<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Jubir-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-267262913.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyitaan uang senilai sekitar Rp 100 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023&ndash;2024 bukan berasal dari dana jamaah. Melainkan hasil dari penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu.&nbsp; Penegasan ini disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi beredarnya narasi bahwa uang tersebut merupakan titipan atau simpanan calon jamaah haji. Pernyataan ini disampaikan menanggapi artikel yang dimuat oleh Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). &ldquo;Perkara ini berpangkal dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, dalam pembagian kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia Tahun 2023-2024,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Kamis (9/10). Ia menjelaskan, perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2023&ndash;2024.&nbsp; Kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang diberikan pemerintah Arab Saudi sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat keberangkatan jamaah reguler Indonesia yang telah lama mengantre. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menemukan adanya pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.&nbsp; Padahal, dalam aturan yang berlaku seharusnya dari kuota tambahan itu diperuntukan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, berdasarkan diskresi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat itu, kuota haji tambahan dibagi menjadi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk haji khusus. &ldquo;Dengan adanya pembagian kuota tambahan ke dalam kuota haji reguler dan kuota haji khusus, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut, maka mengakibatkan jumlah kuota yang dikelola oleh Kemenag dalam bentuk kuota haji reguler, menjadi berkurang dari yang semestinya," jelasnya. Ia menegaskan, jumlah kuota haji khusus yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel meningkat tajam atas pembagian kuota 50:50 tersebut. "Artinya, kuota-kuota haji khusus yang perjualbelikan oleh PIHK itu, bermula dari adanya diskresi pembagian kuota tersebut," urainya. Terlebih, dalam proses penyidikan KPK menemukan fakta adanya aliran dana dari sejumlah PIHK kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Modusnya beragam, mulai dari uang percepatan hingga biaya tidak resmi lainnya yang diberikan agar kuota haji khusus dapat dimanfaatkan untuk memberangkatkan jamaah tanpa antre panjang. "Ditemukan fakta-fakta adanya dugaan aliran uang dari para PIHK kepada oknum di Kemenag, dengan berbagai modus, seperti uang percepatan, dan lainnya. Karena dengan kuota haji khusus ini calon jamaah kemudian langsung berangkat pada tahun itu. Tanpa perlu mengantre," pungkasnya.

KPK menyatakan penyitaan uang Rp 100 miliar terkait dugaan korupsi kuota haji bukan milik jamaah, melainkan hasil penyalahgunaan wewenang.

KPK: Rp 100 Miliar yang Disita di Kasus Korupsi Kuota Haji Bukan Milik Jamaah Haji, Tapi Hasil Penyalahgunaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/CI8tvLUQ53LcvQCMZfuABtavP36xckDd5N0NjwA4-4282780078.jpg" alt="Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK pada Senin (1/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK pada Senin (1/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menyita dua unit rumah mewah di Jakarta Selatan, yang diduga dibeli dari uang korupsi kuota haji 2024 era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyitaan itu bagian dari pengusutan dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama (Kemenag) periode 2024.&nbsp; menanggapi penyitaan itu, juru bicara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, anna Hasbie, menyampaikan bahwa sesuai informasi dari KPK, dua rumah itu milik oknum ASN Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. "Bukan rumah Gus Yaqut," kata Anna dalam keterangan tertulisnya, rabu (9/9). Penyitaan dua unit rumah mewah senilai Rp 6,5 miliar yang dilakukan pada Senin (8/9) lalu itu bagian dari investigasi lanjutan KPK dalam mengungkap praktik korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Informasi dari KPK, kedua rumah tersebut dibeli secara tunai pada tahun 2024. Diduga kuat dibiayai dari fee atau imbalan haram hasil jual-beli kuota haji Indonesia. Seperti diketahui, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyitaan rumah itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus sebagai langkah awal pemulihan aset negara (asset recovery). "Penyitaan terhadap dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp 6,5 miliar ini terkait perkara tindak pidana korupsi kuota haji," jelas Budi di Jakarta, Senin (8/9). Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi kuota haji itu berawal dari dugaan penyelewengan alokasi 20 ribu kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia pada musim haji 2024. Berdasarkan Pasal 64 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, alokasi haji khusus adalah 8 persen dari kuota haji. Namun, Kemenag berpegang pada Pasal 9 UU 8/2019 yang memberikan ruang diskresi untuk membagi kuota tambahan. Pada 2024, kuota tambahan tersebut dibagi rata, yaitu 50 persen untuk reguler (10 ribu jemaah) dan 50 persen untuk khusus (10 ribu jemaah). Dasar dari diskresi tersebut adalah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penambahan besar kuota haji reguler berpotensi memicu overcrowding di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dan justru dapat membahayakan keselamatan jamaah haji itu sendiri. Sebelumnya, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun akibat kebocoran potensi pendapatan negara dari kuota reguler yang berkurang. Namun, sampai sekarang BPK belum merilis secara resmi seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas kebijakan itu. Faktanya, hasil audit BPK atas penyelenggaraan haji 2024 malah menemukan efisiensi haji hingga di angka Rp 600 miliar. Selain dua rumah mewah tersebut, KPK juga telah menyita sejumlah aset lain yang diduga terkait kasus korupsi kuota haji. Di antaranya uang tunai senilai USD 1,6 juta (sekitar Rp 26 miliar), 4 unit mobil, 5 bidang tanah dan bangunan, yang kesemuanya diklaim bukan milik Yaqut. Penyidik KPK masih terus melacak aliran dana dan mengidentifikasi aset-aset lain yang diduga berasal dari hasil korupsi.&nbsp;

KPK menyita dua rumah mewah senilai Rp 6,5 miliar terkait dugaan korupsi kuota haji dari oknum ASN Kemenag yang diduga pakai uang negara.

Jubir eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Sebut Rumah Mewah yang Disita KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Milik Oknum ASN Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/IMG-20250805-WA0057-1973420636-1250606415.jpg" alt="Plt Sekda Pati Riyoso mengklarifikasi insiden pengambilan donasi pengunjuk rasa yang akan berdemo menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. (Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Plt Sekda Pati Riyoso mengklarifikasi insiden pengambilan donasi pengunjuk rasa yang akan berdemo menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. (Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Pati Bersatu menggalang dana untuk melaksanakan aksi unjuk rasa atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) sebesar 250 persen. Namun hasil galang donasi untuk aksi unjuk rasa tersebut malah disita oleh Satpol PP pada Selasa (5/8). Keributan pun pecah.&nbsp; Kelompok warga yang bernaung di bawah Masyarakat Pati Bersatu marah karena hasil galang donasi yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati Pati sejak 1 Agustus lalu diambil paksa oleh Satpol PP. Dalam rekaman video yang beredar di sosial media, tampak adu mulut antara kelompok masyarakat dan petugas Satpol PP tersebut.&nbsp; Dikutip dari Radar Kudus pada Rabu (6/8), aksi galang donasi tersebut dilakukan di sebelah barat Alun-Alun Pati. Masyarakat Pati Bersatu berhasil mengumpulkan ratusan dus air mineral dari warga yang melintas. Mereka kemudian menata dus-dus air mineral itu di sepanjang pagar barat Kantor Bupati hingga nyaris menutup seluruh sisi pagar.&nbsp; Rencananya, hasil galang donasi itu akan digunakan untuk aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Masyarakat Pati Bersatu berusaha menyuarakan kritik atas kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo. Persisnya kebijakan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Mereka menilai kebijakan itu memberatkan masyarakat.&nbsp; Atas keributan yang sempat viral tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) Sekda Pati Riyoso menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah sesuai prosedur. Dia menyebut, Satpol PP bertindak dengan dasar surat tugas resmi. Dia tidak menampik bahwa &nbsp;penyampaian aspirasi adalah hak warga, namun dia ingin itu dilakukan secara tertib dan tidak memicu provokasi.&nbsp; Apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung Kirab Boyongan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut sangat penting. Sehingga Riyoso mengingatkan agar warga yang hendak menyampaikan aspirasi melakukan aksi secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. &rdquo;Aspirasi itu tidak masalah. Tapi, kalau sampai muncul kata-kata seperti &lsquo;pembohong&rsquo; atau &lsquo;penipu&rsquo;, saya khawatir itu bisa memicu provokasi dan berujung pada bentrok antar kelompok,&rdquo; kata dia. <h2>Masyarakat yang Keberatan PBB Naik Diminta Ajukan Keringanan</h2> Berkaitan dengan keluhan masyarakat soal kenaikan tarif PBB-P2, Riyoso menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih dari 35 desa di Kabupaten Pati yang melunasi PBB tersebut. Dia pun mengingatkan bahwa masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan itu dapat mengajukan permohonan keringanan secara prosedural.&nbsp;&rdquo;Kalau merasa keberatan, bisa mengajukan keringanan dengan kewajaran,&rdquo; imbuhnya. Dari lokasi aksi, salah satu inisiator aksi bernama Husein menyayangkan upaya pembubaran posko galang donasi oleh Satpol PP. Dia menyebut bahwa keberadaan posko tersebut merupakan bentuk respons masyarakat terhadap tantangan Bupati Sudewo. Dia memastikan aksi tersebut sudah berizin dan tidak dilakukan sembarangan.&nbsp; &rdquo;Kenapa sudah kami beri pemberitahuan, tapi masih mau diusir? Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin,&rdquo; ungkap Husein kepada petugas Satpol PP yang mendekati posko galang donasi tersebut.&nbsp; &nbsp;

Masyarakat Pati Bersatu menggalang dana untuk aksi unjuk rasa, namun hasil donasi disita Satpol PP, memicu keributan.

Masyarakat Pati Marah Tarif Pajak Naik 250 Persen, Galang Donasi untuk Aksi Demonstrasi Malah Disita Satpol PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/5AgZlVeO74TRj9zsHq5XfHkb02BbjKqYtrZZNI3P-3163240670.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam koneferensi pers pengungkapan TPPU judol di Mabes Polri pada Rabu (7/5). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam koneferensi pers pengungkapan TPPU judol di Mabes Polri pada Rabu (7/5). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu (7/5), Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online (judol). Yang paling menarik perhatian tentu tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah yang dibungkus rapi dengan plastik. Seluruhnya merupakan hasil TPPU dari praktik judol yang sering kali menyengsarakan masyarakat.&nbsp; Di hadapan awak media, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa di balik uang ratusan miliar dan barang bukti lebih dari setengah triliun itu ada banyak penderitaan masyarakat. Khususnya korban-korban judol. Mereka yang hidupnya berantakan hingga bertaruh nyawa akibat aktivitas terlarang tersebut.&nbsp; &rdquo;Di situ ada adik-adik kita tidak bisa bayar sekolah, lalu ada bunuh diri gara-gara terjerat pinjol akibat dari kekalahan judol, lalu tidak punya pilihan lain, bercerai, carut-marut rumah tangga, tidak bisa makan, dan apapun yang bisa kita bayangkan terkait penerbitan saudara-saudara kita,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Karena itu, PPATK sangat mendukung pemberantasan judol yang nilai perputaran uangnya setiap tahun mencapai triliunan rupiah. Ivan memastikan, PPATK akan terus membantu Polri dan aparat penegak hukum dalam memberantas judol. Apapun yang bisa membantu para penegakan hukum dalam pemberantasan judol, bakal dilakukan oleh PPATK.&nbsp; &rdquo;Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman Bareskrim, di bawah pimpinan pak kapori dan pak kabareskrim, sudah melakukan pencapaian ini,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyampaikan bahwa pihaknya menetapkan dua orang tersangka. Masing-masing berinisial OHW dan H. Mereka melakukan TPPU judol dengan modus mendirikan perusahaan cangkang untuk memfasilitasi transaksi situs judol. Dana haram dari situs tersebut dikumpulkan dan diputar melalui perusahaan tersebut.&nbsp; &rdquo;Polri berhasil menyita total aset senilai Rp 530 miliar. Aset tersebut terdiri atas dana di 22 rekening bank senilai Rp 250 miliar, surat berharga negara senilai Rp 276 juta, empat kendaraan mewah, serta 197 rekening dari delapan bank yang kini telah diblokir,&rdquo; kata Wahyu.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

PPATK mendukung Polri dalam pemberantasan judi online yang merugikan masyarakat, dengan total aset yang disita mencapai Rp 530 miliar.

Ini Penampakan uang Rp 500 Miliar Lebih Barang Bukti TPPU Judi Online yang Disita Bareskrim Polri, PPATK Beri Dukungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/land-cru-3044224956.jpg" alt="Ilustrasi Toyota Land Cruiser, salah satu jenis mobil mewah yang disita Kejagung dari kasus suap ekspor CPO. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Toyota Land Cruiser, salah satu jenis mobil mewah yang disita Kejagung dari kasus suap ekspor CPO. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pada pengaturan vonis di PN Jakarta Pusat pada perkara korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit periode Januari 2021-Maret 2022.&nbsp; Penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada rumah Ariyanto Bakri yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur, pada Sabtu (12/4). Ariyanto sendiri merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslag. Menariknya, dalam penggeledahan ini dilakukan penyitaan pada 3 mobil mewah yang di antaranya 1 unit Toyota Land Cruiser dan 2 unit Land Rover Defender. Terdapat pula 21 unit sepeda motor dan 7 sepeda yang turut disita. "21 unit sepeda motor, ini di sebelah kanan saya banyak motor besar ya, dan 7 sepeda, juga ini disita dari rumah Ariyanto Bahri (kuasa hukum korporasi)," kata Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Senin (14/4) dini hari. Penyitaan ini melengkapi 4 mobil mewah yang sebelumnya telah dibawa ke Kejagung saat pengumuman penetapan tersangka dalam kasus ini. Keempat mobil mewah tersebut di antaranya 1 unit Ferrari SF90 Spider, 1 unit Nissan Nismo GT-R, 1 unit Mercedes-Benz G63, dan 1 unit Lexus RX 500h. Mewahnya mobil tersebut tentu membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai spesifikasi dan harga enam model mobil high end tersebut. Berikut penjelasan selengkapnya: Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser memiliki dua varian, yakni VX-R dan GR-S. Kedua varian ini dibekali mesin diesel F33A-FTV berkonfigurasi V6 twin turbo dengan kubikasi 3.346 cc.&nbsp; Tenaga yang diusung mencapai 301 hp dengan 4.000 rpm serta torsi 700 Nm dengan putaran mesin 1.600&ndash;2.600 rpm. Harga: Rp 2,5-2,6 miliar Land Rover Defender&nbsp; Land Rover Defender sendiri memiliki beberapa tipe, yakni Land Rover Defender 90 2.0 SE 5 Seater, Defender 90 3.0 X-Dynamic SE 5 Seater, Defender 110 2.0 SE 5 Seater, Defender 110 3.0 X-Dynamic SE 5 Seater, Defender 110 3.0 X-Dynamic 5 Seater, dan yang terbaru Land Rover New Defender Octa. Land Rover terbarunya sendiri mengusung mesin V8 mild-hybrid Twin Turbo 4,4 liter. Dengan tenaga 635PS dan torsi hingga 750Nm memungkinkan kecepatan 0&ndash;60mph ditempuh dalam 3,8 detik (0&ndash;100 km/h dalam 4,0 detik).&nbsp;&nbsp; Harga: Rp 2,5-6,3 miliar&nbsp; Ferrari SF90 Spider Ferrari ini merupakan mobil plug-in hybrid (PHEV) yang ditenagai mesin V8 twin-turbo berkapasitas 3.990 cc, dipadukan dengan tiga motor listrik.&nbsp; Tenaga dari mesin bensin mencapai 780 daya kuda, dan jika dikombinasikan dengan motor listriknya, total tenaga melonjak hingga 1.000 daya kuda. Mobil ini juga memiliki performa luar biasa mampu mencapai 0-100 km/jam hanya dalam 2,5 detik, dengan kecepatan maksimum di atas 340 km/jam. Pada pasar Indonesia, harga Ferrari SF90 Spider diperkirakan mencapai Rp 15 miliar hingga Rp 18 miliar yang bergantung pada spesifikasi dan pajak. Nissan Nismo GT-R Nissan GT-R versi awal dibekali dengan mesin V6 twin-turbo 3.8 liter. Mesin ini sekaligus membuat mobil menjadi bertenaga hingga 485 hp. Pada varian GT-R T-Spec, tenaganya naik hingga 570 hp dan torsi 637 Nm, sedangkan versi NISMO mampu memberikan tenaga hingga 600 hp dengan torsi 652 Nm. GT-R sendiri memiliki sistem penggerak empat roda (AWD) dan transmisi otomatis 6-percepatan dual-clutch. Seluruh tenaga disalurkan pada empat roda lewat transmisi dual-clutch 6 percepatan. Akselerasi 0-100 km/jam hanya membutuhkan waktu 2,9 detik. Angka ini menjadikannya sebagai salah satu yang terbaik di kelasnya. Harga: Rp 3,5-4 miliar Mercedes-Benz G63&nbsp; Mobil ini dibekali mesin V8 biturbo 4.0 liter dan menghasilkan tenaga sekitar 585 HP pada 6.000 rpm dan torsi 850 Nm di 2.500-3.000 rpm. Mobil ini memadukan teknologi modern, kemewahan, dan performa tinggi. Tenaga ini disalurkan melalui transmsi AMG Speedshift TCT 9-percepatan ke semua rodanya. Teruntuk sistem diferential bisa diatur secara elektrik untuk sesuaikan kondisi medan jalan yang dilalui. Mobil ini juga tergolong kencang, dari 0 sampai 100 kilometer per jam hanya butuh waktu 4,5 detik, dengan kecepatan maksimal 220 km per jam.&nbsp; Harga: Rp 7,5 miliar Lexus RX 500h Varian terbaru RX 500h F Sport Performance dibekali dengan sistem hybrid turbo dengan tenaga gabungan mencapai 366 hp dan torsi hingga 550 Nm. Dilengkapi pula dengan baterai tipe nickel-metal hydride (NiMH) dengan daya 288V. Mobil ini juga dilengkapi sistem penggerak semua roda (AWD) dan fitur keselamatan yang canggih di kelasnya.&nbsp; Harga: Rp 1,96 miliar. (*)

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan mobil mewah serta sepeda motor terkait kasus dugaan suap.

Spesifikasi dan Harga 6 Mobil Mewah yang Disita Kejagung pada Kasus Suap Ekspor CPO: Ada Ferrari SF90 Spider hingga Mercedes-Benz G63

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/JKT_-KPK-Periksa-Ketum-Pemuda-Pancasila-Japto-Soerjosoemarno_SALMAN-TOYIBI-08JPG-1822032753.jpg" alt="Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rab" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rab</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bisa mengangkut 11 unit kendaraan yang disita dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Mobil-mobil sitaan itu dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (4/3).&nbsp; Sebanyak 11&nbsp;unit mobil mewah itu di antaranya, Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki 6G5VX. "Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik Sdr JS ke Rupbasan KPK," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (4/3). "Yang digeser semua kendaraannya ya," sambungnya. Penyitaan terhadap 11 mobil milik Japto itu dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah rumah Japto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2).&nbsp; Selain 11 unit mobil, KPK turut menyita menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp 56 miliar. Juga dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Japto juga telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK, pada Rabu (26/2). Japto keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.45 WIB. Japto enggan berbicara banyak usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari. "Ya saya memenuhi panggilan dari KPK terhadap salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik ya, saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan," ucap Japto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015718236/nasib-ekstradisi-buron-kpk-paulus-tannos-belum-ada-kabar-baik">Nasib Ekstradisi Buron KPK Paulus Tannos Belum Ada Kabar Baik</a> Saat disinggung sebanyak 11 mobil miliknya disita KPK, Japto enggan menjelaskannya. Ia memilih meninggalkan awak media yang terus mencecar pertanyaan kepadanya. "Untuk yang lain-lain silakan kepada ini (KPK) bukan kewenangan saya untuk menjawab," pungkas Japto.

KPK akhirnya membawa 11 unit kendaraan yang disita dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosomarno

Setelah Satu Bulan, KPK Bawa 11 Unit Mobil Mewah yang Disita dari Rumah Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Presiden-Putin-2341727214.jpg" alt="Pemimpin Rusia, Vladimir Putin. (Sputnik/REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Rusia, Vladimir Putin. (Sputnik/REUTERS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kantor berita negara Rusia (RIA) mengatakan pada Minggu (21/01) bahwa negara-negara barat akan mengalami kerugian jika aset Moskow disita. Penyitaan aset Moskow ini disebabkan oleh konflik antara Rusia dengan Ukraina. AS dan Inggris dalam beberapa bulan terakhir telah berupaya memulai penyitaan aset-aset Rusia di belahan Eropa. Penyitaan aset ini menurut pejabat AS, nantinya akan digunakan sebagai dana untuk membangun kembali Ukraina. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013668761/iran-kembali-tingkatkan-produksi-uranium-as-dan-sejumlah-negara-barat-beri-kecaman">Iran Kembali Tingkatkan Produksi Uranium, AS dan Sejumlah Negara Barat Beri Kecaman</a> Menanggapi upaya tersebut, RIA mengatakan, pihaknya telah menghitung bahwa Barat akan kehilangan aset dan investasi senilai &nbsp;$288 miliar jika negara tersebut menyita aset Rusia. RIA mengutip data yang menunjukkan bahwa investasi langsung oleh Uni Eropa, negara-negara G7, Australia dan Swiss di perekonomian Moskow pada akhir tahun 2022 berjumlah $288 miliar. Sejumlah negara barat tersebut diantaranya, Perancis dengan aset dan investasi senilai $16,6 miliar dan Italia dengan $12,9 miliar dalam perekonomian Rusia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013644838/ketika-perang-membuat-rusia-makin-kaya-negara-barat-justru-terpuruk">Ketika Perang Membuat Rusia Makin Kaya, Negara Barat Justru Terpuruk</a> Selain itu terdapat juga &nbsp;UE yang &nbsp;memiliki aset senilai $223,3 miliar, yang mana $98,3 miliar di antaranya secara resmi dimiliki oleh Siprus, $50,1 miliar oleh Belanda, dan $17,3 miliar oleh Jerman. Adapun Swiss dan Norwegia, masing-masing memiliki dana sebesar $28,5 miliar dan $139 juta pada akhir tahun 2022. Adapun investor tersebar dari Eropa dalam perekonomian Rusia adalah Inggris. Pada tahun 2021, aset Inggris di Moskow mencapai $18,9 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013473621/korea-utara-menuduh-negara-barat-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-buku-putih">Korea Utara Menuduh Negara Barat Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Buku Putih</a> Sementara itu AS sebagai negara yang akan berupaya menyita aset sendiri memiliki investasi sebesar $9,6 miliar pada akhir tahun 2022.

Kantor berita negara Rusia (RIA) mengatakan pada Minggu (21/01) bahwa negara-negara barat akan mengalami kerugian jika aset Moskow disita.

Segini Kerugian Negara Barat Jika Aset Rusia Disita Akibat Konflik dengan Ukraina

disita

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disita

Berita Terkini