<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/Snapinstaapp_461432228_18493046569062582_722887058134686448_n_1080-2994543614.jpg" alt="momen Raffi Ahmad saat dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) di UIPM Thailand./instagram @raffinagita1717" width="100%">
<figcaption>momen Raffi Ahmad saat dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) di UIPM Thailand./instagram @raffinagita1717</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberian penghargaan gelar Doctor Honoris Causa terhadap presenter Raffi Ahmad oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand, menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, kampus yang memberikan penghargaan tersebut masih terkesan asing bagi banyak orang. Penasaran dengan kampus yang telah memberikan penghargaan ke Raffi Ahmad, salah satu netizen dari Indonesia yang kebetulan tinggal di Bangkok melakukan penelusuran terhadap kampus UIPM dengan mendatangi alamat yang tertera dalam laman website. Netizen itu dibuat terkejut karena ternyata kampus memberikan penghargaan gelar Doctor Honoris Causa ke Raffi Ahmad tidak ditemukan. Alamat yang tertera di laman website ternyata adalah hotel. Pihak resepsionis hotel juga memastikan tidak ada kampus di sana. Untuk meluruskan kabar yang beredar, UIPM akhirnya buka suara memberikan keterangan. Diakui bahwa UIPM memang tidak memiliki kampus secara fisik di Thailand karena proses belajar mengajar dilakukan jarak jauh. "Keberadaan UIPM dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan format pendidikan tinggi distance education (pendidikan jarak jauh) dan menggunakan system pendidikan Full 100 persen online learning, virtual campus atau non real campus secara jelas dan dipublikasikan baik di website resmi UIPM," kata Deputy Legal Affairs UIPM Helena Pattirane dalam keterangannya. Dia menyatakan bahwa aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online sehingga tidak memerlukan kampus secara fisik. Kendati demikian, ditegaskan bahwa UIPM merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta asing yang ada di beberapa negara dan sah secara hukum internasional dan nasional. Setelah adanya klarifikasi ini, pihak UIPM mengaku akan mengambil tindakan hukum apabila masih ada yang yang melakukan tindakan mencemarkan nama baik dan menjurus ke arah fitnah melalui media elektronik.

Netizen itu dibuat terkejut karena ternyata kampus memberikan penghargaan gelar Doctor Honoris Causa ke Raffi Ahmad tidak ditemukan.

Alamat Kampus yang Beri Gelar Doktor Honoris Causa ke Raffi Ahmad Ternyata Berupa Hotel, Begini Penjelasan UIPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/Snapinstaapp_461432228_18493046569062582_722887058134686448_n_1080-2994543614.jpg" alt="momen Raffi Ahmad saat dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) di UIPM Thailand./instagram @raffinagita1717" width="100%">
<figcaption>momen Raffi Ahmad saat dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) di UIPM Thailand./instagram @raffinagita1717</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Universal Institute of Professional Management (UIPM) menjadi sorotan publik luas setelah memberikan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) kepada presenter Raffi Ahmad. Pemberian gelar untuk Raffi Ahmad tersebut mengundang sorotan tajam mengingat gelar itu biasanya diberikan kepada individu tertentu yang memiliki kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Ada juga netizen yang justru meneliti UIPM sebagai sebuah lembaga pendidikan. Di tengah kehebohan yang terjadi, UIPM akhirnya buka suara. UIPM memastikan bahwa pemberian gelar kehormatan untuk Raffi Ahmad sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang dipedomaninya. "Prosedur gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC) dari UIPM yang diberikan kepada individu berprestasi diakui sah oleh QAHE (Quality Assurance Higher Education) sebagai Lembaga Akreditasi Internasional dan juga oleh Lembaga Pendidikan dari Order of Kingdom Prussia," kata Deputy Legal Affairs UIPM Helena Pattirane dalam keterangannya. UIPM mengaku bahwa pihaknya sudah diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional berkolaborasi dengan lembaga akreditasi mandiri pendidikan dan juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian akreditasi di seluruh dunia untuk memastikan lembaganya telah diakui. Sebelumnya, Raffi Ahmad dengan bangga mengumumkan melalui akun media sosialnya bahwa dirinya telah menerima gelar kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand. Pemberian gelar kehormatan tersebut dengan alasan Raffi Ahmad berjasa di dunia hiburan di Indonesia. Raffi Ahmad menerima penghargaan tersebut dengan ditemani sang istri, Nagita Slavina. Namun, pengumuman itu justru menimbulkan polemik di kalangan netizen. Ada yang menduga pemberian gelar tidak sesuai untuk Raffi Ahmad, ada juga yang berpandangan ayah dua anak tersebut akan mendapat posisi di pemerintahan Prabowo Subianto dengan diberikannya gelar kehormatan tersebut.

UIPM memastikan bahwa pemberian gelar kehormatan untuk Raffi Ahmad sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang dipedomaninya.

Polemik Gelar Doktor Honoris Causa untuk Raffi Ahmad, UIPM Buka Suara, Sebut Pemberian Gelar Sah dan Sesuai Ketentuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/67_raih-1518659253.png" alt="DONGKRAK ELEKTABILITAS: Khofifah Indar Parawansa menerima gelar doktor honoris causa (HC) dalam bidang ilmu ekonomi dari Unair." width="100%">
<figcaption>DONGKRAK ELEKTABILITAS: Khofifah Indar Parawansa menerima gelar doktor honoris causa (HC) dalam bidang ilmu ekonomi dari Unair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa makin sering muncul dalam pusaran pilpres. Sebab, elektabilitas dan popularitasnya masuk di jajaran papan atas beberapa lembaga survei. Di tengah dinamika bursa cawapres itu, kemarin (15/10) Khofifah hadir di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya. Dia menerima penghargaan doktor honoris causa di bidang ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair). Khofifah tampak didampingi seluruh keluarga. Ada juga Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan seluruh kepala OPD Pemprov Jatim. &rdquo;Terima kasih atas dukungan keluarga saya. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri,&rdquo; kata Khofifah saat diwawancarai Jawa Pos. Selain untuk keluarga, Khofifah menuturkan bahwa gelar tersebut dipersembahkan untuk para pendamping PKH (program keluarga harapan) di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, mereka telah membantu ketua IKA Unair itu saat dia menjabat menteri sosial (Mensos). Penghargaan sebagai doktor honoris causa memang tak terlepas dari kiprah Khofifah sebagai Mensos. Selama menjadi menteri, Khofifah memelopori sejumlah hal. Salah satunya berkaitan dengan reformasi sistem perlindungan sosial. Khofifah berupaya menata sistem pemberian bantuan. Dia menggagas perubahan beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra). &rdquo;Tujuannya, kesannya lebih positif,&rdquo; ujar Khofifah. Dalam orasi ilmiahnya kemarin, Khofifah memaparkan beberapa hal. Ada sejumlah langkah strategis dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Bukan hanya transformasi basis data terpadu (BDT), tetapi juga melalui penyempurnaan penyaluran bantuan secara nontunai. Khofifah juga menekankan pentingnya integrasi program-program perlindungan sosial. Dian Agustia selaku penilai menyampaikan dasar-dasar pertimbangan untuk mengukuhkan gelar kehormatan. Khofifah pernah menjadi menteri termuda. Pemikirannya di bidang ekonomi untuk reformasi sistem perlindungan sosial turut menurunkan kemiskinan. &rdquo;Ada dampak positif dari reformasi sistem,&rdquo; ungkap Dian. Menurut dia, pengukuhan itu tak ujug-ujug. Sebelumnya, ada sembilan penilai yang memberikan penilaian. Hasilnya, Khofifah dinilai layak menerima penghargaan. Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih menyatakan, Khofifah layak mendapatkan penghargaan. Sebab, kontribusinya untuk masyarakat cukup besar. Terutama kepada warga Jatim. &rdquo;Bu Gubernur adalah sosok yang adaptif, resilient, dan selalu menemukan cara untuk memecahkan persoalan,&rdquo; kata Nasih. (hen/c14/oni)

Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa makin sering muncul dalam pusaran pilpres. Sebab, elektabilitas dan popularitasnya naik.

Raih Gelar Doktor Honoris Causa, Khofifah Indar Parawansa Ingat Pendamping PKH

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/UAH-3966872309.jpg" alt="Ustad Adi Hidayat (UAH) saat menerima gelar kehormatan Doctor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)." width="100%">
<figcaption>Ustad Adi Hidayat (UAH) saat menerima gelar kehormatan Doctor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menganugerahkan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa untuk Ustad Adi Hidayat (UAH) dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam. Gelar ini tertuang dalam SK Rektor UMJ Nomor 218 Tahun 2023. Selama dua tahun UAH telah melakukan penelitian, penelusuran kebenaran, serta penilaian kelayakan dan kepatutan Tim Promotor UMJ. UAH dinilai oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai figur yang memiliki kedalaman Ilmu Pengetahuan bidang agama Islam, terutama dalam pengelolaan lembaga pendidikan, pengelolaan model dakwah Islam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Rektor UMJ, Ma&rsquo;mun Murod menyampaikan, pertimbangan lainnya dari penganugerahan tersebut bukan hanya didasari bahwa UAH adalah kader Muhammadiyah.&nbsp; &rdquo;Saya menilai Ustad Adi Hidayat sebagai sosok yang sangat cerdas, dapat menghasilkan 1 metode menghafal Alquran yaitu metode At-Taisir. Selain itu, saya menyebut UAH sebagai dai yang sangat alim bahkan humoris, namun jarang tertawa memperlihatkan gigi, karena disitulah sunahnya," kata Ma&rsquo;mun, Selasa (30/5). Sementara, UAH menegaskan, orasi ilmiah yang disampaikannya berdasarkan pendidikan yang telah didirikan dan dibangun yaitu Yayasan Quantum Akhyar Institute (QAI) di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Yayasan tersebut bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/01292151/antisipasi-covid19-di-lembaga-pendidikan-islam-kemenag-utamakan-pjj">Antisipasi Covid-19 di Lembaga Pendidikan Islam, Kemenag Utamakan PJJ</a>&nbsp; Penyelenggaraan pendidikan di QAI terdiri dari pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal yang saat ini diselenggarakan QAI terdiri dari Akhyar Internasional Islamic School (AIIS) yang dimulai dari kelompok bermain, TK hingga Sekolah Dasar. Kurikulum yang digunakan AIIS berdasar pada nilai keislaman sesuai nilai-nilai Alquran dan hadist dipadukan dengan standar pendidikan nasional. Selain itu kurikulum juga memadukan tiga poros yaitu poros masjid, poros rumah, dan poros sekolah. Pendidikan formal selanjutnya dalah Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang setingkat dengan program sarjana, magister, dan doktor. Sementara itu pendidikan non-formal terselenggara melalui program At-Taisir Learning Center (ALC) dan Ma&rsquo;had Islam Rafiah Akhyar Institute (MIRA Institute).&nbsp; UAH menuturkan bahwa orasi ilmiah pada rangkaian penganugerahan itu disampaikan sesuai dengan harapan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam UU Sisdiknas. Dengan manajemen pendidikan Islam tersebut, diharapkan akan melahirkan insan-insan mulia dan cerdas di bidangnya.&nbsp; Maka, siswa lulusan AIIS yang dididik sejak level Kelompok Bermain hingga Doktor disiapkan untuk mengabdi pada umat, bangsa dan agama. "Kapanpun Muhammadiyah memanggil, mereka siap ditempatkan untuk mengabdi di Muhammadiyah. Kapanpun Indonesia memanggil, mereka siap mengabdi untuk negara dan bangsa," tegas UAH. &ldquo;Saya Adi Hidayat, putera dan kader Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah tidak pernah melahirkan putera-puterinya kecuali memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara," tandasnya. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasihir menyampaikan, Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dari Prodi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UMJ kepada UAH merupakan representasi pendidikan islam transformatif yang harus diimplementasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas di lingkungan Muhammadiyah. "Saya yakin penganugerahan gelar Doctor HC yang diberikan kepada Ustad Adi Hidayat oleh UMJ adalah tepat. Terlebih Ustad Adi Hidayat merupakan sosok luar biasa, termasuk hapalannya. Kami percaya setelah Ustad Adi Hidayat memperoleh gelar yang tinggi ini akan semakin tinggi ilmunya, serta tawadhu dalam mengembangkan pendidikan islam kepada persyarikatan umat, bangsa, dan global," ungkap Haedar.

Siswa lulusan AIIS yang dididik sejak level Kelompok Bermain hingga Doktor disiapkan untuk mengabdi pada umat, bangsa dan agama.

UMJ Ganjar Ustad Adi Hidayat Doctor Honoris Causa Manajemen Pendidikan Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Taylor-Swift-at-2019-MTV-VMAs.jpg" alt="Taylor Swift (celebmafia.com)" width="100%">
<figcaption>Taylor Swift (celebmafia.com)</figcaption>
</figure>TAYLOR Swift kemarin (29/3) dikonfirmasi akan menerima gelar kehormatan dari New York University (NYU). Pelantun All Too Well itu bakal menyandang titel doctor of fine arts, honoris causa. Swift juga didaulat menyampaikan pidato di upacara penyerahan ijazah saat wisuda pada Mei mendatang di Yankee Stadium.  Wisuda itu bakal menjadi yang pertama bagi Swift setelah lebih dari sedekade. Dia terakhir merayakan kelulusan SMA pada 2008. Meski menjalani sebagian besar kelasnya via homeschooling, musisi yang mengawali karier di genre country itu menikmati tahun terakhirnya di SMA. Saat itu Swift mulai menjalani tur konser.  ”Ada perasaan menggelitik ketika kau menjalani mimpi sambil melanjutkan pendidikan bersamaan. Pendidikan selalu jadi prioritas utamaku. Jadi, aku sangat bangga bisa lulus dan mendapat gelar diploma ini,” kata musisi pemilik 10 piala Grammy Awards tersebut dalam wawancara dengan AP pada 2008.

Taylor Swift Raih Gelar Doktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamenang-antara.jpeg" alt="Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz Al Syaikh menerima anugerah Doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gelar doktor kehormatan ini diberikan atas jasa dan prestasi Abdullatif dalam pengembangan pemikiran bidang kajian Islam.  Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyambut baik penganugerahan ini. Dia memandang gelar Doktor kehormatan ini sudah tepat. Mengingat Abdullatif dikenal sangat gigih dalam pengembangan kajian Islam.  “Saya sangat berharap bahwa Dr. HC ini merupakan pertanda bahwa Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia telah bersepakat dan saling mendukung untuk terus menegakkan ajaran agama Islam, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam serta mengembangkan pendidikan dan pengajaran agama yang menghormati keragaman dan tidak anti terhadap budaya,” ujar Zainut di UIN Syarif Hidayatullah, Senin (28/3).  Zainut menyampaikan, Gelar Doktor Honoris Causa ini merupakan simbol tidak ada lagi keraguan bagi kedua negara untuk memberantas ajaran kontra produktif terhadap islam. Kerajaaan Arab sendiri sejauh ini dianggap telah menerapkan kebijakan yang mengedepankan ajaran Islam wasathiyah.  Indonesia dan Saudi Arabia memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya membangun Islam wasathiyah, Islam yang mengajak kepada nilai-nilai keadilan, moderat dan keseimbangan dalam beragama. Bukan Islam yang menjurus pada tindakan yang ekstrim, berlebihan, melampaui batas.  “Kementerian Agama telah mengawal nilai-nilai tersebut melalui penguatan Moderasi Beragama yang telah menjadi agenda atau program nasional bagi Pemerintah Indonesia,” kata Zainut.  “PTKIN di Indonesia dengan mandat Integrasi Islam dan sains juga telah siap menangkap peluang kerjasama untuk bidang-bidang sains, ilmu pertambangan dan perminyakan, kedokteran dan ilmu umum lainnya,” tandasnya.

Menteri Arab Dapat Doktor Honoris Causa dari UIN, Begini Kata Wamenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>UNTUK mendapatkan gelar doktor, setidaknya ada tiga jalan. Pertama, melalui jalan kesunyian. Jika jalan itu yang ditempuh, bekal dana saja tak cukup. Diperlukan juga kesabaran, ketekunan, pengetahuan, dan kasih sayang intelektual. Mereka ibaratnya pendekar dari gua hantu. Gelar doktor tak sebatas puncak pendidikan formalnya. Tapi juga pengayaan mata hati penyandangnya.  Para doktor yang menempuh jalur reguler itu bisa tergolong gila ilmu pengetahuan. Mari kita coba pilah secara umum gaya pembelajarannya. Pendidikan sarjana berorientasi pengetahuan umum, yakni mempelajari dasar keilmuan tertentu dan memahaminya. Itu sebabnya, mereka membutuhkan arahan pembimbing sebagai pegangan. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah ”kaum rebahan” pendidikan.  Pendidikan master (magister) setingkat di atasnya. Pendidikannya bukan sekadar dasar keilmuan tertentu. Tapi juga bagaimana dasar keilmuan itu dibangun dan diterapkan. Pada fase ini, mereka butuh proses konstruksional. Pembimbing perlu mendorong kemandiriannya. Inilah fase transisi yang bisa terbilang lebih berat dari sarjana. Beragam tugas perkuliahannya menuntut gagasan relasional. Baik antarkonsep, teoretis, bidang kajian, maupun metodologis.  Berbeda halnya pada tingkat pendidikan doktoral. Pada level ini, kemandirian belajarnya sebagai panggilan hidup. Mereka tak hanya dituntut fasih dasar keilmuannya. Atau bangunan, penerapan, dan gagasan relasionalnya. Tapi juga mengevaluasi, mengkritisi, sekaligus mengkreasikan pemikiran baru. Posisi tim pembimbingnya sebagai penguji, pendamping, fasilitator, dan promotor.  Kandidat doktor maupun tim pembimbingnya sama-sama diuji. Inilah pertaruhan reputasi akademiknya. Sebab, tantangan terbesarnya bukan hanya disertasi dan promosi pemikiran baru bimbingannya. Tetapi juga kritik pada dirinya sendiri. Karena beratnya ujian hidup di sekolah doktoral ini, gelarnya kadang kala dipelesetkan dengan ”permanent head damage” (PhD).  Kedua, jalan pertukaran sosial. Tak sedikit orang yang menempuh studi doktoral bukan atas dasar cinta ilmu pengetahuan. Mereka yang pragmatis seperti ini biasanya punya banyak motif. Studi doktoral yang ditempuhnya, misalnya, berorientasi ekonomi dan sosial. Menurut teori pertukaran sosial Peter Blau (1964), biasanya pelakunya berburu tiga ekspektasi: mendongkrak status sosialnya, dihormati, dan menguasai orang lain.  Baginya gelar doktor diyakini bisa menambah kemapanan ekonominya di masa depan. Sekalipun dirinya sudah mapan sebelum studi doktoral. Konsekuensi berikutnya adalah masyarakat berdecak kagum padanya. Sebab, tumpukan harta tak membuatnya melupakan pendidikannya.  Padahal, pertukaran sosial seperti ini menunjukkan krisis psikologis dan struktur sosial. Menurut Gouldner (1960) dan Homans (1970), di satu sisi pelakunya gila dengan situasi romantisme. Mereka selalu mencari cara agar dirinya tak kehilangan kendali pusat perhatian. Di sisi lain, masyarakat di sekitarnya telah telanjur mengidap penyakit gila gelar.  Kegilaan simbol pendidikan ini berlangsung sejak penjajahan mencengkeram bangsa kita. Pada masa itu gelar merupakan rekayasa kolonial agar bangsa jajahan tunduk kepada tuannya. Pascakolonial, budaya gila hormat dengan rekayasa gelar-gelar terus dipelihara dan diperbarui. Termasuk memanfaatkan institusi pendidikan. Kalau gelarnya tak dicantumkan, mereka akan bersungut-sungut. Itulah perilaku pejabat di instansi pemerintahan yang tak punya banyak waktu belajar.  Ketiga, jalan pemberian. Gelarnya disebut doktor honoris causa atau disingkat Dr (HC). Menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013, doktor kehormatan dianugerahkan kepada orang-orang berjasa. Yakni berjasa besar bagi iptek, kemanusiaan, kemasyarakatan, budaya, bangsa, hubungan antarbangsa, dan sejenisnya.  Tetapi, akhir-akhir ini doktor kehormatan rupanya makin berwajah politis. Sebab, mereka yang dianugerahi gelar ini oleh kampus tertentu justru berlatar belakang elite politik. Sebagian komunitas akademik pun bersuara keras kepadanya. Namun, sekeras anjing menggonggong, kafilah tetap melenggang.  Padahal, elite politik yang mendapatkan gelar kehormatan dianggap punya sejarah buruk. Misalnya saja terlibat korupsi, baik individual maupun kepartaian. Tak mampu menyejahterakan rakyat. Problem pendidikan yang terus menumpuk. Bahkan berperan serta menggadaikan bangsa sendiri kepada lembaga donor asing, bangsa asing, dan kapitalisme global.  Meskipun gelar Dr (HC) tak digunakan pada kegiatan akademik, pemberian gelar ini melukai perasaan komunitas akademik. Gus Dur dengan sentilan pedasnya di era 1990-an memelesetkan Dr (HC) dengan ”doktor humoris causa”. Gus Mus pun menyebutnya doktor honore caos (pakaian kasual). Sebab, itu semua hanya dagelan politik belaka.  Fenomena politisasi pendidikan semacam itu berbuah dilema. Sebab, refleksi kritis dan kesalehan puncak pendidikan terguncang. Alih-alih meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, para pemberi gelar kehormatan memicu saling curiga. Mereka dianggap main mata dengan penerima gelarnya. Dengan kata lain, pendidikan telah diseret-seret sebagai basis massa politiknya. Harapannya ditengarai mengamankan jabatannya dan mendapatkan limpahan proyek nasional jangka panjang.  Karena itu, sebaiknya kita belajar kembali kepada masyarakat. Masyarakat kita adalah masyarakat pembelajar. Mereka meneladani kehidupan. Tahu diri dan tahu batas. Mereka paham makna penderitaan. Mereka juga paham maknanya menjadi manusia yang mengerti perasaan manusia. Sekalipun tak semua menikmati mewahnya pendidikan tinggi, mereka mewarisi nilai-nilai rendah hati, adil, dan bijaksana.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/kesehatan/15/02/2021/khusus-lansia-tak-lolos-5-syarat-ini-gagal-divaksinasi-covid-19/">Khusus Lansia, Tak Lolos 5 Syarat Ini Gagal Divaksinasi Covid-19</a>  Hal demikian perlu dijadikan pegangan bagi pemangku pendidikan dan kekuasaan. Maka, niscaya reputasi pendidikan tinggi kita benar-benar terjaga. Sehingga tak hanya menebar keilmuan, mendidik manusia Indonesia, dan memberikan sederet gelar. Tapi juga mencetak para guru bangsa di masa depan. Agar mereka dapat mencerahkan wajah buram pendidikan dan perpolitikan Indonesia. Sekaligus memerdekakan bangsa ini dari segala bentuk penjajahan. Lalu tanyalah pada hatimu, Kawan. (*)  <hr />  *) Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Unesa  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Doktor Dagelan dan Politik Gila Gelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-05-30-at-19.19.36.jpeg" alt="Doni Monardo - BNPB" width="100%">
<figcaption>Doni Monardo - BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institut Pertanian Bogor (IPB) bakal memberikan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo. Hal ini disetujui setelah melalui Rapat Pleno Senat Akademik (SA) IPB. Sesuai Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Lingkungan IPB, Letjen TNI Doni Monardo dinilai pantas untuk memperolehnya.  Gelar Doktor Honoris Causa dapat diberikan bila seseorang telah dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Gelar ini adalah sebuah gelar kesarjanaan yang diberikan oleh suatu universitas yang memenuhi syarat kepada seseorang, tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya.  "Penghargaan atas karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang IPTEKS, serta atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti luas, dan kemanusiaan," ucap Rektor IPB Arif Satria kepada JawaPos.com, Senin (26/10)  Dalam perjalanan karirnya, Doni Monardo yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Doni disebut membuktikannya dalam berbagai penugasan.  "Baik saat mulai bertugas di Aceh, kemudian Danrem 061/Surya Kencana Bogor, selanjutnya sebagai Danjen Kopasus, Pangdam XVI/Pattimura, Pangdam III/Siliwangi, Sesjen Wantannas, dan kini Kepala BNPB," ucap Arif.  “Pengabdian dan jasa beliau yang luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, pendidikan, pembangunan pertanian dalam arti luas serta kemanusiaan akan menjadi inspirasi bagi kita semua," tutupnya.  Diperoleh fakta yang kuat bahwa Letjen TNI Doni Monardo senantiasa berperan yang sangat nyata dalam meningkatkan dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.  Terdapat lima rangkaian kegiatan aksi yang dinilai luar biasa, antara lain:  1. Membangkitkan kepedulian lingkungan dan memberikan pelatihan ketrampilan (environmental awareness and training); 2. Memobilisasi sumber daya (resource mobilization) dan membangun jaring kerja kolaborasi (pentahelix); 3. Memulihkan dan merehabilitasi keanekaragaman hayati spesies dan ekosistem; 4. Membangun kolaborasi penegakan hukum; 5. Melakukan advokasi kebijakan. Seluruh lima kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, terutama karena adanya kepemimpinan lingkungan (environmental leadership) yang kuat dan menonjol pada Letjen TNI Doni Monardo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XRgCLzD92OM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Doni Monardo Dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IPB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bertandang-ke-ranah-minang-anwar-ibrahim-diganjar-doktor-hc-dari-unp_m_.jpg" alt="Dato" width="100%">
<figcaption>Dato</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat (Sumbar) memberikan gelar doktor kehormatan atau Honoris Causa (HC) pada tokoh Malaysia, Anwar Ibrahim. Dia telah berada di Ranah Minang sejak Sabtu malam (27/10) lalu. Sebelum Dato' Seri Anwar Ibrahim, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga telah diberikan anugerah HC oleh jajaran Rektorat UNP pada September 2017 lalu. Rektor UNP Ganefri mengatakan, pemberian gelar HC bidang pendidikan politik pada Anwar Ibrahim memiliki alasan yang kuat. Semua tidak lepas dari kiprah karir politik mantan pemimpim oposisi Malaysia tersebut. Ganefri mengatakan, sebagai tokoh reformasi Malaysia, Anwar pernah keluar masuk penjara. Anwar sendiri baru kembali bebas setelah "berdamai" dengan Mahathir Mohammad yang memenangkan pemilu dan kini ia pun terpilih sebagai anggota parlemen Malaysia. Bahkan, kawan yang pernah menjadi lawan berat Mahathir ini juga digadang-gadang bakal meneruskan perjuangan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. "Dato' Seri Anwar pengagum orang Minangkabau. Kami sempat mengikuti jejak dan mempelajari profil beliau," kata Ganefri dalam sesi penyerahan gelar doktor HC di Auditorium UNP, Senin (29/10). Perjalanan hidup Anwar dianggap dapat menjadi sebuah pembelajaran dan teladan bagi generasi muda dalam kancah dunia politik. Jatuh bangun karir Anwar diyakini memberikan inspirasi bagi politisi Malaysia dan Indonesia untuk tetap mementingkan kepentingan rakyat. Sementara itu, Anwar Ibrahim mengaku bangga mendapat gelar kehormatan yang telah dipercayakan civitas akademika UNP untuk disandangnya. Menurutnya, ada alasan khusus mengapa dirinya menerima gelar HC tersebut. Salah satunya karena kedekatan emosional antara dirinya dengan orang Minangkabau. Apalagi, Anwar baru saja memenangkan pemilu sela di wilayah Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia yang dikenal dengan populasi penduduk keturunan Minangkabau cukup banyak. "Banyak yang bilang kalau tak sedikit orang Minang dukung saya. Saya juga mengagumi pahlawan asal Sumbar. Seperti Bung Hatta, M Yamin, hingga Sutan Syahrir," kata Anwar. Pemberian gelar HC kepada Anwar Ibrahim di UNP tidak saja disaksikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah bupati/walikota di Sumbar. Namun, juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua DPD RI Osman Sapta Odang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan tokoh lainnya.

Bertandang ke Ranah Minang, Anwar Ibrahim Diganjar Doktor HC dari UNP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kalinya-dalam-sejarah-ipdn-anugerahkan-doktor-honoris-causa_m_194342.jpeg" alt="Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi orang pertama yang mendapat gelar doktor honoris causa dari IPDN. Mega dianggap banyak berjasa dalam hal otonomi daerah." width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi orang pertama yang mendapat gelar doktor honoris causa dari IPDN. Mega dianggap banyak berjasa dalam hal otonomi daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri mendapat gelar Doctor Honoris Causa (Dr.Hc) Bidang Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penyematan gelar ini dilaksanakan melalui sidang terbuka Senat yang dipimpin langsung oleh Rektor IPDN, Ermaya Suradinata. Pemberian gelar dilakukan setelah melalui persetujuan para ahli. Dengan bahan pertimbangan prestasi-prestasi yang diraih oleh mantan Presiden Indonesia ke-5 itu, diantaranya pengambilan kebijakan selama menjabat sebagai RI-1 dalam rentang periode 2001-2004. "Megawati juga dianggap sebagai penggagas perlunya koridor desentralisasi otonomi daerah, dengan memberikan justification bahwa otonomi daerah perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Ermaya disela-sela acara penganugerahan di Balairung Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3) Pada masa menjabat sebagai Presiden, Megawati dilihat sangat konsisten mengatasi masalah-masalah terhadap kebijaksanaan akibat tuntutan reformasi bangsa. "IPDN juga turut mengapresiasi gagasan Putri Poklamator tersebut dalam menguatkan ekonomi khusus Papua dan Aceh," lanjut Ermaya. Yang menarik,pemberian gelar ini merupakan yang pertama kali sejak berdirinya Institusi ini sejak 1956. "Bu Mega yang pertama (menerima Doktor Honoris Causa), sejak Presiden Soekarno mendirikannya pada ini Pahun 1956 oleh Presiden Soekarno," ungkap Ermaya. Megawati selaku penerima gelar kehormatan ini merasa bangga atas penghargaan ini. "Suatu kehormatan bagi saya mendapat gelar Doctor Honiris Causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang biasa disingkat IPDN," pungkas Mega. Sebagai informasi tambahan, penyematan gelar Dr.Hc kepada Megawati berlangsung Kamis (8/3) pukul 10:00 WIB di Balairung Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Acara ini juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Paromono Anung, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani. Ada juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mantan Wakil Presiden Indonesia ke-6 Tri Sutrisno, Ketua DPD Indonesia Osman Sapta Odang, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambey, Ketua Umum PPP Rommahurmuziy, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan sejumlah pejabat negara lain.

Pertama Kalinya Dalam Sejarah, IPDN Anugerahkan Doktor Honoris Causa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#doktor honoris causa

Berita Terkini