<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/JKT_JOBFEST-DI-JAKARTA-BARAT_HANUNG-HAMBARA_17092025-6-1637153838.jpg" alt="Sejumlah pencari kerja memadati Jobfest di GOR Cengkareng, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pencari kerja memadati Jobfest di GOR Cengkareng, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Selama bertahun-tahun, pencari kerja di Indonesia kerap mengeluhkan syarat-syarat tak masuk akal dalam lowongan pekerjaan, mulai dari berpenampilan menarik alias good looking, tinggi badan minimal, hingga status harus single.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016597811/respons-rapat-kementerian-esdm-perihal-kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-pertamina-ungkap-telah-hubungi-shell-vivo-untuk-koordinasi-aspek-komersial">Respons Rapat Kementerian ESDM Perihal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta: Pertamina Ungkap telah Hubungi Shell-Vivo untuk Koordinasi Aspek Komersial</a>&nbsp; Praktik ini dinilai diskriminatif karena mengabaikan kemampuan sesungguhnya dari calon pekerja. Isu tersebut juga telah ditanggapi oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Sampai pada momen yang ditunggu, kini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menghapus syarat-syarat tersebut. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, pemerintah menegaskan perusahaan harus menilai kandidat berdasarkan kompetensi, bukan faktor fisik atau status pribadi. Aturan ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja yang selama ini merasa tersisihkan hanya karena tidak memenuhi standar subjektif yang ditentukan perusahaan. &ldquo;Masih ingat lowongan kerja dengan syarat aneh-aneh kayak berpenampilan menarik, tinggi badan minimal, atau bahkan harus single? Tenang, sekarang sudah ada aturan baru yang lebih adil,&rdquo; ujar Kemnaker lewat unggahan video di akun resmi Instagram @kemnaker. Dalam aturan baru ini, Kemnaker menekankan bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun dilarang dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan diminta lebih fokus pada kualifikasi, keterampilan, serta pengalaman kerja kandidat.&nbsp; Namun, persyaratan usia masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya jika pekerjaan memang menuntut kemampuan fisik tertentu, dengan catatan tidak boleh mengurangi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, sehingga perusahaan wajib membuka kesempatan yang sama tanpa pengecualian.&nbsp;&ldquo;Tujuannya supaya proses rekrutmen makin fair, objektif, dan bisa membantu menekan angka pengangguran. Yuk, kita sama-sama dukung dunia kerja yang adil tanpa diskriminasi,&rdquo; tulis Kemnaker. Aturan ini dianggap sebagai langkah maju untuk mewujudkan keadilan dalam dunia kerja di Indonesia. Selama ini, banyak kasus di mana pencari kerja ditolak bukan karena kurang kompeten, tetapi karena tidak sesuai dengan syarat fisik atau status pribadi yang ditetapkan perusahaan.&nbsp; Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan kesempatan bekerja lebih terbuka lebar bagi semua kalangan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, hingga mereka yang tidak sesuai dengan 'standar penampilan' tertentu. (*)

Kemnaker hapus syarat diskriminatif dalam lowongan kerja, fokus pada kompetensi, bukan penampilan atau status pribadi.

Kemnaker Hapus Syarat Diskriminatif di Lowongan Kerja: Tak Good Looking Tetap Boleh Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Polpem-gubernur-dan-walikota-pantau-pos-penyekatan-suramadu-alfian-rizal_4.jpg" alt="Pelaksanaan swab test di Jembatan Suramadu. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan swab test di Jembatan Suramadu. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya akan dituntut dan didemo warga Madura. Tuntutan itu berkenaan dengan perasaan diskriminasi dari warga Surabaya kepada Madura. Gerakan Selamatkan (GAS) Jatim akan melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya pada Jumat (18/6).  Sebelumnya, sebuah pamflet viral di media sosial berisi ajakan mendemo dan menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Tuntutan itu karena warga Madura merasa ada diskriminasi karena penyekatan di Suramadu. Dalam pamflet itu, tertulis bahwa diskriminasi terjadi karena Pemkot Surabaya merasa hanya warga Madura yang terkena Covid-19.  Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, tidak benar diskriminasi. Sebab, tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap warga Madura saat masuk Kota Surabaya, melalui Jembatan Suramadu. Dalam pertemuan bersama Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Rabu (16/6) malam, sudah ada kesepakatan bersama tidak ada diskriminasi bagi warga Madura yang hendak ke Surabaya.  ”Saya dan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyepakati hal itu. Sebagai saudara harus saling melengkapi dan membantu, nanti nakes (tenaga kesehatan) Surabaya juga diperbantukan ke Bangkalan,” tutur Eri pada Kamis (17/6).  Sementara itu, Sulaiman, sekjen gerakan Madura Asli atau Madas Jatim menjawab bahwa pamflet tersebut tidak mengatasnamakan warga Madura secara keseluruhan. ”Aksi besok, kami sudah telusuri pamflet yang beredar di sosmed itu adalah dari GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim. Kami nggak tahu itu ormas Madura atau apa. Saya takut ini kepentingan pribadi atau kelompok,” terang Sulaiman pada Kamis (17/6).  Madas diklaim sebagai organisasi yang aktif menjaga dan mendampingi Pemkot Surabaya dalam penyekatan di Jembatan Suramadu. Sejak 5 Juni, Madas selalu berada di Jembatan Suramadu dan sekitarnya dan membantu nakes menenangkan warga yang ketakutan menjalani tes swab.  Da menyayangkan apa yang dilakukan sekelompok orang itu. Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya justru membantu warga Madura. Khusunya yang ada di Surabaya.  ”Penyekatan ini antisipasi. Jadi buat warga Bangkalan atau Madura, ini adalah bentuk peduli dari Pemkot Surabaya untuk warga Madura. Bukan diskriminasi. Surabaya peduli sesama tetangga,” jelas Sulaiman.  Soal demo itu, Sulaiman mengatakan bahwa kemungkinan besar akan tetap ada.  ”Kami tidak bisa mencegah atau melarang dan membuat demo. Kami justru katakan pada mereka kalau Pemkot Surabaya membantu warga Madura supaya tidak ada Covid-19 lagi,” ujar Sulaiman.

Pemkot Surabaya Bakal Didemo Warga Madura Atas Perilaku Diskriminatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dprd-dki-sebut-hibah-paud-untuk-merangsang-kepedulian-pemerintah_m_173800.jpeg" alt="PAUD DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>PAUD DKI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Serikat Guru (SEGI) DKI Jakarta menilai adanya diskriminatif dalam pemberian dana hibah untuk Himpauan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, dana hibah untuk Pendidikan Anak Usia Dini I (PAUD) sebesar Rp 40,2 miliar itu hanya diberikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI). Ribuan guru honorer PAUD diprediksi tidak akan mendapatkan dana hibah tersebut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali menilai pemberian hibah PAUD adalah tahap awal mensejahterakan para guru. Nantinya, para guru honorer akan didorong DPRD DKI untuk mendapatkan hal serupa. "Ini kan tahap awal, untuk merangsang pemerintah untuk membantu para guru PAUD. Ke depannya pasti akan lebih baik," kata Ashraf saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (10/12). Dia mengaku siap mendukung program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Karena program tersebut dinilai sangat membantu para guru yang selama ini tidak disentuh oleh pemerintah. "Yang pasti dukunglah. Ini kan untuk kesejahteraan para guru PAUD di Jakarta," pungkas dia. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Susi Nurhati membenarkan bahwa saat ini penyediaan dana hibah PAUD hanya mencakup HIMPAUDI di DKI Jakarta saja. Sementara organisasi-organisasi lainnya belum bisa mendapatkan dana hibah PAUD. "Sebenarnya ada ribuan guru honorer PAUD di Jakarta. Tapi memang baru 6.200 yang dapat," kata Susi sapaan akrabnya. Meski demikian, dikatakan Susi, pihak Dinas Pendidikan DKI akan terus mengevaluasi pemberian dana hibah itu. Bahkan, dana hibah kepada HIMPAUDI&nbsp;akan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. "Namun agar anggaran tidak dipakai secara tidak benar maka akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan," tandasnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui dana hibah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 40,2 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2018. Nantinya, setiap guru yang tergabung dalam HIMPAUDI akan mendapatkan apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 500.000 per bulannya.

DPRD DKI Sebut Hibah PAUD untuk Merangsang Kepedulian Pemerintah

diskriminatif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diskriminatif

Berita Terkini

Kemnaker Hapus Syarat Diskriminatif di Lowongan Kerja: Tak Good Looking Tetap Boleh Kerja

Pemkot Surabaya Bakal Didemo Warga Madura Atas Perilaku Diskriminatif

DPRD DKI Sebut Hibah PAUD untuk Merangsang Kepedulian Pemerintah

Download Aplikasi JawaPos.com