<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/mardani-maming-kritik.jpg" alt="Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terpidana&nbsp;kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H. Maming diduga&nbsp;melakukan plesiran dengan fasiltas mewah. Mardani diduga meninggalkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menuju Surabaya, Jawa Timur meskipun saat ini berstatus terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari rekaman CCTV yang beredar,&nbsp;Mardani Maming terlihat melenggang di bandara tanpa pengawalan. Mardani tak langsung ke Lapas Sukamiskin Bandung, melainkan ke Surabaya dengan nomor penerbangan citilink QG 495 BDJ-SUB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rekaman CCTV itu, Mardani dijemput mobil Alphard dengan pelat nomor DA 66 RR, dan juga tidak diborgol. Koordinator Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Edward Pagar Alam menjelaskan,&nbsp;</div> <div dir="auto">keberadaan Mardani di Banjarmasin untuk menghadiri sidang peninjauan kembali (PK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan Informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin,&rdquo; kata Edward dikonfirmasi, Selasa (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edward mengklaim, dalam perjalanan untuk menghadiri sidang PK itu Mardani mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan petugas Lapas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan pengawalan dari petugas Kepolisian dan petugas Lapas," tegas Edward.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarmasi tertanggal 19 Januari 2024, tidak tercantum nama Mardani H Maming sebagai pemohon PK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Kalsel, Faisol Ali mengatakan, umumnya jika ada narapidana yang mengadakan persidangan PK, maka ada pemberitahuan yang ditujukan kepadanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya ada pemberitahuan kepada kami dan narapidana tersebut bisa saja dititipkan terlebih dulu. Tetapi kalau yang ini (Mardani H Maming) tidak tahu persis saya, bisa saja khususan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197668/6-cara-mendidik-anak-guna-mencegah-perilaku-bullying-para-orang-tua-wajib-simak-penjelasannya">6 Cara Mendidik Anak Guna Mencegah Perilaku Bullying, Para Orang Tua Wajib Simak Penjelasannya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengeksekusi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mardani Maming akan menjalani masa hukuman selama 12 tahun pidana penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa eksekutor KPK telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan terpidana Mardani H. Maming dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Senin 4 September 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, eksekusi tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Mardani dengan pidana 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan. Selain pidana badan, mantan politikus PDI Perjuangan ini dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 110,6 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani juga terbukti menerima suap senilai Rp 118.754.731.752 atau Rp118 miliar terkait pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain tu, tim jaksa eksekutor KPK melalui biro keuangan telah melakukan penyetoran ke kas negara berupa pelunasan pembayaran denda dan cicilan uang pengganti dari Mardani.&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan putusan MA, pidana denda yang dibebankan sebesar Rp 500 juta dan lunas dibayarkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan untuk uang pengganti baru dibayarkan Rp10 miliar sebagai cicilan pertama. Penagihan kembali akan segera dilakukan tim jaksa eksekutor dalam rangka asset recovery dari hasil korupsi yang dinikmati terpidana dimaksud," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div>

Dari rekaman CCTV yang beredar, Mardani Maming terlihat melenggang di bandara tanpa pengawalan. Mardani tak langsung ke Lapas Sukamiskin

Terpidana Kasus Korupsi Mardani Maming Diduga Plesiran Gunakan Fasilitas Mewah, Ditjen PAS: Mau Sidang PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Foto-Mario-Dandy-pose-di-kantin-Rutan-Cipinang-ist-640x360-1859336803.jpg" alt="Foto diduga Mario Dandy berpose di kantin Rutan Cipinang yang viral di media sosial. Ditjen PAS Kemenkumham memastikan hal itu hoaks." width="100%">
<figcaption>Foto diduga Mario Dandy berpose di kantin Rutan Cipinang yang viral di media sosial. Ditjen PAS Kemenkumham memastikan hal itu hoaks.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas mendadak dipindahkan ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat.&nbsp;Sebelumnya, Mario dan Shane ditempatkan di Rutan Kelas 1 Cipinang namun hanya selama 4 hari saja.</p> <p>Pemindahan kedua tersangka penganiayaan dengan perencanaan itu dilakukan secara mendadak. Itu setelah beredar kabar adanya perlakuan istimewa kepada keduanya di Lapas Cipinang.</p> <p>Bahkan disebutkan bahwa Mario Dandy dan Shane Lukas mendapat perlindungan dari tahanan yang disebut sebagai &lsquo;abang&rsquo;.</p> <p>Isu yang viral di media sosial itu dibantah Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti.&nbsp;Rika menyatakan, pemindahan Mario dan Shane ke Lapas Salemba dilakukan karena Lapas Cipinang yang sudah overload.</p> <p>Ia menyebut, Lapas Cipinang saat ini sudah dihuni 3.451 orang. &ldquo;Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini serta karena kondisi rutan Cipinang yang sangat overcrowding hampir 300 persen.&rdquo; kata Rika kepada wartawan, Rabu (31/5).</p> <p>Rika menjelaskan, pemindahan napi di Rutan Cipinang akibat over capacity itu dilakukan bertahap ke lapas dan rutan di wilayah Jabotabek.</p> <p>Ia juga memastikan pemindahan Mario dan Shane bukan karena mendapat perlakuan khusus. &ldquo;Penerapan aturan dan pemberian hak diberlakukan sama, tidak ada yang diistimewakan,&rdquo; katanya seperti dikutip <em>PojokSatu (Jawa Pos Group),</em> Kamis (1/6).</p> <p>Mario Dandy bersama 19 warga binaan dipindahkan dari Lapas Cipinang ke Lapas Salemba pada Selasa (30/5) sore. Di Lapas Salemba, Mario Dandy juga menjalani proses administrasi dan SOP serta pemeriksaan berkas dan pengecekan kesehatan.</p> <p>&ldquo;Saat tiba di Lapas Salemba, Dandy dkk dilakukan proses administratif antara lain pengecekan berkas dan kesehatan serta proses administratif lainnya,&rdquo; katanya.</p> <p>Mario Dandy ditempatkan di kamar masa pengenalan lingkungan di Lapas Salemba bersama 9 orang lainnya.</p> <p>&ldquo;Mario dandy selanjutnya ditempatkan di kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan) bersama 9 orang lainnya,&rdquo; tuturnya.</p>

Rika menyatakan, pemindahan Mario dan Shane ke Lapas Salemba dilakukan karena Lapas Cipinang yang sudah overload.

Bantah Mario Dandy dapat Perlakuan Khusus, Begini Penjelasan Ditjen PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Foto-Mario-Dandy-pose-di-kantin-Rutan-Cipinang-ist-640x360-1859336803.jpg" alt="Foto diduga Mario Dandy berpose di kantin Rutan Cipinang yang viral di media sosial. Ditjen PAS Kemenkumham memastikan hal itu hoaks." width="100%">
<figcaption>Foto diduga Mario Dandy berpose di kantin Rutan Cipinang yang viral di media sosial. Ditjen PAS Kemenkumham memastikan hal itu hoaks.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Isu Mario Dandy Satriyo, 20, diperlakukan istimewa di Rutan Cipinang semakin deras. Terbaru, sebuah foto beredar di media sosial saat pria yang dinarasikan Mario Dandy tengah berpose dengan sejumlah orang diduga sesama warga binaan di kantin Rutan Cipinang.</p> <p>Dalam foto itu, seorang pria yang diduga Mario Dandy mengenakan jersey Manchester United bertulis AON. Tampak Mario dikelilingi beberapa pria bahkan salah satunya ada yang mengenakan tanda pengenal.</p> <p>Foto itu diunggah Paman David Ozora, Alto Luger melalui akun Twitter-nya. Alto membagikan bukti foto Mario Dandy dikelilingi oleh banyak pria yang diduga terdapat petugas Rutan Cipinang.</p> <p>Alto menarasikan foto itu bahwa anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu tengah meminta perlindungan selama berada di Rutan.</p> <p>&ldquo;Minta perlindungan siapa di Cipinang hai Mario? #KawalDavid,&rdquo; ujar Alto, seperti dikutip <em>Pojoksatu.id (Jawa Pos Group)</em> dari Twitter @AltoLuger, Selasa (30/5).</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham) membantah.&ldquo;Itu hoaks, tidak benar,&rdquo; ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti.</p> <p>Rika menambahkan, jika foto yang beredar di media sosial tidak benar. Sebab, baik Mario dan Shane Lukas ditempatkan di sel selama 14 hari.</p> <p>&ldquo;Dipastikan itu hoaks, tidak benar. MDS dan SLR di tempatkan di kamar Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) Rutan Cipinang bersama 16 orang lainnya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Disinggung soal fasilitas yang diduga dinikmati Mario, Rika juga membantah. Ia menjelaskan bahwa tahanan baru belum diperbolehkan mendapatkan fasilitas komunikasi dan alat komunikasi lainnya selama proses Mapenaling yakni selama 14 hari.</p> <p>&ldquo;Fasilitas komunikasi diberikan oleh pihak Rutan, termasuk video call. Tapi untuk Mario dandy sampai dengan selesai masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) 14 hari belum diberikan fasilitas tersebut,&rdquo; jelas Rika.</p>

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham) membantah.

Paman David Ozora Unggah Foto Mario Dandy di Kantin Rutan Cipinang, Ditjen PAS Kemenkumham: Itu Hoaks!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ribka-Humas-Ditjen-PAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi terhadap 1.028 anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia. Remisi ini diberikan dalam rangka Hari Anak Nasional (RAN) yang diperingati 23 Juli setiap tahunnya.<br /> <br /> "Dari jumlah tersebut, 998 anak mendapatkan RAN I atau pengurangan sebagian hukuman dan 30 anak mendapatkan RAN II atau langsung bebas," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/7) dikutip dari Antara.<br /> <br /> Ia mengatakan pemberian remisi kepada anak merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi anak atas masa depan mereka.<br /> <br /> Selaras dengan tema Hari Anak Nasional (HAN) 2022, yakni "Anak Terlindungi, Indonesia Maju", pemberian remisi merupakan upaya negara melindungi anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa. Salah satu caranya memproses integrasi anak dan mengurangi beban psikologi selama di LPKA.<br /> <br /> Ia merinci sebanyak 746 anak menerima remisi selama satu bulan, 128 anak menerima remisi dua bulan, 114 anak menerima remisi tiga bulan, dan 10 anak menerima remisi empat bulan.<br /> <br /> Sementara itu, dari 30 anak yang langsung bebas, sebanyak 25 di antaranya menerima remisi satu bulan, dua anak menerima remisi dua bulan, dua anak menerima remisi tiga bulan, dan satu anak menerima remisi empat bulan.<br /> <br /> "Setiap tahunnya kami memberikan RAN kepada anak yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif," kata Rika.<br /> <br /> Pemberian remisi diharapkan memotivasi anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, bagi anak yang masih di LPKA, agar lebih bersemangat mengikuti pembinaan.<br /> <br /> Jajaran pemasyarakatan terus berupaya agar anak yang berada di LPKA tetap mendapatkan haknya meskipun berada di ruangan terbatas. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung perkembangan setiap anak.<br /> <br /> Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini terdapat 1.819 tahanan anak dan anak binaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hari Anak Nasional 2022, 1.028 Anak Terima Remisi, 30 Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/angelina-sondakh.jpg" alt="Instagram Angelina Sondakh" width="100%">
<figcaption>Instagram Angelina Sondakh</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Angeline Sondakh akan segera keluar dari Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur dalam waktu dekat. Masa hukuman 10 tahun penjara sudah tuntas dijalaninya dan nyaris tak ada pemotongan hukuman sama sekali.<br /> <br /> Pengacara Krisna Murti, kuasa hukum Angelina Sondakh, memastikan kliennya akan bebas di bulan ini. Namun untuk tanggal pastinya, ia enggan membeberkannya dengan alasan tidak mau mendahului pihak Kemenkumham.<br /> <br /> Dia mengatakan, ekspresi Angelina Sondakh tampak sangat bahagia jelang kebebasannya dari Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. "Dia senang sekali akhirnya akan bebas. Saking bahagianya dia sampai tidak bisa tidur," ucap Krisna Murti kepada JawaPos.com.<br /> <br /> Proses administrasi kebebasan Angelina Sondakh telah selesai diurusnya pihaknya. Krisna Murti diketahui bukan pengacara yang menangani permsalahan hukum Angie di meja hijau. Dia menyebut ditunjuk oleh Angelina Sondakh untuk menangani kebebasannya sejak pertengahan tahun lalu.<br /> <br /> Menurut penuturannya, penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum bukan dilakukan oleh keluarga. Tapi ditentukan secara langsung oleh Angelina Sondakh.<br /> <br /> "Ceritanya ada teman saya bilang Angie butuh pengacara. Terus saya ketemu beliau, Angie bilang tolong dibantu tangani administrasi proses kebebasan. Saya bilang siap biar kantor kami akan menanganinya," ceritanya.<br /> <br /> Sebagai pengacara, dia berharap Angelina Sondakh senantiasa dalam keadaan sehat jelang kebebasannya. "Mohon doanya saja semoga dilancarkan kebebasannya. Untuk administrasinya sudah selesai, terutama diberikan kesehatan di momen kebebasannya," paparnya.<br /> <br /> Diketahui, Angelina Sondakh awalnya divonis majelis hakim Tipikor 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 terkait kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia dianggap melanggar Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Dalam upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman Angelina Sondakh dengan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Selain itu, Angie juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta USD.<br /> <br /> Nasib Angelina Sondakh lebih mujur saat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). MA mengurangi hukumannya dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, putusan tersebut juga mengurangi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta USD.

Angelina Sondakh Tak Bisa Tidur Jelang Bebas dari Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1636522664735-1.jpg" alt="Ilustrasi lapas di Jatim. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lapas di Jatim. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan, beban rumah tahanan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) untuk menampung narapidana di Indonesia terus naik hingga mencapai 223 persen, per Januari 2022.<br /> <br /> Kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding) di rutan dan lapas itu jadi penyebab berbagai persoalan, antara lain praktik jual beli fasilitas dasar, yang diduga terjadi di dalam tahanan sampai puluhan narapidana meninggal dunia akibat kebakaran di dalam lapas.<br /> <br /> Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu, mendesak berbagai pihak mulai dari eksekutif sampai legislastif, segera melakukan langkah-langkah mengurangi kelebihan kapasitas di dalam lapas dan rutan.<br /> <br /> “Jika pemerintah benar-benar serius mengatasi permasalahan overcrowding rutan dan lapas, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan segera. Undang-Undang Narkotika yang merupakan masalah utama selama ini jelas membutuhkan perhatian lebih,” kata Erasmus, dalam siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Mingg (6/2) dikutip dari Antara .<br /> <br /> Ia menyampaikan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengurangi beban rutan dan lapas secara drastis dengan memberikan amnesti/grasi massal kepada narapidana narkotika.<br /> <br /> Erasmus mengusulkan, ampunan itu dapat diberikan kepada narapidana narkotika yang dipenjara karena menggunakan zat terlarang itu untuk diri sendiri.<br /> <br /> Alasannya, jumlah narapidana narkotika saat ini masih mendominasi jumlah penghuni rutan dan lapas di Indonesia.<br /> <br /> Tidak hanya itu, ICJR juga meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepolisian dan kejaksaan untuk menggunakan penahanan non-rutan sebagai alternatif, misalnya tahanan rumah dan tahanan kota.<br /> <br /> “Pemerintah juga dapat mendorong penggunaan mekanisme jaminan yang sudah diatur dalam KUHAP,” terang Erasmus.<br /> <br /> ICJR juga mendesak Presiden dapat meminta kejaksaan menggunakan Pasal 14a dan 14c KUHP saat menuntut pengguna narkotika. Pasal-pasal itu memungkinkan adanya pidana bersyarat dengan masa percobaan dan rehabilitasi jalan atau inap berdasarkan kebutuhan, terang Erasmus.<br /> <br /> ICJR melaporkan jumlah tahanan di rutan dan lapas cenderung meningkat. Per 30 Maret 2020 yaitu pada awal pandemi jumlah tahanan mencapai 270.721 orang, sementara kapasitas rutan dan lapas hanya mencapai 131.931 orang.<br /> <br /> Beban rutan dan lapas saat awal pandemi itu mencapai 205 persen. Kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan asimilasi di rumah, sehingga pada Agustus 2020 beban rutan dan lapas berkurang jadi 175 persen.<br /> <br /> Namun, angka itu kembali naik pada 2021. Per Juni 2021, jumlah penghuni rutan dan lapas sebanyak 271.992 sehingga bebannya mencapai 200 persen.<br /> <br /> “Hingga saat ini Januari 2022, beban rutan dan lapas mencapai 223 persen,” sebut ICJR dalam siaran tertulisnya.

ICJR Sebut Beban Rutan dan Lapas Per Januari 2022 Capai 223 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Bareskrim-Ungkap-Kasus-Narkoba-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barang bukti di hadirkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/10/2021). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri  berhasil mengungkap kasus peredaran gelap Narkotika seberat 222 Kg Shabu, 200rb butir Ekstasi, dan 47.500 butir Happy Five jarin" width="100%">
<figcaption>Barang bukti di hadirkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/10/2021). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri  berhasil mengungkap kasus peredaran gelap Narkotika seberat 222 Kg Shabu, 200rb butir Ekstasi, dan 47.500 butir Happy Five jarin</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sekitar pukul 11.00 WIB pada Kamis (21/1) kemarin. Kali ini, upaya itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur.<br /> <br /> Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Tunggul Buwono menyampaikan, pihaknya berhasil menggalkan 31 paket sabu-sabu seberat 35,27 gram dan 40 butir pil double L ditemukan dalam barang titipan berupa sabun cair botol. Barang haram tersebut ditemukan petugas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan yang melakukan penggeledahan terhadap barang titipan di layanan kunjungan.<br /> <br /> "Barang terlarang tersebut dititipkan oleh pelaku berinisial DDP, warga Dusun Ngipik, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung di loket Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Barang titipan tersebut ditujukan untuk salah satu warga binaan berinisial BS," kata Tunggul dalam keterangannya, Jumat (21/1).<br /> <br /> "Untuk mengelabui petugas, DDP memasukkan narkoba tersebut dalam botol sabun cair yang dititipkan bersama makanan ringan kacang," sambungnya.<br /> <br /> Beruntung, saat melakukan pemeriksaan, petugas merasakan kejanggalan di dalam botol tersebut. Benar saja, saat diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan sabu dan pil double L beserta 8 buah pipet hisap dan 2 kartu perdana.<br /> <br /> Oleh karena itu, atas temuan tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung. Pengunjung pelaku penyelundupan dan barang bukti narkoba pun turut diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> “Temuan ini menjadi peringatan bahwa upaya penyelundupan narkoba ke lapas dan rutan itu masih ada. Oleh karena itu, kami akan semakin meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan dalam penggeledahan barang titipan kunjungan maupun pengawasan keluar masuk barang atau orang melalui pintu utama,” pungkas Tunggul.

Lapas Tulungagung Berhasil Gagalkan Penyelundupan 31 Paket Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KEBAKARAN-LAPAS-TANGERANG-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memeriksa petugas Lapas Kelas 1 Tangerang terkait insiden narapidana (napi) berinisial A yang kabur pada Rabu (8/12). Terpidana kasus narkoba itu diduga kabur lewat pintu utama.<br /> <br /> "Dari informasi petugas, A kabur bukan dari dalam dan lompat tembok. Dia keluar melalui pintu utama dan pencucian mobil. Jadi saat petugas lengah, yang bersangkutan kabur," kata pelaksana harian (Plh) Kepala Lapas I A Tangerang, Nirhono Jatmokoadi dalam keterangannya, Senin (13/12).<br /> <br /> "Informasinya A ini izin untuk keluar lapas untuk beli sesuatu, pas keluar dia melarikan diri," imbuhnya.<br /> <br /> Selain petugas Lapas, lanjut Nirhono, pihaknya juga akan memeriksa beberapa napi yang sekamar dengan napi berinisial A yang kabur tersebut. Meski demikian, sampai saat ini pihak Lapas belum membuahkan hasil dalam pengejaran napi A tersebut.<br /> <br /> "Warga binaan juga akan kita mintai keterangan. Sejauh ini kita sedang fokus pencarian, nanti yang kalau ada titik terang kami akan jelaskan lagi," ucap Nirhono.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti memastikan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk bisa menangkap kembali terpidana A yang kini buron. Pihaknya tak tinggal diam dalam kaburnya napi kasus narkoba tersebut.<br /> <br /> "Kita terus berkoordinasi dengan pihak Polres Metro Tangerang Kota, dan Polda Riau terkait kaburnya yang bersangkutan. Tim dari Dirjen PAS juga kini terus melakukan pengejaran dan pencarian yang bersangkutan," pungkas Rika.

Ditjen PAS Selidiki Napi Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KORBAN-KEBAKARAN-LAPAS-TANGERANG-DERY-RIDWANSAH-5-1.jpg" alt="Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan terjadinya kebakaran yang terjadi Rabu, 8 September 2021 dinihari yang mengakibatkan 41 orang narapidana tewas ditempat dan 73 lainnya dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar yang dideritanya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.<br /> <br /> "Kita bicara tentang nyawa manusia. Bubar jalan itu Reformasi Sistem Pemasyarakatan bila kejadian seperti ini saja tidak bisa diantisipasi. Dirjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab. Mundur adalah cara ksatria," tegas Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo kepada wartawan, Rabu (8/9).<br /> <br /> Kebakaran Lapas, menurut Bimmo, bukanlah sesuatu yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Karena hal itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari masalah manajemen risiko. Apalagi, narapidana adalah orang yang masih berada dalam perlindungan negara dan semestinya sistem pemasyarakatan punya mitigasi dan tanggap bencana.<br /> <br /> "Jangankan melaksanakan Mandela Rules, ini standar bangunan untuk evakuasi bencana dari BNPB saja tidak terpenuhi. Dugaan saya, bukan hanya Lapas Tangerang yang rentan bencana seperti ini," katanya.<br /> <br /> Bimmo menambahkan, kejadian ini juga terjadi di tengah melemahnya penegakan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Pemberian diskon dan perlakuan istimewa, terutama pada koruptor dan penjahat seksual anak membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai efektifitas Lembaga dan sistem pemasyarakatan.<br /> <br /> "Kita mengerti ada masalah over crowding, tapi itu sudah bertahun-tahun dan semestinya beres kalo Cetak Biru Pemasyarakatan sudah diimplementasikan seluruhnya. Tapi Ditjen Lapas tidak bisa sembunyi dibalik permasalahan itu. Orang meninggal karena terjebak kebakaran itu kesalahan mendasar," ungkapnya.<br /> <br /> Berdasarkan temuan awal hari ini, api kebakaran berasal dari Blok C2 yang menampung narapidana narkotika. "Ini temuan yang mengkhawatirkan, namun mengkonfirmasi adanya risiko para napi narkoba masih 'main api' di dalam penjara. Dan tentunya bukan merujuk pada Lapas Tangerang saja," pungkasnya.

41 Napi Tewas Saat Kebakaran Lapas, PSI Desak Anak Buah Yasonna Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajak-napi-berpikir-positif-lapas-pemuda-tangerang-gelar-acara-ini_m_190888.jpeg" alt="Ilustrasi Lapas Pemuda Tangerang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Lapas Pemuda Tangerang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kebakaran hebat melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang pada Rabu (8/9) dini hari. Insiden nahas ini memewaskan 41 orang korban.<br /> <br /> Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Apriyanti mengakui, Lapas Kelas 1 Tangerang mengalami over kapasitas. Seharusnya hanya diisi oleh sekitar 900 narapidana, tetapi faktanya terisi 2.069 napi.<br /> <br /> "Kalau kondisi Lapas tentunya over kapasitas, dari yang seharusnya 900 napi, terisi 2.069 orang," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Apriyanti, Rabu (8/9).<br /> <br /> Rika menyatakan, meski mengalami over kapasitas pihaknya tetap melakukan penjagaan sesuai operasional prosedur. Dia mengakui, over kapasitas menjadi tantangan bagi Ditjen PAS untuk menangani Lapas.<br /> <br /> "Tentunya memang bukan jadi alasan tetapi itulah tantangan yang kami hadapi. SOP tentunya tetap berjalan. Apalagi SOP penanganan kebakaran seperti ini," tegas Rika.<br /> <br /> Dirjen PAS Kemenkumham, Reynhard Silitonga menyampaikan, peristiwa ini menewaskan 41 orang. Pihak Ditjen PAS terus melakukan pendataan terhadap sejumlah korban yang berada di dalam Lapas.<br /> <br /> "Sedang kita dalami, mengapa sampai timbul korban berjumlah 41, kita tidak boleh menduga sejak kita dalami," ungkap Reynhard.<br /> <br /> Reynhard mengutarakan, pihaknya akan mendalami mengapa peristiwa kebakaran itu bisa menimbulkan korban jiwa hingga 41 orang. Menurutnya, awal terjadi kebakaran itu berasal dari blok C2.<br /> <br /> "Lapas ini ada tujuh blok, dimana per blok itu ada sembilan kamar, nah yang terbakar ini adalah blok C2, dimana disitu ada aula dan sembilan kamar, kalau blok lain itu jauh, karena masing-masing blok itu jauh. Jadi di blok ini lah terjadi diduga awal hubungan pendek," papar Reynhard.<br /> <br /> Dia menduga, peristiwa kebakaran yang melanda Lapas Klas I Tangerang akibat korsleting listrik yang terjadi di Blok C2. Tetapi sampai saat ini, pihak Lapas dibantu dengan aparat kepolisian masih melakukan upaya penelusuran terjadinya insiden kebakaran tersebut.<br /> <br /> "Saya kira itu, ini di blok C2 yang diduga terjadi hubungan pendek," pungkas Reynhard.

41 Orang Tewas, Lapas Tangerang Over Kapasitas Hingga 2.069 Napi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen pas kemenkumham

Berita Terkini