<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/IMG_20250624_215402_603-3450951170.jpg" alt="Petugas safety PT ASL shipyard selesai mengevakuasi korban kebakaran kapal tanker Federal II di RS Mutiara Aini, Batuaji, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas safety PT ASL shipyard selesai mengevakuasi korban kebakaran kapal tanker Federal II di RS Mutiara Aini, Batuaji, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau mendalami penyebab kebakaran kapal tanker di kawasan galangan Tanjung Uncang, Batam, Selasa (25/6) sore. Kejadian itu menelan empat korban tewas. Kepala Disnakertrans Kepri Jhon Barus menegaskan akan mengusut tuntas kejadian tersebut dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). &rdquo;Terkait dengan kebakaran itu, kami sangat prihatin. Semangat kami selama ini selalu mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan K3. Namun, kecelakaan tidak bisa diprediksi," kata Jhon seperti dilansir dari Antara di Batam, Rabu (25/6). Disnakertrans telah menurunkan tim pemeriksaan dan evaluasi ke lapangan untuk mengumpulkan data dan melihat apakah standar operasional prosedur (SOP) K3 telah dilaksanakan di lokasi kejadian. &rdquo;Datanya harus dikumpulkan dulu, siapa saja terlibat, keterangannya nanti baru dilihat benang merahnya. Apakah ada kelalaian atau SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan,&rdquo; ujar Jhon Barus. Jhon menjelaskan, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan unsur kelalaian, pihak Disnaker Kepri akan memberi rekomendasi untuk memberi sanksi kepada pihak perusahaan. &rdquo;Kalau memang ada bukti kuat, kami akan keluarkan teguran administratif ke perusahaan, atau berkoordinasi dengan kementerian untuk langkah selanjutnya. Ini jadi pembelajaran agar tidak terulang di tempat lain,&rdquo; tandas Jhon Barus. Mengenai perlindungan sosial bagi korban, Jhon menyatakan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. &rdquo;Kami akan lihat dulu datanya di BPJS TK, tapi yang jelas pihak kami bersama BPJS TK sudah berulang kali mengumpulkan asosiasi galangan dan subkontraktor untuk mematuhi jaminan sosial ketenagakerjaan, sudah ada pakta integritas yang telah ditandatangani,&rdquo; ungkap Jhon Barus. Dalam insiden kebakaran tersebut, tiga orang meninggal di lokasi, satu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, empat mengalami luka berat, dan satu lainnya luka ringan. Total korban mencapai sembilan orang dan seluruhnya merupakan pekerja di galangan kapal tersebut. Sebelumnya, Kepolisian Sektor Batuaji, Polresta Barelang menyebut kapal tanker jenis CPO Federal II terbakar saat docking di galangan kapal PT ASL Shipyard. Insiden itu menyebabkan sembilan pekerja menjadi korban. Dia menyebut sembilan korban itu, empat orang meninggal dunia, empat lainnya luka berat dan satu korban luka ringan. Para korban merupakan pekerja sub kontrak PT ASL Shipyard yang sedang melakukan perbaikan kapal tanker CPO Federal II. Keempat korban meninggal dunia, atas nama Gunawan, Berkat Setiawan Gulo, Hermansyah Putra, dan Januarius. Untuk korban luka-luka, sebanyak tiga orang dirawat di RA Graha Hermine dan RS Mutiara Aini. Kelima korban selamat, yakni Alatas Silaban, Upik Hidayat, Amel Rivensky Nababan, Benny Silaban, dan Rezki Harianto Butarbutar. &rdquo;Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran kapal tanker yang sedang docking tersebut. Masih menunggu kondisi para pekerja masih belum stabil untuk dimintai keterangan. Kronologi awal, saat kejadian sedang ada perbaikan di tanki di sana muncul percikan api,&rdquo; kata Raden. Kebakaran kapal tanker yang sedang docking di ASL Shipyard terjadi sekitar pukul 14.15 hingga pukul 19.00 WIB api sudah dipadamkan. Isak tangis keluarga mewarnai proses evakuasi tiga jenazah meninggal dunia dari kamar mayat RS Mutiara Aini ke RS Bhayangkara.

Disnakertrans Kepulauan Riau mendalami penyebab kebakaran kapal tanker di kawasan galangan Tanjung Uncang, Batam, Selasa (25/6) sore

Polisi Sebut Sembilan Pekerja Jadi Korban Kebakaran Kapal Tanker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/sGF1mfLESQF9kM1UnRs2b9UQGNCY8ihjeXsESMC8-2952235260.jpg" alt="Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Provinsi Jatim Tri Widodo. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Provinsi Jatim Tri Widodo. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur turun tangan menyelesaikan kasus penahanan ijazah milik para mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta. Perusahaan itu berlokasi di Jalan Raya Gelam No. 35, Candi, Sidoarjo. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan, sebanyak 18 dokumen pribadi milik pekerja yang terdiri atas ijazah SMA, akta kelahiran, dan SKCK telah dikembalikan perusahaan. &ldquo;Pengawas ketenagakerjaan sudah melakukan pemeriksaan ke PT Tedmonnindo dan hari ini telah dilakukan pengembalian 18 ijazah. Harapannya, praktik seperti ini tidak terulang lagi di perusahaan lain,&rdquo; tegas Tri Widodo, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Jatim, Kamis (5/6). Tri menyebutkan, penahanan ijazah merupakan bentuk pelanggaran ketenagakerjaan dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016. &ldquo;Bisa dikenai pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta,&rdquo; ujarnya. Namun dalam proses ini, Tri menekankan bahwa pihaknya masih berada dalam tahap pembinaan. &ldquo;Pengawas ketenagakerjaan bekerja dari mulai pembinaan hingga penegakan hukum. Selama pembinaan masih berjalan, maka belum masuk ke ranah pidana,&rdquo; jelas dia. Soal dalih perusahaan, Tri mengatakan, berdasar berita acara pemeriksaan, PT Tedmonnindo menyebut dokumen tersebut dititipkan pekerja dan pihak perusahaan memberikan tanda terima. Namun, dia menegaskan bahwa alasan itu tetap tidak bisa dibenarkan. &ldquo;Bahasanya mereka, itu dititip dan diberikan tanda terima. Tapi kenyataannya para pekerja tidak pegang tanda terimanya. Itu yang kami soroti,&rdquo; ungkap Tri. Dia menjelaskan, awalnya pengawas hanya menemukan 10 ijazah. Namun setelah pemeriksaan lanjutan dan pemberian nota pengawasan ke perusahaan, jumlahnya bertambah menjadi 18. &ldquo;Total ada 22 pekerja. Dua di antaranya memang tidak menitipkan ijazah, dan dua lainnya sudah mengambil lebih dulu. Jadi yang kami proses 18 dokumen,&rdquo; jelas Tri. Saat ini, pengawasan masih difokuskan pada pengembalian ijazah. Sementara tuntutan lain dari pekerja, seperti tunggakan gaji atau kekurangan hak, masih dalam proses pengaduan dan menunggu laporan lanjutan dari para pekerja. &ldquo;Kami menunggu pengajuan lebih lanjut. Siapa saja yang merasa haknya belum dipenuhi, akan kami tindak lanjuti. Nanti hasil pemeriksaan juga akan kami sampaikan ke perusahaan untuk dipenuhi,&rdquo; kata Tri.

isnakertrans Jatim selesaikan kasus penahanan ijazah karyawan PT Tedmonnindo, 18 ijazah dikembalikan, sanksi menanti

Disnakertrans Jatim Turun Tangan, 18 Ijazah Mantan Karyawan PT Tedmonnindo Akhirnya Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/uasRA1lXAYDDzbOFerHPK5K1m1ZoaE31jyBeu0Jt-1898511852.jpg" alt="Kuasa hukum mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta, Dimas Yemahura protes terhadap salah satu narasi dalam proses pengembalian 18 ijazah mantan karyawan. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta, Dimas Yemahura protes terhadap salah satu narasi dalam proses pengembalian 18 ijazah mantan karyawan. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Proses pengembalian ijazah milik 18 mantan pekerja PT Tedmonnindo Pratama Semesta, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, memicu ketegangan. Kuasa hukum para mantan karyawan, Dimas Yemahura, menyampaikan keberatan atas redaksi dalam agenda acara yang menurutnya keliru secara hukum. &ldquo;Kami keberatan karena dalam agenda tertulis ijazah diserahkan kembali kepada PT Tedmonnindo. Itu salah. PT Tedmonnindo bukan pemilik ijazah, mereka justru pelaku penahanan. Harusnya yang benar, ijazah dikembalikan kepada para pekerja, bukan kepada perusahaan,&rdquo; tegas Dimas, Kamis (5/6). Menurut dia, narasi itu seakan mengaburkan posisi hukum bahwa perusahaanlah yang melakukan pelanggaran.&nbsp;Tak hanya itu, Dimas juga menyesalkan sikap perwakilan perusahaan dan kuasa hukumnya dalam forum pengembalian ijazah. Mereka menunjukkan gestur yang dianggap meremehkan. &ldquo;Ketika kami menyampaikan keberatan, mereka malah tertawa. Itu melukai perasaan pekerja yang selama ini jadi korban,&rdquo; tandas Dimas. Lebih jauh, dia membeberkan bahwa penahanan ijazah bukan satu-satunya persoalan. Masih ada sejumlah pelanggaran ketenagakerjaan lain yang diduga dilakukan PT Tedmonnindo. Di antaranya, upah di bawah UMK, tidak dibayarkannya uang lembur, dan PHK sepihak terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. &ldquo;Bahkan gaji yang dijanjikan dua bulan, sampai sekarang baru dibayar satu bulan. Itu pun tanpa alasan yang jelas. Janji owner bernama Raymond untuk membayar lunas juga tidak dipenuhi,&rdquo; tegas Dimas. Dimas menyatakan, akan mendorong proses hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dia juga meminta Disnakertrans Jatim, Disnaker Kabupaten Sidoarjo, dan bidang pengawasan untuk tidak berhenti pada pengembalian ijazah, melainkan menindak perusahaan secara tegas. &ldquo;Ini masih jadi PR besar. Jangan ada lagi perusahaan yang bertindak seperti kapitalis, menindas pekerja, dan lolos dari jeratan hukum hanya karena punya koneksi dengan oknum tertentu,&rdquo; ungkap Dimas. Dalam momen tersebut, perwakilan manajemen PT Tedmonnindo sempat diminta keluar dari ruangan oleh perwakilan pekerja. Alasannya, selain dinilai tidak menunjukkan empati, sikap yang ditampilkan dianggap provokatif dan menyinggung.

roses pengembalian ijazah mantan pekerja PT Tedmonnindo di Jatim memicu ketegangan, kuasa hukum protes redaksi agenda

Kuasa Hukum Protes Penyerahan Ijazah, Sebut PT Tedmonnindo Lakukan Banyak Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Premium-Photo-_-Financial-concept-hand-grabbing-rupiah-money-isolated-on-white-1838330757.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang Hari Raya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berjalan sesuai aturan. Untuk itu, 15 Posko Aduan THR disiapkan guna menampung keluhan pekerja dan memberikan layanan konsultasi terkait pembayaran THR oleh perusahaan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi keterlambatan atau pelanggaran dalam pembayaran THR. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga hak-hak pekerja, sekaligus mendorong pengusaha untuk mematuhi aturan dan membangun hubungan industrial yang sehat. Sebanyak 15 posko aduan ini tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Posko induk berada di Kantor Disnakertrans Jatim, sementara posko lainnya berlokasi di beberapa Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK). Seperti Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung-Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep. Dengan lokasi yang tersebar luas, diharapkan pekerja dapat dengan mudah mengakses layanan aduan jika mengalami kendala dalam penerimaan THR. Posko-posko ini mulai beroperasi pada 17 Maret hingga 27 Maret 2025, dengan jam layanan setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00 &ndash; 15.00 WIB, khusus Jumat pukul 08.00 &ndash; 15.30 WIB. Selain layanan tatap muka, Disnakertrans Jatim juga membuka konsultasi online bagi pekerja yang ingin menanyakan atau melaporkan kendala terkait THR melalui email disnakertrans@jatimprov.go.id. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, seluruh posko ini akan terintegrasi dengan sistem nasional melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id. Pekerja dapat mengakses informasi terkait regulasi THR, berkonsultasi, hingga melaporkan dugaan pelanggaran pembayaran THR oleh perusahaan. Gubernur Khofifah berharap dengan adanya posko ini, pekerja mendapatkan jaminan hak-hak mereka terpenuhi, sementara pengusaha juga memiliki panduan dalam melaksanakan kewajiban mereka. &rdquo;Dengan adanya posko ini, pembayaran THR di Jatim bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Kami ingin memastikan pekerja mendapatkan haknya sesuai ketentuan dan pengusaha bisa menjalankan kewajibannya tanpa kendala,&rdquo; ujar Khofifah. Dengan langkah ini, Pemprov Jatim menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak pekerja dan memastikan kesejahteraan tenaga kerja menjelang Hari Raya.

Disnakertrans Jatim pastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berjalan sesuai aturan. Pemprov siapkan 15 posko aduan THR

Pemprov Jatim Siapkan 15 Posko Aduan THR, Ini Daftar Lokasinya!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/thr-458474224.jpg" alt="Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mengingatkan seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015741953/7-weton-ini-punya-intuisi-tajam-yang-diramalkan-menjadi-orang-kaya-menurut-primbon-jawa">7 Weton Ini Punya Intuisi Tajam yang Diramalkan Menjadi Orang Kaya menurut Primbon Jawa</a> "Kami mengimbau agar perusahaan di Jawa Timur membayarkan THR kepada pekerja paling lambat H-7 Lebaran sesuai regulasi yang ada," ujar Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto melalui keterangannya di Surabaya, Minggu. Jika merujuk pada prediksi perayaan Idul Fitri pada 31 Maret 2025, maka batas akhir pembayaran THR jatuh pada 24 Maret 2025. Sesuai regulasi, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan gaji. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. "Sebagai contoh, jika pekerja baru bekerja tiga bulan, maka besaran THR yang diterima adalah 3/12 dari gaji satu bulan," kata Sigit. Disnakertrans Jatim akan melakukan pengawasan terhadap pencairan THR guna memastikan hak pekerja terpenuhi. "Kami siap turun ke lapangan jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR tepat waktu. Hal ini sebagai bentuk pembinaan, sesuai arahan Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. Selain itu, Disnakertrans Jatim juga akan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja di 38 kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK), serta pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan pencairan THR. Setiap aduan yang masuk, baik secara manual maupun daring, akan ditindaklanjuti oleh mediator dan pengawas ketenagakerjaan. Sigit menegaskan bahwa perusahaan yang tidak membayar THR akan dipanggil terlebih dahulu untuk diberikan pemahaman terkait kewajibannya. Jika tetap tidak memenuhi ketentuan, Disnakertrans akan melakukan mediasi atau memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasional. "Pemberian sanksi dilakukan secara bertahap. Perusahaan yang melanggar akan dipanggil lebih dulu untuk diberikan pemahaman. Jika tidak juga memenuhi kewajibannya, maka sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasional, dapat diberikan," ujarnya. Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dengan membuka posko pengaduan THR mulai H-14 Lebaran. "Dengan adanya posko pengaduan dan tim pengawas yang siap turun ke lapangan, kami harapkan perusahaan lebih patuh terhadap regulasi dan membayarkan THR tepat waktu," tutur Sigit. (*) &nbsp;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mengingatkan seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan THR

Disnakertrans Jawa Timur Ingatkan Pengusaha untuk Bayar THR kepada Pekerja Tepat Waktu   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1000480442-4222461131.jpg" alt="Dua tersangka baru kasus dugaan pemerasan perizinan K3 di Kejari Palembang, Senin (17/2). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka baru kasus dugaan pemerasan perizinan K3 di Kejari Palembang, Senin (17/2). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Sumatera Selatan, melibatkan ahli digital forensik untuk mengungkap kasus pemerasan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan. Kasus itu menjerat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumsel. &rdquo;Ya kami melibatkan ahli digital forensik bersama saksi yang berjumlah 40 orang untuk mengungkap kasus ini secara benderang,&rdquo; kata Kepala Kejari Palembang Hutamrin seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, kasus yang pertama kali terungkap usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/1). Saat ini, pihaknya menetapkan dua tersangka baru setelah Kepala Disnakertrans Sumsel yakni DM yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka baru tersebut P, Kabid di Disnakertrans Sumsel; dan HR yang merupakan pembina teknik swasta yang terlibat dalam kasus tersebut. &rdquo;Kami mengungkap kasus ini berdasar data, fakta, dan hati nurani,&rdquo; ujar Hutamrin. Dia menambahkan, untuk perkembangan kasus selanjutnya akan dilihat bersama dalam persidangan. Pihaknya meminta seluruh pihak yang terlibat agar memberikan keterangan sebenarnya, karena Kejari Palembang dalam menetapkan tersangka ini tidak ada kriminalisasi dan rekayasa. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Disnaker Sumsel, Plaju, Palembang, Jumat (10/1). Adapun modus korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel dengan cara memeras investor untuk mendapatkan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan.

Kejari Palembang libatkan ahli digital forensik untuk mengungkap kasus pemerasan perizinan K3 terhadap perusahaan

Kejari Palembang Libatkan Ahli Digital Forensik Ungkap Kasus Dugaan Pemerasan Disnakertrans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG_20241219_090308-4132798551.jpg" alt="Petugas lakukan pengecekan lokasi ledakan pabrik di Karawang yang mengakibatkan dua pekerja meninggal. (Ali Khumaini/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas lakukan pengecekan lokasi ledakan pabrik di Karawang yang mengakibatkan dua pekerja meninggal. (Ali Khumaini/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat dan pihak kepolisian masih menyelidiki ledakan di PT Monokem Surya, Kabupaten Karawang. Ledakan itu mengakibatkan dua pekerja meninggal dan seorang luka bakar. Kasi Humas Polres Karawang Ipda Solikhin menyampaikan, masih melakukan penyelidikan mengenai ledakan di PT Monokem Surya pada Senin (16/12).&nbsp;&nbsp; Setelah kejadian, pihaknya langsung melakukan pengecekan di lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi. &rdquo;Kami masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab terjadinya ledakan yang mengakibatkan dua kerja meninggal dunia,&rdquo; kata Solikhin seperti dilansir dari Antara. Sementara itu, sesuai dengan keterangan yang dirilis UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, kecelakaan kerja di PT Monokem Surya yang mengakibatkan dua pekerja meninggal terjadi pada Senin (16/12). Kedua pekerja itu meninggal dunia akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan satu pekerja lainnya mengalami luka bakar. Ketiga pekerja yang menjadi korban ledakan di tempatnya bekerja itu dinyatakan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk bekerja di bagian produksi titanium slag. Pada saat itu, tim produksi non zircon melakukan proses pengeluaran bahan titanium normal seperti biasa. Bahan titanium ini ditampung ke dalam sebuah troli penampung. Selanjutnya troli titanium digeser/ditarik ke area penyiraman air pendingin yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi pengeluaran bahan titanium (lancing). Setelah proses penyiraman dirasa cukup dingin, kepala regu saat itu Henda Wardiman mulai bersiap untuk mengeluarkan titanium dari troli. Kasyanto dan Lutfi bertugas memasang seling baja ke alat bantu yang akan mengangkat titanium. Hendra kemudian mengoperasikan remote hoist yang akan mengangkat titanium. Tapi baru saja titanium terangkat beberapa sentimeter, terjadi ledakan yang bersumber dari bahan titanium di dalam troli. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Ponco Widodo mengatakan, hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pihaknya masih melakukan penelusuran.

UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Disnakertrans Jabar dan polisi selidiki ledakan di sebuah pabrik mengakibatkan dua pekerja tewas

Petugas Selidiki Ledakan Titanium Menewaskan Dua Pekerja Pabrik di Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 berpotensi naik 6,5 persen menjadi Rp 3,4 juta. Hal itu mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024. &rdquo;Nanti karena ada usulan itu harus sesuai Permenaker Nomor 16, ada juga yang meminta lebih dari itu. Jadi kita minta gubernur untuk menetapkan. Formulanya naik 6,5 persen itu saja, tidak ada mengikutkan itu (formulasi lama) lagi karena Kemenaker sudah melakukan kajian terkait dengan 6,5 persen. Rujukan kita Permenaker Nomor 16 Tahun 2024,&rdquo; kata Kepala Disnakertrans Kepri Mangara Simarmata seperti dilansir dari Antara, di Batam. Merujuk besaran UMP 2024 dengan besaran kenaikan 6,5 persen untuk 2025 sesuai arahan presiden, besaran UMP Kepri 2025 mencapai Rp 3.623.653, naik Rp 221.161 dari UMP 2024 yang besarannya Rp 3.402.492. &rdquo;Berita acara tentang rekomendasi penyesuaian UMP Kepri 2025 itu akan diserahkan kepada gubernur,&rdquo; ujar Mangara Simarmata. Mangara menyampaikan, UMP berlaku batasan upah paling rendah dan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun sudah diterapkan struktur dan skala upah yang lebih tinggi. &rdquo;Kabupaten/kota yang menggunakan UMP 2024, itu Lingga dan Tanjungpinang. Jadi mereka menggunakan UMP karena begitu dihitung melalui regulasi yang ada itu mereka lebih rendah daripada UMP 2024,&rdquo; terang Mangara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk 2025, berdasar hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait. &rdquo;Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen,&rdquo; kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden mengatakan, kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usul Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan 6 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan. Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau sebut UMP 2025 berpotensi naik 6,5 persen jadi Rp 3,4 juta mengacu pada Permenaker Nomor 16/2024

Disnakertrans Sebut UMP Kepri 2025 Berpotensi Naik Jadi Rp 3,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/thr-458474224.jpg" alt="Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta telah menerima 149 aduan soal tunjangan hari raya (THR). Hal itu dilaporkan para pekerja yang hingga saat ini tak mendapat hak THR dari perusahaan yang mempekerjakannya. <div dir="auto">Kepala Dinas Nakertransgi Hari Nugroho mengatakan, dari 149 aduan itu 80 di antaranya karena tidak dapat THR dari perusahaan, 46 tidak mendapatkan, dan terlambat bayar 23 laporan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rata-rata THR yang tidak dibayarkan, tidak sesuai ketentuan maupun yang terlambat bayar, nanti pengawas kita akan turun melakukan nota pemeriksaan yang pertama," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa perusahaan yang didatangi bakal ditanya,&nbsp;dan jika THR belum dibayarkan maka akan lanjut ke tahap berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari mengatakan, pada nota pemeriksaan kedua, pihaknya masih bertanya apakah THR sudah dibayarkan sesuai ketentuan atau belum. Namun, ia tidak memberikan kepastian batas waktu pembayaran THR kepada para pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada nota pemeriksaan satu, mungkin minta waktu satu bulan, karena kan perusahaan ada juga yang pailit, kesulitan keuangan, tutup, dan macam-macam ya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hari, pihaknya akan bertanya kepada pihak perusahaan kapan sanggup bayarkan THR para pekerjanya. Misalnya, kata Hari jika perusahaan sanggup dua bulan ke depan baru bayar THR, maka pihaknya akan mencatat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti pas dua bulan kami cek lagi nota pemeriksaan kedua, ternyata sudah siap duitnya dibayarkan," ungkapnya.</div>

Pada nota pemeriksaan kedua, pihaknya masih bertanya apakah THR sudah dibayarkan sesuai ketentuan atau belum.

Disnakertrans Jakarta Terima 149 Aduan Pekerja yang Belum Dapat THR, Ini yang Akan Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/IMG_20240402_174338-3502130306.jpg" alt="Plh Asda I Setda Dodo Suhendar (kanan) dan Kepala Disnakertrans Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan." width="100%">
<figcaption>Plh Asda I Setda Dodo Suhendar (kanan) dan Kepala Disnakertrans Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyebut ada 17 aduan di Posko Tunjangan Hari Raya (THR) di Jawa Barat. &rdquo;Sampai saat ini,&nbsp;tim kita sudah dapat gambaran ada 17 aduan, yang maknanya ada 17 dugaan yang tidak akan dibayarkan THR-nya,&rdquo; kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan seperti dilansir dari Antara. Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang Pengupahan, kata Teppy, diamanatkan bahwa THR yang diberikan harus tepat waktu yakni maksimal H-7 sebelum Idul Fitri dan tepat jumlah yakni harus dibayar sekaligus tidak boleh dicicil. &rdquo;Kalau lebih lambat dari H-7 diberinya, dan juga kalau kurang jumlahnya atau dicicil, ada sanksinya,&rdquo; ujar Teppy. Sanksi tersebut, dijelaskan Teppy, mulai dari penambahan lima persen dari nilai kewajiban THR yang harus diberikan pada pekerjanya. &rdquo;Sanksinya, nilai yang harus diberikan adalah ditambah lima persen. Itu harus dipenuhi dalam jangka waktu yang harus dipenuhi (sebelum Idul Fitri),&rdquo; tutur Teppy Wawan Dharmawan. Jika tidak terjadi, lanjut Teppy, akan ada penegakan hukum yang diusahakan Disnakertrans tentang hubungan kerja. &rdquo;Kita punya pengalaman diselesaikan di PTUN, memang kewajiban itu harus dijalankan,&rdquo; terang Teppy Wawan Dharmawan. Terkait dengan THR yang harus dijalankan sesuai aturan, Disnakertrans Jabar mengadakan kegiatan penyerahan THR secara simbolis di PT Chitose Internasional Tbk. Perusahaan yang diundang merupakan perusahaan yang telah membayarkan THR, atau yang telah menyepakati dan menyosialisasikan tanggal pemberian THR tanpa melanggar ketentuan. &rdquo;Nah dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan memacu perusahaan-perusahaan lain di Jawa Barat untuk memberikan tunjangan hari raya secara tepat waktu dan tepat jumlah,&rdquo; ucap Plh Asda I Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menyebut ada 17 aduan di Posko Tunjangan Hari Raya (THR) di Jawa Barat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Disnakertrans

Berita Terkini