<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230224-presiden-pusat-latihan-ikn-01.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo menunjuk titik di peta proyek kawasan sub wilayah perencanaan 1B Ibu Kota Nusantara yang dijadikan lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola nasional. Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo menunjuk titik di peta proyek kawasan sub wilayah perencanaan 1B Ibu Kota Nusantara yang dijadikan lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola nasional. Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo akan membangun pusat pelatihan tim nasional (Timnas) Indonesia di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencana Presiden itu mendapat sambutan baik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.  Erick Thohir sudah menjadikan pembangunan pusat pelatihan Timnas Indonesia dalam program unggulan PSSI periode 2023-2027. Pusat pelatihan Timnas itu dibiayai Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).  Pakar manajemen prestasi olahraga Prof. Djoko Pekik Irianto minta Ketua Umum PSSI Erick Thohir membangun pusat pelatihan tersebut se-modern mungkin. Didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.  ”Setuju, jangan tanggung-tanggung buat se-modern mungkin. Cirinya ada laboratorium sport science, ditunjang penyiapan SDM yang mumpuni,” kata Djoko Pekik, Sabtu (25/2).  Menurut Djoko Pekik, permasalahan sepak bola Indonesia bukan semata-mata karena tidak adanya pusat pelatihan. Tapi juga kesiapan SDM Indonesia yang belum memadai. Meski begitu, pembangunan pusat pelatihan Timnas menjadi salah satu standar majunya sepak bola satu negara.  ”Bisa diartikan begitu sebagai salah satu keseriusan. Namun perlu diingat permasalahan pembinaan sepak bola Indonesia bukan hanya tidak adanya pusat pelatihan,” ujar Djoko Pekik Irianto.  Dijelaskan mantan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora itu, salah satu faktor melambatnya kemajuan sepak bola Indonesia ada pada SDM, khususnya pelatih. Saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 8 ribuan pelatih sepak bola. Jumlah itu jauh di bawah negara berkembang seperti Jepang yang memiliki pelatih sepak bola sebanyak 80 ribu.  ”SDM masih minim, sekarang tingkatkan jumlah pelatih. Saat ini, pelatih kita hanya sekitar 8 ribu, bandingkan Jepang punya 80 ribu pelatih. Jumlah pelatih kita yang Pro License atau Diploma AFC kurang dari 50 orang,” jelas Djoko Pekik Irianto.  Menurut dia, masalah lain yang harus dibenahi Erick Thohir saat ini adalah gizi para atlet. Pasalnya, faktor meredupnya karir atlet-atlet Indonesia pada usia muda karena faktor gizi. Untuk itu, masalah gizi harus menjadi perhatian serius Erick Thohir ke depan.  ”Kita pakai keluhan Sin Tae-yong bahwa banyak atlet kita yang tidak bisa ditingkatkan performanya, karena bawaan atlet kurang gizi. Artinya perlu calon atlet usia muda yang tercukupi nutrisinya,” ungkap Djoko Pekik Irianto.  Dia pun menyarankan agar langkah transformasi sepak bola Indonesia berjalan lancar harus dimulai dari keseriusan PSSI melakukan pembinaan berstandar dunia. Juga menyehatkan kembali kompetisi sepak bola Indonesia atau jauh dari pengaturan skor.  ”Untuk transformasi sepak bola, pembinaan sepak bola berorientasi prestasi dunia, semua berstandar dunia contoh paling simple Ronaldo vo2 maximal di atas 70, jika atlet kita saat ini di bawah 60 ya tidak mungkin bisa mendunia dan kompetisi berkualitas dan bersih, tidak ada pengaturan skor dan lainnya,” tegas Djoko Pekik Irianto.  Djoko Pekik menambahkan, PSSI bisa memfasilitasi atlet-atlet muda Indonesia untuk berkarir di klub-klub Eropa atau di klub-klub besar Asia. ”Beri pengalaman para atlet berkompetisi dunia, atlet bisa masuk di klub-klub berbagai benua,” ucap Djoko Pekik Irianto.  Selain itu, lanjut Djoko Pekik, PSSI sudah saatnya mengandalkan pemain lokal dengan tidak melakukan naturalisasi, serta tidak menuntut pelatih dan pemain untuk terus menang di setiap pertandingan.  ”Pembinaan usia muda benar-benar scientific, jangan paksakan selalu menang dalam bertanding sebelum masa golden age-nya, dan juga jangan berpikir membentuk tim dengan naturalisasi,” ucap Djoko Pekik Irianto.  ”Semua jajaran PSSI all out sungguh-sungguh dalam bekerja dan sediakan dana yang cukup. Manajemen SSB/akademi sepak bola terstandar, kurikulum, model pelatihan dan pelatih berlisensi harus terpenuhi,” ujar Djoko Pekik.  Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dua anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, ikut serta dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Lokasi kunjungan itu adalah Ibu Kota Negara (IKN)Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Erick mengungkapkan pembangunan training center Timnas Indonesia di tengah IKN merupakan kehormatan. Akan ada delapan lapangan sepak bola baru yang akan segera diselesaikan PSSI, dengan bantuan dana yang diberi FIFA.  ”Sebuah kehormatan yang luar biasa Bapak Presiden sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota,” kata Erick.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pakar Minta Erick Bangun Training Center Modern di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3744_20803_kemenpora-tegaskan-dukungan-untuk-equinara-gelar-kejurnas-15103480.jpg" alt="Djoko Pekik Irianto" width="100%">
<figcaption>Djoko Pekik Irianto</figcaption>
</figure>MENURUT pakar manajemen prestasi olahraga Prof Dr Djoko Pekik Irianto MKes AIFO, dengan sistem yang ada dan lapisan-lapisan perangkat di bawahnya, jika Menpora Zainudin Amali nanti resmi mundur, yang menggantikan mestinya tak sulit untuk langsung gaspol sekalipun banyak agenda besar menunggu.  Guru besar Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus deputi bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora 2010–2016 itu juga berpesan agar sang menteri baru menengok kembali pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang sejauh ini hanya tampak menggeliat.  Apa yang harus segera dilakukan Menpora baru mengingat Piala Dunia U-20, SEA Games, Asian Games dihelat tahun ini dan tahun depan ada Olimpiade?  Yang jelas harus segera dipastikan apakah benar mundur atau tidak. Setelah itu, penggantinya harus langsung tune in dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti KONI dan KOI, untuk keikutsertaan di SEA Games dan Asian Games. Kalau untuk Piala Dunia U-20, keberadaan Pak Erick Thohir (sebagai ketua umum PSSI yang baru) bakal sangat berperan. Pak Erick bisa belajar banyak dari Qatar yang sempat diragukan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, ternyata sukses. Terutama dari sisi keamanan. Sebab, setelah tragedi Kanjuruhan, situasi sepak bola kita belum sepenuhnya pulih.  Pergantian Menpora di tengah jalan apa tidak akan mengganggu persiapan kita ke ajang-ajang tersebut, terutama yang multievent?  Sistem yang ada sudah stabil. Jadi, siapa pun yang menggantikan tidak akan ada masalah. Selain itu, di bawah Menpora kan banyak layer yang siap membantu.  Sebaiknya menteri baru dari kalangan politisi atau teknokrat?  Siapa pun oke menurut saya, yang penting punya dua K: kompetensi dan komitmen. Kompetensi itu kemampuan untuk memimpin, mengorganisasi. Sedangkan komitmen keteguhan untuk mencurahkan waktu dan konsentrasi demi perkembangan olahraga kita.  Selain berbagai agenda dalam waktu dekat, apa lagi yang harus dicermati Menpora baru?  Di antaranya implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang diatur dalam Perpers 86/2021. Fondasi olahraga kita kan mestinya ada di situ. Mestinya periode 2021–2024 ini tahap awal, tapi sejauh ini yang terlihat baru geliatnya dengan pendirian empat sentra di empat kampus (Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Surabaya). Belum seriusnya implementasi itu juga bisa dilihat dari anggaran Kemenpora yang masih sama dengan sebelum DBON ditetapkan. Jadi, belum ada bujet khusus untuk DBON.  Mengapa kursi Menpora terasa ’’panas” beberapa periode belakangan? Ada yang tersandung kasus hukum, ada pula yang kini berencana mundur di tengah jalan.  Salah satunya mungkin karena ekspektasi tinggi masyarakat terhadap dunia olahraga kita. Selalu menuntut juara atau prestasi. Maklum, olahraga itu seksi, jadi sorotan luas. Otomatis itu mendatangkan pula pressure.

Jabatan Menpora Jadi Kursi "Panas” karena Olahraga Itu Seksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/celeng.jpg" alt="Lukisan berjudul Berburu Celeng (1998) karya Djoko Pekik (GOGOR BANGSA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Lukisan berjudul Berburu Celeng (1998) karya Djoko Pekik (GOGOR BANGSA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>DUNIA seni rupa Indonesia menjadikan peristiwa reformasi sebagai inspirasi penciptaan karya. Dosa-dosa politikus, kehidupan yang serbarepresif, dan ketidakadilan dalam konteks sosioekonomi adalah tema-tema yang dihadirkan para perupa dalam karyanya.  Seniman yang sudah melewati tiga zaman pemerintahan Indonesia (Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi), Djoko Pekik, merayakan lengsernya Soeharto pada Mei 1998 dengan lukisan Berburu Celeng (1998). Lukisan yang laku dijual Rp 1 miliar itu menggambarkan keramaian khalayak menggotong celeng gemuk. Kegemilangan penangkapan celeng itu dirayakan dengan sejumlah orang yang menari dan merias wajahnya.  ”Celeng itu kan apa saja doyan. Membabi buta. Perusak. Celeng itu seperti pemimpin yang penuh dengan angkara murka,” ujar perupa yang bergabung dengan Sanggar Bumi Tarung itu.  Djoko termasuk seniman yang mengalami ketidakadilan di era Orde Baru. Seniman 84 tahun itu dihukum penjara tujuh tahun (1965–1972) tanpa pernah menjalani proses peradilan.  Seniman yang memproduksi karya tentang reformasi adalah Heri Dono. Heri membuat video instalasi Interrogation (1998). Berbagai wajah tampil di televisi dengan berbagai ekspresi. Di depan televisi itu moncong senjata pun ditodongkan.  ”Wajah-wajah itu merepresentasikan para aktivis yang diculik pada masa Orde Baru. Mereka sampai sekarang entah di mana rimbanya,” kata Heri saat dihubungi Jawa Pos.  Seniman Agung Kurniawan mengusung citraan mengenai keluarga Cendana dalam lukisannya yang berjudul The Holy Family (1997). Konsep itu disarikan dari tradisi Katolik yang menaungi sosok Yesus, Maria, dan Yoseph dalam sebuah keluarga yang suci. Namun, di Indonesia, Agung melihat The Holy Family adalah keluarga Cendana. Yakni, sebuah keluarga yang berkuasa atas berbagai aspek kehidupan.  ”Meskipun saya menggambar secara retoris, orang tahu itu berhubungan dengan keluarga Cendana. The Holy Family adalah situasi keluarga Soeharto yang digambarkan secara sarkas,” jelas Agung.  Kemudian, dalam Very, Very Happy Victims (1996), Agung menampilkan orang-orang yang sedang dihukum dengan cara digantung, kaki di atas dan kepala di bawah. Namun, wajah-wajah orang itu justru tampak gembira.  Seniman asal Belanda yang sejak 1980-an tinggal di Jogja, Mella Jaarsma, ingat betul bagaimana Orde Reformasi membuat warga Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Berangkat dari hal itu, pada 3 Juli 1998 Mella dan warga Belanda di Jogja melakukan gerakan di trotoar Malioboro.  ”Kami menggoreng swike untuk dibagikan kepada warga yang melintas,” kata Mella. Swike merupakan menu yang kerap hadir di meja-meja makan keluarga Tionghoa. Bagi warga non-Tionghoa, swike kurang familier.  ”Dari gerakan yang dilakukan di Malioboro itu lahirlah dialog. Akhirnya, banyak warga yang bercerita tentang kekerasan kepada kaum Tionghoa di Jogja,” ujar Mella. ”Lalu, mereka saling memahami kepedihan yang dirasakan kaum Tionghoa selama reformasi,” jelasnya.  Kurator dan Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Mikke Susanto mengatakan, saat berkuasa selama 32 tahun, Soeharto memperlakukan seniman dengan ”istimewa”. Persoalan pasar bagaimana karya laku dengan mahal lebih mengemuka ketimbang bagaimana karya menjadi kritik sosial.  ”Pertengahan dekade 1990-an, seniman-seniman mulai menyadari harus ada yang didekonstruksi. Seni harusnya menyuarakan kritik,” kata Mikke. Maka, muncullah nama-nama Taring Padi, Agung Kurniawan, Heri Dono, Tisna Sanjaya, dan Djoko Pekik. Dan, Djoko, menurut Mikke, ibarat satu dibanding seribu seniman senior yang kala itu dengan sangat berani menumpahkan ekspresinya ke dalam karya seni.

Rayakan Lengsernya Soeharto, Lukisan Celeng Djoko Pekik Laku Rp 1 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3745_20804_kemenpora-tegaskan-dukungan-untuk-equinara-gelar-kejurnas-15103480.jpg" alt="Djoko Pekik Irianto" width="100%">
<figcaption>Djoko Pekik Irianto</figcaption>
</figure>PERHELATAN SEA Games 2019 di Filipina telah selesai. Seperti kita ketahui, tuan rumah kukuh di peringkat pertama. Disusul Vietnam dan Thailand di tempat kedua dan ketiga. Sedangkan Indonesia bercokol pada ranking keempat.  Raihan Indonesia dengan 72 emas, 83 perak, dan 114 perunggu adalah sebuah peningkatan jika dibandingkan dengan perhelatan serupa dua tahun lalu di Malaysia. Kala itu kita hanya meraih 38 emas dan menduduki posisi ke-5. Sebagai catatan, pada SEA Games 2017 itu, 404 medali diperebutkan. Sedangkan di SEA Games 2019 kali ini, yang diperebutkan 530 medali.  Saat pengukuhan dan pelepasan kontingen, Presiden Joko Widodo memang meminta delegasi Merah Putih menduduki posisi runner-up. Tapi, di sisi lain, harapan presiden itu harus dimaknai positif sebagai motivation trigger. Agar para atlet memiliki semangat yang berlipat ganda meski sejatinya cukup berat untuk merealisasikan harapan tersebut.  Berdasarkan analisis empiris, untuk bisa meraih runner-up, dibutuhkan minimal 85 medali emas. Atau 16 persen dari total medali yang diperebutkan, yakni 530.  Harapan tersebut cukup berat karena sejak awal kontingen hanya menargetkan 54 medali emas. Bahkan, direvisi menjadi hanya 45 medali emas untuk meraih posisi keempat. Dan, setelah diminta presiden untuk mengejar runner-up, target berubah lagi menjadi 60 emas.  Untuk bisa masuk peringkat ke-4 pun, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan 45 medali emas. Namun, dibutuhkan minimal 63 medali emas atau 12 persen dari total medali yang diperebutkan.  Lazimnya, target itu sudah dicanangkan sejak dua tahun yang lalu seusai SEA Games Malaysia. Tidak serta-merta dan berubah-ubah.  Pencanangan target yang berubah-ubah dan mandadak akan menyulitkan persiapan dan rancangan program menuju peak performance (penampilan puncak). Sebab, pencapaian prestasi menuju juara butuh waktu latihan yang lama.  Kejadian seperti cabang olahraga hoki tidak boleh bertanding dan cabang dansa hanya ekshibisi sangat mengganggu dan semestinya tidak boleh terjadi. CDM (chef de mission) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) seharusnya sudah mengetahui sebelum berangkat. Sebab, CDM meeting tentu dilaksanakan beberapa kali. Baik sebelum maupun sesudah entry by number maupun entry by name.  Terlepas dari beberapa kekurangan tersebut, kita patut mengapresiasi munculnya alet muda berbakat yang mampu meraih medali emas. Misalnya, Windy Cantika Aisah di cabang angkat besi.  Demikian juga kita patut acungkan jempol untuk tim polo air yang mampu meraih emas menumbangkan jagoan polo air Asia Tenggara: Singapura.  Ke depan apa yang harus kita lakukan? Sederet multievent telah di depan mata: 2020 ada Olimpiade Tokyo, 2021 dihelat SEA Games lagi, dan 2022 ada Asian Games.  Hal utama yang segera harus dilakukan adalah perencanaan secara detail dan cermat mulai sekarang. Jangan tunggu waktu lagi.  Apabila kita sepakat tetap akan menggunakan Perpres No 95 Tahun 2017 tentang PPON (Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional) sebagai acuan, itu harus dieksekusi dan diterapkan secara paripurna.  Inti PPON adalah memberikan kewenangan penuh kepada induk organisasi cabang olahraga untuk mengendalikan manajemen pembinaan. Meliputi pengelolaan anggaran dan proses pembinaan –mulai pembinaaan calon atlet berbakat hingga pembinaan performa tinggi. Juga, penyiapan atlet atau tim menuju berbagai multievent internasional: mulai SEA Games, Asian Games, sampai Olimpiade.  Saat ini pelaksanaan PPON, termasuk penyiapan multievent oleh induk organisasi cabang olahraga, belum dilaksanakan secara maksimal. Juga, cenderung bersifat parsial dan temporer.  Belum semua induk organisasi cabang olahraga menerapkan manajemen pelatihan dengan terstandar tinggi dalam semua aspek. Pengawasan dan pendampingan yang menjadi tugas pemerintah yang dibantu KONI belum dilaksanakan secara maksimal, terstruktur, dan tersistem.  Masih sekadar monitoring. Untuk itu, ke depan diperlukan pedoman standar pembinaan pada semua jenjang. Pun, pedoman pengawasan dan pendampingan.  Diperlukan pengawas dan pendamping yang benar-benar memiliki pengetahuan kompetensi di bidang manajemen pelatihan performa tinggi dan implementasinya pada semua atlet. Jika diperlukan, pengawas dan pendamping bisa ”mengintervensi”, dalam arti positif, berbagai rancangan dan implementasi program yang dilaksanakan cabang olahraga.  Selain itu, PPON harus memiliki mapping (pemetaan) cabang olahraga prioritas dan trek pembinaan prestasi ke depan yang jelas. Contohnya, menuju Olimpiade 2024 dengan target 4 medali emas, saat ini harus sudah diketahui siapa atlet yang diharapkan meraih medali emas tersebut. Misalnya, Cantika di angkat berat. Atau, Lalu M. Zohri di nomor sprint dan siapa lainnya dari bulu tangkis dan cabang olahraga lainnya. (*)  *) Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia; Pengajar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta

Mapping ke Multievent Berikutnya Harus dari Sekarang