nya lama. PLN sebaiknya memikirkan bauran energi dengan gas untuk mempercepat apabila terjadi masalah lagi," tuturnya. Membagi sumber energi listrik ke pembangkit yang lebih kecil, jelas Marwan, bisa menjadi solusi. Namun, itu tidak efektif dari segi ekonomi. Dia lantas membuat perbandingan. Satu pembangkit yang bisa langsung menghasilkan 1.000 megawatt dengan sepuluh pembangkit yang menghasilkan 100 megawatt. Daya yang dihasilkan sama besar. "Tetapi, cost membangun yang satu pembangkit saja lebih murah," ujarnya. Menurut Marwan, solusi yang tepat adalah interkoneksi antarsistem. Ketika terjadi gangguan di satu SUTET (saluran udara tegangan ekstratinggi) atau GITET (gardu induk tegangan ekstratinggi), sistem interkoneksi bisa langsung menyambungkan PLTU dengan GITET lainnya yang masih berfungsi. Tidak perlu menunggu proses yang cukup lama seperti kemarin. "Saya dengar rencananya akan diinterkoneksikan antara Jawa dan Sumatera juga," lanjut Marwan. <h3>Normalisasi dan Kompensasi</h3> Gangguan listrik yang terjadi sejak kemarin siang berangsur-angsur pulih tadi malam. Seharian kemarin PLN berupaya mengembalikan aliran listrik seperti sediakala. Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani memimpin langsung proses perbaikan sistem pembangkit listrik. Recovery dilakukan dari pusat pengendalian beban sistem Jawa-Bali sampai ke unit-unitnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KRL-Mati-Dery-Ridwansah-2-750x549.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penumpang KRL telantar di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/8/2019). Mereka menunggu kepastian kereta akan beroperasi lagi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) Inten menjelaskan, area yang paling terdampak adalah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. "Fokus kami mengirimkan pasokan agar sistem aliran listrik ke DKI Jakarta segera pulih," terang Inten di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN Depok Minggu sore. Normalisasi aliran listrik per pukul 17.30 telah mencapai GITET Balaraja di Tangerang dan GITET Gandul di Depok. Listrik dialirkan secara bertahap ke sejumlah pembangkit listrik. Di antaranya PLTU Suralaya, PLTGU Muara Karang, dan PLTGU Priok. PLN juga mengoperasikan PLTA Saguling dan PLTA Cirata untuk menstabilkan daya tegangan di PLTU Suralaya. Blackout accident kemarin terjadi karena gangguan pada SUTET 500 kv Ungaran-Pemalang. Pengi­riman energi listrik dari timur ke barat gagal atau terputus. Aliran energi listrik yang terputus memicu trip atau lepasnya jaringan di PLTU yang ada di Jawa Barat dan Banten. Trip hanya terjadi di pembangkit listrik di wilayah barat sehingga pasokan listrik di timur Jawa tetap aman. PLN merespons cepat insiden tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah perbaikan ground steel wiring (GSW) atau kawat tanah. Setelah listrik kembali normal, PLN akan melakukan investigasi penyebab gangguan pada kedua sirkuit di Ungaran-Pemalang. "Kami akan melakukan evaluasi internal juga untuk mencegah terulangnya kejadian ini," kata Inten. Proses normalisasi pasokan listrik beragam lamanya. Di tiap wilayah bisa berbeda. Tiga jam setelah aliran listrik dari GITET masuk, listrik di Jakarta mulai menyala. Di Jawa Barat dan Banten, prosesnya memakan waktu empat hingga lima jam. Sementara itu, Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi atas insiden tersebut. Hal itu merespons keluhan yang banyak beredar di media sosial. Menurut dia, PLN menegaskan sudah punya patokan regulasi soal kompensasi. Yakni Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN Persero. "Masalah kompensasi sudah ada permennya. Pasti akan kami penuhi setelah recovery," tegas Dwi Suryo kepada Jawa Pos tadi malam. Dalam peraturan itu disebutkan, apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuatu tingkat mutu, pelanggan bisa mendapat kompensasi maksimal 20 persen dari tagihan bulanan. Tiap pelanggan bakal mendapat kompensasi berbeda sesuai dengan konsumsi listrik bulan itu. Penghitungannya bisa dicek di aplikasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL). "Ada aplikasi P2TL untuk menghitung. Ini juga dipantau Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jadi, pelanggan tidak perlu khawatir," tutur Dwi. Kompensasi, lanjut dia, diberikan pada bulan berikutnya setelah terjadinya gangguan. Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyatakan, insiden blackout kemarin terbilang luar biasa. Juga berdampak bagi produsen meski insiden terjadi bukan pada hari kerja. Khususnya UMKM tanpa genset memadai.

Blackout Ganggu 4 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SOFYAN-BASYIR_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjalani sidang dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Dalam surat dakwaan itu, Sofyan disebut melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pe" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjalani sidang dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Dalam surat dakwaan itu, Sofyan disebut melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran Sofyan Basir dalam kasus proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 dibeber di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/6). Mantan Dirut PLN itu didakwa memberikan kesempatan dan fasilitas untuk Eni Maulani Saragih dan Johannes B. Kotjo melakukan tindak pidana korupsi.  Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan, Sofyan memfasilitasi pertemuan Eni, Idrus Marham, dan Kotjo dengan jajaran direksi PT PLN.  Pertemuan itu dilakukan untuk mempercepat proses kesepakatan proyek independent power producer (IPP) PLTU RIAU 1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources serta China Huadian Engineering yang dibawa Kotjo.  "Padahal, terdakwa mengetahui Eni dan Idrus akan mendapat fee sebagai imbalan dari Kotjo," ungkap jaksa KPK Budi Sarumpaet. Dalam persidangan sebelumnya, Eni yang saat itu menjabat wakil ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar dan Idrus sebagai Sekjen Partai Golkar didakwa menerima uang secara bertahap dari Kotjo yang seluruhnya berjumlah Rp 4,75 miliar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DAKWAAN-SOFYAN-BASIR-FED-7-750x530.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan diriut PT PLN Sofyan Basir menjalani sidang dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Rangkaian perbuatan Sofyan dalam dakwaan itu pernah terungkap dalam persidangan Eni, Idrus, dan Kotjo. Misalnya, pada awal 2017, Sofyan mengajak dua direksi PLN, Supangkat Iwan Santoso dan Nicke Widyawati, bertemu dengan Eni dan Kotjo di Hotel Fairmont Jakarta. Dalam pertemuan itu, Eni dan Kotjo meminta proyek PLTU Riau 1 tetap dicantumkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN tahun 2017.  "Kemudian, terdakwa (Sofyan) meminta Nicke (sekarang menjabat Dirut Pertamina, Red) untuk menindaklanjuti permintaan tersebut," ungkap jaksa.  Setelah pertemuan itu, pada 29 Maret 2017, IPP PLTU 2 x 300 megawatt di Peranap, Indragiri Hulu, Riau, akhirnya masuk RUPTL PLN 2017-2026. Juga, disetujui masuk rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Rencana itu pernah diajukan Samantaka Batubara (anak usaha Blackgold) pada 1 Oktober 2015.  Dalam dakwaan, jaksa KPK tidak memerinci indikasi penerimaan janji atau fee PLTU Riau 1 untuk Sofyan sebagaimana pernah diungkap di awal penyidikan. Menurut jaksa, penerimaan janji itu akan dibuktikan dalam persidangan. "Nanti kami lihat pembantuannya di mana," kata jaksa setelah sidang.  Jaksa menggunakan konstruksi pasal 12 huruf a juncto pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke-2 KUHP dan pasal 11 juncto pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke-2 KUHP. Dengan konstruksi dua pasal itu, KPK menitikberatkan pada pembuktian peran Sofyan dalam membantu pelaku lain.  Nota Keberatan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DAKWAAN-SOFYAN-BASIR-FED-6-750x508.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan diriut PT PLN Sofyan Basir menjalani sidang dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sofyan beserta tim kuasa hukum langsung mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan jaksa. Menurut Susilo Ariwibowo, penasihat hukum Sofyan, penerapan pasal 15 UU Tipikor yang dihubungkan dengan pasal 56 ke-2 KUHP berlebihan. Dengan demikian, itu membuat surat dakwaan kabur.  "Hal ini telah membingungkan terdakwa Sofyan dan penasihat hukumnya di dalam pemahaman dugaan perbuatan pembantuan yang dituduhkan kepada terdakwa sehingga menyulitkan dalam melakukan pembelaan," jelasnya. Mereka pun meminta majelis hakim untuk membatalkan dakwaan tersebut serta membebaskan Sofyan dari seluruh dakwaan penuntut umum.

Sidang Perdana Sofyan Basir Belum Ungkap soal Fee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/DJOKO-RAHRDJO-ABUMANAN-PONTIANAK-POST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan perombakan susunan pimpinan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2019. Djoko Rahajo Abumanan yang sebelumnya menjabat Direktur Bisnis Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara kemudian diangkat sebagai Plt Direktur Utama PLN dan Direktur Pengadaan Strategis II.  "Jajaran Direksi, Manajemen dan seluruh Pegawai PLN mengucapkan selamat dan akan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Joko Abumanan selaku Plt Dirut PLN," kata Executive Vice President Corporate Communication dalam keterangannya, Rabu (29/5).  Sementara itu, Sipangkat Iwan Santoso telah diputuskan akan menggantikan posisi Djoko sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Nusa Tenggara. Sipangkat sebelumnya telah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis Dua.  "PLN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan," pungkasnya.  RUPS juga mengangkat dan menetapkan Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis Satu. Surat Keputusan diberikan oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. Acara serah terima dan pengangkatan Direksi PLN digelar di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.  Dengan perubahan di atas maka susunan Direksi PLN sebagai berikut:  1. Djoko Raharjo Abumanan sebagai Plt Direktur Utama PLN. 2. Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1; 3. Djoko Raharjo Abumanan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2; 4. Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan; 5. Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management; 6. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat; 7. Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah; 8. Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara; 9. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat. 10. Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan; 11. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi; 12. Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Maluku dan Papua; 13. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.

Gantikan Sofyan Basir, Djoko Rahardjo Abumanan Jabat Plt Dirut PLN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirut pt pln

Berita Terkini