<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/distribusi-3521746668.jpg" alt="KRI Butana-878 dikerahkan oleh TNI AL untuk mendistribusikan logistik pilkada ke pulau-pulau terluar Indonesia. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>KRI Butana-878 dikerahkan oleh TNI AL untuk mendistribusikan logistik pilkada ke pulau-pulau terluar Indonesia. (TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak hanya di Sulawesi Utara (Sulut), TNI AL turut mengerahkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu distribusi logistik pilkada di wilayah Provinsi Bengkulu. Mereka mengerahkan Pangkalan TNI AL (Lanal) Bengkulu untuk membantu KPU pendistribusian logistik pilkada ke Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara.&nbsp; Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta menyampaikan bahwa distribusi logistik pilkada di Bengkulu dilaksanakan secara bertahap. Logistik diangkut menggunakan kapal ferry KMP. Pulo Tello. Kemudian dibawa ke Dermaga ASDP Pulau Baai untuk diserahterimakan kepada petugas di lokasi tersebut.&nbsp; &rdquo;Perlu diketahui bahwa TNI AL telah menyiagakan KRI guna pengamanan pelaksanaan pilkada,&rdquo; kata Wira Hady.&nbsp; Selain KRI, TNI AL juga telah menyiagakan lebih dari 19.793 personel yang berasal dari semua lantamal, lanal, dan pasukan Korps Marinir TNI AL untuk membantu pengamanan pilkada 2024. Mereka tersebar di 14 satuan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Terpisah, Danlanal Bengkulu Letkol Laut (P) Octo Manurung sudah dilakukan kolaborasi antara Lanal Bengkulu, KPU, dan aparat terkait sebagai wujud sinergitas. Selain itu, langkah tersebut diambil untuk menjamin kelancaran dan keamanan terselenggaranya pilkada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Pulau Enggano. Sebab untuk mencapai pulau tersebut butuh pelayaran lebih kurang 14 jam.

Selain KRI, TNI AL juga menyiagakan lebih dari 19.793 personel yang berasal dari semua lantamal, lanal, dan pasukan Korps Marinir TNI AL.

Butuh 14 Jam Pelayaran, TNI AL Bantu Distribusi Logistik ke Pulau Enggano di Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ksau11-4205028107.jpg" alt="KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono. (TNI AU)" width="100%">
<figcaption>KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono. (TNI AU)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pekan depan masyarakat Indonesia di 545 daerah akan memilih kepala daerah masing-masing. Untuk memastikan pilkada serentak tersebut terlaksana dengan baik, TNI AU sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa helikopter dan pesawat untuk membantu mendistribusikan logistik pilkada. Informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono kepada awak media di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa Angkatan Udara sudah menyiapkan helikopter dan pesawat untuk membantu penyelenggara pilkada mendistribusikan logistik pilkada.&nbsp; &rdquo;Jadi, Angkatan Udara dalam rangka pilkada serentak ini sudah menyiapkan pesawat, menyiapkan pesawat yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Pesawat itu bisa pesawat angkut, bisa helikopter, mungkin juga bisa transportasi lain. Sesuai dengan permintaan,&rdquo; terang orang nomor satu di TNI AU tersebut.&nbsp; Tonny memastikan, setiap permintaan yang disampaikan untuk kebutuhan distribusi logistik pilkada harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Termasuk diantaranya kebutuhan personel untuk perbantuan pengamanan di hari pemilihan pada 27 November mendatang. Dia menyatakan, semua personel TNI AU sudah siap dikerahkan.&nbsp; &rdquo;Termasuk personelnya juga sudah siap. Kapan saja kami diminta bantuannya, kami siap,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/015336568/samsung-luncurkan-smartphone-galaxy-a16-5g-di-indonesia-bisa-update-os-6-tahun">Samsung Luncurkan Smartphone Galaxy A16 5G di Indonesia, Bisa Update OS 6 Tahun</a> Di samping itu, perwira tinggi TNI AU dengan empat bintang di pundak tersebut menyatakan bahwa seluruh prajurit Angkatan Udara menjunjung tinggi netralitas. Sesuai arahan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tidak boleh ada prajurit TNI yang berpihak pada peserta pemilu. Seluruhnya harus tetap netral, sehingga pilkada berjalan dengan baik.&nbsp; &rdquo;Intinya kami sebagai prajurit TNI menjaga netralitas. Dan kami siap untuk mensukseskan pilkada serentak di tanggal 27 besok,&rdquo; tegasnya.

Untuk memastikan pilkada serentak tersebut terlaksana dengan baik, TNI AU sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

KSAU Pastikan Helikopter dan Pesawat TNI AU Siap Distribusi Logistik Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/JKT-1-KPPS-PERSIAPKAN-LOGISTIK-PEMILU-FED-6JPG-1885304761.jpg" alt="Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendistribusian logistik Pemilu 2024 untuk daerah kepulauan melibatkan kapal TNI Angkatan Laut. Akhir pekan lalu (10/2), misalnya, TNI-AL menggerakkan KRI Teluk Wondama-527. Kapal yang biasa dipakai untuk mendaratkan tank itu dikirim ke Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Komandan KRI Teluk Wondama-527 Letkol Laut (P) Sriadi menyampaikan, tugas itu dilaksanakan sesuai perintah dari KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan Panglima Komando Armada (Koarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan. &rdquo;Dalam rangka mendukung pendistribusian logistik di 13 wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya,&rdquo; ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima Jawa Pos kemarin (11/2). Bertolak dari Dermaga Tawiri, Ambon, kapal berlayar untuk mengantar logistik pemilu. KPU meminta bantuan TNI-AL lantaran daerah-daerah itu tidak dapat diakses melalui jalur darat maupun udara. Sriadi memastikan, distribusi logistik pemilu menggunakan kapal Angkatan Laut turut melibatkan petugas dari KPU dan Bawaslu. Sriadi mengakui, logistik yang diangkut tidak seluruhnya diturunkan di dermaga pulau-pulau tujuan. &rdquo;Karena tidak semua dermaga memadai untuk disandari kapal besar. Pendistribusian dibantu perahu-perahu kecil atau patkamla dan speedboat,&rdquo; ujarnya. Selain di Maluku, TNI-AL mendapat permintaan bantuan dari KPU di Sulawesi Utara. Persisnya di Kabupaten Sangihe. Untuk mendistribusikan logistik pemilu ke beberapa pulau di Sulawesi Utara, mereka mengerahkan KRI Kakap-811. Berdasar data Dinas Penerangan TNI-AL, kapal perang itu sudah membantu distribusi logistik pemilu ke Pulau Marore, Pulau Matutuang, Pulau Lipang, dan pulau-pulau lainnya. Coblosan di Luar Negeri WNI di luar negeri mulai nyoblos di TPS kemarin (11/2). Salah satunya yang berada di Malaysia. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (Dubes) Hermono, di Kuala Lumpur (KL), pencoblosan dipusatkan di World Trade Center (WTC). Semua WNI yang sudah terdaftar di Indonesia bisa membawa surat pindah untuk memberikan hak pilihnya. &rdquo;Ada sekitar 800 ribu DPT di seluruh Malaysia. Untuk DPT KL 447 ribu,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin. Hermono mengungkapkan, antusiasme WNI di sana untuk ikut pemilu sangat tinggi. Hingga siang, kondisi di WTC masih sangat padat. Bahkan, di antara TPS lainnya di negara-negara bagian Malaysia yang lain, kondisi di KL disebutnya paling tinggi antusiasmenya. Setidaknya, ada enam TPS dibuka pada Minggu ini untuk proses pemungutan suara bagi pemilih yang terdaftar di Malaysia. Meliputi WTC Kuala Lumpur yang melibatkan 222.945 pemilih, Johor Bahru 2.684 pemilih, Penang 5.375 pemilih, Kota Kinabalu 2.811 pemilih, Tawau 20.247 pemilih, dan Kuching 2.988 pemilih. Selain TPS, pelaksanaan pemilu melalui kotak suara keliling telah dilakukan sejak 1 Februari 2024. Kemudian, panitia pemilihan luar negeri Indonesia (PPLN) juga melakukan pemungutan suara melalui pos yang dikirimkan ke alamat 156.367 pemilih di Malaysia pada 2 Januari 2024. Dia mengakui proses pemungutan suara di Malaysia kerap mendapat perhatian besar karena melibatkan jumlah pemilih luar negeri terbesar. Yakni, 47,55 persen dari total 1,75 juta pemilih dalam daftar pemilih luar negeri. Antusiasme WNI di KL itu diamini Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Dia mengaku tengah berada di kerumunan ribuan calon pemilih dalam pemilu awal di KL. &rdquo;Di Kuala Lumpur, pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024 dan ada sekitar 223 TPS. TPS ini melayani 223 ribu pemilih,&rdquo; paparnya. Menurutnya, jumlah WNI yang hendak berpartisipasi dalam Pemilu 2024 di KL membeludak. Terlebih, banyak WNI yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) yang tetap datang agar bisa memberikan hak pilihnya. Diperkirakan, ada kurang lebih 150 ribu WNI yang belum masuk DPT ini. &rdquo;Banyak pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia datang ke TPS, tapi ternyata tidak terdaftar di DPT,&rdquo; katanya. (syn/mia/c17/fal)

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 untuk daerah kepulauan melibatkan kapal TNI Angkatan Laut. TNI-AL menggerakkan KRI Teluk Wondama-527.

Kapal TNI-AL Ikut Antar Logistik Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-02JPG-1250579805.jpg" alt="Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur telah menyelesaikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk selanjutnya didistribusikan ke tingkat kecamatan. Namun, tidak semua surat utuh dan siap dicoblos. Ada banyak yang mengalami kerusakan dan wajib diganti. Berdasar informasi, tercatat 140 ribu surat suara yang ditemukan mengalami kerusakan. Itu tersebar di berbagai daerah. Kerusakan surat suara diketahui saat hendak disortir dan dilipat, baik itu untuk pilpres maupun pileg. Bentuk kerusakannya beragam. Ada surat suara yang kondisinya sudah sobek. Ada pula yang tintanya meluber. Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq mengatakan, mekanisme pelaporan surat suara rusak sudah jelas. KPU kabupaten/kota bisa melapor lewat aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog). Sistem itu dapat diakses langsung penyedia jasa. &rdquo;Laporan akan ditindaklanjuti langsung dengan menyiapkan proses pencetakan tambahan untuk surat suara pengganti,&rdquo; ujarnya. Setelah selesai dicetak, lanjut Rozaq, surat suara akan dikirim dulu ke KPU Jatim. KPU kabupaten/kota lantas akan mengambilnya. Pengambilan surat suara tak bisa dilakukan secara ngawur. Untuk mengambil surat suara pengganti, KPU harus didampingi Bawaslu dan polisi. KPU Jatim telah merancang pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke TPS yang ada di 38 kabupaten/kota. Kepulauan Masalembu dan Sapeken, Kabupaten Sumenep, serta Bawean, Kabupaten Gresik, menjadi salah satu pengiriman terjauh yang akan dilakukan KPU kabupaten maupun kota. &rdquo;Pengiriman dilakukan mulai awal Februari 2024 karena memang lokasinya yang jauh,&rdquo; beber Rozaq. Dari Bali, Ketua KPU Jembrana I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, seluruh logistik untuk pemilu sudah siap. Lima jenis surat suara untuk pemilihan, termasuk pengganti yang rusak, sudah dilipat. &rdquo;Seluruh kebutuhan di TPS sudah di-setting dalam kotak,&rdquo; katanya dilansir dari Radar Bali kemarin (6/2). Di Kendal, KPU setempat mulai mendistribusikan logistik ke setiap kecamatan. Prosesnya lewat pengawalan pihak kepolisian dan panitia pengawas kecamatan (panwascam). Seperti diberitakan Radar Semarang, Ketua KPU Kendal Khasanudin menjelaskan, pendistribusian berlangsung selama lima hari. Setelah itu, dilakukan pendistribusian ke setiap TPS. (idr/rya/hen/bas/dev/fth/c9/c19/fal)

Dari data KPU Jawa Timur tercatat 140 ribu surat suara yang ditemukan mengalami kerusakan. Itu tersebar di berbagai daerah.

Distribusi Logistik, KPU Ganti 140 Ribu Surat Suara yang Rusak di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Agus-Subiyanto-Dery-Ridwansah-2JPG-3823054114.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kurang dari dua pekan hari pemungutan suara, persiapan Pemilu 2024 terus berjalan. Begitu pula persiapan pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Kemarin (1/2) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Apel juga diikuti jajarannya di daerah secara virtual. Dengan mengerahkan 446.219 prajurit, Agus memastikan seluruh jajarannya siap dan bakal total membantu Polri dalam tugas pengamanan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari. &rdquo;Kami mengecek kesiapan prajurit. Tentunya didukung perlengkapan yang memadai,&rdquo; katanya saat memeriksa ribuan prajurit TNI. Dia menyebut persiapan pengamanan pemilu dilakukan sejak jauh hari. Koordinasi dengan Polri juga terus-menerus dijalin. Termasuk terkait dengan rencana kontinjensi. Agus menjelaskan, rencana kontinjensi dibuat di semua level. Khususnya di jajaran komando utama (kotama). &rdquo;Pangkotama atau Pangdam itu memiliki rencana kontinjensi. Ada faktor alam dan nonalam yang harus dihadapi,&rdquo; jelas mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Khusus faktor nonalam, Agus menyebut beberapa persoalan seperti kerawanan konflik sosial. Soal netralitas TNI, Agus kembali menegaskan komitmen instansinya. TNI diatur undang-undang (UU) yang sudah jelas melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik. Demikian pula aturan lainnya terkait dengan pemilu. &rdquo;Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan, yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,&rdquo; bebernya. Lebih lanjut, Agus menyatakan, pihaknya juga memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Terutama ke daerah-daerah yang sulit diakses seperti lokasi yang terdampak bencana. &rdquo;Kemarin ada masalah di Papua, saat pendistribusian logistik pemilu, terjadi longsor sehingga dibantu pasukan TNI,&rdquo; terang dia. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyatakan, logistik Pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini logistik sudah berada di tingkat KPU kabupaten/kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirimkan ke kecamatan. Rata-rata, progres packing sudah mencapai 65&ndash;95 persen. &rdquo;Tiap daerah berbeda-beda,&rdquo; ujarnya di kantor DKPP Jakarta kemarin. Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan penentuan jadwalnya kepada setiap KPU daerah. Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit diakses. Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang mulai bergerak. Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat itu mengakui bahwa aspek cuaca menjadi tantangan. Sebab, mayoritas daerah memasuki musim hujan. &rdquo;Ada ombak yang tinggi,&rdquo; ungkapnya. Untuk mengantisipasinya, KPU meminta bantuan TNI dan Polri. Beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI, khususnya untuk distribusi perairan. KPU juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air. Caranya, membungkusnya dengan plastik. Selama proses distribusi, KPU memberikan ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian.&nbsp;(dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma.

Antisipasi Konflik Sosial, TNI Kerahkan 446 Ribu Prajurit dan Bantu Distribusi Logistik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076299609.jpg" alt="Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengklarifikasi adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada masalah pengawasan distribusi logistik Pemilu. Sebab, muncul dugaan adanya penghalangan pengawasan langsung di sejumlah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, menurut temuan Bawaslu, KPU juga dianggap tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog) dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik kepada Bawaslu," kata Ketua Bidang Administrasi THN Amin Mirza Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika diduga terjadi kesalahan prosedur serta pelanggaran dalam pengiriman distribusi logistik, sambung Mirza, meminta KPU untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan terhadap kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan di sejumlah daerah tersebut. Serta menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013718424/mpok-atiek-idap-tumor-jinak-di-usus-sudah-sebesar-bakso">Mpok Atiek Idap Tumor Jinak di Usus, Sudah Sebesar Bakso</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk data Bawaslu, lanjut Mirza, diduga terjadi sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, baik tahap pertama pada 13 September - 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023 - 14 Januari 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahap pertama distribusi logistik dilakukan di 514 Kabupaten/Kota, dalam temuan tersebut terungkap kotak suara rusak di 177 Kabupaten/Kota, bilik suara rusak di 61 Kabupaten/Kota, tinta yang rusak di 124 Kabupaten/Kota, segel yang rusak di 30 Kabupaten/Kota, dan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik di 10 Kabupaten/Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, pada pada tahap kedua distribusi logistik ditemukan surat suara rusak di 127 Kabupaten/Kota termasuk di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, kemudian jumlah surat suara yang belum sesuai di 61 Kabupaten/Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga pendistribusian logistik di luar negeri yang ditemukan jumlah surat suara yang tidak tepat di 29 PPLN, kelebihan surat suara di 32 PPLN, kelebihan surat suara untuk Kotak Suara Keliling (KSK) di 3 PPLN dan kelebihan surat suara untuk metode POS di 3 PPLN, kekurangan surat suara di 20 PPLN dan surat suara yang rusak di 39 PPLN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk bersama-sama memperbaiki kondisi tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya sebelum Pencoblosan Pilpres 2024 dilaksanakan, agar tercipta Pilpres 2024 yang jujur dan adil serta berintegritas dan tidak cacat secara konstitusi," pungkas Mirza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

THN AMIN meminta KPUuntuk mengklarifikasi adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada masalah pengawasan distribusi logistik Pemilu.

KPU Diminta Klarifikasi Temuan Bawaslu Terkait Dugaan Penghalangan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-24-at-3.03.03-PM.jpeg" alt="Petugas CKB menangani kargo di Bandara (ANTARA /HO-CKB)" width="100%">
<figcaption>Petugas CKB menangani kargo di Bandara (ANTARA /HO-CKB)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balikpapan termasuk salah satu daerah penghasil migas. Industri migas di daerah tersebut perlu didistribusikan ke ke daerah pasokan. Tentunya mengedepankan sistem logistik yang efesien dan bisa menjangkau daerah terpencil sekalipun.  Pelaku usaha jasa logistik di sektor migas banyak tumbuh di Balikpapan. Di antaranya terdapat PT Cipta Krida Bahari (CKB Group). CEO CKB Group Iman Sjafei mengatakan, layanan manajemen logistik yang terintegrasi, efektif, dan efisien sangat dibutuhkan dalam proses operasi logistik hulu migas.  “Partisipasi CKB Group pada ajang PFKN 2022 yang digelar di Balikpapan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri, khususnya sektor migas dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujar Iman kepada JawaPos.com, Senin (27/4).  CKB Group ikut berpartisipasi di Pra Forum Kapasitas Nasional (PFKN) 2022 di Balikpapan. PFKN 2022 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).  Iman mengklaim bahwa CKB Group telah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam pengangkutan kargo dan logistik dari sektor migas maupun non migas ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri. CKB Group optimistis dapat mendukung pemenuhan supply chain bagi para pelaku industri migas.  Hingga saat ini CKB Group telah menjangkau 41 wilayah dengan 34 kota dan 21 provinsi seluruh Indonesia. Jangkauan itu termasuk ke kota dan area yang sulit dijangkau transportasi komersial.  Khusus untuk wilayah Balikpapan, kata Imam, CKB Group memiliki berbagai layanan yang dapat dipilih pelanggan. Mulai dari layanan freighter dengan 14 rute reguler dalam seminggu, pusat logistik berikat (PLB), hingga warehouse management.

Distribusi Migas Butuh Jasa Logistik Yang Efesien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625231650319.jpg" alt="Ilustrasi logistik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logistik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan bahwa kebutuhan logistik masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. PPKM darurat akan dilaksanakan di 36 di kabupaten/kota di Jatim.  ”Logistik lancar. Terutama kebutuhan esensial masyarakat, energi, logistik industri, pokoknya industri yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Emil pada Jumat (2/7).  Emil khawatir dan tidak mau mendengar cerita ada produksi petani yang terhambat. Dia mencontohkan dengan petani holtikultura atau peternak jadi terhambat. ”Di Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri), sudah jelas kalau angkutan barang logistik itu nggak diberlakukan aturan yang sama dengan kendaraan lain. Artinya nggak bakal dihentikan,” terang Emil.  Kemudian, mantan Bupati Trenggalek itu memastikan sebenarnya di tiap wilayah itu pendekatan di PPKM darurat adalah melokalisir. ”Pangdam sudah instruksi ke personel TNI/polri di 12 wilayah yang masuk level 4. Di sana jelas di titik mana yang diperbantukan itu, petugas harus memperkuat penanganan,” urai Emil.  Emil mengingatkan masyarakat bahwa PPKM darurat itu fokus untuk melakukan pengetatan lokal. Dia berharap aktivitas masyarakat dapat se-optimal mungkin melakukan PPKM darurat.  ”Di 26 wilayah level 3 itu, pasukan standby dan lihat secara situasional. Mereka akan terjun ke 4 pilar, yakni kepala desa, bhabinsa, tenaga medis desa, babinkamtibmas di desa,” tutur Emil.

Wagub Jatim Pastikan Kegiatan Logistik Lancar Selama PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-tambah-100-kapal-tol-laut_m_.jpg" alt="Tahun ini pemerintah menambah 100 armada kapal tol laut. Pengelolaannya bakal dibagi 50:50 antara BUMN dan swasta. (Aryo Mahendro/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tahun ini pemerintah menambah 100 armada kapal tol laut. Pengelolaannya bakal dibagi 50:50 antara BUMN dan swasta. (Aryo Mahendro/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melakukan optimalisasi dan akselerasi program tol laut dengan cara menambah trayek baru. Ini dilakukan guna menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur.  Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Capt. Antoni Arif Priyadi mengungkapkan, selama ini wilayah Indonesia Timur terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut.  “Inilah yang mendasari lahirnya program Tol Laut dengan tujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi tidak terlalu mahal dan konektivitas antar daerah,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (17/2).  Ia memaparkan, rute Tol Laut awalnya hanya memiliki 2 trayek di tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, trayek tersebut terus bertambah karena manfaat dari tol laut yang sudah dirasakan masyarakat secara nyata.  Pada tahun 2016 mengalami peningkatan 6 trayek, berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut. Kemudian di 2018 bertambah lagi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek. Penambahan jumlah trayek tersebut selalu diiringi dengan penambahan jumlah Pelabuhan dan kapal.  “Untuk tahun 2021 ini, Ditjen Hubla menambah 4 trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek. Melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah,” jelasnya.  Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, daerah yang dilewati Tol Laut saat ini masyarakatnya sudah menikmati penurunan harga barang antara 20 – 30 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Tol Laut selama ini telah berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur serta daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).  Ia melanjutkan, untuk membantu Indonesia Bagian Timur terbebas dari disparitas harga, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan, tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terjawab dengan dilakukannya penambahan rute baru Tol Laut dengan kode T-19 di Papua yang dilayani oleh penugasan kapal milik PT Pelni yaitu Kapal Logistik Nusantara 2.  Adapun yang melatarbelakangi penetapan rute tersebut berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Papua Barat.  Pemerintah berharap kehadiran trayek baru ini dapat menjadi sarana untuk memasarkan produksi lokal berupa hasil pertanian atau perkebunan serta hasil perikanan untuk diangkut melalui kapal ini ke tujuan pasar yang lebih menguntungkan.  Ia menjelaskan dengan adanya rute tol laut tersebut membuka pelabuhan-pelabuhan baru, diantaranya Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fak fak, Pelabuhan Korido di Kabupaten Supriori dan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura dalam rangka Ships Promote the Trade.  “Dengan adanya rute tol laut di wilayah Papua tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan layanan pelabuhan sehingga dapat memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan pemerataan di daerah 3TP,” jelasnya.  Kabupaten Merauke melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke mengawali tahun 2021 dengan mencatat prestasi dan sejarah dengan dibukanya Tol Laut trayek T-19 yang melakukan pengiriman Bahan Pokok Penting (Bapokting) dari Utara Papua ke Selatan Papua.  Sebelumnya, Pelayaran perdana telah dilepas oleh Wakil Bupati Merauke beberapa waktu lalu sebagai pelabuhan pangkal dengan membawa muatan 21 kontainer muatan Bapokting sebagai Komoditi unggulan hasil produksi petani yaitu beras sebanyak 20 kontainer dan 1 kontainer berisi kecap.  Pengiriman 21 kontainer dari Kabupaten Merauke ini, dikirim dan didistribusikan ke seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam perjalanan perdananya tersebut, kapal telah singgah di Pelabuhan Kokas yang merupakan Pelabuhan di wilayah Kab. Fakfak yang disambut oleh Wakil Gubernur Papua Barat.  Selanjutnya, tiba di Pelabuhan Sorong dan di Pelabuhan Korido yang juga merupakan Pelabuhan Baru yang masih dalam tahap uji coba di Kabupaten Supriori. Kapal Logistik Nusantara 2 berangkat dari Pelabuhan Korido pada dan tiba di Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/AgBrsSCwbok

Percepat Program Tol Laut, Pemerintah Tambah 4 Trayek Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/hak-pilih-terancam-hilang.jpg" alt="PAKAI RAKIT: Petugas PPS Desa Sidolaju, Ngawi, Jawa Timur, menyeberangi Sungai Bengawan Solo untuk mendistribusikan logistik pilkada ke empat TPS. (RENDRA BAGUS/JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>PAKAI RAKIT: Petugas PPS Desa Sidolaju, Ngawi, Jawa Timur, menyeberangi Sungai Bengawan Solo untuk mendistribusikan logistik pilkada ke empat TPS. (RENDRA BAGUS/JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target menuntaskan tunggakan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi pemilih <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">pilkada serentak 2020</a> hampir dipastikan meleset. Hingga kemarin (8/12), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat angka perekaman baru 99,65 persen dari total 100.359.152 pemilih.  Dengan begitu, masih ada 351.236 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum menjalani perekaman. Jika hingga siang ini perekaman belum dituntaskan, mereka dipastikan tidak dapat menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/hak-suara/">hak suara</a>.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisioner-kpu/">Komisioner KPU</a> Viryan menyatakan, menjalani perekaman e-KTP merupakan syarat wajib bagi pemilih sesuai dengan ketentuan UU Pilkada serta Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura). Di TPS, kata Viryan, pemilih wajib menunjukkan e-KTP atau setidaknya surat keterangan sudah menjalani perekaman.  ”Prinsipnya, pemilih bisa menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/hak-pilih/">hak pilih</a>nya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan,” ujarnya. Tanpa membawa salah satu dokumen tersebut, Viryan memastikan petugas TPS tidak dapat memproses.  Dia menjelaskan, KPU bersama Ditjen Dukcapil berupaya maksimal mendorong perekaman sejak jauh-jauh hari. Selain sosialisasi, gerakan jemput bola juga dilakukan di berbagai daerah. Meski belum tuntas, angka belum rekam menurun jika dibandingkan dengan awal November yang mencapai 2,7 juta.  Viryan berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa hingga siang ini. Kalaupun e-KTP belum dicetak, minimal masyarakat telah menjalani perekaman untuk bisa mendapatkan surat keterangan. ”Masih ada kesempatan sampai esok hari (hari ini, Red),” katanya.  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya berupaya menuntaskan tunggakan perekaman. Berbagai kegiatan dilakukan dengan menjemput perekaman di lapas/rutan, bergerilya ke desa-desa, hingga perekaman kolektif bagi pemilih muda. ”Termasuk buka layanan pada hari libur Sabtu-Minggu dan libur lainnya,” ungkapnya.  Namun, dia mengakui bahwa upaya itu belum dapat menuntaskan tunggakan. Ada sejumlah kendala di lapangan. Misalnya, warga sedang bekerja di luar negeri atau luar kota, kurangnya sosialisasi soal perekaman menjadi syarat wajib memilih, hingga layanan dukcapil daerah tidak maksimal karena kekurangan alat. ”Ada juga masyarakat yang memang belum mau menjalani perekaman lantaran merasa belum membutuhkan atau tidak mau ikut mencoblos,” jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/08/12/2020/logistik-pilkada-serentak-aman-49-ribu-tps-masuk-kategori-rawan/">Logistik Pilkada Serentak Aman, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan</a></li> </ul> Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menjalani perekaman, kata Zudan, dukcapil siap mengakomodasinya. Pihaknya sudah menginstruksikan jajaran di daerah untuk tetap membuka pelayanan pada hari H coblosan. ”Kantor dukcapil buka terus. Kami minta masyarakat juga proaktif untuk mau menjalani perekaman,” terangnya.  Sementara itu, KPU mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 tentang Mekanisme Pergantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). SE tersebut diterbitkan untuk merespons banyaknya petugas KPPS yang dinyatakan positif terpapar Covid-19. Misalnya, di Kabupaten Bandung ada 199 orang, Makassar 462 orang, Balikpapan 529 orang, Banjarmasin 500 orang, dan Denpasar 1.106 orang.  Komisioner KPU Ilham Saputra menuturkan, petugas bisa diganti bila dinyatakan positif. ”Kalau positif, diganti,” katanya.  Jika tidak ada stok petugas yang bisa menggantikan, Ilham menjelaskan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan minimal lima petugas. ”Misalnya, ada kasus petugas TPS hanya empat orang. Itu kan menyalahi UU,” tegasnya.  Lantas, bagaimana jika lima orang tetap tidak terpenuhi? Ilham mengungkapkan, KPU memperbolehkan dilakukannya transfer petugas antar-TPS di sekitar. Yang lebih dari lima dapat membantu yang kurang.  Dia meyakini, dengan minimal lima petugas, pemungutan suara dapat dilaksanakan. Sebab, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, beban pelaksanaan pilkada relatif lebih rendah.  Distribusi Logistik  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, hingga kemarin, proses <a href="https://www.jawapos.com/tag/distribusi-logistik/">distribusi logistik</a> belum klir. Berdasar data yang dia terima hingga sore, ada 118 desa yang menyatakan belum mendapatkan logistik lengkap. ”Satu desa bisa sampai 10 TPS,” terangnya.  Kemudian, ada 114 desa yang perlengkapan logistiknya mengalami kerusakan. Dia berharap semua distribusi logistik bisa tuntas hari ini.  Selain persoalan logistik, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap money politic atau politik uang. Dari laporan daerah, Afif menyebutkan bahwa ada 115 kasus dugaan money politic yang sedang ditangani. ”Termasuk ada OTT di Ponorogo,” ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=pekpUG9AWx8

Pilkada 2020, Hak Suara 351 Ribu Pemilih Terancam Hilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#distribusi logistik

Berita Terkini