<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/PENYALURAN-SPHP-DI-BABELAN_IMAM-HUSEIN-6-2743621004.jpg" alt="Sejumlah warga yang tidak mendapatkan kupon tetap antre untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga yang tidak mendapatkan kupon tetap antre untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kenaikan harga beras diprediksi masih bakal berlanjut. Apalagi, sebentar lagi memasuki momen bulan puasa. Harga beras yang cenderung tinggi setidaknya bertahan sampai masa panen dimulai pada akhir Maret. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, kenaikan harga beras yang cukup signifikan tidak terlepas dari faktor pemilu. Meski pesta demokrasi sudah selesai, imbas penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras yang jor-joran, tengkulak menaikkan harga. &rdquo;Penyaluran bansos beras meningkat tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga para calon legislatif yang kemudian dibagikan ke masyarakat. Itu akan memengaruhi harga,&rdquo; kata Media kepada Jawa Pos kemarin (2/3). Di level pedagang yang menjual ke konsumen, lanjut dia, juga tidak serta-merta menurunkan harga beras. Faktor berikutnya, masa panen beras yang mundur. Terutama di daerah lumbung padi nasional seperti di Jogjakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kelangkaan stok itu membuat harga beras juga naik ketika kebutuhan juga tinggi. Apalagi, fenomena tersebut bertepatan dengan menjelang Ramadan. &rdquo;Jadi, memang ada banyak faktor yang berkaitan. Momentum ini dimanfaatkan oleh distributor besar yang menahan beras sehingga menimbulkan kenaikan harga,&rdquo; ungkap Media. Sebagai mitigasi jangka pendek, mau tidak mau harus ada upaya stabilisasi harga. Memonitor dan mengatur harga beras di sejumlah wilayah kota maupun pedesaan yang kemungkinan besar memicu panic buying. Mengontrol titik-titik wilayah yang harga berasnya sudah tidak masuk akal. Datanya juga dikumpulkan secara harian. Dilengkapi dengan intervensi di lapangan berupa intervensi pasar maupun pendistribusian ke daerah lain lebih cepat. Selain itu, jelas Media, penting juga bekerja sama dengan distributor. Memang ada kemungkinan penimbunan dilakukan oleh distributor kecil dan menengah. Hanya, upaya hukum sulit dilakukan kepada pemain kecil dan menengah tersebut. Harus ada upaya persuasif, terutama di level pemerintah daerah, agar tidak terjadi penimbunan. Untuk distributor besar, tutur Media, diperlukan penegakan hukum jika kedapatan menimbun beras. &rdquo;Sebetulnya pemerintah sudah punya datanya dan itu sudah terjadi penimbunan. Sehingga (terjadi) kelangkaan beras gila-gilaan saat ini,&rdquo; ujar lulusan doktoral University of Manchester tersebut. Belajar dari pengalaman tahun lalu, lanjut Media, salah satu cara yang cukup ampuh menekan inflasi adalah dengan dana perlindungan sosial dan bansos menjelang Ramadan. Cuma, tahun ini berbeda. Bansos sudah disebar luar biasa besar menjelang pemilu. Khususnya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Dengan demikian, inflasi tampaknya kurang signifikan dengan bansos. Sejalan dengan penurunan frekuensi penyaluran. Di sisi lain, penyaluran bansos dalam jangka panjang juga tidak baik. &rdquo;Seperti mengobati sesuatu bukan dengan obat yang seharusnya. Jadi, tidak bisa dikontrol lewat bansos,&rdquo; ungkapnya. Menurut Media, bulan Ramadan harga beras tampaknya masih akan terus naik. Sebab, beras merupakan komoditas utama dan berkaitan dengan komoditas lain. Jadi, akhirnya merembet ke harga cabai, bawang, dan minyak goreng. Artinya, kontribusinya ke sektor lain cukup tinggi. Sebelum masa panen sekitar akhir Maret atau April, mungkin harga masih akan naik. Namun, itu bergantung juga pada langkah pemerintah. Untuk diketahui, kontribusi kenaikan harga beras terhadap inflasi bisa lebih dari 0,2 persen. &rdquo;Kita bisa lihat dari rilis inflasi BPS cukup mengkhawatirkan. Terutama kondisi masyarakat rentan,&rdquo; tandasnya. (han/idr/c9/fal)

Kenaikan harga beras diprediksi masih bakal berlanjut. Apalagi, sebentar lagi memasuki momen bulan puasa. Harga beras yang cenderung tinggi.

Harga Beras Bertahan Tinggi, Pemerintah Harus Atur Distribusi dan Intervensi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-cara-bulog-menjaga-kesetabilan-harga-beras_m_215185.jpeg" alt="Ilustrasi gudang beras Bulog" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gudang beras Bulog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karyawan Gunarso Dirut Operasional dan Pelayanan Publik mengatakan, Bulog melakukan stabilisasi harga beras melalui tiga cara. &nbsp; Cara pertama dilakukan oleh bulog yaitu dengan mendistribusikan beras secara langsung (door to door) kepada konsumen. Langkah ini dilakukan baik di pemukiman ataupun perkumpulan yang dekat dengan konsumen. "Tidak hanya langsung ke konsumen, tapi juga melalui binaan ritailer&nbsp;Bulog untuk memasok ke ritelailer-retailer-nya. Apasih atau siapa yang menjadi penyalur utama? Penyalurnya adalah pasar-pasar khususnya adalah pasar pencatatan BPS di 82 Kabupaten atau Kota," tutur Karyawan di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/5). Cara selanjutnya yaitu melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang berjumlah 40 ribu. Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan mitra Perum BULOG serta jaringan outlet penjualan pangan pokok. Outlet penjualan yang dimiliki masyarakat dan dibina oleh Perum BULOG ini bertujuan menjaga stabilisatas harga di tengah-tengah masyarakat. RPK ini lah yang akan menjadi target sasaran penyebaran beras, dalam rangka menstabilisasi harga beras. "Selain langsung ada juga sinergi BUMN.di mana ada 4-5 BUMN pangan yang bekerjasama dalam rangka stabilisasi harga ini. BUMN dengan agen-agen retailer lainnya menjadi outlet kita untuk bisa langsung distribusikan beras ini kepada masyarakat," ungkap Karyawan. Cara yang terakhir yaitu bekerjasama dengan lembaga atau kementerian lainnya. Menurut Karyawan, Budi Waseso menginginkan adanya kerja sama dengan Kepolisian dan TNI. "Direktur kita l menyampaikan dia ingin bekerja sama dengan teman-teman Kepolisian, TNI, bahwa nanti Polres, Polsek, Dandim akan menjadi outlet penjualan beras kita. Karena biasanya tempat itu dekat dengan masyarakat. Jadi itu cara-cara kita dalam melakukan stabilisasi harga ini," ungkap Karyawan.

Tiga Cara Bulog Menjaga Kesetabilan Harga Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/setelah-swasembada-pemerintah-mestinya-naikkan-harga-beli-beras_m_160820.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah tata niaga rantai distribusi beras masih harus ditata kembali. Apalagi Kementerian Pertanian (Kementan) kini sudah mewujudkan swasembada pangan melalui komoditas beras. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, menegaskan dalam mengatur industri perberasan nasional, komoditas beras merupakan pangan pokok. Sehingga tidak diserahkan ke pasar bebas (liberal). "Karena itu Bulog harus difungsikan dan harus mampu menjadi market leader. Saya tidak setuju pangan pokok seperti beras diliberalkan,&rdquo; ungkap Sutarto dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10). Sutarto menjelaskan menata industri perberasan memerlukan sinergi semua pihak. Misalnya Bulog dan pemerintah daerah harus bersinergi baik dengan pelaku usaha penggilingan padi skala kecil maupun skala besar. Sehingga Bulog dapat memperbanyak pusat-pusat distribusi pangan sampai ke daerah. &ldquo;Kunci untuk menjamin ketersediaan beras dalam negeri harus perkuat sinergi semua pihak. Pemerintah harus membina penggilingan beras kecil dengan revitalisasi dan menyiapkan alat mesin pengering. Penggilingan didorong hasilkan beras kualitas ekspor,&rdquo; katanya. Sutarto menegaskan agar pemerintah mempertimbangkan kembali mengimpor beras pecah 100 persen. Pasalnya, beras tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. &ldquo;Swasembada beras sudah dilampaui kini pendekatan ke arah kesejahteraan, harga pembelian pemerintah tidak cocok lagi Rp 3.700 per kilogram tetapi harusnya dinaikan,&rdquo; tegasnya. Akademkisi IPB Edi Satosa menilai, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras merupakan ide untuk menata harga beras nasional sehingga berdampak pada stabilisasi harga. &ldquo;Dampak penetapan HET membuat petani tulen lebih bergairah tanam padi karena ada kepastian harga,&rdquo; katanya. Hal senada diungkapkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Ninuk Rahayuningrum. Menurutnya pemberlakuan HET beras merupakan implementasi mandat Presiden dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Penetapan besaran HET beras melibatkan semua pihak. &ldquo;HET melindungi konsumen juga telah memperhatikan kesejahteraan petani. Yang lebih lagi, adanya HET dapat menstabilkan harga, mempersempit disparitas dan memutus praktek penyelundupan beras impor. Ini yang harus disadari bahwa adanya HET beras untuk menjamin kesejahteraan petani,&rdquo; tuturnya.

Setelah Swasembada, Pemerintah Mestinya Naikkan Harga Beli Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kppu-beberkan-pemicu-tingginya-harga-beras-dalam-negeri_m_146570.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panjangnya rantai distribusi beras di dalam negeri membuat harga komoditas itu tinggi saat sampai ke end user (konsumen). Kondisi ini merupakan hasil penelitian dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sejak lima tahun terakhir. Hal itu tergambar dari Harga Pokok Penjualan (HPP) beras rata-rata nasional di tingkat petani sebesar Rp 7.300/Kg. Sementara harga hingga sampai ke tingkat end user melonjak drastis menjadi Rp 10.500/Kg atau meningkat Rp 3.200/Kg. "Belum lagi kalau kita lihat per perusahaan, ada perusahaan yang menjual Rp 20.400/Kg ada yang Rp 20.300/Kg dan ada yang menjual Rp 13.700/Kg," ujar Ketua KPPU, Syarkawi Rauf di kantornya, Jakarta, Selasa (25/7). Menurut Syarkawi, hal tersebut dinilai wajar. Pasalnya, peningkatan harga yang signifikan itu terjadi karena proses panjang distribusinya dari hulu ke hilirnya. Bayangkan saja, beras yang dijual dari petani harus berpindah tangan ke pengepul. Dari pengepul kemudian masuk ke penggilingan, dari penggilingan ke pedagang besar, dari pedagang besar menuju agen, dan agen menuju ke end user. "Jadi kalau masing-masing rantai distribusi ada margin. Sehingga harga di tingkat end user pasti tinggi," kata dia. Tidak hanya itu, lanjut Syarkawi, pihaknya juga mendapat temuan jika distribusi beras hanya terkonsentrasi di pemain besar saja. Terlebih lagi, permainan ini ditemukan justru pada level pedagang besar maupun penggilingan. "Ini juga yang membuat margin di tengah-tengah ini menjadi lebih tinggi, ini juga yang ujung-ujungnya menyebabkan gap antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen menjadi lebih besar," terangnya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan penelitian guna mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan posisi di pasar dalam rantai distribusi. "Kedua, apakah ada praktik kecurangan dalam menentukan biaya produksi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Ini dua ini akan menjadi fokus kita sementara mendalami proses ini. Terkait Kalau proses pidana saya kira kita serahkan ke kepolisian," pungkasnya.

KPPU Beberkan Pemicu Tingginya Harga Beras Dalam Negeri