<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/migrasi-dhoho-146377995.jpg" alt="Konter imigrasi sudah disiapkan di area terminal kedatangan penumpang Bandara Dhoho. (Foto: Wahyu Adji/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Konter imigrasi sudah disiapkan di area terminal kedatangan penumpang Bandara Dhoho. (Foto: Wahyu Adji/JPRK)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jelang pergantian tahun 2023 ke 2024, pemerintah mengumumkan kebijakan keimigrasian baru untuk para warga negara asing (WNA). Terutama WNA yang izin tinggalnya habis, tidak perlu lagi mendatangi kantor imigrasi. Karena pengurusan perpanjangan izin kini dibuka secara online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dibukanya layanan perpanjangan izin itu disampaikan langsung oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim. Aturan perpanjangan izin tinggal secara online itu, berlaku bagi WNA pemegang visa kunjungan. Layanan online tersebut, bisa diakses di website evisa milik Ditjen Imigrasi Kemenkumham.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Silmy mengatakan Ditjen Imigrasi terus melakukan perbaikan layanan melalui strategi digitalisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Layanan baru ini dibuat dengan tujuan memudahkan dan mempercepat proses perpanjangan izin tinggal yang semula harus datang ke kantor imigrasi," katanya di Jakarta pada Minggu (31/12) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena dengan adanya aturan baru itu, sekarang pengajuan perpanjangan izin tinggal bisa melalui online. Sehingga WNA bersangkutan, tidak diperlukan lagi peneraan pada paspor, karena langsung dikirim ke email pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mulai dari proses pengajuan visa dan perpanjangan izin tinggal bisa secara online, cukup melalui website yang disediakan oleh Ditjen Imigrasi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia lantas menjelaskan beberapa jenis visa yang dapat diperpanjang secara online saat ini. Yaitu visa dengan tujuan kunjungan wisata (indeks C1), pengobatan (indeks C3), urusan pemerintahan (indeks C4), kursus singkat (indeks C9), dan kunjungan bisnis (indeks C11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan keimigrasian yang baru itu, telah melalui proses uji coba. Kemudian diterapkan mulai 31 Desember 2023 sekaligus menandai pergantian tahun. Melalui website evisa Ditjen Imigrasi itu, orang asing dapat lebih nyaman tinggal di Indonesia melalui seamless experience dalam pengurusan visa dan izin tinggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Silmy mengatakan, pengembangan sistem pelayanan keimigrasian secara online dilakukan oleh Imigrasi secara berkelanjutan. Inovasi itu merupakan komitmen mereka dalam hal digitalisasi. "Tim kami terus melakukan studi, observasi dan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat agar bisa mempersembahkan yang terbaik," pungkas Silmy.</div>

Aturan perpanjangan izin tinggal secara online itu, berlaku bagi WNA pemegang visa kunjungan. Layanan itu bisa diakses di website imigrasi.

Izin Tinggal WNA Habis, Tak Perlu Lagi Urus Perpanjangan Visa di Kantor Imigrasi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/eko-darmanto.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto." width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat pihak ke luar negeri dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini setelah KPK mengajukan pencekalan ke pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keempat pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri di antaranya, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto, Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri Ari Muniriyanti Darmanto, Komisaris PT Emerald Perdana Sakti Rika Yunartika dan Direktur PT Emerald Perdana Sakti Ayu Andhini. Mereka yang dicegah yakni satu berstatus ASN dan tiga lainnya pihak swasta.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dengan dimulainya penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI dan tentunya atas dasar kebutuhan tim penyidik dalam pengumpulan alat bukti maka dilakukan cegah terhadap empat orang pihak terkait," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011820102/tertarik-royal-enfield-murah-bea-cukai-lakukan-lelang-nih-mulai-dari-harga-rp-23-juta">Tertarik Royal Enfield Murah, Bea Cukai Lakukan Lelang Nih Mulai dari Harga Rp 23 Juta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, pencegahan ke luar negeri terhadap Eko Darmanto dan tiga orang lainnya berlaku selama enam bulan ke depan. Namun, jika terdapat kebutuhan lain akan dapat diperpanjang kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012946579/kpk-diminta-buktikan-pemeriksaan-cak-imin-tak-bernuansa-politis">KPK Diminta Buktikan Pemeriksaan Cak Imin Tak Bernuansa Politis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Pengajuan cegah pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI ini untuk waktu enam bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK ini pun mengimbau keempat pihak itu untuk kooperatif, apabila dipanggil KPK untuk diminta keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami imbau agar para pihak tersebut selalu kooperatif hadir dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan tim penyidik," pungkas Ali.</div>

Pengajuan cegah pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI ini untuk waktu enam bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan.

KPK Cegah Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-10.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah empat orang untuk tidak bepergian ke luar negeri, dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT. Pertamina tahun 2011-2021. Sala satu yang dicegah ke luar negeri yakni, mantan Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan.  "Benar, KPK telah mengajukan tindakan cegah terhadap 4 orang untuk bepergian keluar negeri pada pihak Ditjen Imigrasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/7).  Upaya pencegahan untuk tidak bepergian ke luar negeri ini terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT. Pertamina tahun 2011-2021. Meski demikian, KPK tidak menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri tersebut.  "Adapun pihak-pihak yang dicegah tersebut karena diperlukan keterangannya terkait dengan perkara ini. Langkah cegah ini berlaku untuk 6 bulan kedepan hingga 8 Desember 2022," ucap Ali.  "KPK berharap pihak-pihak yang dicegah tersebut, nantinya dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik," imbuhnya.  Sebelumnya, Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Achmad Nur Saleh membenarkan, pihaknya menerima permintaan pencegahan ke luar negeri dari KPK, terhadap Karen Agustiawan.  "Atas nama Karen A, ada masa cegahnya 8 Juni 2022 sampai dengan 8 Desember 2022," ucap Achmad Nur Saleh dikonfirmasi, Rabu (13/7) kemarin.  Achamd Nur Saleh juga belum menjelaskan secara rinci terkait status hukum Karen sebagaimana tertuang dalam surat permohonan yang disampaikan KPK kepada Ditjen Imigrasi.  Dalam proses penyidikan yang tengah berjalan, lembaga antirasuah diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembelian liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). KPK pun mengakui sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut, tetapi belum diumumkan ke publik.

Selain Karen Agustiawan, KPK Juga Cegah 3 Pihak ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ustad-abdul-somad-akan-dihadirkan-di-pn-pekanbaru_m_.jpg" alt="Ustad Abdul Somad." width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan tidak ada masalah keimigrasian dalam perkara yang menimpa Ustaz Abdul Somad (UAS) di Singapura.  "Tidak ada masalah dalam paspor mereka bertujuh, dari Imigrasi Indonesia sudah sesuai ketentuan," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Noer Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/5).  Terkait alasan otoritas imigrasi Singapura menolak UAS bersama enam orang lainnya sepenuhnya merupakan kewenangan dari Singapura. Imigrasi Indonesia tidak bisa mengintervensi, kata dia. ’’Penolakan masuk kepada warga negara asing (WNA) oleh otoritas imigrasi suatu negara merupakan hal yang lazim dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara tersebut,’’ ujar dia.  Ia mengatakan, pada Senin (16/5) petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan International Batam Center memeriksa kedatangan tujuh orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditolak masuk Singapura.  Ketujuh WNI tersebut berinisial ASB, SN, HN, FA, AMA, SQA dan SAM. Salah satu di antaranya diketahui pendakwah asal Indonesia. Mereka tiba pukul 18.10 WIB dari Pelabuhan Tanah Merah Singapura menggunakan Kapal Majestic Pride.  Diketahui, UAS bersama rombongan ditolak masuk oleh Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Singapura (ICA) dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke negara itu. Ketujuh orang tersebut langsung kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama dan tiba di TPI Batam Center pukul 18.10 WIB.  Terpisah, UAS sendiri melalui akun media sosialnya menulis dideportasi oleh pihak Imigrasi Singapura. Sebelum dideportasi, UAS ditempatkan di sebuah ruangan berukuran 1x2 meter. (*)

Ditjen Imigrasi: Tidak Ada Masalah Keimigrasian Perkara UAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Imigrasi-Melawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan aturan pembukaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival/VOA) khusus wisata bagi 23 negara. Peraturan ini mulai berlaku Senin (7/3) besok, dan hanya diterapkan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali.  “Ada 23 negara yang menjadi subjek dari fasilitas VOA Khusus Wisata ini. Perlu digarisbawahi bahwa VOA Khusus Wisata hanya bisa didapatkan oleh subjek Orang Asing apabila mereka memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Namun, Orang Asing pemegang VOA Khusus Wisata bisa keluar wilayah Indonesia melalui TPI mana saja, tidak harus di Bali,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh dalam keterangannya, Minggu (6/3).  Negara-negara yang warganya dapat memasuki Bali menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan/Visa On Arrival Khusus Wisata antara lain Australia, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina, Inggris, Italia, Jepang.  Kemudian Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Perancis, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab dan Vietnam.  “Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Orang Asing untuk mendapatkan VOA Khusus Wisata saat di counter Imigrasi yakni paspor yang masih berlaku minimal selama 6 bulan, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas Covid-19,” lanjutnya.  Adapun tarif PNBP untuk VOA Khusus Wisata diberlakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, yakni sebesar Rp 500.000.  “Izin Tinggal yang berasal dari VOA Khusus Wisata adalah Izin Tinggal Kunjungan (ITK), yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali," ucap Achmad.  "Perpanjangan ITK diberikan untuk jangka waktu 30 hari dan dilakukan di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia. Izin Tinggal Kunjungan dari VOA Khusus Wisata tidak dapat dialihstatuskan,” sambungnya.  Ia juga mengimbau, bagi orang asing maupun pelaku industri pariwisata bersikap kooperatif dengan petugas Imigrasi. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap untuk melancarkan pengawasan orang asing.  “Orang asing yang tidak menggunakan VOA Khusus Wisata sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas tersebut akan dikenakan sanksi keimigrasian. Begitu pula jika mereka terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan mengganggu ketertiban umum, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Achmad.

Imigrasi Berlakukan Visa Kedatangan Khusus Wisata Bagi 23 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Jawa Tengah, utamanya dari Tiongkok meroket. Bahkan pada awal 2018, mencapai 14 ribu orang, atau naik 5 kali lipat dibanding 2017 silam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Jawa Tengah, utamanya dari Tiongkok meroket. Bahkan pada awal 2018, mencapai 14 ribu orang, atau naik 5 kali lipat dibanding 2017 silam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat menyesalkan langkah pemerintah yang tetap membiarkan 34 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke Indonesia. Padahal sedang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.  Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta kepada pemerintah untuk tidak bermain-main dengan nyawa rakyat Indonesia di tengah terus terjadi penambahan kasus Covid-19.  "Demokrat meminta pemerintah jangan main-main dengan nyawa rakyat. Masalah kita sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan masif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian dari negara lain," ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (10/8).  "Bahkan dalam dua bulan terakhir, nyawa 50 ribuan rakyat Indonesia mesti hilang karena lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah atas merebaknya varian baru Covid-19," tambahnya.  Dengan membiarkan 34 TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia seakan pemerintah menutup mata dengan ganasnya Covid-19. Sebab TKA tersebut berpotensi membawa Covid-19 dari negerinya.  "Jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Pemerintah seakan mau menutup mata akan fakta kalau kita memiliki potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia," ungkapnya.  Apalagi, tindakan pemerintah membiarkan WNA masuk saat ini, sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM. Bahkan, ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan. Namun, sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021.  "Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri?. Tolong pemerintah tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," ungkapnya.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum, dan HAM (Kemenkumham) mencatat ada sebanyak 34 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia di PPKM Level 3 dan 4.  Mereka masuk ke wilayah Tanah Air melalui pintu masuk Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Sabtu, pada Sabtu (7/8).  Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumhm Arya Pradhana Anggakara menyebut, 34 WNA yang masuk ke Indonesia itu adalah tenaga kerja asing yang telah memenuhi persyaratan pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) serta sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.

Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main dengan Nyawa Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dituntut-12-tahun-penjara-lucas-malah-salahkan-dina-soraya_m_.jpg" alt="Terdakwa Lucas, saat menjalani sidang tuntutan perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Rabu (6/3)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Lucas, saat menjalani sidang tuntutan perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Rabu (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencegah advokat Lucas ke luar negeri. Padahal Lucas baru saja bebas dari hukuman pidana atas vonis upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), terkait kasus menghalang-halangi penyidikan skandal suap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pencegahan ke luar negeri terhadap Lucas dilakukan untuk mendukung penyidikan KPK. Karena KPK kini tengah menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.  "Informasi yang kami terima benar hal tersebut (pencegahan ke luar negeri) dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penyidikan," kata Ali dikonfirmasi, Senin (19/4).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyampaikan, pelarangan ke luar negeri terhadap Lucas dilakukan sejak Kamis, 8 April 2021. KPK telah meminta pihak Imigrasi untuk mencekal Lucas agar tidak plesiran ke luar negeri.  "KPK terhitung sejak tanggal 8 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap satu orang terkait dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan Korupsi dan TPPU dalam perkara pengurusan perkara di MA 2012-2016," ucap Ali.  "Pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan terhitung sejak 8 April 2021," sambungnya.  Ali menyampaikan, tindakan ini dilakukan KPK agar Lucas bisa kooperatif jika dipanggil untuk diperiksa dalam proses penyidikan. Karena keterangannya dianggap penting untuk melengkapi berkas penyidikan.  "Pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," tegas Ali.  Sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru terkait penerimaan hadiah atau janji pengurusan perkara mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group Eddy Sindoro. Eddy Sindoro sebelumnya terjerat dalam kasus suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dkk," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/04/2021/ma-bebaskan-lucas-dari-tahanan-kpk-melukai-rasa-keadilan-masyarakat/">MA Bebaskan Lucas dari Tahanan, KPK: Melukai Rasa Keadilan Masyarakat</a>  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya menemukan bukti permulaan terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menduga, penyidikan terkait TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya.  Kendati demikian, Ali masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini.  "Apabila kegiatan penyidikan telah cukup, KPK akan menginformasikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," tandas Ali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aquAbqd9f1A

Belum Lama Bebas dari Penjara, Lucas Kembali Dicegah ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.  "Dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, saat ini KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI terhadap beberapa pihak yang terkait dengan perkara dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3).  Meski demikian, juru bicara KPK bidang penindakan ini belum menjelaskan rinci mengenai identitas dan status para pihak yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ali hanya menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan.  "Pencegahan keluar negeri terhadap beberapa pihak dimaksud dilakukan selama enam bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021," ujar Ali.  Ali menyebut, pencegahan ke luar negeri itu dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan. Sehingga, para pihak tersebut tidak sedang berada di luar negeri ketika tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.  "Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia," tegas Ali.  Ali memastikan, KPK akan memberikan informasi secara rinci mengenai konstruksi perkara maupun para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena hingga kini, penyidik masih melakukan sejumlah kegiatan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus ini.  "Pada waktunya nanti akan kami sampaikan kontruksi perkara secara lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan," pungkas Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/03/2021/kasus-rumah-dp-0-rupiah-diancam-digugat-kpk-kami-tak-bisa-didesak/">Kasus Rumah DP 0 Rupiah Diancam Digugat, KPK: Kami Tak Bisa Didesak</a>  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Korupsi Pengadaan Tanah DKI, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Imigrasi-Melawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan capaian kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sepanjang 2020. Yasonna menyebut, Ditjen Imigrasi sudah menerbitkan 1.277.174 buku paspor dengan pelaksanaan layanan yang tetap memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pemohon.  "Dari total jumlah paspor yang diterbitkan itu, sebanyak 8.607 di antaranya diterbitkan dengan mengakses layanan Eazy Paspor," kata Yasonna dalam keterangannya, Selasa (26/1).  Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan perlintasan orang pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Yasonna mengungkapkan sebanyak 9.269.146 orang. Terdiri dari kedatangan sebanyak 4.689.714 orang yang masuk ke Indonesia, serta 4.579.432 orang dikategorikan sebagai keberangkatan.  Keseluruhan pelintas tersebut telah melalui SOP protokol kesehatan, bagi WNI maupun WNA yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui tujuh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.GR.03.01 Tahun 2020.  Selain itu, untuk penerbitan visa sebanyak 148.311 yang diperuntukan bagi WNA yang akan masuk ke Indonesia. Adapun dalam jumlah ini adalah fasilitas inovasi berupa Visa Onshore yang diterbikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.  "Ditjen Imigrasi juga mencatat Penerbitan 258.340 Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing. Terdiri dari Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Kunjungan," beber Yasonna.  Selain itu, Ditjen Imigrasi mencatat Pembentukan 310 Tim Pengawasan Orang Asing yang terstruktur dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Hal ini berkerja sama dengan seluruh counterparts yang terjalin dengan Imigrasi.  Di antaranya jajaran pemerintah daerah, instansi penegak hukum, dan instansi vertikal yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Adapun pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah mencatat 5.105 tindakan administratif Keimigrasian, serta 58 kasus pro justisia yang diselesaikan melalui skema penyidikan Keimigrasian.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/01/2021/153-wna-tiongkok-tiba-di-bandara-soetta-imigrasi-bilang-begini/">153 WNA Tiongkok Tiba di Bandara Soetta, Imigrasi Bilang Begini</a>  Yasonna menyebut, Ditjen Imigrasi juga mencatat, terdapat peningkatan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bagi 8 Satuan Kerja Imigrasi, dan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi 27 Satuan Kerja Imigrasi.  "Tahun 2020 telah kita lalui dengan kerja keras dan semangat. Hendaknya kita jadikan sebagai momentum bersyukur bahwa kita masih dapat menjalankan seluruh kehidupan, baik secara individu maupun organisasi," ujar Yasonna.  Yasonna menegaskan, pada tahun 2020 pihaknya telah menorehkan berbagai capaian. Capaian tersebut bukan merupakan hal yang tidak mudah untuk diperoleh dan ditorehkan di tahun 2020.  "Tingkat kesulitan yang dihadapi sangatlah berbeda. Kita dapat berbahagia dan bersyukur atas capaian-capaian yang telah kita torehkan sepanjang tahun 2020," pungkas Yasonna.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

Sepanjang 2020 Imigrasi Terbitkan Lebih dari Satu Juta Paspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Imigrasi-Melawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kristen Antoinette Gray dan pasangan wanitanya, Saundra Michelle Alexander dideportasi dari Indonesia. Langkah ini ditempuh menindaklanjuti cuitannya di media sosial Twitter @kristentootie yang mengajak warga negara asing (WNA) untuk pindah ke Bali pada masa pandemi Covid-19.  Karena sejak 2 April 2020, Pemerintah telah melakukan pembatasan perjalanan bagi orang asing ke wilayah Indonesia. Bahkan, kini WNA dilarang masuk ke Indonesia hingga 25 Januari 2021.  "Warga negara Amerika atas nama Kristen Antoinette Gray dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian (pengusiran) sebagaimana tersebut pada pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Kepala Kantor Wilayah Bali, Kementerian Hukum dan HAM, Jamaruli Manihuruk dalam keterangannya, Rabu (20/1).  Kristen Gray telah diperiksa oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Selasa (19/1) kemarin. Jamaruli menyampaikan, cuitannya di akun twitter @kristentootie yang mengajak WNA untuk pindah ke Bali saat pandemi Covid-19 bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19.  "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar diduga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat," ujar Jamaruli.  Pernyataan Kristen Gray yang menghalalkan LGBTQF (queer friendly) di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan sangat meresahkan masyarakat. Terlebih, pernyataannya yang menyebut WNA masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi juga tidak dibenarkan.  Sehingga patut diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.  Kristen Gray juga melanggar kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali. Sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  Kini Kristen Gray dan pasangan wanitanya, Saundra Michelle Alexander untuk sementara ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.  "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali menghimbau kepada Warga Negara Asing agar dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini untuk mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti prosedur yang benar tentang pengurusan visa dan selama berada di Indonesia," tegas Jamaruli.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/01/2021/imigrasi-panggil-kristen-gray-bule-yang-ajak-wna-tinggal-di-bali/">Imigrasi Panggil Kristen Gray, Bule yang Ajak WNA Tinggal di Bali</a>  Sebagaimana diketahui, Kristen Gray merupakan seorang perempuan kulit hitam berkewarganegaraan Amerika Serikat yang membuat cerita berisi pengalamannya tinggal di Bali melalui akun twitter pribadinya @kristentootie pada Sabtu 16 Januari 2021. Dalam ceritanya, dia mengaku pindah ke Bali pada enam bulan lalu ketika pandemi Covid-19 melanda dunia.  Dia merasa nyaman tinggal di Bali dan merasa kehidupannya meningkat drastis, karena biaya hidup murah setelah sebelumnya sulit mendapat pekerjaan dan menjadi pengangguran di negaranya.  Tak hanya itu, dia juga mempromosikan kepada WNA lainnya untuk datang ke Bali dengan caranya. Karena diduga melebihi batas waktu tinggal, dia mendapat hujatan dari netizen di media sosial.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/k0dXtRnmlZs

Kristen Gray, Bule yang Ajak WNA ke Bali di Twitter Dideportasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen imigrasi kemenkumham

Berita Terkini