<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-133609-4013357563.jpg" alt="Ditjen Bina Pemdes Kemendagri latih 80.000 aparatur desa secara tatap maya (online) melalui aplikasi khusus LMS Pamong Desa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Bina Pemdes Kemendagri latih 80.000 aparatur desa secara tatap maya (online) melalui aplikasi khusus LMS Pamong Desa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ditjen Bina Pemdes Kemendagri akan melakukan pelatihan secara tatap maya (online) kepada 80.000 aparatur desa. Pelatihan akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui aplikasi khusus Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Mohammad Noval mengatakan, peserta pelatihan akan mendapatkan dua materi tematik. Materi itu meliputi perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Masing-masing desa akan mengirimkan dua wakil. Dua materi tematik itu merupakan isu krusial bagi pemerintahan desa dan menjadi kebutuhan untuk pembangunan desa. Materi keuangan berguna untuk menyelesaikan persoalan dana desa, APBDes, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Materi perencanaan berguna untuk mengumpulkan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa. &rdquo;Pembelajarannya akan dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari. Ini dilakukan supaya kuota tetap terjaga dan server juga tetap terjaga,&rdquo; kata Noval sebagaimana siaran pers Ditjen Bin Pemdes, Jumat (29/11). Menurut Noval, aparatur desa sangat antusias mengikuti pelatihan dengan model tatap maya ini karena mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Antusiasme ini dibuktikan melalui jumlah pendaftar yang mencapai 164.790 peserta. Padahal, kuota yang akan dilatih hanya sebanyak 80.000 orang. &rdquo;Mengingat animo yang cukup tinggi aparatur desa maka kepada mereka yang bukan menjadi target pelatihan kali ini untuk dapat mengikuti pembelajaran asynchronous,&rdquo; ujar Mohammad Noval. Peningkatkan kapasitas aparatur desa merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada lima komponen yang terlibat, yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Bappenas. Target dari program ini adalah tercapainya belanja desa yang berkualitas yang berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Sementara itu, Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ira Hayatunnisma mengatakan, digitalisasi di desa menjadi arus yang penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa-desa menuju Indonesia Emas 2045. &rdquo;Minimal digitalisasi dulu. Karena kan, kalau kita sudah nyaman dengan berbagai fasilitas yang mumpuni dan merata orang-orang di desa bisa lebih berkembang dan mereka mau kembali ke desa mereka,&rdquo; kata Ira Hayatunnisma seperti dilansir dari Antara. Saat ini banyak anak-anak muda di desa hijrah ke perkotaan guna menginginkan mendapat kehidupan yang layak dan berkualitas dengan berbagai kemudahan yang mereka dapatkan di kota. Sehingga, ketika pemerintah dapat menjamin semua akses dan juga infrastruktur yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan bersosial. Kesadaran untuk balik dan berkembang di desa masing-masing akan tumbuh dengan sendirinya. &rdquo;itu kan diibaratkan, kalau kita nyaman di rumah itu apa sih. Karena kan fasilitas yang mencukupi seperti listrik, internet dan tempat istirahat yang nyaman kan. Ketika itu bisa mereka dapatkan (di desa), mereka dengan sendirinya timbul kesadaran untuk kembali ke daerah masing-masing dan menghidupkan desa itu,&rdquo; jelas Ira Hayatunnisma.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri latih 80.000 aparatur desa secara tatap maya (online) di seluruh Indonesia lewat aplikasi LMS Pamong Desa

Kemendagri Latih 80.000 Aparatur Desa Secara Tatap Maya soal Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-152009-3697321287.jpg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo membuka kegiatan pelatihan aparatur desa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo membuka kegiatan pelatihan aparatur desa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan pelatihan untuk 172.488 aparatur desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pelatihan itu merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo turut membuka kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan itu adalah kelanjutan dari program serupa tahun lalu yang telah melibatkan 33 provinsi dan 31.902 desa, dengan partisipasi 120.781 aparatur desa, mencapai 91,04 persen dari target peserta. La Ode menyampaikan pelatihan itu untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, merencanakan pembangunan, serta mencegah praktik korupsi di desa. Dengan pelatihan diharapkan setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. La Ode menerangkan pelatihan P3PD dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Penting berbagi informasi dan pengalaman antar desa untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup di desa. &rdquo;Kami berharap setiap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga desa-desa di Indonesia dapat saling belajar dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional,&rdquo; tambah La Ode . Dirjen Bina Pemdes menerangkan Program P3PD sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan data dan riset yang akurat, diharapkan desa-desa dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan. &rdquo;Melalui pelatihan ini, kami berharap ada saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,&rdquo; tambah La Ode. Materi pelatihan pada P3PD tahun 2024 sebanyak 9 Pokok Bahasan (PB) di antaranya materi penyusunan peraturan di desa, perencanaan pembangunan desa Inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, materi gerakan PKK dan Posyandu, materi kewirausahaan, hingga materi pengelolaan data dan informasi desa. &rdquo;Ditambah dengan 2 (dua) materi penceramah kepemimpinan dan materi pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa,&rdquo; ujar La Ode. Ada pun unsur tenaga pengajar yang terlibat yakni dari Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Balai Besar Pemdes Malang, Balai Pemdes Lampung dan Jogjakarta. Sedangkan penceramah/narasumber untuk materi kepemimpinan berasal dari Dinas PMD, Kesbangpol, TNI, Baharkam Polri, Akademisi, BNN, dan Bappeda. Penceramah materi pencegahan korupsi berasal dari Bareskrim Polri, Kejaksaan, BPKP, BPK, dan Inspektorat. Pelatihan aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa tahun ini akan melibatkan 32 provinsi kecuali Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, pada 340 kabupaten, 31.872 desa, dengan target aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa yang akan dilatih sebanyak 127.488 peserta.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri laksanakan pelatihan untuk 172.488 kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Tingkatkan Kualitas Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Latih 172.488 Aparatur Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Paudah-2723540010.jpeg" alt="Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kelancaran penyelenggaraan pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di 33 provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah saat menutup kegiatan "Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD" Selasa (21/11) malam, di Sentul, Bogor. "Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih. Disadari bahwa keberhasilan pelatihan P3PD, tentu tidak terlepas dari kerja keras para pihak yang terlibat, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa serta dukungan para tenaga ahli yakni regional management consultant (RMC) dan tenaga pendamping profesional di masing-masing provinsi yang merupakan mitra kerja, sehingga pelatihan P3PD di 33 provinsi berjalan lancar," ungkap Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah. Paudah menerangkan, hingga saat ini, sudah 32 provinsi yang telah berhasil menggelar pelatihan. Sementara untuk 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) karena ada kendala sarana akomodasi dan transportasi. Namun, untuk NTT ditargetkan minggu pertama Desember dapat menyelesaikan pelatihan. "Secara keseluruhan semua berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih langsung kepada bapak/ibu semua yang hadir dalam kegiatan ini," kata Paudah. Paudah juga menuturkan, untuk menggelar pelatihan secara masif di 33 provinsi tidak lah mudah. Namun, hal tersebut dapat terwujud karena bantuan semua pihak. Ia menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dan meminta maaf atas kekurangan tersebut. "Kita semua tahu, program ini sudah berlangsung dari tahun 2020 namun terkendala Covid 19. Pelatihan baru berjalan secara masif di tahun 2023 ini. Kurun waktu satu tahun ini kita menyelesaikan dua tahun yang tertunda. Kita tahu betul akan ada kekurangan," ungkap Paudah. "Oleh karena itu, harapan kita semua melalui workshop ini kita akan melakukan perbaikan pengendalian untuk tahun 2024. Ini upaya kita agar pelatihan berjalan lancar," kata Sesditjen Bina Pemdes. Paudah meminta dukungan juga untuk pelatihan P3PD tahap II di 2024. Menurutnya pada pelatihan P3PD di 2024 akan menerapkan Learning Management System (LMS). "Tidak kalah penting bahwa ke depan kita akan melakukan pelatihan, tidak hanya pelatihan tatap muka tetapi juga sudah menerapkan LMS. Ini butuh perhatian semua terutama RMC yang akan mendampingi pemerintah provinsi/kabupaten untuk mengawal peserta pelatihan melalui LMS, " tutur Paudah.

Hingga saat ini, sudah 32 provinsi yang telah berhasil menggelar pelatihan. Hanya 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan NTT.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Apresiasi Kelancaran Pelatihan P3PD di 33 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Stunting-vietnam-2563202109.jpeg" alt="Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya penanganan stunting kepada kader PKK dan Posyandu." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya penanganan stunting kepada kader PKK dan Posyandu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka stunting pada anak sebanyak 9 juta jiwa.&nbsp; Angka ini dianggap sangat mengkhawatirkan karena akan mengganggu cita-cita pembangunan menuju Indonesia Emas pada 2045.&nbsp; Oleh karena itu, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya penanganan stunting kepada kader PKK dan Posyandu.&nbsp; Sosialisasi terkini tentang stunting dilakukan Paudah di hadapan para peserta pelatihan Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kendari, Sulawesi Utara, Selasa (14/11) lalu.&nbsp; "Apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa bersaing secara ekonomi, penyakit menahun ada dimana-mana. Kalau kurang gizi kita tambahin jadi gemuk juga tidak bagus karena jadinya obesitas, sehingga banyak penyakit muncul," katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013228933/pemerintah-perpanjang-bantuan-stunting-dan-beras-10-kg-hingga-juni-2024">Pemerintah Perpanjang Bantuan Stunting dan Beras 10 Kg hingga Juni 2024</a> Selain mengingatkan, Paudah juga membeberkan kiat negara tentangga, Vietnam dalam mengatasi stunting. Paudah mengaku, ia sempat dikirim mewakili RI untuk pergi ke Vietnam pada 2018.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013172986/daun-kelor-dinilai-bisa-jadi-pilihan-makanan-alternatif-untuk-tangani-stunting">Daun Kelor Dinilai Bisa jadi Pilihan Makanan Alternatif untuk Tangani Stunting</a> Vietnam dipandang berhasil mengatasi stunting dari prevelansi 20 persen menjadi 0 persen. Ini berhasil dilakukan dalam waktu 15 tahun. Padahal, Vietnam adalah negeri kecil dan pernah porak poranda karena perang melawan Amerika Serikat.&nbsp; "Vietnam itu dulu belajar mengatasi stunting dari Indonesia, ketika zaman Soeharto. Sekarang malah mereka berhasil," tuturnya. Lantas apa yang menyebabkan Vietnam berhasil? Menurut Paudah, begitu perempuan tahu bahwa dirinya hamil, maka ia atau keluarganya langsung lapor ke puskesmas.&nbsp; "Tapi puskesmas di sana tidak sama dengan di sini yang mengobati,. Nanti kader puskesmas yang akan turun ngontrol terus," katanya. Selanjutnya, ketika sudah lahir dan bayi berumur 28 hari, ada kader yang datang ke rumah untuk mengukur lingkar kepala, tinggi badan, berat badan&nbsp; Pada saat usia 6 bulan, ketika bayi butuh makanan tambahan, kader-kader akan bergantian mengontrol dan memberikan makanan tambahan secara bergantian.&nbsp; Hal itu dilakukan hingga usia 2 tahun. "Darimana bahan pangannya? Desa itu dikasih lahan seluas dua hektare. Di sana di bangun peternakan, perikanan, dan pertanian, dari sana lah gizi disediakan," paparnya.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka stunting pada anak sebanyak 9 juta jiwa.

Di Hadapan Aparatur Desa, Sesditjen Bina Pemdes Beberkan Kiat Vietnam Berhasil Atasi Stunting

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/P3PD-La-Ode-4257612833.jpeg" alt="Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad Pidana Bolombo." width="100%">
<figcaption>Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad Pidana Bolombo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad Pidana Bolombo meminta semua komponen saling berkolaborasi untuk percepatan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di akhir tahun 2023.&nbsp; "Di sisa tahun ini banyak hal yang dapat dikerjakan untuk membuat pelaksanan P3PD berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar La Ode saat membuka &ldquo;Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2023" secara virtual,&nbsp; di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta Selatan, Kamis (09/11).&nbsp; La Ode menyebut realisasi penyerapan anggaran P3PD&nbsp;untuk komponen 1 baru mencapai 35 persen, sedangkan untuk komponen 2 per 31 Oktober sebesar 52 persen dan komponen 3 sebesar 66 persen. Dijelaskannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, antara lain agar kita dapat berkoordinasi, di antaranya mulai melakukan penyusunan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023.&nbsp; "Sekaligus mengevaluasi progres penyerapan dan menyusun percepatan pencapaian target penyerapan, kemudian mengkonsolidasikan laporan keuangan antar komponen," ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011808771/dirjen-bina-pemdes-sebut-kualitas-belanja-desa-berkontribusi-untuk-pengurangan-kemiskinan">Dirjen Bina Pemdes Sebut Kualitas Belanja Desa Berkontribusi untuk Pengurangan Kemiskinan</a> La Ode yakin hambatan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan P3PD saat ini.&nbsp; "Percepatan pelaksanaan dan target yang harus dicapai di 2023, bukan dengan kendala yang sedikit, karena tahun 2023 ini termasuk dalam tahun politik, seluruh kementerian/lembaga untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa pada saat kampanye pilpres, oleh sebab itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD mendukung pencapaian dimaksud, dan saling berkoordinasi untuk pencapaian program," kata La Ode.&nbsp; Dalam pertemuan ini, ia juga berharap adanya rencana tindak lanjut percepatan penyelesaian refund Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)&nbsp; pada tahun sebelumnya, segera melakukan penyusunan draft petunjuk teknis dana hibah untuk kabupaten/kota dalam pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa, hingga segera menyiapkan Annual Work Plan (AWP) P3PD di Tahun 2024. "AWP P3PD 2024 ini diharapkan betul-betul lebih terstruktur, terencana sesuai kegiatan maupun program," katanya.&nbsp; "Selain itu, tahun 2024 merupakah tahun terakhir pelaksanaan P3PD, oleh karena itu harus kita pikirkan keberlanjutan P3PD melalui Exit Strategy pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa," ungkapnya. Sementara itu, dalam laporan pembuka di Bandung, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Tb. Chaerul Dwi Sapta berharap penyerapan anggaran sampai Desember 2023 bisa optimal. "Percepetan dan akselerasi P3PD tahun 2023 yang sudah memasuki bulan November bisa kita lakukan penguatan, reviu, percepatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan KPI, PDO pada P3PD," kata Chaerul.

Di sisa tahun ini banyak hal yang dapat dikerjakan untuk membuat pelaksanan P3PD berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akhir 2023, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Saling Kolaborasi Percepatan P3PD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Bina-pemdes-kupang-1019411999.jpeg" alt="Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa tahun 2023 Cluster Kupang, di Kupang, NTT, Selasa (31/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa tahun 2023 Cluster Kupang, di Kupang, NTT, Selasa (31/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, saat ini desa menghadapi tantangan yang sangat mendesak, yakni penataan penyelanggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa. Oleh karena itu, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023 dan 2024. Demikian disampaikan Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta saat menutup Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa tahun 2023 Cluster Kupang, di Kupang, NTT, Selasa (31/10/2023). Chaerul menjelaskan, SDM aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa perlu dilatih karena mereka menjadi pihak yang sangat menentukan untuk kemandirian desa. Pelatihan ini sendiri digelar di 33 Provinsi. Menurut Chaerul, program ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes (termasuk dana desa). "Prioritas kegiatannya yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan, dan ketahanan ekonomi masyarakat desa," katanya. Tak hanya itu, program ini juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan. Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi dan soliditas yang baik antara kepala desa dengan perangkat desa, dan pengurus kelembagaan desa dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Meningkatkan sinergitas Pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam percepatan pembangunan desa dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa dan berinovasi memajukan desa," paparnya. Dalam kesempatan itu, Chaerul berharap, peningkatan kapasitas yang dilakukan akan bermuara pada peningkatan pemahaman, keterampilan, dan perubahan sikap aparatur desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang akan digunakan. "Dengan demikian, kualitas belanja di desa dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat di desa," imbuhnya. Sementara itu, khusus untuk pelatihan di Provinsi NTT, Chaerul menyebutkan sebanyak 5.156 aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 1.289 desa akan dilatih. Namun, ia mengakui, pelaksanaan pelatihan di NTT masih berjalan lambat dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini disebabkan transportasi untuk menjangkau ibukota provinsi sebagai lokasi pelatihan yang masih sangat terbatas. Untuk itu, Ditjen Bina Pemdes sementara mengajukan adendum kontrak dengan pihak ketiga (EO) untuk pelaksanaannya dilakukan secara rayonisasi atau cluster. "Harapan kami dengan adendum ini, pelaksanaan kegiatan bisa tuntas sesuai target minggu ke dua bulan November," paparnya.

SDM aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa perlu dilatih karena mereka menjadi pihak yang sangat menentukan untuk kemandirian desa

Ditjen Bina Pemdes Pastikan P3PD Sebagi Upaya Menyiapkan Kemandirian Desa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/Paudah-Kemendagri-3948322514.jpeg" alt="Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah melakukan pelatihan kepada aparatur desa secara masif melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pelatihan ini diyakini membawa pola pikir (mindset) baru bagi aparatur desa tentang tata cara mengelola dana desa.&nbsp; Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah mengatakan, hal itu di Jakarta, Selasa (24/10). "Kualitas belanja desa bukan hanya dimaknai kalau PADes nya meningkat. Tapi yang lebih luas adalah pelatihan ini sesungguhnya buka mind set kepala desa dan jajarannya agar dana desa digunakan untuk kebutuhan masyarakatnya," katanya.&nbsp; Kebutuhan masyarakat tersebut, kata Paudah, harus sesuai dengan potensi yang ada di desa. Artinya, rencana penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus untuk kepentingan masyarakatnya.&nbsp; Paudah menjelaskan, dari hasil evaluasi selama sebulan pelaksanaan, P3PD telah berjalan sesuai dengan harapan. "Sekitar 80 persen sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita ingin capai," ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013013327/nilainya-sampai-rp-468-triliun-kemendagri-minta-dana-desa-jangan-disia-siakan">Nilainya Sampai Rp 468 Triliun, Kemendagri Minta Dana Desa Jangan Disia-siakan</a> Dalam sesi pelatihan itu, para aparatur desa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengelola desa. Saat ini, sejumlah provinsi berhasil menyelesaikan pelatihan lebih cepat. Provinsi tersebut di antaranya Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012970160/soal-wacana-pilkada-dimajukan-dpr-ri-akan-bahas-bersama-kemendagri">Soal Wacana Pilkada Dimajukan, DPR RI akan Bahas Bersama Kemendagri</a> Paudah menekankan, pelatihan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun sebaliknya perlu adanya kesinambungan. Ini mengingat dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 538,67 triliun selama 9 tahun pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara nasional.&nbsp; Hingga kini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak lebih dari 2 persen. "Agak miris. Tidak punya daya ungkit," ujarnya.&nbsp; P3PD, menurut Paudah, memberikan mind set baru tentang bagaimana membelanjakan keuangan desanya secara baik dan benar. "Mereka belajar menyusun administrasi, merencanakan dan mengelola keuangan," paparnya.&nbsp; P3PD merupakan program kerjasama antara pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank). Pelatihan ini ditargetkan untuk 33.458 desa atau hampir 45 persen dari total jumlah desa 75.265 Desa, dan/atau hampir 50 persen dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa.&nbsp; Diketahui, mereka berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga totalnya adalah 133.832 orang.

Rencana penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus untuk kepentingan masyarakatnya.

Ditjen Bina Pemdes: P3PD Buka Mindset Baru Bagi Aparatur Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-223103-1287720050.jpg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kemandirian desa terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana agar mampu meningkatkan pendapatan desa. Hal itu disampaikan Dirjen Eko ketika membawakan materi pengelolaan APBDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Denpasar, Bali, Jumat (21/7). Menurut dia, pengelolaan APBDes merupakan bagian dari penguatan pemerintahan Desa. &rdquo;Ada korelasi antara variabel persoalan keuangan desa yang sangat variatif. Untuk itu, semua harus fokus pada tujuan bagaimana mengelola APBDes dengan baik, termasuk bagaimana bisa menghasilkan pendapatan asli desa dalam berbagi program kegiatan,&rdquo; papar Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Hanya saja, lanjut Eko, persoalan sekarang adalah dana desa yang telah diberikan pusat sudah mencapai Rp 538 triliun. Tapi baru mendapatkan pendapatan asli desa (PADes) sebesar Rp 2,6 triliun. &rdquo;Artinya masih banyak desa dalam mengelola APBDes belum menghasilkan sesuatu yang produktif,&rdquo; kata Eko. Untuk itu, Eko menyatakan, perlu upaya semua pihak dalam mengelola APBDes, dengan melihat tahap, mulai dari perencanaan yang bagus. Hal itu bisa terjadi jika didukung data yang akurat. &rdquo;Kita memiliki Prodeskel, jika kita mengisi itu, kita dapat mudah mengambil suatu kebijakan,&rdquo; tutur Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Eko menjelaskan, pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari tujuh sumber pendapatan desa. Dia menekankan, perlunya menentukan skala prioritas, dalam perencanaan pembangunan desa. Eko berharap, dari contoh desa terbaik harus disebarkan kepada desa lain, sehingga bisa ditiru, diamati, dan modifikasi, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Sementara itu, Deputi kepesertaaan BPJS Muhidin mengatakan, perlu untuk berkolaborasi agar bersama-sama menghadapi tantangan. &rdquo;Harus ada contoh yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,&rdquo; ucap Muhidin. Dia berharap, agar semua bersama mendorong program yang ada, sehingga dapat terlaksana dan meng-cover lebih banyak masyarakat.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menyatakan, kemandirian desa akan terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana untuk meningkatkan PADes

Dirjen Bina Pemdes Minta Dana Desa Dikelola untuk Tingkatkan Pendapatan Desa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Dirjen-Pemdes-Yus-770631104.jpeg" alt="Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk mempercepat pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk mempercepat pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk mempercepat pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah tenaga ahli regional management consultant (RMC) di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Penandatanganan kontrak tenaga ahli RMC ini dilakukan pada Senin (3/4) dan disaksikan secara virtual oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes Eko Prasetyanyo dari Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta. Eko didampingi Sekretaris Dirjen Bina Pemdes Paudah dan seluruh direktur.&nbsp; Dalam arahannya, Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto mengatakan dengan adanya penandatanganan kontrak ini Ditjen Bina Pemdes mempunyai tambahan tenaga untuk pelaksanaan P3PD di masing masing regional provinsi yang ada.&nbsp; "Dengan adanya teken kontrak Tenaga Ahli RMC ini saya harap kinerja kita semakin cepat, kepada Bapak/Ibu yang sudah teken kontrak bersama-sama melakukan koordinasi, baik dengan koordinator provinsi maupun Dinas PMD," ujar Eko.&nbsp; Eko Prasetyanto juga meminta kepada tenaga ahli untuk memahami tugas pokok fungsinya (Tupoksi) dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung P3PD.&nbsp; "Saya minta Bapak/Ibu disiplin melaksanakan tupoksi, program ini dibatasi waktu. Kita berharap program 2023 ini dapat diselesaikan sebelum kampanye Pilpres, dengan berbagai pelatihan bisa diselesaikan. Ini perlu komitmen mempersiapkan berbagai hal," kata Eko.&nbsp; "Selain itu, saya juga minta Bapak/Ibu melakukan dukungan update data tentang perkembangan yang ada. Ini ringan kalau kita berkoordinasi. Mulai dari pusat, pemda dan berbagai pendukung bisa saling bersinergi," tambah Eko.&nbsp; Dirjen Bina Pemdes mengatakan, setelah penandatangan kontrak ini akan dijadwalkan berbagai pertemuan untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan P3PD. Ia berharap pelaksanaan P3PD di tahun 2023 semakin lancar supaya untuk pendampingan kepada desa berjalan dengan baik.&nbsp; "Saya berharap dengan adanya tanda tangan kontrak ini Bapak/Ibu sudah membaca apa yang harus dilakukan hak dan kewajiban. Kita akan jadwalkan berbagai pertemuan untuk koordinasi. Saya berharap saling mengingatkan tupoksi masing-masing," ungkapnya. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli RMC ini merupakan kepanjangan tangan dari Ditjen Bina Pemdes di Provinsi untuk pelaksanaan P3PD. Turut hadir dalam rapat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Se-Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk mempercepat pelaksana

Percepat P3PD di 2023, Ditjen Bina Pemdes Gandeng RMC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Monitorin-Ditjen-Pemdes.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar monitoring di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua.  Monitoring ini merupakan rangkaian Join Supervesion Massion (JSM) terhadap program teknikal asistensi kerjasama pemerintah Australi dengan pemerintah Indonesia dalam program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) yang diikuti Kemendagri, Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Pemprov Aceh, Pemprov NTB Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat dan Perwakilan Kedutaan Besar Australi serta tim Implementasi program tersebut.  Tim Monitoring diterima langsung oleh Kepala Distrik Makbon dan Kepala Kampung Malaumkarta dan jajaran pemerintahan kampung serta Kepala Bamuskam serta perangkat kampung dan warga masyarakat. Kunjungan ke kampung Malaumkarta untuk mengetahui teknis implemetasi Program Strategis Pembangunan Kampung (PROSPPEK) dan sistem data terpadu SAIK+.  Pada kesempatan pertemuan Ditjen Bina Pemdes yang diwakili Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Paudah mengatakan, tujuan monitoring ini untuk mengetahui tantangan, kendala, dan permasalahan kampung dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung.  Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa ingin memastikan program yang dilaksanakan di pemerintahan daerah dan desa selaras dengan kebijakan nasional termasuk keberhasilan teknikal asisten yang dilakukan melalui pendampingan seperti halnya pendampingan program Kompak tersebut.  Paudah juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kampung Malaumkarta yang telah memberdayakan kader kampung yang terlatih untuk melakukan entry data, memastikan akurasi data, dan melakukan pemutakhiran data dalam Sistem Administrasi Integrasi Kependudukan (SAIK+).  Menurutnya, pemberdayaan kader kampung menjadi inovasi tersendiri bagi sistem pendataan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan, validitas, dan pemutakhiran data sebagai baseline data untuk pengambilan kebijakan baik di tingkat kampung hingga di tingkat nasional.  "Oleh karena itu Paudah berharap pemerintah kampung tetap merawat dan menjaga kesinambungan SAIK+ ini melalui penganggaran dan pelatihan bagi kader untuk terus menerus meningkatkan kapasitas kader," tuturnya.  "Pelatihan tematik kepada aparatur desa termasuk pelatihan literasi data dengan kurikulum pembelajaran dari pendataan, pengolahan data, analisa data dan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan penetapan anggaran desa berbasis data dan bukti," pungkas Paudah.  Dalam kesempatan monitoring, Abner selaku Kepala Distrik Makbon mengemukakan bahwa di distriknya terdapat 14 (empat belas) kampungydan 1 (satu) Kelurahan, yang secara keseluruhan telah mengimplemetasikan SAIK+ sebagai basis data kependudukan dan data sosial lainnya.  Sementara itu Kepala Kampung Malaumkarta Jefri Mobalen menyampaikan bahwa di desanya saat ini memiliki 45 KK dengan penduduk sebanyak 197 jiwa, Masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Kampung Malamumkarta merupakan kampung induk yang telah di mekarkan menjadi 4 Kampung.  "SAIK+telah dimulai sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan terlebih dahulu kader mengikuti pelatihan untuk pengelola SAIK+. Pemanfaatan data pada SAIK+ digunakan untuk perencanaan kampung, penyaluran bantuan langsung tunai, pemberian bantuan rumah layak huni, pengurusan domumen kependudukan serta administrasi surat menyurat," pungkas Jefri.

Ditjen Bina Pemdes Gelar Monitoring di Kampung Malaumkarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ditjen Bina Pemdes

Berita Terkini