<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/pexels-neosiam-635356-2096803484.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejadian dugaan kekerasan terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kembali terjadi, dan dilakukan oleh seorang dokter senior. Kali ini kekerasan itu diduga terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Sleman, Yogyakarta. Peristiwa dugaan kekerasan ini mencuat usai diunggah oleh akun @drg.mirza di story Instagramnya. Dalam unggahannya, ia meng-capture potongan informasi dari WhatsApp yang telah diteruskan beberapa kali. &nbsp; "Ini temenku 2 org lagi visum. Dia mukul temenku sm ngatain2 temenku bawa RAS segala," tulis informasi di WhatsApp yang diunggah Instagram @drg.mirza itu, dikutip Minggu (24/8). Di unggahan lainnya, terungkap bahwa kekerasan yang menimpa dokter residen itu diduga dilakukan seorang dokter dari rumah sakit di Magelang yang tengah mengantar orang tuanya ke RSUP Sardjito. "Yang melakukan adalah senior spesialis dari salah satu RS di kota lain yang saat ini mengantar orang tuanya yang sakit," tutur cuplikan status yang diunggah ulang drg Mirza. Terkait informasi itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman menyebut bahwa kasus dugaan kekerasan terhadap dokter residen RSUP Sardjito tengah ditangani secara internal. "Sedang ditangani oleh pihak internal Sardjito," ucapnya saat dihubungi JawaPos.com.&nbsp; Ia tak membuka lebih lanjut terkait penyebab maupun kronologis kekerasan yang terjadi terhadap dokter residen itu.&nbsp;"Besok akan disampaikan perkembangan penanganannya bersama pihak-pihak terkait," pungkas Aji.

Kekerasan terhadap dokter residen di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dugaan melibatkan dokter senior, ditangani Kementerian Kesehatan.

Dugaan Kekerasan pada Dokter Residen di RSUP Sardjito Sleman Yogyakarta Mencuat di Media Sosial, Kemenkes Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.Com - Belum lama ini, kasus kekerasan seksual tengah viral dilakukan oknum dokter residen bernama Priguna Anugerah Pratama (31). Diketahui, dokter residen bernama Priguna Anugerah Pratama ini, telah dilaporkan pihak berwenang atas tindak pelecehan. Dari pantauan Jawa Pos, motif di balik aksi bejat dokter residen Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unpad Priguna Anugerah Pratama ini, dilakukan dengan cara membius korban lalu merudapaksa anak pasiennya dengan dalih pengambilan darah. Ditambahkan dari Radar Solo, insiden terjadi pada 18 Maret 2025 di salah satu ruangan kosong di Gedung MCHC lantai 7, yang belum difungsikan secara resmi. Saat itulah tindakan bejat dilakukan, setelah sebelumnya korban disuntik obat bius. Sebagai informasi, Priguna diduga melakukan rudapaksa terhadap korban FH, 21, yang kala itu tengah menjaga sang ayah di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Berdasarkan pemeriksaan polisi lebih lanjut, kini pelaku dikabarkan memiliki fantasi seksual menyimpang yang membuatnya terangsang saat korban dalam keadaan tidak sadar. &ldquo;Motifnya semacam punya fantasi tersendiri secara seksual. Bahkan pelaku senang kalau korbannya dalam kondisi pingsan,&rdquo; ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Jumat (11/4). Dugaan itu memperkuat alasan polisi mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap Priguna. &ldquo;Saat ini belum dilakukan. Tapi mungkin nanti akan ada visum psikiatrikum,&rdquo; lanjutnya. Meski sudah menikah, Priguna tetap melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Usai aksinya terbongkar oleh pihak rumah sakit tempat dia praktik, Priguna bahkan sempat mencoba bunuh diri. &ldquo;Dia sempat malu dengan keluarganya. Setelah diketahui pihak rumah sakit, dia berusaha bunuh diri dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung,&rdquo; papar Surawan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra.

Belum lama ini, kasus kekerasan seksual tengah viral dilakukan oknum dokter residen bernama Priguna Anugerah Pratama (31).

Fakta Baru! Dokter Residen Priguna Anugerah Akui Punya Fetis 'Menyimpang', Polisi Ungkap Motif Bejat sang Dokter!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-3-875914835.jpeg" alt="Ketua DPR Puan Maharani saat acara open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani saat acara open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus&nbsp;rudapaksa yang dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap kerabat pasien. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.&nbsp;&ldquo;Tindakan pelaku adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Kamis (10/4). Puan menyebut, peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan dan layanan kesehatan. Tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan kepercayaan publik yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh setiap tenaga medis. "Ini adalah bentuk pengkhianatan serius terhadap etika kemanusiaan dan nilai moral yang seharusnya menjadi fondasi dunia kedokteran," tegas politikus PDIP itu. Puan berharap aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi maksimal bagi pelaku, mengingat banyak regulasi yang dilanggar Priguna. Ia juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa perlakuan istimewa kepada pelaku hanya karena berasal dari lingkungan akademik atau profesi tertentu. &ldquo;Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani secara serius dan berkeadilan,&rdquo; tegas Puan. Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Polisi mengusut tuntas kasus kekerasan seksual di RSHS Bandung tersebut. Mengingat, Polisi menyatakan ada dua orang lagi korban rudapaksa Priguna yang disebut sebagai pasien. &ldquo;Harus ditelusuri secara mendalam kemungkinan korban-korban lain, dan kemungkinan ada tidaknya pihak lain yang terlibat. Kasus ini harus diusut tuntas untuk memastikan keadilan bagi para korban,&rdquo; ujarnya. Puan juga meminta adanya evaluasi pengawasan program pendidikan kedokteran, termasuk PPDS.&nbsp; &ldquo;Bagaimana sistem pengawasannya, baik dari kampus, rumah sakit, dan lembaga lain dalam program pendidikan kedokteran ini sampai bisa terjadi peristiwa yang sangat memukul dunia medis kita,&rdquo; cetus Puan. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah menetapkan Priguna sebagai tersangka dan dia terancam hukuman 12 tahun penjara. Bahkan, Unpad juga telah memberhentikan pelaku dari program PPDS. Selain itu, Kementerian Kesehatan meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mencabut surat tanda registrasi (STR) dan membatalkan izin praktik Priguna. Buntut kasus ini, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestasiologi dan Terapi Intensif di RSHS Bandung juga diberhentikan sementara. &nbsp; &nbsp;

Ketua DPR Puan Maharani soroti kasus rudapaksa yang dilakukan dokter PPDS di RSHS Bandung dan minta evaluasi program pendidikan kedokteran.

Buntut Kasus Rudapaksa oleh Dokter Residen RSHS Bandung, Ketua DPR Puan Maharani Desak Evaluasi Program Pendidikan Kedokteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter residen anestesi Universitas Padjajaran (Unpad) yang merudapaksa anak pasiennya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, mengaku memiliki kelainan seksual. Hal ini dia ungkapkan dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian.&nbsp; Priguna mengaku kelainan seksual itu berupa fetish, yakni melakukan rudapaksa korban dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri. "Iya begitu dari keterangan tersangka (memiliki fetish orang pingsan)," ujar Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Pol Surawan saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (10/4). Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban, sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. "Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ujar Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. "Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri," lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area sensitif dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Kini, Polda Jawa Barat telah menahan Priguna dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan.&nbsp; "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra.

Priguna Anugerah Pratama, Dokter residen anestesi di Bandung ditangkap setelah merudapaksa anak pasiennya. Mengaku punya kelainan seksual.

Bius Korban Sebelum Dilecehkan, Priguna Anugerah Pratama Dokter Residen Unpad Ternyata Punya Kelainan Seksual, Suka Rudapaksa Orang Pingsan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/siswi-smk-digilir-9-pemuda-satu-pelaku-berhasil-dibekuk_m_.jpg" alt="Ilustrasi korban perkosaan. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban perkosaan. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nasib tragis menimpa seorang perempuan muda, korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Priguna Anugerah Pratama, 31, seorang dokter residen Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Di tengah duka karena sang ayah yang dirawat di rumah sakit, perempuan itu justru mengalami pemerkosaan oleh tenaga medis yang seharusnya memberikan perlindungan. Kini, ayah korban telah meninggal dunia. Priguna telah ditangkap, diberhentikan dari pendidikan spesialisnya, dan dijatuhi sanksi berat berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR). Hal ini berarti ia tak bisa lagi berpraktik sebagai dokter seumur hidup. "Udah clear ya berarti urusan ini," ujar drg. Mirza, seorang dokter influencer yang turut mengikuti perkembangan kasus ini di Instagramnya, Kamis (10/4). Meski pelaku telah mendapatkan hukuman, sorotan kini harus tertuju pada korban. Kesehatan fisik dan mental korban menjadi perhatian penting usai peristiwa memilukan tersebut. Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan, baik untuk mendeteksi kemungkinan penyakit menular seksual maupun untuk memastikan kondisi kejiwaannya. "Semoga pelaku tidak mengidap penyakit menular seksual yang berpotensi menularkan ke korban," kata drg. Mirza.&nbsp;Ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis oleh tenaga profesional agar korban bisa menjalani proses pemulihan secara utuh. Kini, duka korban tak berhenti pada tragedi rudapaksa. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa sang ayah yang tengah dirawat akhirnya meninggal dunia. Dua beban berat itu kini menyesakkan hari-hari korban dan keluarganya. Pendampingan secara menyeluruh, baik medis maupun psikologis, sangat dibutuhkan untuk membantunya bangkit dari trauma mendalam yang dialaminya. Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban, sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. "Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ujar Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. "Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri," lanjut Hendra Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra. &nbsp;

Seorang perempuan muda menjadi korban rudapaksa oleh dokter residen di RSHS Bandung, ayahnya meninggal dunia setelah dirawat.

Nestapa Korban Kejahatan Priguna Anugerah Pratama, Dokter Residen Unpad di RSHS Bandung: Ayah Tak Tertolong, Dia Dirudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bejatnya kelakuan Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter anestesi Universitas Padjajaran (Unpad) yang merudapaksa FH, anak dari pasiennya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bikin geleng-geleng kepala.&nbsp; Aksi yang dilakukannya bahkan seolah meraibkan posisi dirinya yang sudah berkeluarga di luar tempat tugasnya saat ini di Bandung. "Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang berkeluarga," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam konferensi pers, Rabu (8/4). "Informasi yang kami dapatkan dia berasal dari kota di luar dari Jawa Barat sesuai dengan KTP-nya tadi," sambung Hendra. Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan upaya rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra. &nbsp;

Kasus merudapaksa yang melibatkan dokter anestesi di RSHS Bandung, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun.

Dokter Residen Unpad Priguna Anugerah Pratama yang Rudapaksa Anak Pasien di RSHS Bandung Ternyata Sudah Berkeluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/dokter-gugur.jpg" alt="PENGINGAT PUBLIK: Videotron di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, menampilkan jumlah tenaga kesehatan yang menjadi korban Covid-19. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENGINGAT PUBLIK: Videotron di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, menampilkan jumlah tenaga kesehatan yang menjadi korban Covid-19. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Pandemi di tanah air sudah memasuki bulan ketujuh. Tenaga kesehatan (nakes) tetap menjadi garda depan dalam penanganan virus tersebut. Ironisnya, hak-hak mereka tak kunjung terpenuhi.  Hal itu tampak dari hasil survei yang dipaparkan Koordinator Tim Bantuan Residen Jagaddhito Probokusumo.  Survei itu meneliti kondisi dokter residen atau mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Survei dilakukan di 17 perguruan tinggi negeri (PTN) yang menyelenggarakan PPDS. ”Pada saat pandemi, jam kerja residen rata-rata 60 jam seminggu. Sebelum pandemi 80 jam seminggu,” ujar Jagaddhito. Jam kerja mereka kini berkurang karena masyarakat khawatir datang ke rumah sakit. Pengurangan jam kerja itu berimbas pada kompetensi dokter residen. Sebab, mereka belajar dari kasus pasien yang dihadapi setiap hari.  Untuk diketahui, Indonesia belum memiliki batas jam kerja bagi dokter residen. Dengan begitu, jumlah jam kerja masing-masing pusat pendidikan berbeda. Negara lain, contohnya Inggris, sudah memiliki batas jam kerja per minggu. Yakni, 64 jam. ”Di Amerika sudah ada fleksibilitas jam kerja. Ini untuk merespons pandemi,” ujarnya dalam rapat koordinasi pemaparan survei residen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/09/2020/oknum-dokter-rapid-test-bandara-soetta-ditangkap-bersama-istrinya/">Oknum Dokter Rapid Test Bandara Soetta Ditangkap Bersama Istrinya</a>  Jagaddhito mengatakan, banyak dokter residen yang mendapatkan alat pelindung diri (APD) dari donasi maupun membeli sendiri. Yang disayangkan, 31 persen residen yang menjadi responden belum pernah menjalani tes swab PCR. Hingga 21 September, ada 978 dokter residen yang positif Covid-19. ”Dari survei terlihat 25,9 responden mengalami kejenuhan,” tuturnya.  Kemarin (25/9) Jawa Pos menghubungi Koordinator Residen Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dr Jacob Pajan. Dokter yang mengambil pendidikan spesialis bedah itu menyatakan, pada awal pandemi ada kesulitan mencari APD. ”Namun, sekarang bisa kami akali. Hampir sebagian besar APD berasal dari sumbangan atau usaha sendiri,” ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/dokter-residen.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> GRAFIS. (ADIT/JAWA/POS)  Di rumah sakit tempatnya bertugas, APD lengkap cukup terbatas. Biasanya hanya untuk mereka yang berjaga di ruang isolasi dan IGD. Itu pun harus disiasati dengan hanya dua dokter yang berjaga di ruang isolasi. ”Masker bedah sudah disediakan, tapi kami memilih memakai masker rebreathing yang beli sendiri,” tuturnya.  Sementara itu, tes swab belum rutin dilakukan. Tes swab kepada residen dilakukan ketika ada kasus positif dan terlibat kontak dekat. Alasannya, menurut Jacob, ketersediaan reagen di daerahnya minim.  Koordinator Dokter Residen Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dr Mochamad Sri Arya Heriawan mengatakan hal senada. Arya yang dihubungi kemarin via telepon mengungkapkan, reagen di wilayahnya mencukupi. Namun, bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk melakukan tes swab tidak cukup. ”Yang saya ketahui, di setiap center pendidikan belum ada tes swab berkala. Seharusnya dibuatkan regulasinya,” tuturnya.  Kerap bersinggungan dengan pasien membuatnya waswas. Apalagi, ada dua dokter residen bagian anestesi yang positif Covid-19. Satu di antaranya sudah menggunakan ventilator. Untuk satunya lagi, kondisinya lebih baik. Namun, Arya sempat melakukan kontak dekat ketika mereka menangani pasien di ruang operasi.  Dia berharap ada regulasi yang mengatur pemeriksaan pasien sejak awal masuk. Misalnya, dilakukan rapid test. Dengan begitu, dokter tak waswas untuk menangani.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/25/09/2020/fk-unair-lantik-209-orang-anak-sopir-dikukuhkan-jadi-dokter-muda/">FK Unair Lantik 209 Orang, Anak Sopir Dikukuhkan Jadi Dokter Muda</a>  Dikonfirmasi terpisah, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam menegaskan, sejak awal pihaknya sangat concern pada para mahasiswa kesehatan yang sedang menjalani proses belajar di rumah sakit. Terutama para residen. ”Survei tersebut saya yang meminta karena kita prihatin dengan kondisi residen,” ujarnya.  Berangkat dari kajian awal yang dilakukan para residen, menteri pendidikan dan kebudayaan pun akhirnya mengeluarkan surat edaran (SE). Isinya tentang permintaan kepada fakultas kedokteran maupun rumah sakit pendidikan untuk menjaga dan melindungi kesehatan residen. Caranya dengan memberikan APD yang sesuai standar, membantu keringanan UKT, memberikan waktu istirahat yang sesuai standar, serta dukungan kesehatan lainnya.  ”Setelah berkoordinasi dengan Kemenkes, akhirnya Kemenkes juga memberikan insentif untuk residen yang menangani Covid-19,” jelas guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.  Selain itu, lanjut dia, pada awal Maret, pihaknya mengupayakan adanya realokasi anggaran dikti untuk membantu penyediaan APD. Lebih dari 100 ribu paket APD telah disalurkan ke sejumlah fakultas kedokteran.  Namun, setelah itu kewenangan dan koordinasi ada di gugus tugas. Dikti sudah secara rutin melaporkan ke gugus tugas terkait kebutuhan tersebut. Di samping pengajuan langsung oleh fakultas kedokteran kepada gugus tugas. ”Kami juga terus berkoordinasi dan memantau perkembangan di lapangan,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SrFwpsN1WVM

978 Dokter Residen Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ISTIATI-SURANINGSIH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLEMIK soal dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS, juga dikenal sebagai dokter residen) di tengah pandemi ini membuat prihatin. Hal-hal buruk yang terjadi seharusnya bisa dicegah. Semestinya RS yang ketempatan dokter residen menguruskan penjaminan sejumlah hak.  Regulasi yang mengatur jaminan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk para PPDS ini sudah ada. RS tinggal memberlakukannya.  Apalagi, saat ini ada kondisi luar biasa. Memang status PPDS ini agak unik. Sebab, sebenarnya dokter residen tersebut bukan staf RS. Melainkan dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis kedokteran di fakultas kedokteran. Dalam bahasa awam, mungkin bisa disebut magang kerja sebagai bagian dari pendidikan.  Ketika bekerja di RS, para dokter residen ini dalam kondisi normal tidak dibayar. Juga tidak menerima asuransi atau perlindungan layaknya tenaga kerja. Malah, dialah yang harus membayar SPP untuk itu. Lama pendidikannya bergantung pada spesialisasi apa yang tengah dipelajari.  Dengan status seperti itu, hubungan kerja antara dokter PPDS dan RS ini menjadi abu-abu. Dalam konteks hubungannya bukan antara pemberi kerja dan penerima kerja seperti yang diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi, tak berarti kemudian dokter residen ini tidak bisa menerima sejumlah jaminan perlindungan.  Ironis jika yang bersifat relawan saja bisa menerima sejumlah insentif dan jaminan perlindungan berupa asuransi, sementara dokter residen yang nyata-nyata bekerja menanggulangi Covid-19 dan punya kemampuan profesional di bidang medis malah tidak dapat.  Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang pemberian jaminan ke residen tersebut. Kementerian Kesehatan melalui KMK No HK 01.07/Menkes/327/2020 menyebut penetapan Covid-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.  Juga masih ada surat Kapus Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes No DG.02.03/22/8845/2020 tentang perlindungan jaminan KK-PAK bagi dokter residen dan juga SE Menaker No M/8/HK.04/V/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dalam program KK-PAK pada kasus Covid-19. Berdasar data, yang sudah mendaftar baru FK Universitas Airlangga dan FK Universitas Indonesia.  Sementara untuk pencegahan penularan secara individu agar tidak sampai terpapar adalah melakukan serangkaian protokol. Mulai dari mencegah transmisi droplet langsung maupun tidak langsung. Lalu menggunakan APD yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, mengatur jam kerja dan istirahat, gizi seimbang, suplemen dsb.  Deretan regulasi tersebut telah mengatur jelas mengenai perlindungan terhadap para residen yang ikut serta dalam penanggulangan Covid-19. Yang jadi pertanyaan adalah apakah RS maupun fakultas kedokteran sudah menerjemahkan aturan tersebut sebagai kebijakan? Karena itu, semua pihak terkait perlu didorong untuk segera menerjemahkan dan memberlakukan kebijakannya.  Mengenai banyaknya dokter residen di rumah sakit tertentu yang terkonfirmasi positif Covid-19, perlu dilihat apakah mereka memang sudah diberi pelatihan dan penjelasan (brifing) khusus. Penjelasan untuk menghadapi Covid-19 ini. Termasuk soal waktu kerja dan bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka akan APD.  Jika seorang dokter residen dalam jam tugasnya merasa mendapat APD yang tidak proper, dia bisa menolak untuk melakukan penanganan. Situasi saat ini sudah bisa diibaratkan seperti perang. Dokter residen termasuk tentara di garis depan. Tentunya, semua perlengkapannya sudah harus dipenuhi dan sesuai standar. Jika tidak, dokter residen bisa menjadi korban sia-sia.  Semoga polemik terkait dokter residen dan posisinya dalam medan perlawanan Covid-19 ini segera berakhir dengan pemberian jaminan dan perlakuan yang seharusnya menurut ketentuan yang berlaku. Tentunya ini menjadi harapan semua pihak. (*)  *) Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, mantan ketua Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia  **) Seperti disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Dorong Realisasi Jaminan ke PPDS

dokter residen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter residen

Berita Terkini