<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/JKT_STOK-WAJAH-PJ-HERU-BUDI_HANUNG-HAMBARA_11102023-5-2718723276.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta mengklaim tidak ada kebocoran data warga, terkait kasus dugaan pencatutan KTP untuk dukungan calon independen di Pilkada Jakarta 2024. &ldquo;Saya sudah kontak-kontakan dari tiga hari yang lalu. Dari kami data itu fix tidak ada kebocoran Pemda DKI,&rdquo; kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin&nbsp;(19/8). Karena itu, Heru mempersilakan lembaga terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Sebab, Pemprov DKI Jakarta dinilai tak terkait dengan pencatutan KTP. &ldquo;Kami serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Terkait dengan tadi (pencatutan KTP), saya tidak komentar. Itu urusan Bawaslu,&rdquo; kata Heru. Senada, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta&nbsp;Budi Awaluddin memastikan tak ada kebocoran data di dinasnya. Menurut dia, saat ini seluruh data e-KTP berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). &ldquo;Ya pencatutan NIK kalau kami Dinas Dukcapil, tidak ada kebocoran data. Karena memang data itu berada di Kemendagri. Jika ada kebocoran data, maka ya tidak hanya DKI, tapi semua,&rdquo; ujar Budi. Dia menjelaskan, urusan pencatutan data itu seharusnya ditanyakan langsung kepada tim paslon independen, dalam hal ini Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. Apalagi, pencatutan data itu berpotensi terkena aturan pidana. &ldquo;Mungkin bisa ditanyakan kepada timnya Dharma-Kun ya, bagaimana mereka prosesnya itu,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, sejumlah warga DKI Jakarta mengaku menjadi korban pencatutan data KTP untuk menjadi pendukung paslon Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024. Salah satu korban sudah melaporkan dugaan pencatutan KTP it uke Polda Metro Jaya.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim tidak ada kebocoran data warga terkait kasus dugaan pencatutan KTP untuk dukungan calon independen di Pilkada.

KTP Warga Jakarta Diduga Dicatut untuk Dukungan di Pilkada Jakarta, Heru Budi: Tidak Ada Kebocoran Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ada-175-juta-e-ktp-tak-wajar-begini-penjelasan-dukcapil-kemendagri_m_.jpg" alt="ILUSTRASI E-KTP. (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI E-KTP. (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk penonaktifan KTP warga Jakarta. Penonaktifan itu adalah untuk warga yang sudah pindah rumah maupun meninggal dunia. <div dir="auto">Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, setidaknya ada 40 ribuan KTP yang terdata sudah meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9600an," katanya kepada wartawan, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Budi menyebut ada sekira 113 ribuan warga Jakarta yang sudah memindahkan dokumennya ke luar DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengecek kepindahan kependudukan, ia meminta warga mengaksesnya melalui website Dinas Dukcapil DKI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya secara sadar, apakah mereka sudah keluar dari program itu atau tidak, jadi besok mereka sudah bisa ngecek nih, bisa menyesuaikan dengan domisilinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngecek lagi oh ternyata sudah tidak ada di program tersebut, mulai besok sudah bisa dicek," pungkas Budi.</div>

Disdukcapil DKI Jakarta sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk penonaktifan KTP warga ibu Kota.

Disdukcapil DKI Jakarta bakal Nonaktifkan 40 ribu KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Perekaman-E-KTP-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas saat melakukan proses perekaman KTP-el di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta, Sabtu (19/11/2022). Ditjen Dukcapil Kemendagri memprediksi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk tahun 2024 mencapai 206 juta jiwa. Dukcapil meningkatkan" width="100%">
<figcaption>Petugas saat melakukan proses perekaman KTP-el di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta, Sabtu (19/11/2022). Ditjen Dukcapil Kemendagri memprediksi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk tahun 2024 mencapai 206 juta jiwa. Dukcapil meningkatkan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta akan melakukan penertiban administrasi kependudukan pasca-pemilu 2024. Penertiban ini menyasar setidaknya 94.000 warga. <div dir="auto">Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, tercatat sebanyak 81.000 warga sudah meninggal dunia dan 13.000 warga menempati RT yang mengalami perubahan, namun masih tertera di KTP. Bagi mereka inilah dibutuhkan pembaharuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca-pemilu. Saat ini, kami masih menunggu hasil resmi dari KPU,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa nantinya penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan secara bertahap setiap bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, ia mengatakan sejumlah warga telah memindahkan data kependudukan sesuai tempat tinggal. Sepanjang tahun 2023, penduduk yang keluar dari Jakarta tercatat sebanyak 243.160 orang, sedangkan penduduk/pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masyarakat dapat melihat status kependudukannya melalui portal&nbsp;<a href="https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/," target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/,&amp;source=gmail&amp;ust=1709035454221000&amp;usg=AOvVaw178sQFeAWILWQxcDrz8LM8">https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/,</a>" ungkap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya. Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,&rdquo; pungkasnya.</div>

Dia mengatakan bahwa nantinya penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan secara bertahap setiap bulan.

94 Ribu Warga DKI akan Ditertibkan Administrasinya, Berikut Kategorinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/IMG20230427161802-878401917.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta masih dalam tahap rencana dan pendataan. "Kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta dan angkanya akan terus berkembang," kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/5). Data ini didapatkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir. "Setelah itu, RT/RW akan memverifikasi kembali hasil pencocokan dan penelitian di lapangan,&rdquo; kata Budi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01442373/kejaksaan-tetapkan-5-tersangka-terkait-kasus-wna-miliki-ktp-indonesia">Kejaksaan Tetapkan 5 Tersangka Terkait Kasus WNA Miliki KTP Indonesia</a> Selain itu, Budi menjelaskan, kebijakan penonaktifan KTP bagi warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta tersebut tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024. "Ini merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan dimana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal di wilayah DKI Jakarta," ujar Budi. Lalu, penertiban administrasi kependudukan (adminduk) ini agar pemberian bantuan sosial kepada warga dapat lebih tepat sasaran dan akurat. "Kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali yang berdampak pada masalah sosial, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran/tenaga kerja dan lingkungan,&rdquo; ungkap Budi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01441124/wn-syria-mengaku-ditipu-berniat-bikin-atm-ternyata-yang-didapat-ktp">WN Syria Mengaku Ditipu, Berniat Bikin ATM, Ternyata yang Didapat KTP</a> Bagi warga yang masih memiliki KTP DKI Jakarta tetapi sudah tidak berdomisili di DKI Jakarta, pihaknya mengimbau agar segera melapor ke loket Dukcapil tingkat kelurahan sehingga segera diproses pemindahannya sesuai alamat domisili. Begitu juga Ketua RT/RW memiliki wewenang mengusulkan penonaktifan KTP warga yang sudah tidak berdomisili di wilayahnya. Pihak RT/RW juga dapat memproses pelayanan pindah dan datang penduduk DKI Jakarta. Keterlibatan RT/RW tersebut dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan di loket layanan Dukcapil di kelurahan. "Sosialisasi dan pendataan akan terus dilakukan oleh jajaran Disdukcapil DKI Jakarta. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan atas status kependudukannya melalui situs resmi milik Disdukcapil DKI Jakarta," kata Budi.

Penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta masih dalam tahap rencana dan pendataan.

Soal Wacana Penonaktifan KTP bagi Penduduk yang Sudah Tak Tinggal di DKI, Begini Penjelasan Disdukcapil DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gedung-Bertingkat-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Lanskap permukiman penduduk dan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/11/2021). Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diproyeksikan terus mengalami pening" width="100%">
<figcaption>Lanskap permukiman penduduk dan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/11/2021). Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diproyeksikan terus mengalami pening</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin, mengatakan bahwa ada kenaikan pendatang dari luar Jakarta dari tahun ke tahun. Sebanyak 75 persen pendatang rata-rata merupakan anak SMA ke bawah dan tak punya keterampilan.  "Memang trennya dari beberapa tahun belakangan ini yang datang ke Jakarta itu hampir 75 persen mereka adalah SMA sederajat ke bawah. Dan hampir 50 persen mereka tidak punya keterampilan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/2).  Secara presentase, Budi mengatakan bahwa tahun 2020 ke tahun 2021 ada sekitar 18,55 persen yang datang ke Jakarta. Sedangkan pada 2021 ke 2022, data semester 1 sebanyak 7,92 persen.  "Pendatang di 2020 itu ada sekitar 113.814, sedangkan 2021 (ada) 139.740, dan 2022 (ada) 151.752," urainya.  Dengan banyaknya warga pendatang yang tidak mempunyai keterampilan, Budi mengatakan bahwa pihaknya melakukan beberapa program untuk mengatasi hal tersebut.  "Kita lakukan pembinaan-pembinaan ke mereka dan kita berkoordinasi dengan beberapa SKPD lainnya terkait penanganan bagi mereka yang gak punya keterampilan," jelasnya.  Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada warga pendatang. Dengan begitu, diharapkan secara administrasi kependudukam, mereka dapat terdata.  "Kita ada program Kamsa, Kampung sadar adminduk yang kita lakukan ke RW-RW, bagaimana kita memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukannya," tandas Budi.

Disdukcapil DKI: 50 Persen Pendatang Jakarta Tak Punya Keterampilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Djoko-Tjandra-Buron.jpg" alt="ILUSTRASI: Buron Kejagung Djoko Tjandra (Adnan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Buron Kejagung Djoko Tjandra (Adnan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta ke Ombudsman. Hal ini terkait pembuatan e-KTP buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra.  MAKI mempertanyakan ihwal diizinkannya Djoko Tjandra membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Pembuatan KTP itu juga disebut berlangsung singkat.  "Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Djoko S. Tjandra dapat merekam data dan memperoleh KTPel maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman pada Selasa tanggal 7 Juli 2020, bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Djoko S Tjandra keluar masuk Indonesia," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (6/7).  Boyamin menduga, Djoko Tjandra membuat e-KTP pada 8 Juni 2020. Terpidana kasus hak tagih bank Bali itu pun diduga mengubah namanya menjadi Joko Soegiarto Tjandra.  Menurut Boyamin, Djoko Tjandra bisa membuat e-KTP di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan. Tertera alamat rumah Djoko Tjandra di Jalan Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  "Semestinya Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara Papua Nugini karena memiliki paspor Papua Nugini. Berdasar Pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor Negara lain," cetus Boyamin.  Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengaku akan mengecek langsung soal dugaan pembuatan e-KTP Djoko Tjandra. Dia menyebut belum mengetahui secara pasti soal pembuatan e-KTP tersebut.  "Saya cek dulu ya ke Dinas Dukcapil Jaksel," jelas Zudan.  Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar Djoko dibebaskan dari tuntutan, karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.  Tak puas putusan hakim, Kejaksaan Agung mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta.  Bahkan, uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar harus dirampas negara. Imigrasi kemudian mencegah Djoko keluar negeri. Namun, Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.  Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan. Namun, hingga kini Djoko Tjandra belum berhasil ditangkap oleh Korps Adhyaksa.

Djoko Tjandra Punya e-KTP, Disdukcapil DKI Jakarta akan Dilaporkan

disdukcapil dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disdukcapil dki jakarta