<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Polri yang berhasil menangkap buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra di Malaysia. Menurutnya, keberhasilan Polri layak diapresiasi, sebab menangkap buron di luar negeri bukan hal yang mudah.  "Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antar negara, itu saya prestasi luar biasa," kata Tito dalam keterangannya, Jumat (31/7).  Mantan Kapolri ini berujar, menangkap buron di luar negeri itu bukan perkara mudah. Sebab, harus mampu mengatasi birokrasi antar negara.   "Meski ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia bukan hal yang mudah," tandasnya.  Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, penangkapan terhadap buronan Djoko Tjandra dilakukan di Malaysia. Proses pemulangan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.  “Malam ini sudah kita buktikan dengan adanya penangkapan dan sudah dijemput Kabareskrim di Malaysia dan saat ini sedang dalam perjalanan,” kata Argo di Bandara Halim Perdanakusuma , Jakarta Timur, Kamis (30/7).  “Pada prinsipnya komitmen dari kita semua, kita akan menangkap pak Djoko Tjandra. Kenyataannya kita berhasil dan malam ini juga dalam perjalanan ke Jakarta,” tandasnya.

Tito Karnavian: Menangkap Buron di Luar Negeri Bukan Hal yang Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Djoko-Tjandra-Buron-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membantu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut aliran dugaan suap dalam skandal penerbitan surat jalan buron kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Sebab, Deputi Penindakan KPK Karyoto diperintahkan untuk menindaklanjuti sengkarut Djoko Tjandra. "Deputi penindakan yang ditugaskan untuk menindaklanjuti," kata Ketua KPK Firli dikonfirmasi, Kamis (30/7). Sementara itu, Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, pihaknya akan ikut memantau soal polemik bagaimana Djoko Tjandra dengan mudahnya masuk dan keluar Indonesia. Bahkan, KPK siap turun tangan bila diperlukan. "Kami juga sudah mulai mengikuti dan mempelajari. Bilamana nanti memang ada hal-hal yang sifatnya KPK harus turun atau KPK harus membantu, KPK harus bersinergi kami akan siap. Jadi ini sudah kami komunikasikan sejak lama," ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/7). Menurut Karyoto, KPK sering berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Termasuk perihal rencana Polri untuk bekerja sama dengan KPK terkait pengusutan lolosnya Djoko Tjandra. "Sebenarnya sejak saya jadi deputi di sini kami sudah membuka komunikasi bahkan koordinasi sering sekali secara informal tentang upaya upaya sinergis antara KPK dengan APH lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan," cetus Karyoto. Polri sendiri telah menetapkan Brigjen Prasetijo sebagai tersangka. Dalam konferensi pers pada Senin (27/7) kemarin, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya bakal menggandeng KPK untuk menyelidiki terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemulusan keluarnya surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra. “Tentunya upaya kita dalam menerapkan UU Tipikor,” ujar Listyo. Penyidik sudah memeriksa kurang lebih 20 orang saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat untuk Djoko Tjandra. Hal itu dilakukan untuk mencari kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus tersebut. “Mulai dari proses masuknya, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama proses mengurus PK dan sampai yang bersangkutan kembali keluar dari Indonesia. Jadi, tim terus bekerja secara maksimal dan kita terus menggali secara objektif dan transparan untuk disampaikan ke publik,” tegas Listyo. Brigjen Prasetijo disangkakan melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, dan/atau Pasal 426 Ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman hukumam maksimal 6 tahun penjara.

KPK Telisik Cara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia dengan Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-prasetijo.jpg" alt="Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)</figcaption>
</figure>JawaPo.com - Polri telah memeriksa pengacara buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Hal itu dilakukan guna mendalami dugaan keterlibatan Brigjen Prasetijo Utomo dalam pelarian Djoko Tjandra.  "Intinya berkaitan apa yg mereka lakukan, berkaitan dengan dari Jakarta ke Pontianak dan sebaliknya. Jadi bagaimana keterlibatan Pak BJP," kata Argo di Jakarta, Minggu (26/7).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali memeriksa Anita terkait skandal pelarian Djoko Tjandra. Namun, hal itu merupakan kewenangan penyidik.  "Nanti penyidik, tapi untuk sementara sudah cukup, kalau kurang kita dalami," jelas Argo.  Anita Kolopaking diduga memiliki peran dalam pembuatan surat jalan Djoko Tjandra oleh Brigjen Prasetijo Utomo.  Bahkan, Brigjen Prasetijo Utomo resmi dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri setelah terbukti membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra.   Selain itu, Polri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan Djoko Tjandra dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.  Saat ini Polri tengah mengusut skandal pelarian Djoko Tjandra. Tidak menutup kemungkinan, jika didukung bukti yang kuat terdapat unsur pidana dalam pemulusan pelarian Djoko Tjandra.

Polisi Cecar Anita untuk Telisik Keterlibatan Brigjen Prasetijo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Ridwan-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan akan menindak tegas aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, yang kedapatan menerima suap dari buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pasalnya, pelarian Djoko Tjandra kerap melibatkan aparat penegak hukum.  "Kalau kehadirannya dan aktivitasnya di Indonesia pada saat beberapa waktu yang lalu misalnya dibackup aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, jikalau ada indikasi suap atau gratifikasi tentu kami akan melakukan penindakan lebih lanjut, baik kami melakukan langsung atau sipervisi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/7) malam.  Kendati demikian, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, KPK belum bisa memberikan kepastian soal adanya pelanggaran dalam pelarian buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu. Sebab aparat penegak hukum, khususnya Polri tengah melakukan penelusuran.  Terlebih, tiga perwira tinggi Polri pun telah dicopot jabatannya akibat diduga memuluskan pelarian Djoko Tjandra. Ketiga perwira tinggi Polri itu yakni, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo dicopot dari jabatannya, karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.  Selain itu, Polri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara, karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan Djoko Tjandra dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo  "Kami belum bisa memberikan kepastian kami supervisi maupun koordinasi. Karena teman di isntansi lain aparat penegak hukum lain sedang berproses. Kalau di dalamnnya ada inidikasi suap atau gratifikasi sebagaimana Pasal 11 ada wewennag KPK untuk melakukan proses hukum," tandasnya.

KPK Tak Segan Tindak Aparat yang Terima Suap dari Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Polri mengklaim telah melakukan upaya pemulangan terhadap buron kelas kakap Djoko Tjandra dari Malaysia ke Tanah Air.  Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengaku, saat ini aparat polisi tengah menelusuri keberadaan Djoko Tjandra. Korps Bhayangkara tengah berupaya membantu proses pemulangan buronan itu ke Indonesia.  "Kita sedang melakukan suatu kegiatan lah ya yang berupaya untuk melakukan penangkapan kembali atau pun memulangkan yang bersangkutan. Kita tunggu saja," kata Argo kepada wartawan, Kamis (23/7).  Kendati demikian, Argo tak merinci usaha penangkapan yang tengah dilakukan. Dia hanya meminta masyarakat bersabar menunggu aparat bekerja.  Diketahui, kabar keberadaan Djoko Tjandra berada di Malaysia pertama kali dihembuskan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI bahkan sempat melihat langsung Djoko Tjandra saat berada di Negeri Jiran.  Sebelumnya, Djoko Tjandra dinyatakan buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu.  Majelis PK MA memvonis direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.  Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.  Djoko kemudian diketahui telah berpindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.  Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra dikabarkan kembali ke Indonesia. Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mYUh7Pj-tNw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__N8qaxpS-o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=liC5-vWf-Vk

Upaya Polri Ketika Djoko Tjandra Dikabarkan Berada di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Djoko-Tjandra-Buron-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan langsung menjebloskan buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra ke jeruji besi jika berhasil ditangkap. Namun, soal keberadaan Djoko Tjandra yang disebut-sebut berada di Malaysia belum bisa dipastikan.  "Sekali lagi posisi kami sebagai Jaksa eksekutor, untuk mencari dan menangkap yang bersangkutan," kata Kapuspen Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan, Senin (20/7) malam.  Hari menuturkan, perjalanan kasus yang menjerat Djoko Tjandra berbeda dengan Maria Pauline yang masih dalam tahap penyidikan. Menurutnya, Djoko Tjandra hanya tinggal melakukan eksekusi dengan hukuman dua tahu penjara sebagaimana vonis Mahkamah Agung.  "Djoko Tjandra kalau ketangkap sudah masuk penjara selesai laksanakan putusan itu," cetus Hari.  Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar Djoko dibebaskan dari tuntutan, karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.  Tak puas putusan hakim, Kejaksaan Agung mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan denda Rp15 juta.   Bahkan, uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar harus dirampas negara. Imigrasi kemudian mencegah Djoko keluar negeri. Namun,  Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.   Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan. Namun, hingga kini Djoko Tjandra belum berhasil ditangkap oleh Korps Adhyaksa.

Jika Djoko Tjandra Tertangkap, Kejagung Langsung Jebloskan ke Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dispendukcapil-makassar-hati-hati-terbitkan-e-ktp-wna_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: e-KTP." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pria itu datang pagi-pagi. Tiba pukul 07.27, dia jadi pengantre pertama pengurusan e-KTP di kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.  ”Jadinya (pembuatan e-KTP, Red) sekitar pukul 08.00. Memang satu hari jadi (itu) biasa,” kata Camat Kebayoran Lama –kecamatan di mana Kelurahan Grogol Selatan berada– Aroman Nimbang kepada Jawa Pos  Berbekal KTP yang diurusnya pada 8 Juni lalu itu, Djoko Tjandra, si pria pengantre tadi, bisa mengurus paspor. Sebelum akhirnya kasusnya meledak dan menyeret banyak pihak.  Yang ikut terbelit kasus itu adalah Lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Dia dinonaktifkan sementara oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Kamis pekan lalu (9/7) karena harus menjalani sejumlah pemeriksaan.  ”Iya, benar (dinonaktifkan, Red), karena kami melakukan pendalaman dan pemeriksaan yang berkaitan dengan KTP Djoko Tjandra. Selaku kepala kelurahan, apakah sudah menjalankan sesuai prosedur, tupoksi, atau SOP (standard operating procedure, Red) yang ada,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir.  Atas dugaan kesalahan tersebut, lanjut Chaidir, di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pejabat tersebut harus dibebastugaskan dulu.  Aroman mengakui, dari perekaman hingga pencetakan e-KTP, dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Selain karena sistem dan blangko yang tersedia, dia menyebutkan, NIK (nomor induk kependudukan) Djoko Tjandra juga masih aktif saat dicek di disdukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil).  Cuma, memang masa berlaku KTP itu sudah lama tidak diperpanjang. ”Jadi, yang bersangkutan datang dan akan memperpanjang e-KTP, mengganti KTP lama menjadi e-KTP. Alamat sama, tidak ada perubahan data,” katanya.  Aroman menyebutkan, pencetakan e-KTP itu sebetulnya tidak berhubungan secara langsung dengan lurah. ”Tidak ada tanda tangan lurah, stempel lurah. Ya, mungkin karena Pak Lurah mengantar ke ruang perekaman e-KTP, orang mempertanyakan,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> Djoko Tjandra. (Dok. Jawa Pos)  Menurut dia, itu lazim saja. ”Kami kan ingin memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.  Mengenai CCTV di kantor kelurahan yang rusak, dia tidak menampik. Menurut dia, CCTV itu sudah lama rusak dan anggaran perbaikan belum diajukan untuk tahun ini.  Sebagai atasan langsung Asep, dia mengakui saat ini ditugasi menjadi pelaksana harian (Plh) lurah Grogol Selatan. Sementara itu, Asep kini menjadi staf biasa di kantor wali kota Jakarta Selatan. Sebab, masih ada pemeriksaan lagi untuk Asep, selain yang sudah dijalani bersama Inspektorat DKI dan camat Kebayoran Lama.  ”Nanti pimpinan dari provinsi yang menentukan sampai kapan. Tapi, yang saya periksa sampai saat ini hanya lurah. Kalau Kasatpel Dukcapil di kelurahan itu, dinas dukcapil yang periksa,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=p7_3EICZLdE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LIjPhRoYHyk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=imzFhe5bRkg

Cerita Perekaman e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Djoko Tjandra terus menyeret beberapa nama jenderal polisi. Selain Brigjen Prasetijo Utomo yang telah dicopot dari kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, kemarin (17/7) ada dua jenderal lagi yang diberhentikan dari jabatannya.  Yakni, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Brigjen Nugroho Wibowo. Pencopotan keduanya diduga merupakan akibat dari red notice Djoko Tjandra yang terhapus sistem Interpol pusat.  Sesuai dengan Telegram Kapolri Nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020, Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi menjadi analis kebijakan utama Itwasum Polri. Posisinya diisi Brigjen Johanis Asadoma. Lalu, Brigjen Nugroho Wibowo dipindah menjadi analis kebijakan utama Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan Brigjen Amur Juanda Juli Buana.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono membenarkan adanya mutasi dua perwira tinggi tersebut. ”Iya, sesuai dengan telegram Kapolri ya,” ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam. Soal dugaan pelanggaran dalam terhapusnya red notice Djoko Tjandra, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan bahwa sekretaris NCB Interpol memang dalam proses kode etik di divpropam.  Sesuai temuan divpropam, ada kewenangan yang seharusnya dilaporkan ke pimpinan, tapi ternyata tidak dilaporkan. ”Dari propam sudah minta keterangannya,” ucap dia. Namun, Argo tidak memberikan penjelasan tentang Irjen Napoleon yang juga dicopot.  Argo lalu menjelaskan regulasi red notice. Menurut dia, red notice di Interpol pusat yang berada di Lyon, Prancis, itu biasa disebut file. Yang ditujukan untuk pencarian buron. ”Khusus Djoko Tjandra itu red notice diajukan pada 2009,” ungkapnya.  Pengajuan red notice harus memenuhi berbagai syarat. Antara lain surat penangkapan, sidik jari, dan bukti perlintasan. Kemudian, dilakukan gelar perkara di Bareskrim. ”Untuk melihat seberapa jauh peran buron ini dalam sebuah kasus,” jelasnya.  Setelah gelar perkara, Interpol Indonesia mengajukan red notice ke Interpol pusat. Yang kemudian disebar Interpol pusat ke semua negara anggota Interpol. Regulasinya, red notice itu memiliki batas waktu lima tahun setelah diajukan. ”Untuk batas waktu lima tahun buron Djoko Tjandra itu pada 2014,” katanya.  Bila tidak diperbarui, akan dihapus oleh sistem Interpol pusat. Proses pembaruan tersebut seharusnya diajukan penyidik kasus yang menangani Djoko. Dalam hal ini diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus itu. ”Harusnya penyidik yang tangani kasus minta ajukan red notice kembali,” tuturnya.  Mengapa pada 2014 (batas waktu) red notice Djoko Tjandra tidak diajukan kembali? Argo mengaku masih akan bertanya lagi soal itu. ”Lalu juga ada surat Interpol Indonesia ke Dirjen Imigrasi. Surat itu bukan penghapusan red notice, melainkan surat penyampaian bahwa red notice Djoko Tjandra telah dihapus oleh sistem,” paparnya.  Dalam surat bernomor B/186/V/2020/NCB-Div HI tertanggal 5 Mei 2020 disebutkan, red notice Djoko Tjandra telah terhapus sejak 2014 oleh sistem basis Interpol. Penyebabnya, tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejagung.  Dalam surat itu juga disebutkan adanya rujukan surat Anna Boentaran, istri Djoko Tjandra, pada 16 April 2020 untuk pencabutan red notice. Dengan begitu dapat diartikan, jauh sebelum surat permintaan pencabutan red notice oleh Anna, red notice Djoko telah terhapus.  Argo mengatakan, pada 2015 ada isu Djoko terpantau di Papua Nugini. Saat itu divhubinter mengirimkan surat permintaan agar Djoko dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) dan dilakukan tindakan pengamanan bila mendeteksi keberadaannya. ”Jadi agar memasukkan Djoko Tjandra ke DPO Ditjen Imigrasi,” terangnya.  Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menjelaskan, dalam kasus tersebut ada komunikasi yang tidak baik antarlembaga. Baik Kejagung dengan Polri maupun Polri dengan Ditjen Imigrasi. ”Seharusnya saling menanyakan antara lembaga,” paparnya.  Polri seharusnya tidak hanya menunggu pengajuan dari Kejagung. Akan lebih baik bila jemput bola ke Kejagung soal buron Djoko Tjandra. ”Jemput bola, kenapa red notice tidak diperbarui,” terangnya.  Yang juga penting, bisa jadi batas waktu red notice itu memang celah yang sengaja dimanfaatkan. Tidak tertutup kemungkinan ada gratifikasi dalam kejadian tersebut. ”Siapa itu, harus diusut tuntas,” tegasnya. Polri juga harus berkaca karena sistemnya tidak bisa mendeteksi hal semacam itu. ”Agar tidak terulang ke kasus lainnya,” terangnya.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, mungkin koordinasi antara Kejagung dan Polri kurang. Hal itu terlihat dari red notice yang tidak diajukan lagi setelah batas waktu lima tahun. ”Seharusnya pihak yang meminta menahan itulah yang mengajukan kembali. Bukan Interpol Indonesia,” urainya. Karena itu, alangkah bijaknya bila semua melakukan introspeksi. Dengan begitu, tidak terulang lagi red notice yang kedaluwarsa. ”Begitu seharusnya,” paparnya.  Rapat DPR Belum Pasti  Sementara itu, di internal DPR terjadi pro-kontra terkait rencana rapat gabungan yang akan membahas kasus Djoko Tjandra. Ketua Komisi III Herman Herry mengatakan, komisinya belum mendapat kepastian soal rencana rapat gabungan dengan aparat penegak hukum. Yakni, Kabareskrim, Jampidum, dan Dirjen Imigrasi. Sebab, surat izin rapat gabungan masih tertahan di meja Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin.  Herman menyatakan, surat izin untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pengawasan terhadap mitra kerja telah dikirim ke pimpinan DPR sejak Rabu (15/7). Menurut dia, surat izin untuk menggelar RDP saat masa reses dilayangkan setelah komisi III menerima dokumen berupa surat jalan buron Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Selasa (14/7).  Komisi III menganggap kasus itu bersifat superurgen. ”Sehingga berdasarkan mekanisme tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR,” terangnya. Namun, lanjut Herman, sampai saat ini surat tersebut tidak ditandatangani Azis Syamsuddin. Padahal, Ketua DPR Puan Maharani sesungguhnya telah mengizinkan dan menyetujui RDP yang rencananya digelar pada Selasa (21/7).  Setelah memberikan izin dan menyetujui rencana RDP, Puan mendisposisi izin tersebut kepada wakil DPR bidang korpolkam yang dijabat Azis. Menurut informasi terakhir dari sekretariat, surat tersebut tidak ditandatangani Azis karena ada putusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang melarang RDP pengawasan oleh komisi pada masa reses. ”Sampai saat ini saya juga masih menunggu untuk melihat salinan putusan bamus tersebut,” tandas politikus PDIP itu. Herman menegaskan, komisi III tetap berkomitmen untuk terus mengawasi aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus buron Djoko Tjandra.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=p7_3EICZLdE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LIjPhRoYHyk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=imzFhe5bRkg

Tidak Ada Pengajuan Pembaruan Red Notice Djoko Tjandra Sejak 2014

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kasus Brigjen Pol Prasetijo Utomo yang membantu buronan kelas kakap Djoko Tjandra terulang kembali. Kasus Prasetijo diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua anggota lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.  "Ini juga peringatan bagi seluruh anggota baik di Bareskrim dan jajaran, kejadian ini tidak boleh kejadian lagi," kata Listyo kepada wartawan, Jumat (17/7).  Listyo menegaskan, tidak ada celah bagi jajarannya melakukan pelanggaran yang merusak marwah instutusi. Semua anggota harus sejalan untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. "Kalau tidak sanggup, saya minta mundur," tegasnya.  Mantan Kadivpropam itu memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Seperti pencopotan kepada Prasetijo yang membantu Djoko Tjandra.  "Sebagai mana saya sampaikan beberapa waktu lalu, kami akan secara tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran demikian juga sebaliknya. Kalau anggota prestasi diberi reward," pungkas Listyo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-prasetijo.jpg" alt="Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)</figcaption>
</figure> Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Pol Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas Bareskrim Polri. Pencopotan ini terjadi usai Prasetyo terbukti mengeluarkan surat jalan untuk buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.  Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat tersebut, Prasetyo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri, dalam rangka pemeriksaan. “Komitmen bapak Kapolri jelas, jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, akan dicopot dari jabatannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (15/7).

Kabareskrim Ingatkan Anggotanya Tak Mengulang Kasus Brigjen Prasetijo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Djoko-Tjandra-Buron-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai dicopot dari jabatannya, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo (BJPU) mendadak jatuh sakit. Kondisi itu yang menyebabkan Pradetijo tidak hadir saat upacara pencopotan jabatan pada Kamis (16/7).  "Yang bersangkutan (BJPU) saat ini sedang dalam pemeriksaan dokter lebih lanjut. Yang jelas bukan Covid-19 tetapi tentunya gangguan kesehatan yang lain," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan, Jumat (17/7).  Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, saat ini Prasetijo sudah mendapat perawatan medis. Dia diagnosis mengalami tekanan darah tinggi.  "Pak Prasetijo sementara ini masih dalam perawatan di RS Kramat Jati. Tensi darahnya tinggi dan dari dokter tidak mengizinkan untuk berdiri maupun untuk ikut serah terima," sambungnya.  Argo menyampaikan, tensi darah Prasetijo naik sejak Rabu (15/7). "Sampai saat ini belum tuntas, belum selesai pemeriksaannya dari pada Pak Prasetijo ini, ditunggu saja, ini tetap berlanjut," pungkas Argo.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Pol Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas Bareskrim Polri. Pencopotan ini terjadi usai Prasetyo terbukti mengeluarkan surat jalan untuk buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.  Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat tersebut, Prasetyo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri, dalam rangka pemeriksaan.  “Komitmen bapak Kapolri jelas, jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, akan dicopot dari jabatannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (15/7).

Usai Jabatannya Dicopot, Brigjen Prasetijo Mendadak Sakit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djoko tjandra buron

Berita Terkini