<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/49b4698c916c4193af5f1eda3ad28d67_18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi teranyar pandemi Covid-19 di Korea Selatan diwarnai dengan aksi mogok para dokter. Sedikitnya ada 16 ribu dokter magang dan residen yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus Korona di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif. Mereka memutuskan mogok kerja pada 21 Agustus. Dengan melalui dialog, akhirnya para dokter kembali bersepakat akan menangani pasien lagi.  Dilansir dari <a href="https://www.aljazeera.com/news/2020/09/south-korean-doctors-strike-reforms-virus-surges-200904015226875.html">Aljazeera</a>, para dokter di Korea Selatan telah setuju untuk mengakhiri masa mogok kerja selama dua minggu. Aksi mereka dinilai telah mengganggu upaya untuk mengekang gelombang baru virus Korona. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/09/2020/gelombang-kedua-wabah-covid-19-di-korsel-didominasi-lansia/">Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di Korsel Didominasi Lansia</a></li> </ul> Perdana Menteri Chung Sye-kyun langsung mencari solusi lewat pembicaraan tentang rencana reformasi medis pemerintah. Chung mengatakan pemerintah dan partai yang mengatur dan Asosiasi Medis Korea telah mencapai kata sepakat dari negosiasi dan kompromi yang alot.  "Setelah negosiasi yang panjang, diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan lima poin," ungkapnya menurut kantor berita Yonhap.  "Saya berharap mereka akan menandatangani kesepakatan dan para dokter akan segera kembali bertugas," imbuh Chung.  Sebelumnya para dokter menentang proposal reformasi, yang mencakup peningkatan jumlah dokter, membangun lebih banyak sekolah kedokteran umum, mengizinkan asuransi negara untuk menanggung lebih banyak pengobatan tradisional, dan memperluas telemedicine. Pemerintah berpendapat inisiatif tersebut akan membantu Korea Selatan mengatasi krisis kesehatan seperti virus Korona dengan lebih baik.  Akan tetapi para dokter khawatir itu hanya akan membuat dokter terkonsentrasi di kota-kota tanpa memperbaiki infrastruktur medis yang buruk dan kondisi kerja di lebih banyak wilayah pedesaan. Pada Jumat (4/9), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 198 kasus baru. Sudah 2 hari negara tersebut telah mengonfirmasi kurang dari 200 kasus sejak wabah terbaru dimulai pada pertengahan bulan lalu.  Kementerian Kesehatan akhirnya telah setuju untuk membatalkan rencana untuk membuka sekolah kedokteran baru dan melatih lebih banyak siswa. Kementerian sebelumnya telah memerintahkan para dokter untuk kembali bekerja dan meminta polisi berdialog dengan pemimpin aksi mogok. Sebab aksi dinilai telah menyebabkan kurangnya tenaga medis dalam merawat pasien.

Bersedia Rawat Pasien Covid-19, Ribuan Dokter di Korsel Berhenti Mogok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/buntut-aksi-mogok-dokter-dirut-rsud-mundur_m_152695.jpeg" alt="Suasana pelayanan di RSUD Embung Fatimah Batam saat tutup pelayanan karena dokter mogok beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Suasana pelayanan di RSUD Embung Fatimah Batam saat tutup pelayanan karena dokter mogok beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga akibat adanya aksi mogok para dokter beberapa hari yang lalu, situasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam jadi tidak kondusif. Ujungnya sang direktur, dr Gunawan Budi Santoso, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Akibat sikap pengunduran diri ini, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi langsung menunjuk Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Embung Fatimah Batam. "Plt-nya Didi (Didi Kusmarjadi)," sebut Rudi, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (23/8). Salah satu fokus awal Didi yakni mencocokkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah terkait besaran klaim BPJS Kesehatan yang disebut-sebut tertunggak. "Biar klop, kita padukan saja supaya tak saling menyalahkan," kata Rudi. Menurut Rudi, pengunduran Gunawan sebagai direktur RSUD Embung Fatimah adalah hal yang biasa. "Biasalah itu, tak sesuai kita ganti," sebutnya sembari berlalu. Sementara itu, Didi mengaku belum mendapat surat terkait penunjukannya sebagai Plt Direktur RSUD Embung Fatimah. Namun demikian, dia mengaku siap jika diperintah oleh wali kota. "Ini perintah atasan, saya sih siap-siap saja," ujarnya. Menurutnya, merangkap jabatan bukan berat bagi dirinya. Apalagi dia pernah mejabat Direktur RSUD Kepri. "Insyaallah nggak berat, ini kan sementara juga sebelum ada pengganti permanen (tetap) direktur nanti," pungkasnya.

Buntut Aksi Mogok Dokter, Dirut RSUD Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dokter-rsud-masih-mogok-lima-poliklinik-tak-layani-pasien_m_151222.jpeg" alt="Pasien mengantre di Poli Penyakit Dalam RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Selasa (15/8)." width="100%">
<figcaption>Pasien mengantre di Poli Penyakit Dalam RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Selasa (15/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mogok praktik yang dilakukan para dokter di RSUD Embung Fatimah Batam masih berlanjut hingga Selasa (15/8). Akibatnya lima poliklinik harus tutup dan tidak bisa melayani pasien. Adapun poliklinik yang tutup tersebut, yakni Poliklinik Penyakit Kulit, Poliklinik Orthopaedi, Poliklinik Bedah Digestive, Poliklinik Napza dan Metadon, serta dan Poliklinik Urologi. Di depan bagian poliklinik terdapat pengumuman yang ditempel baru akan buka pada Rabu (16/8) atau Jumat (18/8). Kondisi ini membuat pelayanan terganggu. Sejumlah calon pasien terpaksa batal berobat karena beberapa poliklinik masih tutup. "Saya sudah tanya memang tak ada dokter hari ini. Katanya besok baru buka," ujar Erna, warga Batuaji, seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (16/8). Kekecewaan juga disampaikan Edward, calon pasien yang ingin berobat ke Poliklinik Orthopaedi. Dia berharap, persoalan di rumah sakit tidak sampai menggangu pelayanan untuk masyarakat. "Ini sudah jauh-jauh saya dari Bengkong mau berobat di sini malah tutup pula polinya," ujar Edward. Sementara pelayanan di sejumlah poliklinik lainnya sudah normal, kemarin. Di antaranya Poliklinik Syaraf, Poliklinik Gigi, Poliklinik Mata, dan Poliklinik Kesehatan Jiwa. Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, dr Gunawan Budi Santosa, mengakui adanya lima poliklinik yang masih tutup. Namun dia membantah jika tutupnya lima poliklinik tersebut karena masih ada dokter yang mogok kerja. Menurut dia, beberapa poliklinik tutup karena para dokternya sedang menangani operasi dan sebagian sedang cuti. "Bukan tak masuk kerja. Sudah tak ada masalah lagi. Pelayanan medis sudah normal semuanya," klaim Gunawan.

Dokter RSUD Masih Mogok, Lima Poliklinik Tak Layani Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dokter-rsud-mogok-praktik-ini-kata-wakil-wali-kota-batam_m_150982.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad (baju putih)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad (baju putih)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Telantarnya pasien RSUD Embung Fatimah Batam akibat dokter yang mogok kerja, karena jasa intensif mereka belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah setempat membuat Wakil Wali Kota Batam Amsakar turun tangan. Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, Amsakar mengajak para dokter untuk berdialog di ruangan komite medik RSUD. Usai pertemuan tertutup itu berlangsung, dia membenarkan jika aksi mogok para dokter itu terkait hak jasa medis para dokter yang belum dibayarkan. "Uang jasa medis rekan-rekan dokter ini belum dibayar. Kami sudah sama-sama menguraikan masalah ini dan hasilnya ternyata ada dua faktor," ujar Amsakar seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Dua faktor yang menghambat tersebut, yakni kondisi RSUD yang sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) serta belum ada SK Wali kota sebagai payung hukum untuk membayar insentif yang dituntut oleh para dokter itu. "SK Wali kota belum ada juga karena masih diaudit rumah sakit ini oleh BPKP. Pak Gunawan (Direktur RSUD) juga harus memegang prinsip hati-hati kalau belum ada payung hukumnya. Makanya timbulah masalah ini," ujar Amsakar. Untuk menyelesaikan persoalan itu, tentu manajamen RSUD harus menunggu hasil audit BPKP untuk mendapatkan kejelasan terkait keputusan wali kota nanti. "Hasil audit itu menjadi patokan keputusan wali kota nanti apakah dibayar atau tidak," ujarnya. Jika memang tuntutan para dokter tersebut mendesak, maka opsi lain yang ditawarkan adalah meminta pendapat dari BPKP sebagai referensi manajemen RSUD untuk mengambil langkah selanjutnya apakah dibayar atau tidak. "Itu harus ada hitam diatas putih. Kalau iya (bisa dibayar) ya harus ada pegangan agar nanti tidak disalahkan lagi," ujar Amsakar. Menjelang hasil audit BPKP, langkah yang akan diambil Pemko Batam bersama manajemen RSUD membentuk tim khusus untuk membahas peraturan wali kota sebagai payung hukum atas uang jasa medis para dokter tersebut. "Kami juga akan bentuk tim kecil untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Makanya kawan-kawan dokter saya minta untuk bersabar dan kembali menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dokter untuk melayani masyarakat," imbau Amsakar.

Dokter RSUD Mogok Praktik, Ini Kata Wakil Wali Kota Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ketika-jasa-dokter-rsud-tak-dibayar-begini-jadinya_m_150977.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bila urusan uang dan perut sudah tidak berkejelasan, semua akan bisa berbuat apa saja. Tak peduli itu akan merugikan orang lain atau tidak. Begitu yang dirasakan oleh para dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam. Mereka memilih untuk mogok memeriksa pasien. Pasalnya insentif jasa medis mereka yang menjadi haknya sejak setahun terakhir tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Dampak dari sikap tenaga medis ini, pelayanan di RSUD Embung Fatimah terganggu, Senin (14/8) pagi. Terutama untuk pasien rawat jalan. Pantauan Batam Pos (Jawa Pos Group) di lokasi rumah sakit, pelayanan medis yang paling terganggu di poli rawat jalan. Pasien yang ingin kontrol ataupun berobat di poli rawat jalan tak ada yang melayani. Pasien yang membutuhkan pelayanan terpaksa harus balik kanan dengan kecewa untuk mencari dokter praktik lainnya.&nbsp; Nina, 35 warga Kaveling Lama, Sagulung mengaku keinginanya untuk berobat teling di poli THT urung dilakukan. "Iya tak buka katanya. Dokter tak ada makanya ini mau cari ke rumah sakit lain," ujar Nina seperti dikutip Batam Pos (Jawa Pos Group). Aksi mogok ini dibenarkan oleh Direktur RSUD Embung Fatimah Batam dr Gunawan Budi Santosa. "Bukan mogok, ini hanya tak masuk pagi tadi saja. (Dokter) Lagi ada sedikit penyampaian aspirasi saja. Ini sudah normal kembali. Semua pelayanan medis sudah kembali normal," ujar Gunawan Budi. Sementara itu, dr Apri Hidayat perwakilan dari dokter di RSUD menuturkan, aksi tersebut merupakan bentuk protes dari para dokter yang ada di RSUD terkait remunirasi atau insentif jasa medis yang sudah menunggak hampir setahun ini. Besaran tunggakan insentif itu secara umum mencapai Rp 2 miliar. "Kami hanya minta waktu sebentar agar hak kami ini segera dijelaskan. Sudah hampir setahun jasa medis kami tak dibayar," ujar Apri, kemari.

Ketika Jasa Dokter RSUD Tak Dibayar, Begini Jadinya

dokter mogok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter mogok

Berita Terkini

Bersedia Rawat Pasien Covid-19, Ribuan Dokter di Korsel Berhenti Mogok

Buntut Aksi Mogok Dokter, Dirut RSUD Mundur

Dokter RSUD Masih Mogok, Lima Poliklinik Tak Layani Pasien

Dokter RSUD Mogok Praktik, Ini Kata Wakil Wali Kota Batam

Ketika Jasa Dokter RSUD Tak Dibayar, Begini Jadinya

Download Aplikasi JawaPos.com