<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/JKT_Rencana-Penerapan-Tarif-Tol-Cimanggis-Cibitung_Salman-Toyibi-3JPG-3000602759.jpg" alt="Kendaraan melintas di ruas tol Cimanggis - Cibitung di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di ruas tol Cimanggis - Cibitung di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Waskita Toll Road (WTR) resmi menyelesaikan seluruh rangkaian aksi korporasi pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Total nilai transaksi tersebut mencapai Rp 3,28 triliun, salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia. "Kami bersyukur rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT berjalan lancar dan sudah selesai. Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober tahun 2024," ujar Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho, dalam keterangannya dikutip Minggu (30/11). Dia menjelaskan, divestasi jalan tol menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya. Aksi korporasi ini juga akan mendukung upaya penyehatan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis. "Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan core business (bisnis inti) sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan," tutur Oho. Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman selama 65 tahun, Waskita Karya memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan, Perseroan akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah Oho menambahkan, dana hasil divestasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas, sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan. Dengan begitu Waskita dapat menata kembali portofolio, sehingga nilai aset lebih terjaga. Sebelumnya, komposisi saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tersebut sebanyak 55 persen dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kemudian 10 persen PT Bakrie Toll Indonesia dan 35 persen anak usaha Waskita Karya yakni WTR. "Kedepannya, Perseroan akan terus melakukan divestasi jalan tol lainnya, sebagai salah satu strategi penguatan keuangan perusahaan. Pada 2024, Waskita Karya pun telah melakukan divestasi saham PT Trans Jabar Tol (TJT) sebesar 25 persen kepada PT SMI," kata Oho. Dalam 10 tahun terakhir, Perseroan melalui grup usaha WTR sudah melakukan investasi terhadap 18 ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya sudah dilakukan divestasi sejak 2019 lalu. Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer (km) dari 3.000 km jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Ia menjelaskan, proyek jalan tol sangat penting bagi masyarakat karena memiliki multiplier effect yang luas. Tidak hanya memudahkan konektivitas antardaerah, tapi juga berpotensi membuka bangkitan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Perseroan juga fokus mengembalikan core business (bisnis inti) sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan

WSKT Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung senilai Rp 3,28 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/bursa-efek-indonesia-2042906669.jpg" alt="Ilustrasi logo PT Bursa Efek Indonesia (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo PT Bursa Efek Indonesia (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produsen perangkat rumah tangga PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) melepas 55 persen kepemilikannya di PT Selaras Donlim Indonesia (SDI) kepada investor Tiongkok senilai USD 5,5 juta (sekitar Rp 82,5 miliar, kurs Rp 15.500 per USD). Divestasi saham dilakukan dengan melepas 45 persen saham SCNP di SDI kepada Donlim dan sisanya sebesar 10 persen dilepas kepada Dragon Will Enterprise Ltd. "Strategi divestasi adalah langkah paling efektif guna meningkatkan kinerja Perseroan. SCNP memperoleh capital gain yang cukup signifikan dari selisih nilai pelepasan saham terhadap harga perolehan tahun 2019 lalu," ujar Tumpal Sihombing, Corporate Secretary PT SCNP dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/11). Dia mengungkapkan proses divestasi telah resmi dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) kepemilikan saham SCNP di PT SDI kepada Donlim dan Dragon Will Enterprise Ltd. PT SDI merupakan perusahaan join venture PT SCNP (55 persen) dan raksasa elektronik asal China bernama Guangdong Xinbao Eletronics atau Donlim (45 persen) pada 2019. Melemahnya permintaan ekspor dari Amerika Serikat menyusul perang dagang pada 2022 menyebabkan order dari negara tujuan ekspor akan produk home appliances semakin berkurang. Langkah divestasi merupakan bagian dari strategi SCNP untuk fokus pada segmen bisnis yang berpotensi akan memberikan kontribusi besar dalam jangka panjang. Prioritas manajemen adalah di segmen Alat Kesehatan (alkes) dengan pertimbangan industri alkes semakin bertumbuh, gencarnya kemajuan teknologi alkes dan digitalisasi, serta biaya jasa perawatan medis yang masih relatif mahal, menjadi pilihan SCNP untuk fokus ke bidang ini. "SCNP kini mempromosikan alat kesehatan NIVA, yang memiliki novelti unik yang dikembangkan Tim Pakar ITB," katanya. Saat ini, katanya, SCNP bersama distributor berupaya mengoptimalkan tren industri dalam menetapkan target pelanggan dan menggunakan berbagai saluran pemasaran (kegiatan promosi). "Tren dan peningkatan nilai industri bisnis di segmen alat kesehatan menawarkan masa depan yang baik dan prospektif bagi SCNP," imbuhnya optimis Strategi divestasi adalah langkah paling efektif untuk dapat mengembalikan kekuatan operasional, kesehatan keuangan dan supremasi tata kelola yang berkelanjutan. "Setelah proses divestasi, perseroan lebih fokus pada upaya pengembangan segmen bisnis alat kesehatan," pungkas Tumpal. &nbsp;

Proses divestasi telah resmi dengan dialihkannya 55 persen saham SCNP di PT SDI kepada Donlim dan Dragon Will Enterprise Ltd.

Divestasi 55 Persen Saham di PT SDI, SCNP Raih Dana Segar USD 5,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/freeport-produktivitas.jpg" alt="ASET BANGSA: Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengunjungi kawasan tambang Grasberg di Mimika kemarin (1/9). Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar ketiga di dunia. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>ASET BANGSA: Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengunjungi kawasan tambang Grasberg di Mimika kemarin (1/9). Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar ketiga di dunia. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID dinilai langkah tepat setelah sukses yang dilakukan pada PT Freeport Indonesia (PTFI).  “Langkah Pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) setelah sebelumnya PT. Vale telah mendivestasikan sahamnya 20 persen kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID adalah langkah yang tepat, baik secara konstitusi maupun secara bisnis,” kata Pengamat BUMN Kiki Rizki Yoctavian kepada wartawan, Rabu (4/1).  Menurut Kiki Yoctavian, langkah ini menunjukan kemajuan dalam memperjuangkan hak Indonesia dalam kepemilikan saham mayoritas di perusahaan. PT. Vale Indonesia memang diwajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia.  “Seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.  Dijelaskan Kiki Yoctavian, secara bisnis keuntungan yang dapat diperoleh secara langsung oleh Pemerintah Indonesia adalah kepemilikan PT. Vale Indonesia secara mayoritas melalui Kementerian BUMN yang menunjuk MIND ID untuk membawahinya dan dapat melakukan kontrol langsung terhadap PT. Vale Indonesia dalam hal kegiatan penambangan dan ekspor sesuai dengan program hilirisasi nikel.  “Tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam divestasi saham PT. Vale Indonesia sebenarnya adalah mengamankan cadangan harta karun Republik Indonesia,” jelasnya.  Dikatakan Kiki Yoctavian, langkah pemerintah untuk divestasi saham PT. Vale Indonesia harus mendapat dukungan seluruh masyarakat Indonesia, karena langkah ini sangat menguntungkan Indonesia, sekaligus melanjutkan kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi.  “Saya sangat mendukung langkah ini dan memang sudah saatnya untuk menambah kepemilikan saham mayoritas Republik Indonesia di PT. Vale Indonesia di saat kebutuhan nikel tahun 2023 menjadi penting di tengah kebijakan hilirisasi nikel,” akuinya.  “Jokowi berupaya keras dalam melindungi kekayaan alamnya melalui BUMN yang mengelolanya. Di sini saya melihat peran Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sangat penting dalam memperjuangan divestasi saham PT. Vale Indonesia,” tambahnya.  Kiki Yoctavian melanjutkan, Presiden Jokowi mampu membaca kebutuhan dunia ke depan nanti, hingga dia (Presiden Jokowi) melakukan langkah cepat dengan hilirisasi tambang untuk mengamankan hasil kekayaan alam Indonesia.  “Beliau dapat membaca kebutuhan dunia terhadap nikel dan langsung bergerak cepat mengamankannya melalui pola divestasi saham. Tentunya berkaitan dengan program hilirisasi nikel,” ungkapnya.  Kiki Yoctavian melanjutkan, program hilirisasi di industri pertambangan khususnya nikel, mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia dan pemerintah dapat membuktikannya bahwa hilirisasi nikel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.  “Ini dapat dilihat sejak penyetopan ekspor nikel dan wajib melakukan hilirisasi, nilai ekspor nikel tumbuh sampai 2600% dari yang sebelumnya tahun 2017 - 2020 hanya USD 1 miliar menjadi US$ 27 miliar,” paparnya.  Terlebih lagi, kata Kiki Yoctavian, pemerintah lewat kementerian BUMN di tahun 2021 mengatakan bahwa anugerah kekayaan nikel yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk inovasi kendaraan listrik.  Ini tentunya sejalan dengan keinginannya melalui Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi pemain utama global atau leading sector dalam baterai motor listrik dan baterai stabilisator untuk kebutuhan rumah serta energi terbarukan.  “Saya berpendapat Pemerintah membuat terobosan yang luar biasa, apa yang dibicarakannya akan dilakukannya dengan aksi nyata yaitu BUMN akan berkomitmen penuh melakukan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi untuk menjadi salah satu fondasi utama bagi perekonomian Indonesia ke depan,” pungkas Kiki.

Langkah Jokowi Divestasi Saham PT Vale ke MIND ID Dinilai Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/freeport-rela-berikan-51-persen-sahamnya-ke-indonesia-jika_m_159993.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Freeport McMoran induk usaha dari PT Freeport Indonesia bersedia melepas divestasi saham sebesar 51 persen. Dengan catatan, penghitungan nilai saham mereka dihitung wajar sampai tahun 2041 bukan tahun 2021. Hal itu diungkapkan Freeport dalam surat penolakan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan tertanggal 28 September 2017. "Freeport ingin dihitung dengan nilai wajar sampai 2040," tulisnya. Selain itu, dalam poin empat surat tersebut, pemerintah meminta haknya atas kesepakatan divestasi 51 persen. Hak itu terkait hasil produksi tambang di seluruh wilayah Izun Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, Freeport McMoRan diminta untuk memberi kesimpulan perjanjian dengan Rio Tinto sebelum kesepakatan divestasi terjadi. Dalam suratnya, CEO Freeport McMoran mengatakan jika masalah tersebut sudah selesai. Freeport bersama Rio Tinto setuju dengan kesepakatan. Perusahaan yang asal Amerika Serikat itu juga sudah menjelaskan kerangka kerjanya kepada Rio Tinto. "Namun, Freeport dan mitranya akan mewajibkan divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar dari bisnis ini sampai tahun 2041," kata dia dalam bunyi pernyataannya.&nbsp;

Freeport Rela Berikan 51 Persen Sahamnya ke Indonesia, Jika...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/freeport-tetap-ingin-kontrol-penuh-luhut-logikanya-dimana_m_157064.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merasa tidak habis pikir dengan klaim Freeport yang menyatakan jika mereka masih ingin mengontrol tambang emas di Papua. Padahal, porsi saham Indonesia lebih besar dari milik Freeport. Saat ini saham Freeport Indonesia masih 90,64 persen. Sementara Indonesia hanya memiliki 9,36 persen. Pada 2019, ditargetkan Indonesia sudah menguasai 51 persen saham Freeport. "Enggak ada itu. Dia boleh saja bilang itu, kita negara yang berdaulat. Masa (Indonesia) 51 persen, kau 49 persen dia yang mengontrol. Itu logika dari mana," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (13/9). Menurut dia, nantinya Indonesia sudah tidak butuh peran mayoritas dari Freeport untuk mengelola tambang di Papua. Sebab, saat ini ada 500 lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bisa dipercaya dan mumpuni dalam mengelola tambang Freeport. "Kita banyak orang pintar untuk operasikan itu. 500 orang anak ITB yang bekerja belasan tahun, dan 97 persen sudah dioperasikan mereka. Jadi tidak ada masalah itu," jelas dia. "Kalau 51 persen, CEO kita, operasional kita, finance nya kita ya bisa dibuat seperti itu. Jadi kita mengacu ketentuan yang berlaku umum," pungkasnya.&nbsp;

Freeport Tetap Ingin Kontrol Penuh, Luhut: Logikanya Dimana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/analis-saham-freeport-anjlok-karena-kesepakatan-dengan-indonesia_m_154463.jpeg" alt="Areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua" width="100%">
<figcaption>Areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia perihal divestasi saham sebesar 51 persen. Mereka juga sepakat membangun smelter selama lima tahun atau sampai Januari 2022. Kesepakatan itu nyatanya membuat harga saham induk perusahaan PTFI, yakni Freeport-McMoran anjlok dalam tiga hari terakhir dari tanggal 28 - 30 Agustus waktu Amerika. Pantauan JawaPos.com, harga saham Freeport-McMoran melemah sekitar 5,7 persen dari USD 15,6 pada 28 Agustus atau pada 29 Agustus seiring kesepakatan yang terjadi dengan Pemerintah Indonesia. Sehari berselang, saham kembali turun menjadi USD 15,2. Hari berikutnya, saham mereka juga anjlok menjadi USD 14,6. Analisa Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada mengakui merosotnya saham induk PTFI dipengaruhi oleh kesepakatan divestasi saham dengan pemerintah Indonesia. Hal itu membuat para investor memberi kekhawatiran akan penurunan kinerja. "Ada kaitannya ya. Karena dengan adanya divestasi tersebut memberikan penilaian nantinya penguasaan Freeport atas tambang di Papua akan berkurang yang pada akhirnya kontribusi ke kinerja akan berkurang," ujarnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (1/9). Saat ini dirinya tidak bisa memastikan penurunan tersebut akan terjadi sampai kapan. Yang jelas, pasar saat ini tengah menunggu kejelasan kinerja Freeport Indonesia pasca mereka melepas saham mayoritas ke pemerintah Indonesia. "Kalau sampai kapannya, gak bisa saya pastikan. Tergantung mekanisme pasar. Mungkin pasar sementara menahan diri sambil menunggu kejelasan dari Freeport sendiri terhadap prospek kinerjanya ke depan," tandasnya. Berdasarkan pantauan, hingga saat ini saham Freeport-McMoran menguat 0,27 persen atau 0,04 poin menjadi USD 14,97.

Analis: Saham Freeport Anjlok Karena Kesepakatan Dengan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/caplok-saham-freeport-holding-tambang-dipastikan-tak-gunakan-pmn_m_154164.jpeg" alt="Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya sektor pertambangan dinilai memiliki kesempatan paling besar untuk mencaplok divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Secara kinerja perseroan, holding tambang diprediksi akan moncer nantinya. Itu hanya perkiraan. Bagaimana jika kemampuan pembiayaan holding tambang tidak cukup baik untuk mencaplok divestasi saham Freeport? Jika berpikir holding tambang bisa menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), hal itu masih perlu dipertanyakan. Holding BUMN sendiri nantinya akan diisi oleh PT Inalum (Persero), PT aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero). Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, tidak ada arah pemikiran jika pengakuisisian saham Freeport akan menggunakan PMN. Alasannya, langkah tersebut akan memberatkan APBN secara keseluruhan. "Tidak ada pemikiran akan gunakan PMN. Kalau pakai PMN kemungkinan besar akan kita tolak karena sudah terlalu berat APBN kita dan walau kita sadar akuisisi Freeport penting secara politis tapi kita ingin dijalankan sesuai mekanisme korporasi yang wajar bahwa BUMN kita punya kemampuan untuk beli itu," ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (30/8). Teguh melanjutkan, nantinya holding BUMN tambang dapat mendapat pembiayaan dari kreditur. Salah satunya dengan meyakinkan peningkatan ekuitas dari holding itu sendiri. "Tambang bergabung kemudian ekuitasnya akan meningkat dan mereka akan leverage pembiayaannya meyakinkan perbankan dalam dan luar negeri dengan itu mereka bisa membeli saham yang akan didivestasi oleh Freeport," jelas dia. Saat ini, untuk divestasi itu sendiri masih belum ada pembicaraan. Mereka masih akan menunggu kepastian dari pembentukan holding itu sendiri. "Kalau divestasi belum ada pembicaaraaan ke kita karena itu sebenarnya ranahnya temasuk aksi korporasi, kan holdingnya belum terbentuk nanti kalau sudah terbentuk ranah korporasinya gimana itu nanti bicara dengan kita," pungkasnya.

Caplok Saham Freeport, Holding Tambang Dipastikan Tak Gunakan PMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/freeport-kesepakatan-dengan-rio-tinto-tak-pengaruhi-divestasi-saham_m_153921.jpeg" alt="CEO Freeport-McMoran, Richard Adkerson (paling kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sebelahnya)." width="100%">
<figcaption>CEO Freeport-McMoran, Richard Adkerson (paling kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sebelahnya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan jika kesepakatan divestasi sebesar 51 persen sahamnya dengan pemerintah tidak akan mempengaruhi kerja sama dengan Rio Tinto Group. Perusahaan itu sendiri rencananya akan mengelola tambang Grasberg di Papua. CEO Freeport-McMoran, Richard Adkerson menjelaskan, perusahaan multinasional itu hanya memiliki hak partsipasi sebesar 40 persen dalam pengelolaan itu. Sementara 60 persen sisanya adalah sepenuhnya milik Freeport. "Rio Tinto tidak punya saham apapun di Freeport Indonesia. Freeport Indonesia adalah entitas korporasi yang memiliki partner joint venture dengan Rio Tinto. Yang kami bicarakan di sini adalah divestasi. Namun, kami tetap memiliki hak partisipasi di dalam kerja sama ini sebesar 60 persen," ujarnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (29/8). Ia menuturkan, pihaknya tidak perlu izin dari Rio Tinto dalam kesepakatan divestasi saham dengan pemerintah. Dengan demikian, kerja sama yang telah dijalin Freeport dengan Rio Tinto sejak 1995 silam akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Saat ini, hanya ada satu KK dan Rio Tinto sudah menjadi mitra kami sejak dekade 1990-an. Oleh karena itu, kami tidak butuh persetujuan Rio Tinto (terkait divestasi) karena sudah ada Freeport yang mewakili perundingan dengan pemerintah," jelas dia. Lanjutnya, Adkerson berharap divestasi dengan pemerintah dapat disertai dengan kepastian fiskal dan payung hukum yang jelas. Tujuannya, guna menjamin investasi yang digelontorkan Freeport sebesar USD 20 miliar bisa berjalan hingga 2021 mendatang. "Setelah diskusi panjanhg dengan pemerintah, kami harap akan ada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kami agar investasi ini bisa berjalan dengan baik," tutupnya. (cr4/hana)

Freeport: Kesepakatan Dengan Rio Tinto Tak Pengaruhi Divestasi Saham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/hindari-saling-klaim-pemerintah-bertukar-data-dengan-freeport_m_153891.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya sepakat melakukan divestasi saham sebesar 51 persen. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan dana untuk mengakuisisi sisa saham yang akan dilepas PT Freeport Indonesia. "Divestasi 51 persen, untuk waktu dan prosesnya akan didetailkan. Spiritnya nanti, di PP 01/2017 pemerintah pusat, daerah BUMN dan BUMD dan swasta nasional. Ini kita bahas dengan Pemda untuk bisa melaksanakan divestasi ini. Tekniknya, dan gimana mekanismenya, karena yang memiliki hak adalah pemerintah pusat, jadi kami yang akan koordinir nantinya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Ia menuturkan, tidak mudah bagi pemerintah melakukan perundingan dengan Freeport. Pemerintah harus melakukan penyesuaian data dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat itu guna mencegah klaim di satu pihak. "Sudah lakukan banyak sekali pembicaraan untuk kumpulkan data, biar enggak ada klaim beda data," jelas dia. Lanjutnya, kondisi tersebut dinilai sebagai sebuah tantangan yang menarik. Sebab, besaran penerimaan negara akan cukup berpengaruh dalam kesepakatan itu. "Dalam komposisi ini yang paling challenging (menantang), masing-masing komposisi punya induk UU yang berbeda, di dalam UU Minerba lebih memberikan keleluasaan semua boleh dinegoisasikan asalkan penerimaan negara bisa lebih besar. Ini untuk landasan kepastian rezim fiskalnya," ujarnya. Pemerintah memang menargetkan penerimaan negara yang lebih besar dalam skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk itu, skema perpajakan pun akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam perpanjangan kontrak ini. "Kita juga minta kepada tim untuk lihat di UU Perpajakan apakah itu bisa dikasih kepastian," tandasnya.

Hindari Saling Klaim, Pemerintah Bertukar Data Dengan Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kontrak-diperpanjang-freeport-akan-bayarkan-pungutan-ini-ke-indonesia_m_153877.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menyetujui divestasi saham sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini juga membawa raksasa tambang asal Amerika Serikat itu mendapat perpanjangan kontrak hingga 2041 dengan skema dua kali perpanjangan. Selain itu, pemerintah juga tengah merampungkan skema perpajakan dalam perpanjangan kontrak tersebut. Dengan kesepakatan ini, memungkinkan pemerintah mendapatkan penerimaan negara yang yang lebih besar dari kontrak sebelumnya saat masih Kontrak Karya (KK). Lalu, darimana saja pemerintah menyasar penerimaan negara dari kantong Freeport? Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah melakukan penghitungan potensi penerimaan negara. Penghitungan tersebut didapat dari berbagai jenis perpajakan yang disasar pemerintah. "Tapi setelah kita lakukan perhitungan sesuai penerimaan pajak, maupun pajak yang dipungut Freeport, pajak daerah, komposisi berdasarkan ketentuan sekarang, royalti, akan lebih tinggi. PPH menurun. PPN dari sales tax, share pemerintah pusat dan daerah juga beda. Ini lebih tinggi dari total sales dan income PT Freeport Indonesia," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Sayangnya, potensi pajak tersebut tak dijelaskan nominalnya secara detil. Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut akan menjelaskannya saat semua kalkulasi mendapat angka yang pasti. "Nanti kalau sudah jadi, kita sampaikan dalam konferensi pers," ujarnya. Melalui IUPK, kata Sri Mulyani, pemerintah bisa memperoleh kepastian terkait peningkatan penerimaan negara. Hal ini pun akan dilampirkan dalam IUPK. "Lebih tinggi dibandingkan KK kemarin. Jadi, kita akan mendapatakn assurance berapakah lebih besarnya. Ini kita finalkan dulu dilampiran IUPK tadi," tandasnya. (cr4/Hana)

Kontrak Diperpanjang, Freeport Akan Bayarkan Pungutan Ini ke Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#divestasi saham

Berita Terkini