<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/idIkznI1d1i1IjY1CFiBV3WkuIm0Qf5yYloK8ipz-3162492988.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Minggu (10/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Minggu (10/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjadi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim. Sjafrie menggantikan Budi Gunawan yang sudah diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai salah satu menteri Kabinet Merah Putih, Sjafrie memegang peranan kunci. Dia adalah orang dekat dan salah satu yang paling dipercaya oleh presiden. <h2>Profil Sjafrie Sjamsoeddin</h2> Seperti Prabowo, Sjafrie adalah sosok berlatar belakang militer. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Selasa (9/9), Sjafrie tercatat sebagai lulusan Akabri 1974. Usai menjalani pendidikan sebagai taruna, Sjafrie langsung Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dia menjadi salah satu pasukan khusus TNI AD yang kiprahnya sudah diketahui secara luas.&nbsp; Sjafrie pernah terlibat dalam sejumlah operasi penting. Mulai penugasan di Timor-Timur pada 1976, Aceh pada 1987, Irian Jaya pada 1987, hingga kembali ke Timor-Timur pada 1990. Bukan hanya kenyang dalam tugas di medan operasi, pejabat kelahiran Makassar itu berpengalaman menempati sejumlah posisi strategis di TNI AD.&nbsp; Jabatan komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertugas menjadi benteng hidup bagi presiden dan keluarganya sudah pernah diemban oleh Sjafrie. Sjafrie juga pernah menjadi komandan Korem 061/Surya Kencana (1995), Kasgartap-1 Ibu Kota (1996), Kasdam Jaya (1996), Pangdam Jaya (1997), Kapuspen TNI (2002), hingga Sekjen Kemhan (2005).&nbsp; Di luar dinas kemiliteran, Sjafrie sudah pernah menjadi wakil menhan pada periode 2010-2014, kemudian menjadi asisten khusus menhan bidang manajemen pertahanan pada 2019-2024, dan bertugas sebagai menhan sejak dilantik pada 21 Oktober 2024 sampai saat ini. Sjafrie dikenal sangat dekat dengan Prabowo sejak mereka pernah ditempa bersama-sama di Akabri.&nbsp; Sebagai pejabat yang diberi mandat menjadi menhan oleh Prabowo, Sjafrie meneruskan program-program Prabowo untuk memperkuat TNI, membuat prajurit semakin sejahtera, dan membantu pemerintah dalam berbagai urusan. Termasuk di antaranya program ketahanan pangan yang menjadi salah prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo.&nbsp; Kini, Sjafrie mendapat kepercayaan baru sebagai Menko Polkam ad interim. Dia menggantikan Budi Gunawan yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Sebagai Menko Polkam ad interim, Sjafrie akan menjalankan tugas-tugas di bidang politik dan keamanan.&nbsp; &nbsp;

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dilantik menjadi Menko Polkam Ad Interim, menggantikan Budi Gunawan, untuk perkuat kebijakan polkam.

Profil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang Ditunjuk jadi Menko Polkam Ad Interim, Pengganti Sementara Budi Gunawan yang Direshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/6w9WzTOyM6UBGTmcGqk8PJc9mZTA18swyKyaxA8d-1-2891066053.jpg" alt="Bobby Rasyidin, Direktur Utama Baru PT KAI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bobby Rasyidin, Direktur Utama Baru PT KAI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan PT Danantara Asset Management secara resmi telah menunjuk Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), menggantikan jabatan Didiek Hartantyo. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025. "Kami menyambut baik kehadiran jajaran direksi yang baru akan memperkuat langkah KAI dalam menghadirkan layanan terbaik dan berkontribusi bagi kemajuan perkeretaapian nasional,&rdquo; ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangannya, Rabu (13/8). Selain mengangkat Bobby, Kementerian BUMN dan Danantar Asset juga menunjuk Doddy Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi. Kemudian, Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko. Lalu ada Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, dan Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum. <h2>Siapa Bobby Rasyidin? Berikut Profil Lengkapnya</h2> Bobby Rasydin merupakan pria kelahiran Padang, 31 Oktober 1974 yang kini berdomisili di Jakarta. Ia memperoleh gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi di ITB tahun 1996, gelar MBA di UNSW Sydney pada tahun 2000, dan gelar Master of Psychology Management di Naperville pada 1999. Sebelum diangkat menjadi Dirut KAI, Bobby sebelumnya tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Tahun 2021-2025. Kemudian, ia resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Len Industri dengan dasar pengangkatan NOMOR SK-39/MBU/02/2025 tanggal 21 Februari 2025. Untuk diketahui, Len Industri adalah perusahaan pelat merah yang menjadi induk holding BUMN pertahanan DEFEND ID. Fokusnya di bidang-bidang elektronika, tenaga listrik, telekomunikasi, dan komponen. Tak hanya pernah menduduki posisi di Len Industri, Bobby juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk. Bahkan, sejak Juni 2020, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Teknologi Riset Global Investama. Selain itu, Bobby juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia 2016-2019, Komisaris Utama PT Indonesian Cloud 2019-2021, Komisaris Utama PT Akses Prima Indonesia 2016-2021, dan juga sebagai Direktur Utama PT Alcatel Lucent Indonesia pada 2012-2015. Di usia 38 tahun, ia merupakan profesional muda asal Indonesia pertama yang dipercaya menduduki posisi puncak di salah satu vendor jaringan dan solusi telekomunikasi terbesar dunia asal Prancis tersebut. Kini, Bobby ditunjuk untuk meningkatkan kinerja PT KAI, baik secara bisnis maupun pelayanan kepada pengguna.

Kementerian BUMN mengangkat Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama PT KAI menggantikan Didiek Hartantyo, tingkatkan layanan perkeretaapian.

Profil Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI yang Baru Ditunjuk, Mantan Bos LEN Industri dan Alcatel Lucent Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/a0FeKuht3JJttmvGhCI6EGuKlpZtonFhOP7mMgO2-58740590.jpg" alt="Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa secara resmi telah ditunjuk sebagai komisaris anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertamina Patra Niaga. Penunjukan ini telah disepakati oleh para pemegang saham.&nbsp; Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan pihaknya akan terus mendukung seluruh keputusan tersebut. Bahkan, ia berharap kehadiran pihak yang masuk internal perusahaan bisa membawa perubahan positif bagi perseroan.&nbsp; "Pertamina Patra Niaga tentunya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham. Diharapkan dengan susunan baru ini dapat membawa perubahan positif dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat," kata Heppy kepada JawaPos.com, Kamis (10/7).&nbsp; Sementara itu, dalam susunan komisaris terbaru, tak hanya Tina dari pihak pemerintah yang dipercaya menjadi komisaris di Pertamina Patra Niaga. Ada pula nama Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.&nbsp; Kemudian, jabatan komisaris juga diisi oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN Rini Widyastuti. Selain itu juga ada nama Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Panel Barus. Lalu, mantan Kepala Kejaksaan tinggi (Kajati) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Sudung Situmorang serta Ahmad Erani Yustika yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.&nbsp; Berikut daftar jajaran komisaris dan direksi PT Pertamina Patra Niaga:&nbsp; Dewan Komisaris&nbsp; - Komisaris Utama : Sudung Situmorang - Komisaris : Ahmad Erani Yustika - Komisaris : Ferry Juliantono&nbsp; - Komisaris : Panel Barus&nbsp; - Komisaris : Rini Widyastuti&nbsp; - Komisaris : Andy Rachmianto - Komisaris : Tina Talisa&nbsp; - Komisaris Independen : Siti Zahra Aghnia&nbsp; Dewan Direksi&nbsp; - Direktur Utama : Mars Ega Legowo Putra - Wakil Direktur Utama : Achmad Muchtasyar - Direktur Pemasaran Regional : Eko Ricky Susanto - Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga : Alimuddin Baso - Direktur Rekayasa &amp; Infrastruktur Darat : Hari Purnomo - Direktur Keuangan : Mega Satria - Direktur SDM &amp; Penunjang Bisnis : Putut Andriatno - Direktur Perencanaan &amp; Pengembangan Bisnis : Harsono Budi Santoso - Direktur Manajemen Risiko : Rahman Pramono Wibowo

Tina Talisa dilantik sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga, diharapkan membawa perubahan positif bagi perseroan.

Stafsus Wapres Gibran yang juga Mantan Presenter TV Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/NZ61V9u9otiHCanhLOMST5SaGUGwdvHq9RoWpX1F-1489007970.jpg" alt="Ilustrasi PT Timah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PT Timah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Herry Gunawan meminta Kolonel Inf Restu Widiyantoro untuk mundur sebagai TNI aktif. Ini perlu dilakukan usai Restu disetujui untuk diangkat menjadi Direktur Utama PT Timah Tbk, menggantikan Ahmad Dani Virsal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada Jumat (2/5). &nbsp; "Sekiranya dia saat ini masih menjadi tentara aktif, ya semestinya mundur dari TNI. Bentuknya bisa minta pensiun dini atau memang mengundurkan diri," kata Herry kepada JawaPos.com, Jumat (2/5).&nbsp; "Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya yang merupakan TNI aktif dengan pangkat lebih tinggi aja kan mundur dari kedinasan keprajuritan. Intinya ya mundur," sambungnya.&nbsp; Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa TNI aktif hanya diperbolehkan untuk menjabat di 15 lembaga negara. Namun, tidak termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).&nbsp; Apalagi, kata dia, sekarang BUMN adalah lembaga privat, seperti tertulis di UU BUMN yang baru. Menurutnya, saat ini BUMN bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan.&nbsp; "Namun, sesuai UU BUMN No. 1 tahun 2025, BUMN sudah jadi badan privat. Bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan. Makanya, BUMN tidak lagi diaudit oleh auditor negara seperti BPK kecuali untuk tujuan tertentu yang harus mendapatkan persetujuan DPR," jelas dia.&nbsp; Dengan demikian, saat ini PT Timah sudah menjadi badan privat atau swasta, walaupun statusnya sebagai BUMN karena di dalamnya ada saham pemerintah.&nbsp; "Dari sini sudah jelas, bahwa TNI aktif yang menjadi Direktur Utama di PT Timah, bukan "penugasan" di lembaga negara, melainkan beraktivitas di lembaga privat," ungkap Herry. &nbsp; "Dari sini saja sudah jelas, anggota TNI aktif yang menjabat di BUMN sebenarnya sedang bekerja di lembaga swasta atau privat. Setahu saya, tidak ada dasar hukum yang membolehkan," tambahnya.&nbsp; Sekiranya diperbolehkan, kata Herry, berarti yang bermasalah adalah tata kelolanya. "Tentu ini berisiko buruk bagi persepsi investor terhadap PT Timah maupun Danantara yang menjadi holding, maupun pemerintah secara umum," tutupnya.

Pengamat BUMN Herry Gunawan meminta Kolonel Restu mundur dari TNI aktif setelah diangkat sebagai Dirut PT Timah.

Restu Widiyantoro Didesak Mundur Dari Dinas TNI Usai Ditunjuk Jadi Dirut PT Timah Tbk, Pengamat: Bekerja di Lembaga Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/yDsEZPJ5ql8MB6Jy0VBCMmSCLN1H1e0u0HX0Qjl3-1-2773980060.jpg" alt="Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Yordan M Batara Goa, ditunjuk menggantikan Adi Sutarwijono. (Humas DPD PDIP Jatim)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Yordan M Batara Goa, ditunjuk menggantikan Adi Sutarwijono. (Humas DPD PDIP Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai mencopot Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono (Awi) dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, DPP PDIP menunjuk Yordan M. Batara Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) selama tiga bulan ke depan. Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim Budi Sulistyono atau akrab disapa Kanang, dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (2/5). "Jadi DPP memberikan evaluasi seluruh DPC di Jawa Timur, termasuk Surabaya. Dari evaluasi tersebut, ada kinerja yang kurang bagus, sehingga ketuanya sekarang (Awi) mendapat sanksi berat, yakni pembebastugasan," tutur Kanang. Salah satu yang menjadi bahan evaluasi adalah turunnya perolehan kursi Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kota Surabaya, dari 15 menjadi 11 kursi. Selain itu, soliditas partai di DPC Kota Surabaya juga dinilai tidak maksimal. "Rutinitas kinerja partai tentang rapatnya bagaimana, ternyata memang ada beberapa yang kurang ideal, komunikasi tidak bagus. Terus hubungan dengan keuangan juga pasti ada," imbuhnya. Karena itu, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya, Ahmad Hidayat mendapat sanksi dibebastugaskan dari jabatannya. Sekretaris DPC Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito juga mendapat sanksi peringatan. "Ada pelaksana tugas (ketua DPC) yang ditunjuk, yakni Yordan. Perintahnya sama, untuk memperbaiki kinerja DPC Surabaya. Plt sementara 3 bulan, bisa diperpanjang," tegas Kanang. Sementara itu, Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Yordan M Batara Goa mengatakan akan segera melakukan rapat koordinasi untuk memperbaiki kinerja partai di wilayah Surabaya. "Apa yang menjadi evaluasi dari Dewan Pimpinan Pusat, kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, &nbsp;jadi semua dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga kekalahan pemilu tidak terulang lagi," tukas Yordan.&nbsp;

DPP PDIP copot Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC Surabaya, Yordan M. Batara Goa ditunjuk sebagai Plt selama tiga bulan.

Yordan M. Batara Goa Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Gantikan Adi Sutarwijono yang Dicopot dari Jabatannya

ditunjuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditunjuk

Berita Terkini

Profil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang Ditunjuk jadi Menko Polkam Ad Interim, Pengganti Sementara Budi Gunawan yang Direshuffle

Profil Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI yang Baru Ditunjuk, Mantan Bos LEN Industri dan Alcatel Lucent Indonesia

Stafsus Wapres Gibran yang juga Mantan Presenter TV Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

Restu Widiyantoro Didesak Mundur Dari Dinas TNI Usai Ditunjuk Jadi Dirut PT Timah Tbk, Pengamat: Bekerja di Lembaga Swasta

Yordan M. Batara Goa Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Gantikan Adi Sutarwijono yang Dicopot dari Jabatannya

Download Aplikasi JawaPos.com