<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/TOKEN-LISTRIK-DERRY-3847684570.jpg" alt="Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi membatalkan pemberian diskon tarif listrik 50 persen untuk masyarakat pada periode Juni-Juli 2025. Alasannya, karena dari sisi penganggaran yang cenderung dilakukan lebih lambat.&nbsp; Merespons hal itu, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengaku bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen untuk bulan Juni&ndash;Juli 2025.&nbsp; Bahkan sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.&nbsp; &ldquo;Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,&rdquo; kata Dwi Anggia dalam keterangannya, Selasa (3/6).&nbsp; Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembataan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.&nbsp; Namun, ia meminta semua pihak agar bertanya lebih detail kepada pihak-pihak yang mengumumkan pembatalan itu.&nbsp; "Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut," jelas Dwi. &nbsp; Adapun, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejateraan masyarakat luas. &nbsp;&nbsp; "Kementerian ESDM selalu siap memberikan masukan apabila diminta secara resmi dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk kebijakan subsidi dan kompensasi listrik," pungkasnya.&nbsp; Untuk diketahui, mulanya kebijakan diskon tarif listrik 50 persen ini diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir Mei 2025 lalu.&nbsp; Airlangga mengumumkan bahwa Pemerintah bakal kembali memberi diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Juni-Juli 2025. Diskon ini diberikan kepada mereka yang memiliki daya listrik di bawah 1.300 VA. &nbsp; "Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/6). &nbsp; Dia menjelaskan bantuan yang diberikan ini sama dengan seperti awal tahun 2025. Hanya saja, jika sebelumnya berlaku bagi masyarakat dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA, khusus Juni-Juli 2025 akan dibatasi hanya mencapai 1.300 VA.&nbsp; "Kita turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin Januari sampai 2.200 VA," jelasnya. Itu artinya, hanya pelanggan dengan daya listrik 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA yang akan mendapat diskon.&nbsp; Namun, beberapa hari berselang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu soal rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk masyarakat pada periode Juni-Juli 2025.&nbsp; "Belum. Belum tahu (ada kebijakan diskon tarif listemrik 50 persen. Mungkin Menteri ESDM yang lain kali ya (yang tahu)," kata Bahlil kepada wartawan.&nbsp; Dia mengaku belum bisa mengomentari terkait kebijakan itu. Terlebih, kata Bahlil, pengumumannya disampaikan oleh kementerian lain, yakni Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.&nbsp; "Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu," tambahnya.

emerintah secara resmi membatalkan pemberian diskon tarif listrik 50 persen untuk masyarakat pada periode Juni-Juli 2025.

Diskon Tarif Listrik 50 Persen Batal Diterapkan, Kementerian ESDM Akui Tak Dilibatkan Dalam Pembahasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/TOKEN-LISTRIK-DERRY-3847684570.jpg" alt="Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,76 secara bulanan atau month to month (mtm) dan tahun kalender year to date (ytd) pada Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan deflasi ini terjadi karena penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pada bulan Januari, angka bulanan, month to month, dan tahun kalender year to date akan sama karena pembandingnya sama yaitu di bulan Januari 2025. Sementara itu, secara year on year (yoy), terjadi inflasi sebesar 0,76 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015600297/presiden-prabowo-sidak-pelaksanaan-program-makan-bergizi-gratis-di-sd-dan-tk-di-jakarta-timur">Presiden Prabowo Sidak Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD dan TK di Jakarta Timur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Deflasi bulanan pada Januari 2025 ini merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi di September 2024," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Amalia juga membeberkan bahwa kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16 persen dan ini memberikan andil deflasi sebesar minus 1,44 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47 persen," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, komoditas lain yang juga memberikan andil deflasi adalah tomat dengan deflasi sebesar 0,03 persen, ketimun, tarif kereta api, dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing 0,01 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, kata Amalia, ada komoditas yang memberikan andil deflasi. Antara lain cabai merah dan cabai rawit yang andil deflasinya masing-masing adalah sebesar 0,19 persen dan 0,17 persen. "Selanjutnya, ikan segar, minyak goreng, dan bensin memberikan andil deflasi masing-masing 0,03 persen," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015600274/menurut-psikologi-seseorang-tidak-akan-pernah-kaya-jika-masih-memiliki-7-kebiasaan-sehari-hari-berikut">Menurut Psikologi, Seseorang Tidak Akan Pernah Kaya Jika Masih Memiliki 7 Kebiasaan Sehari-hari Berikut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, inflasi bulan ke bulan atau month to month menurut komponen. Amalia menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi pada Januari 2025 jika dilihat berdasarkan komponennya adalah karena didorong oleh komponen harga diatur pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana, komponen inti tercatat mengalami inflasi sebesar 0,30 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,20 persen. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah minyak goreng, emas perhiasan, biaya sewa rumah, kopi bubuk, mobil, dan sepeda motor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikutnya adalah kelompok untuk komponen harga diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 7,38 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 1,44 persen terutama karena tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,95 persen, komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,48 persen. "Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak adalah cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras," pungkasnya.</div>

Deflasi ini terjadi karena penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025.

RI Alami Deflasi 0,76 Persen pada Januari 2025, Disumbang Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen

Diskon Tarif Listrik 50 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Diskon Tarif Listrik 50 Persen

Berita Terkini

Diskon Tarif Listrik 50 Persen Batal Diterapkan, Kementerian ESDM Akui Tak Dilibatkan Dalam Pembahasan

RI Alami Deflasi 0,76 Persen pada Januari 2025, Disumbang Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com