<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/TyRvXcB1bZ1nO81zttQRYaVuEym9bNKQCc6Qn6ce-1-3803358923.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, wisuda meraih Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (14/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, wisuda meraih Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (14/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni sempat menghilang dari publik setelah kerusuhan aksi massa yang disertai penjarahan rumahnya di kawasang Tanjung Priok, pada akhir Agustus 2025. Sempat tersiar kabar bahwa politikus Partai NasDem itu pergi ke luar negeri, namun informasi tersebut tak pernah dikonfirmasi secara resmi. Setelah absen selama sekitar satu setengah bulan, tepatnya sepanjang September hingga pertengahan Oktober, Sahroni akhirnya kembali muncul ke publik.&nbsp; Kemunculannya kali ini cukup mengejutkan, karena ia hadir sebagai salah satu wisudawan program doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dalam acara wisuda yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Selasa (14/10). Dalam acara tersebut, Sahroni tampil percaya diri mengenakan toga berwarna hitam dengan lis merah, warna identitas program studi hukum kampus tersebut.&nbsp; Berdasarkan tayangan di kanal YouTube resmi Universitas Borobudur, Sahroni tampak tersenyum ramah dan bersalaman dengan para rektor saat prosesi wisuda berlangsung. Rektor bahkan memberi hormat sebelum mewisuda Sahroni yang resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum. Pria yang dikenal dengan crazy rich Tanjung Priok itu mengangkat disertasi berjudul &ldquo;Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Uang Negara.&rdquo; Kemunculan Sahroni di ruang publik sebenarnya telah lebih dulu terpantau sehari sebelumnya, melalui unggahan Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga alias Bro Ron di akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10). Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran. Namun, belum diketahui pasti kapan dan di mana pertemuan itu terjadi. Hanya saja, Bro Ron mengaku bahwa sosok Sahroni merupakan seniornya dalam dunia politik. "Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah 1 (baca: birahi) nama basecamp di Blok S," kata Bro Ron. Dia bercerita bahwa 20 tahun lalu, tak sedikit pun terpikir dibenaknya akan masuk ke dunia politik. Terlebih, saat ini keduanya berada pada posisi yang strategis di masing-masing partainya. "20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI," ujarnya. Selain itu, ia juga mengingatkan Sahroni agar selalu melayani rakyat dan akan sama-sama banyak belajar pada tahun ini. Bro Ron juga menekankan akan ada banyak kejutan nantinya, tepatnya sehari sebelum puncak HUT ke-14 Partai Nasdem pada 11 November mendatang. "Saya yakin, akan banyak yang surprise di tanggal 10 November nanti," pungkasnya.

Ahmad Sahroni kembali ke publik sebagai wisudawan doktor Ilmu Hukum setelah menghilang selama satu setengah bulan.

Ahmad Sahroni Muncul Sematkan Gelar Doktor Ilmu Hukum Setelah Menghilang Satu Bulan Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kakak-adik-lawyer-syaiful-maarif-hakim-amirul-faqih-raih-gelar-doktor-hukum-bareng_m_111710.jpeg" alt="LEGA: Amirul Faqih Amza (kiri) dan Syaiful Ma’arif lulus program doktor ilmu hukum di Unair secara bersamaan." width="100%">
<figcaption>LEGA: Amirul Faqih Amza (kiri) dan Syaiful Ma’arif lulus program doktor ilmu hukum di Unair secara bersamaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Selasa (21/2) merupakan hari spesial bagi kakak beradik Dr Syaiful Ma&rsquo;arif SH CN MH dan Dr Amirul Faqih Amza SH MH. Mereka lulus program doktor (S-3) secara bersamaan. Keduanya kuliah di fakultas yang sama, di kampus yang sama, dan di waktu yang hampir bersamaan. Yakni, di ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Amirul menjelaskan, sebenarnya dirinya kuliah S-3 lebih dahulu daripada kakaknya. Amirul mulai kuliah pada 2010. Sementara itu, sang kakak, Syaiful Ma&rsquo;arif, baru masuk kuliah pada 2011. Keduanya memiliki profesi yang berbeda. &rdquo;Saya hakim, kakak pengacara,&rdquo; terang Amirul di sela-sela tasyakuran pengukuhan gelar doktor di fakultas hukum. <a target="_blank"></a> Saat menyelesaikan studinya, Amirul sedikit mengalami hambatan. Sebab, kala itu dia harus membagi waktu untuk bertugas sebagai hakim di Selayar, Sulawesi Selatan. Namun, proses studi terus berjalan. Kesamaan waktu dengan sang kakak pun sebenarnya tidak direncanakan. &rdquo;Ujiannya ternyata hampir bersamaan. Saya kemarin (Senin 20/2), kakak hari ini tadi (kemarin, Red),&rdquo; tuturnya. Syaiful berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji. Mengusung judul Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Bebas Perkara Pidana, Syaiful menyoroti problem yang muncul dalam pasal 244 KUHAP.  Jaksa, jelas dia, saat perkara dituntut bebas, sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kasasi. Namun, faktanya, jaksa melakukan kasasi. Bahkan, Mahkamah Agung menyetujui. Padahal, pasal itu tidak memberi jaksa ruang. Jika kasasi dikabulkan, jaksa sebenarnya tidak memiliki landasan hukum. Realitasnya, proses perkara pidana putusan bebas sering dimintakan kasasi.  Hasilnya pun mengecewakan. Bahkan, dalam pasal 183, yang semestinya perbuatan pidana tidak terbukti menjadi terbukti. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal itu tidak menyelesaikan masalah. &rdquo;Ini justru malah menunjukkan problem hukum masih banyak persoalan,&rdquo; katanya. Sementara itu, Amirul mengusung disertasi mengenai kebebasan hakim dalam melakukan sanksi pidana minimum. Dia menganalisis tiga undang-undang, yakni tentang tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme. &rdquo;Tiga undang-undang itu mengatur sanksi minimal dan maksimal,&rdquo; ungkapnya. Melalui disertasinya, Amirul menyarankan perlunya penghapusan pidana minimum khusus. Sebagai orang yang sama-sama berkecimpung di bidang hukum, Amirul dan Syaiful sering berdiskusi. &rdquo;Saya usung asas keadilan. Kalau kakak, kepastian hukum,&rdquo; jelas Amirul. Syaiful dan Amirul merupakan lima bersaudara putra pasangan H Amir Syafiudin dan Sahepa (alm). Syaiful merupakan anak ketiga dan Amirul anak kelima. &rdquo;Dua kakak saya lainnya juga lulusan sarjana hukum,&rdquo; imbuh laki-laki kelahiran Pamekasan pada 1984 itu.  Setelah sidang, Amirul akan kembali ke tempat tugasnya saat ini di Takalar, Sulawesi Selatan. Kakaknya kembali bertugas sebagai pengacara di Surabaya. (puj/c6/nda/sep/JPG)

Kakak-Adik Lawyer Syaiful Ma’arif-Hakim Amirul Faqih Raih Gelar Doktor Hukum Bareng

doktor ilmu hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#doktor ilmu hukum

Berita Terkini

Ahmad Sahroni Muncul Sematkan Gelar Doktor Ilmu Hukum Setelah Menghilang Satu Bulan Lebih

Kakak-Adik Lawyer Syaiful Ma’arif-Hakim Amirul Faqih Raih Gelar Doktor Hukum Bareng

Download Aplikasi JawaPos.com