<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1819378951699685056" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/Screenshot_2024-12-25-10-29-08-875_comgoogleandroidgm-edit-1426483925.jpg" alt="Ilustrasi contraflow di jalan tol Japek. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi contraflow di jalan tol Japek. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1819378951699685056-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> &nbsp; JawaPos.com-PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui anak usahanya PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow arah Cikampek di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), pada Rabu (25/12) pagi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015458112/begini-jawaban-manajer-disebut-anak-anaknya-memanfaatkan-pak-tarno-untuk-cari-keuntungan-materi">Begini Jawaban Manajer Disebut Anak-anaknya Memanfaatkan Pak Tarno untuk Cari Keuntungan Materi</a> VP. Corporate Secretary and Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo memastikan rekayasa lalin contraflow dari KM 47 sampai dengan KM 65 dilakukan sesuai diskresi kepolisian. Guna mengurai mengurai peningkatan volume lalin di Tol Japek pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Atas diskresi dari pihak Kepolisian, JTT melakukan rekayasa lalu lintas contraflow arah Cikampek. Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut dibuka 1 lajur dari KM 47 s.d KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak pukul 08.54 WIB," kata Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Rabu (25/12). Ia menyebut, pada hari Natal ini terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta&ndash;Cikampek mulai meningkat. Lebih lanjut, PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kendaraan dalam keadaan prima. Kemudian, dipastikan saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. "Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," pungkasnya. Untuk diketahui, dalam enam hari arus mudik Natal, terhitung H-7 sampai dengan H-2, Jasa Marga mencatat sebanyak 993.440 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabotabek. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 15,0 persen jika dibandingkan lalin normal sebesar 863.724 kendaraan pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini lebih rendah 9,1 persen atau 1.093.363 kendaraan. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui anak usahanya PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow

Atas Diskresi Kepolisian, Jasa Marga Berlakukan Contraflow Arah Cikampek di Tol Japek KM 47-KM 65

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Foto-wawancara-1.jpg" alt="Whisnu Sakti Buana di ruang kerjanya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Whisnu Sakti Buana di ruang kerjanya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Per 11 Januari, beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali harus menerapkan pembatasan aktivitas sebagai upaya penurunan kasus Covid-19. Terkait hal itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sedang mencoba mengirimkan diskresi untuk tidak ikut PSBB Jawa-Bali tersebut.  Whisnu melihat kebijakan tersebut tidak tepat diberlakukan di Surabaya. Sebab, saat ini kasus positif dan angka kematian di Surabaya mulai menurun.  ”Semalam (6/1), kami menyelenggarakan rapat koordinasi. Kami siap untuk pembatasan. Tapi saya sampaikan kalau Surabaya ingin lakukan diskresi,” tutur Whisnu pada Kamis (7/1).  Menurut Whisnu, dengan pemberlakuan pembatasan, akan muncul problem ekonomi. ”Karena harus pengetatan lagi, sosialisasi lagi. Secara teknis, kita sudah persiapkan pembatasan. Akan kami perketat betul. Terutama pasar dan kampung yang berpotensi kerumunan,” ujar Whisnu.  Dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertama pada 2020, pemkot melakukan beberapa evaluasi. Salah satunya adalah kekurangan tenaga.  ”Akhirnya kita buat dengan memanfaatkan tenaga di pemkot. Saat ini, 25 persen pegawai ke kantor. Tapi 75 persen yang tidak punya komorbid akan masuk membantu lapangan. Ada yang ke pasar, kampung, dan keliling,” terang Whisnu.  Whisnu mengungkapkan, kunci penurunan kasus Covid-19 adalah di beberapa titik pintu masuk. ”Untuk itu, Polrestabes Surabaya akan menyaring ketat tujuh pintu masuk di batas kota,” kata Whisnu.  Ketika ditanya terkait dampak ekonomi, Whisnu menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya akan terus mengatasi masalah itu. Namun aturan pembatasan pada 11 Januari di rumah makan, kafe, dan tempat makan yang awalnya 50 persen, dibatasi lagi hingga 25 persen.  ”Itu menyulitkan. Tapi masih ada putaran ekonomi. Daya tampung disiapkan hanya untuk 25 persen pengunjung,” papar Whisnu.  Whisnu kembali menegaskan, Surabaya masih menawarkan diskresi untuk pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat.  ”Kalau memang mau PSBB, ya harusnya serentak. Semuanya. BOR (bed occupancy rate) ICU 100 persen Surabaya itu 50 persen dari luar kota. Kalau pengen efektif ya se Jawa timur. Apalagi banyak yang zona merah,” ucap Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bYO098otqTY

Plt Wali Kota Whisnu Usul Surabaya Tidak Ikut Pembatasan Aktivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kriminalisasi-tindakan-diskresi_m_107612.jpeg" alt="Amzulian Rifai" width="100%">
<figcaption>Amzulian Rifai</figcaption>
</figure>Seorang kepala daerah berkeluh kesah kepada saya soal beberapa kepala dinasnya yang masuk penjara untuk hal-hal yang diyakininya tidak bersalah. Berbagai implikasi harus dihadapi, termasuk keengganan staf mengurus proyek. Akibatnya, penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi pada ponten kinerjanya. Memang salah satu tolok ukur kinerja pemerintah ada pada penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah (pemda), kementerian, dan lembaga dituduh sebagai penyebab buruknya kinerja birokrasi. Hal itu memiliki implikasi terhadap geliat ekonomi yang akan terjadi bila penyerapan anggaran tinggi. Penyerapan anggaran yang rendah dapat berakibat pada hilangnya manfaat belanja. Padahal, apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. Sebagai contoh rendahnya penyerapan anggaran pada APBN Perubahan 2015 ditetapkan Rp 1.319,5 triliun. Sekitar 60 persen (Rp 795,5 triliun) dialokasikan untuk kementerian dan lembaga. Selisih dari jumlah itu ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan, otonomi khusus, dana desa, dana keistimewaan, dan dana transfer lainnya. Namun, ketika itu, sampai Agustus 2015, baru sekitar 20 persen dana yang terserap. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah perasaan takut para birokrat. Ada semacam trauma untuk bertindak karena begitu banyak penyelenggara negara yang masuk penjara. Menurut catatan KPK, terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi. Akibatnya, banyak pejabat yang ragu-ragu untuk menggunakan dana yang ada karena takut berurusan dengan aparat hukum. Itu sebabnya, sebagian memilih mendiamkan saja anggaran yang sudah ada. Kekhawatiran yang berlebihan tersebut menjadikan sebagian kementerian dan lembaga hingga ke daerah terkesan lamban bertindak. Beberapa pemda meminta bantuan BPKP, BPK, bahkan KPK untuk mengawal penggunaan anggaran.  Kondisi Menuntut Diskresi Tidak mudah menjalankan tugas kepemerintahan yang dihadapkan pada anggaran terbatas dengan keharusan bersaing secara global. Padahal, persaingan itu menuntut dana besar dengan birokrasi tidak berliku. Justru salah satu kelemahan birokrasi kita adalah kelambanan yang berbaur dengan praktik pungli/pelayanan diskriminatif. Para birokrat visioner putus asa dengan realitas yang menghambat bermacam ide cemerlangnya. Sebenarnya percepatan pembangunan mampu dilakukan sekalipun dalam kondisi pendanaan yang memprihatinkan. Cara paling cepat mengatasi keuangan negara yang terbatas adalah melakukan kerja sama dengan swasta. Artinya, dengan cara itu berbagai pembangunan dan program dapat dijalankan. Namun, sering kali muncul persoalan hukum di kemudian hari karena langkah kerja sama tersebut melanggar hukum formal yang ada. Seorang kepala daerah tertantang untuk berbuat banyak karena menjadi tuan rumah event internasional misalnya. Memang tersedia anggaran negara, tapi jumlahnya terbatas dan lamban pula ketersediaannya. Padahal, sebagai tuan rumah perhelatan internasional, tuan rumah ingin mempersiapkan berbagai fasilitas bertaraf internasional. Padahal pula, kebutuhan anggaran jauh lebih besar daripada yang tersedia. Berbagai terobosan dilakukan dan rentan dipidanakan. Bertambah tidak mudah apabila kita meneropong manajemen di BUMN. Tuntutannya harus meraup untung sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain langkah BUMN tertahan dengan berbagai aturan pemerintah. Sosok seperti Dahlan Iskan pastilah bertentangan dengan birokrat pemerintah pada umumnya. Visioner untuk mengangkat harkat dan martabat perusahaan pelat merah dan menghargai siapa saja yang memiliki jiwa inovatif. Hal itu hanya mungkin dilakukan dengan cara bergerak cepat dan memangkas birokrasi. Dalam kasus penjualan aset-aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung pada 2003, yang dijual adalah kekayaan perseroan terbatas (PT) dengan aturannya sendiri. Bukannya aset pemda.Begitu juga halnya dalam kasus mobil listrik. Dahlan &rdquo;seketika&rdquo; dinyatakan sebagai tersangka hanya mengacu putusan Mahkamah Agung. Padahal, dalam putusan tingkat pertama dan banding pada perkara yang menyeret Dasep Ahmad, tidak pernah ada putusan mengenai keterlibatannya dalam kasus tersebut. Beberapa analisis meyakini, telah terjadi maladministrasi karena bertentangan dengan KUHAP (pasal 1 butir 5 dan pasal 1 butir 2).  Kriminalisasi Diskresi Selama ini, dalam banyak perkara, termasuk terhadap Dahlan Iskan, telah terjadi kriminalisasi atas tindakan diskresi atau setidaknya suatu kebijakan yang sebetulnya masuk kategori kesalahan administrasi. Pasal 1 (9) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan diskresi sebagai keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi merupakan salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Hak itu secara tegas dijamin pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014.  Arahan Presiden Jokowi  Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons keluhan terkait rentannya kriminalisasi terhadap tindakan diskresi. Presiden memahami berbagai realitas di lapangan, ada tuntutan melakukan diskresi agar berbagai inovasi tidak terhenti. Mungkin itu sebabnya beliau mengumpulkan semua petinggi hukum, termasuk KPK dan para Kapolda serta Kajati, Juli 2016. Presiden menegaskan lima poin penting kepada aparat hukum untuk dipatuhi. Pertama, kebijakan dan diskresi tidak bisa dipidanakan sebagaimana pelanggaran administrasi. Selain itu, hasil audit BPK tentang kerugian negara diberi waktu menyelesaikan 60 hari. Keempat, kerugian negara harus nyata ada. Kelima, kasus yang ditangani tidak diekspos ke media secara berlebihan. Pemberantasan tipikor harus berlanjut. Namun, jangan pula upaya itu memperlambat penyerapan anggaran, memperlemah Indonesia dalam persaingan global, apalagi ada yang dizalimi. Aparat hukum harus sejalan dengan presiden yang memerintahkan kesalahan administrasi dan tindakan diskresi tidak dipidanakan. (*)   *Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2009&ndash;2016

Kriminalisasi Tindakan Diskresi

diskresi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diskresi

Berita Terkini

Atas Diskresi Kepolisian, Jasa Marga Berlakukan Contraflow Arah Cikampek di Tol Japek KM 47-KM 65

Plt Wali Kota Whisnu Usul Surabaya Tidak Ikut Pembatasan Aktivitas

Kriminalisasi Tindakan Diskresi

Download Aplikasi JawaPos.com