<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bjb-kpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memiliki rumah sendiri adalah idaman setiap keluarga. Tak hanya mereka yang baru saja menikah, tetapi juga keluarga muda yang sudah lama menikah namun tak kunjung memiliki hunian sendiri.  Dengan memiliki rumah sendiri, Anda bisa leluasa menata masa depan keluarga Anda. Rumah juga menjadi investasi masa depan yang cukup menjanjikan. Setiap tahunnya, harga bangunan beserta tanah terus mengalami kenaikan.  Jika Anda berencana memiliki rumah sendiri namun terbatas dana, saat ini tak perlu bingung lagi. Karena bank bjb memiliki program menarik bagi Anda yang ingin memiliki hunian melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR). Anda yang ingin melakukan renovasi juga berkesempatan mengikuti program menarik ini.  Adalah program bjb KPR Membumi. Program untuk Anda yang ingin miliki rumah dengan pilihan suku bunga rendah dan masa fixed yang panjang. bank bjb telah menjalin kerja sama dengan pengembang perumahan (developer) hampir di seluruh wilayah untuk program ini.  Dengan kerja sama ini, Anda memiliki banyak kesempatan untuk memilih dan menentukan lokasi, model rumah, aksesibilitas, dan lainnya, sesuai dengan minat Anda. bank bjb hadir untuk mewujudkan impian keluarga Anda.  Terdapat 2 pilihan menarik suku bunga bjb KPR Membumi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, Pertama, suku bunga 6.76% fixed 3 tahun. Untuk skema ini, nantinya pada tahun ke-4, suku bunga akan mengikuti suku bunga Cap sebesar 11%. Kemudian pada tahun ke-5 mengikuti suku bunga floating 13.5%.  Kedua, suku bunga 7.67% fixed 5 tahun. Untuk skema ini, nantinya pada tahun ke-6 akan mengikuti suku bunga Cap sebesar 11% dan pada tahun ke-7 mengikuti suku bunga floating 13.5%.  Skema suku bunga ini berlaku untuk bjb KPR Primary (developer tertentu yang memiliki kerjasama dengan bank bjb), bjb KPR Takeover XTRA untuk pengalihan dari bank lain plus manfaat dana tunai, serta bjb KPR Top Up.  Menariknya dari program ini adalah penawaran uang muka mulai dari 0 persen, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Calon debitur juga bisa mendapat tenor pinjaman yang lebih panjang hingga 25 tahun. Program ini berlaku mulai 25 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.  Diketahui, bank bjb memiliki varian produk KPR yang cukup lengkapi untuk alternatif Anda memiliki hunian. Diantara Produk tersebut adalah bjb KPR, bjb KPR Flexi, bjb KPR bersubsidi (FLPP), bjb KPR TAPERA, bjb MLT BPJS Ketenagakerjaan, bjb KPR Gaul, dan bjb KPR Lelang. Setiap produk memiliki kelebihan tersendiri.  Seperti pada produk bjb KPR Gaul. Produk ini dirancang spesial bagi generasi millenial fix income yang ingin sesegera mungkin memiliki rumah idaman. Produk ini memiliki kelebihan bunga kompetitif, uang muka minimal 0%, jangka waktu pinjaman sampai dengan 25 tahun, persyaratan mudah dan proses cepat, bebas biaya administrasi, dan lainnya.

Mau Beli Rumah, bjb KPR Tawarkan Suku Bunga Kompetitif & DP Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/mobil-listrik-kian_dekat_1.jpg" alt="PRODUK ANYAR: Booth Hyundai yang memajang produk Hyundai Ioniq5. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PRODUK ANYAR: Booth Hyundai yang memajang produk Hyundai Ioniq5. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h2>Insentif Diskon Harga Ditarget Berlaku Juni 2023</h2> JawaPos.com – Kemudahan demi kemudahan disiapkan bagi calon pembeli kendaraan listrik. Setelah insentif yang kini tengah dimatangkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan down payment (DP) alias uang muka 0 persen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dari harga jual. Bukan hanya itu, OJK juga memberikan insentif untuk pengembangan industri hulu KBLBB. Meliputi industri baterai, industri charging station, dan industri komponen. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan, kebijakan pembelian kendaraan listrik tanpa uang muka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/2019. Yakni terkait penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan serta penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan. Mirza berharap sejumlah insentif yang diberikan bakal mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dengan demikian akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Humas OJK Darmansyah menjelaskan, insentif diberikan dan berlaku di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan nonbank (IKNB). Tujuannya, meningkatkan peran industri jasa keuangan dalam mendukung program <a href="https://www.jawapos.com/tag/kblbb/">KBLBB</a> maupun pengembangan industri hulunya. Insentif di perbankan berupa relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurunkan bobot risiko kreditnya dari 75 persen menjadi 50 persen bagi produksi dan konsumsi KBLBB hingga 31 Desember 2023. Selain itu, relaksasi penilaian kualitas kredit dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok atau bunga. ”Penegasan bahwa penyediaan dana kepada debitur untuk membeli KBLBB maupun industri hulu bisa dikategorikan bahwa lembaga jasa keuangan sudah memenuhi dan menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017,” jelasnya kemarin (4/1). OJK juga memberikan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk penyediaan dana dalam rangka produksi KBLBB beserta infrastrukturnya. Dalam hal ini dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan atau asuransi BUMN dan BUMD. Di pasar modal, regulator memberikan diskon pungutan atas biaya pernyataan pendaftaran green bond. Termasuk untuk pendanaan KBLBB menjadi sebesar 25 persen dari pungutan semula. Insentif itu direspons pula oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memberikan diskon tarif biaya pencatatan tahunan green bond sebesar 50 persen dari tarif biaya pencatatan. OJK juga menawarkan berbagai alternatif mekanisme pendanaan di pasar modal untuk mendorong pertumbuhan industri KBLBB. ”Misalnya untuk pendanaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU),” terang Darmansyah. Itu antara lain melalui layanan urun dana atau security crowdfunding yang diatur dalam POJK No 57/POJK.04/2020. Untuk perusahaan pembiayaan, insentif KBLBB yang diberikan berupa relaksasi bobot risiko aset yang disesuaikan menjadi 50 persen. Berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022 sampai 31 Desember 2023. Penilaian kualitas pembiayaan untuk pembelian KBLBB dan pengembangan industri hulu dengan plafon sampai Rp 5 miliar juga hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok, margin, bagi hasil, atau ujrah. Sedangkan untuk industri asuransi, penetapan tarif premi, kontribusi, serta pengenaan risiko sendiri (deductible) dapat diterapkan pada tingkat yang lebih rendah dari batas minimum. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017. ”Yang perlu ditekankan dalam menerapkan relaksasi, OJK meminta agar lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik,” tegasnya. Secara terpisah, pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-otomotif/">industri otomotif</a> meyakini bahwa pemberian insentif kendaraan listrik bakal mendongkrak angka penjualan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, tanpa insentif saja, tren penjualan kendaraan listrik (electric vehicle) di sektor industri otomotif pada kurun waktu 2021–2022 perkembangannya luar biasa. ”Kalau lihat datanya, pada 2021 mobil EV terjual 687 unit. Tapi, di tahun 2022 sampai dengan November, EV sudah terjual 7.923 unit. Naik hampir 13 kali lipat,” bebernya. Jika pemberian insentif terwujud, lanjut Nangoi, angka penjualan kendaraan berbasis listrik diproyeksikan akan jauh lebih besar lagi. ”Apalagi kalau insentifnya Rp 80 juta. Harusnya bisa lebih cepat (penjualan meningkat, Red),” tambahnya. Untuk itu, Gaikindo mengimbau para pelaku usaha di sektor otomotif segera masuk ke pasar mobil listrik di Indonesia. Juga memproduksi kendaraan listrik di sini. ”Dengan ini kami akan mengimbau para anggota Gaikindo, perusahaan-perusahaan yang belum produksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/mobil-listrik/">mobil listrik</a> di Indonesia, untuk segera mengalihkan produksinya di Indonesia,” katanya. Saat ini insentif pembelian kendaraan listrik masih digodok dan ditargetkan dapat rampung Juni 2023. Hal itu sempat dikhawatirkan membuat masyarakat menunda pembelian mobil listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengakui adanya potensi tersebut. Namun, dia menjamin nantinya kebijakan itu bakal menguntungkan pabrikan dengan penjualan yang meningkat. Namun, menurut PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), wacana subsidi kendaraan listrik tidak lantas membuat konsumen menunda pembelian mobil listrik andalannya, yakni Ioniq 5. Chief Operating Officer PT HMID Makmur mengatakan, isu subsidi kendaraan listrik sejauh ini tidak berpengaruh terhadap penjualan Ioniq 5. ”Memang konsumen tidak terlalu terpengaruh dengan adanya wacana ini. Kami apresiasi kebijakan pemerintah dan kami masih menunggu keputusan detail dari peraturannya,” ujar dia. Pada bagian lain, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengkritisi kebijakan insentif kendaraan listrik yang konon disiapkan hingga Rp 5 triliun. Menurut dia, daripada fokus pada insentif untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/kendaraan-listrik/">kendaraan listrik</a>, lebih baik memperbaiki transportasi umum dan mobilitas di daerah tertinggal.

Beli Kendaraan Listrik Bebas Uang Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mobil-Bekas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai lembaga keuangan tinggi negara, Bank Indonesia (BI) memutuskan melanjutkan kebijakan pelonggaran ketentuan uang muka (DP) kredit terkait pembiayaan kendaraan bermotor dan properti. Penerapan DP0% ini akan berlangsung hingga akhir 2022 nanti.  Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo perpanjangan waktu pemberlakuan ketentuan DP 0% efektif diberlakukan mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2022.  “Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ungkap Perry saat konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG), di Jakarta (19/10).  Kebijakan lama yang hingga saat ini masih diberikan fasilitas DP 0% bagi nasabah bank atau lembaga keuangan hanya bisa dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang memenuhi syarat.  Syarat tersebut memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu diantaranya NPL atau tingkat kredit macet bersih di bawah 1%. Menurut Perry kebijakan BI itu telah dipikirkan secara matang dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.  "Lembaga keuangan yang melaksanakannya juga harus bertindak cermat dan hati-hati dengan mengedepankan prinsip prudential," ujarnya.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menyatakan walaupun telah mendapatkan payung hukum berupa ketentuan dari BI, pada pelaksanaan di lapangan kebijakan tidak akan serta merta dilakukan oleh semua lembaga pembiayaan.  "Ini berdasar pengalaman yang telah terjadi selama ini. Kebijakan DP 0% ini bukanlah sesuatu yang baru, saat ini juga sudah berlaku. Aturan turunan untuk lembaga pembiayaan atau leasing itu ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di OJK, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 yang mengatur soal pemberian DP 0% tersebut," ungkapnya.  Dalam aturan disebutkan bagi perusahaan pembiayaan yang memberikannya adalah mereka yang memiliki tingkat kesehatan tertentu. Dimana telah ditetapkan yaitu (non performing loan atau NPF) pembiayaan macet di bawah 1%.  Di sisi lain kebijakan ini akan menjadi penyemangat di Industri Otomotif sekaligus sebagai pendongkrok angka penjualan. Meskipun sebelumnya pemerintah juga memberikan kebijakan PPnBM yang mampu menstabilkan angka pertumbuahan di tengah pandemi.  Masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk memiliki kendaraan, ini merupakan sebuah keuntungan.

Kebijakan DP0% Kredit Kendaraan Bermotor Diperpanjang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Rafika.jpg" alt="Suasana Expo Properti Sidoarjo di Lippo Mall Plaza Sidoarjo dipadati pengunjung (Rafika Yahya)" width="100%">
<figcaption>Suasana Expo Properti Sidoarjo di Lippo Mall Plaza Sidoarjo dipadati pengunjung (Rafika Yahya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pameran Perumahan atau Expo Properti Sidoarjo 2021 digelar meriah sejak tanggal 26 Maret hingga 4 April mendatang. Pameran yang diselenggarakan di Lippo Mall Plaza Sidoarjo itu manarik minta calon konsumen karena banyak memberikan berbagai keuntungan dan promosi.  Zainal Abidin, Direktur Citra Pamerindo Abadi (CPA) menjelaskan bahwa salah satu promosi yang diberikan adalah DP 0 persen. "Cukup ramai. Terutama karena promosi DP 0 persen," tuturnya kepada JawaPos.com, Jumat (2/4).  Selain promosi DP 0 persen, pihaknya juga menyiapkan penawaran cukup banyak. salah satunya adalah diskon dan cashback.  "Diskon juga ada. Cashback kalau ditotal bisa ratusan juta. Itu menarik perhatian," ujarnya.  Perumahan yang ditawarkan berlokasi di Sidoarjo, Gresik, Malang, dan Surabaya. Ia mengakui pandemi telah mempengaruhi bisnis properti.  "Masih naik turun. Mall nya juga tutup jam 9 malam. Tapi disini menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi lebih baik datang ke pameran untuk dapat potongan harga," pesannya.  Zainal mengakui bahwa untuk ukuran pameran di masa pandemi, ratusan pengunjung yang hadir cukup banyak dibandingkan pameran lain. Terlebih, ini adalah kali kedua pameran itu digelar di Lippo Mall Plaza Sidoarjo.  "Yang di Lippo sudah kedua kalinya. Yang pertama nggak seberapa ramai karena kebijakan PPKM pertama jadi mall tutup jam 8 malam," ujarnya.

Ada DP Nol Persen, Expo Properti Sidoarjo 2021 Tarik Minat Pengunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/CPA26.jpg" alt="Pameran perumahan yang digelar Citra Pamerindo Abadi pada Januari 2021 cukuo sukses menarik minat pengunjung." width="100%">
<figcaption>Pameran perumahan yang digelar Citra Pamerindo Abadi pada Januari 2021 cukuo sukses menarik minat pengunjung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Citra Pamerindo Abadi (CPA) bekerjasama dengan Komisariat REI Sidoarjo kembali menggelar pameran perumahan di Lippo Plaza Sidoarjo pada tanggal 26 Maret – 4 April 2021. Seiring tingginya kebutuhan hunian, trend penjualan properti di Sidoarjo menunjukkan trend positif walaupun ditengah pandemi. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya pameran Expo Properti yang diselenggarakan pada bulan Januari 2021 lalu.  Pameran properti yang diadakan CPA selalu memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Mulai pemilihan pengembang yang kredibel, proses pembelian yang mudah, hingga hadiah langsung yang selalu spesial di setiap event.  Saat tepat beli rumah, istilah ini cocok untuk special event kali ini, karena setiap transaksi di pameran akan mendapat penawaran spesial berupa DP 0% dan PPN 0%. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi calon pembeli rumah.  Citra Pamerindo Abadi (CPA) sebagai penyelenggara dan Lippo Plaza serta para pengembang sudah menyiapkan banyak hadiah kejutan. Pengunjung yang deal selama event bakal mendapatkan bonus menarik dengan Grand Prize mobil, Hadiah Umroh dan lain lain. Para pengembang telah menyiapkan Cash Back hingga ratusan juta rupiah plus kemudahan dalam pembelian. Hal ini sulit didapatkan ketika bertransaksi reguler di luar pameran.  Zaenal Abidin selaku direktur Citra Pamerindo Abadi (CPA) sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mempercayakan kebutuhan propertinya kepada event seperti Expo Properti Sidoarjo. Pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai macam bonus dan kemudahan dalam bertransaksi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/CPA-26B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Suasana Pameran Perumahan yang digelar Citra Pamerindo Abadi di Lippo Plaza Sidoarjo pada Januari 2021 lalu. (Istimewa)  Berdasarkan event sebelumnya pengunjung tidak hanya datang dari wilayah Sidoarjo, tapi juga kota-kota besar seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang dan sekitarnya. Melihat fakta itu, target CPA sebanyak total 30 ribu pengunjung dan nilai transaksi sekitar Rp 60 miliar di pameran Expo Properti Sidoarjo ini dapat terlampaui.  Expo Properti Sidoarjo 2021 yang berlokasi di Lippo Plaza Sidoarjo menghadirkan pengembang di kawasan Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang dan sekitarnya. Produk yang dipamerkan mulai dari Rumah, Apartment, Ruko, Rukan, Dll.  Expo Properti Sidoarjo 2021 diadakan di Lippo Plaza Sidoarjo dari tanggal 26 Maret - 4 April 2021. Pameran ini dibuka pukul 10.00 sampai pukul 22.00 WIB Pengunjung juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan dari pemerintah.

Citra Pamerindo Abadi Gelar Pameran Perumahan di Lippo Plaza Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Hunian-DP-Nol-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penghuni saat beraktivitas salah satu unit Menara Samawa Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Program hunian vertikal dengan DP 0 rupiah Pemprov DKI tersebut mulai diminati warga Jakarta dan telah dihuni lebih dari 50 persen dari 780 unit hunian d" width="100%">
<figcaption>Penghuni saat beraktivitas salah satu unit Menara Samawa Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Program hunian vertikal dengan DP 0 rupiah Pemprov DKI tersebut mulai diminati warga Jakarta dan telah dihuni lebih dari 50 persen dari 780 unit hunian d</figcaption>
</figure>PEMERINTAH tengah berusaha menggerakkan ekonomi melalui sektor-sektor industri prioritas. Salah satunya sektor otomotif. Pemerintah memberikan relaksasi pajak melalui PPnBM (pajak penjualan barang mewah) untuk mobil baru jenis sedan dan 4 × 2 di bawah 1.500 cc.  Kebijakan itu mulai diterapkan 1 Maret hingga 31 Desember 2021.  Sektor properti juga menjadi fokus pemerintah. Mengingat, ada 175 industri yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor properti. Sebagai lokomotif ekonomi nasional, perputaran uang di sektor properti tidak bisa dianggap enteng. Bahkan, mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sektor otomotif.  Artinya, pemerintah pun harus matang mempertimbangkan stimulus yang benar-benar tepat sasaran. Khususnya dari sisi permintaan. Sebab, sektor properti tidak sepenuhnya kehilangan daya beli di segmen tertentu. Masyarakat hanya menunda.  Berdasar data survei IPW, malah terjadi anomali. Tingkat penjualan rumah di segmen Rp 1 miliar–Rp 2 miliar pada 2020 justru naik 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski, secara umum penjualan sepanjang 2020 turun 31,8 persen.  Berdasar riset dari Realestat Indonesia (REI), penyerapan tenaga kerja di sektor properti mencapai 19 jutaan orang. Belum lagi tenaga kerja dari industri yang terkait langsung maupun tidak langsung.  Selain itu, penggunaan material di sektor perumahan hampir 100 persen merupakan produk dalam negeri. Mengingat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan para pengembang menggunakan produk lokal untuk setiap pengerjaan proyek properti. Kebijakan tersebut untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dengan begitu, produktivitas industri lokal akan semakin meningkat.  Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor realestat pada kuartal IV 2020 masih tumbuh 1,98 persen. Namun, strategi bertahan yang dilakukan pengembang tidak dapat bertahan terlalu lama lagi. Sebab, permintaan semakin menurun. Ditambah seleksi pengajuan KPR (kredit pemilikan rumah) dari perbankan semakin ketat. Juga, tingginya suku bunga perbankan dan besarnya biaya transaksi.  Total nilai kapitalisasi penjualan properti primer rata-rata berkisar Rp 85 triliun–Rp 100 triliun per tahun. Sebanyak 65 persen didominasi perumahan. Selebihnya terbagi untuk tanah, apartemen, komersial, dan perkantoran.  Penjualan properti sekunder diperkirakan mencapai Rp 115 triliun–Rp 150 triliun. Baik yang dilakukan agen broker master franchise, agen properti lokal, maupun broker tradisional. Nilai itu memberikan kontribusi minimal 61,5 persen dari total keseluruhan transaksi properti. Nilai itu sering kali tidak tercatat. Padahal, nilainya lebih tinggi dari penjualan properti pasar primer.  Yang perlu diingat, properti merupakan kebutuhan primer. Sekaligus investasi yang nilainya selalu tumbuh. Kepemilikan properti juga menjadi salah satu faktor tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat untuk mulai memiliki properti seharusnya menjadi prioritas pemerintah.  Melihat berbagai potensi itu, industri properti adalah prioritas penting yang harus diselamatkan pemerintah. Sisi permintaan harus segera digerakkan. Terutama masyarakat menengah dan atas. Sebab, dua kelompok itu masih memilih menyimpan dana mereka di bank dan menunda untuk membeli properti.  Pemerintah perlu segera menurunkan tarif BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) dan mengurangi PPN (pajak pertambahan nilai) sebagai stimulus di industri properti. Biaya-biaya tersebut cukup tinggi dan memberatkan. Pengurangan biaya dan pajak harus signifikan. Kalau pengurangannya terlalu kecil, konsumen tidak tertarik untuk membeli properti saat ini.  Apresiasi atas upaya pemerintah dan Bank Indonesia mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah (loan to value/LTV) kredit dan pembiayaan properti menjadi 100 persen. Dan dibarengi dengan penurunan suku bunga acuan 3,5 persen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/20/02/2021/ppnbm-0-persen-gairahkan-otomotif-kredit-mobil-motor-lebih-mudah/">PPnBM 0 Persen Gairahkan Otomotif, Kredit Mobil-Motor Lebih Mudah</a>  Aturan membeli hunian tanpa uang muka akan meningkatkan minat beli masyarakat. Namun, keputusan tersebut belum sepenuhnya menggairahkan sektor properti. Minat saja tidak cukup. Harus diimbangi daya beli. Sebab, banyak penghasilan masyarakat yang terganggu selama pandemi Covid-19. Di sisi lain, nilai transaksi propertinya tidak berubah.  *) ALI TRANGHANDA, CEO Indonesia Property Watch  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/7ox5TS4w1vk

Aturan DP dan Upaya Mengangkat Daya Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/properti.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat kini dapat membeli rumah tanpa uang muka alias down payment (DP). Namun, masalah utamanya adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, bank khawatir terhadap kemampuan debitur untuk mencicil ke depan.  "Pihak bank tidak mungkin langsung kasih DP 0 persen. Karena malah akan merugikan pihak bank dan jadi NPL (non-performing loan/rasio kredit bermasalah)," kata Bhima saat dihubungi Jawa Pos, Minggu (21/2).  Artinya, seleksi pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank semakin ketat. Ditambah, tingginya suku bunga kredit bank. Praktis cicilan akan semakin berat. Di sisi lain, besarnya biaya transaksi yang tentunya memberatkan pembeli.  Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha berharap, relaksasi ketentuan rasio uang muka kredit rumah (loan to value/LTV) KPR menjadi 100 persen akan menggairahkan permintaan sektor properti. Tapi, limit KPR yang lebih besar tentu memiliki konsekuensi pembayaran angsuran yang lebih besar pula.  Makanya, perlu melihat kemampuan nasabah. Mengingat, kondisi ekonomi yang masih dalam tahap awal recovery di tengah persebaran SARS-CoV-2. "Untuk itu, kami akan memilih segmen nasabah yang memiliki kualitas yang baik untuk diberikan kebijakan ini," ungkapnya tadi malam.  Seperti nasabah payroll di Bank Mandiri dan kalangan first home buyer yang memang akan menempati rumah yang dibeli. "Di sisi lain, kami pun telah menyediakan suku bunga KPR yang menarik, mulai dari 3,88 persen sejak Februari 2021," imbuh Rudi.  Mortgage &amp; Indirect Auto Business Head CIMB Niaga Heintje Mogi mengatakanb, bank tidak bisa langsung jor-joran menyalurkan kredit dengan aturan tersebut. Karena bank juga harus mengedepankan prinsip mitigasi resiko. Akan berbahaya jika yang mengajukan KPR adalah orang-orang nekat. Tidak punya prospek kemampuan mencicil ke depan.  "Besar-kecilnya DP adalah salah satu faktor yang kami lihat. Itu memengaruhi keseriusan orang untuk mempertahankan kredit rumahnya jika terjadi masalah," ujar Heintje.  Perlu ada strategi khusus untuk mencegah risiko yang akan datang. Seperti bekerja sama dengan perusahaan untuk membiayai KPR karyawannya. "Jadi bank bisa kasih KPR tanpa uang muka, tapi harus ada jaminan dari perusahaan itu kalau terjadi kasus macet," tandasnya.  https://youtu.be/S9c4V1FBhns

DP KPR Nol Persen, Bank akan Lebih Selektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT7_1KINERJA-OTOMOTIF-DIPREDIKSI-PULIH_MIFTAHULHAYAT-21.jpg" alt="Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meyakini bahwa penjualan otomotif bisa bergairah karena dua stimulus, yakni insentif PPnBM dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dp-nol-persen/">DP 0 persen</a>. Insentif tidak hanya berdampak pada penurunan harga kendaraan, tapi juga kemudahan pembiayaan. ’’Ini tambahan kemudahan. Ditambah lagi ada penurunan suku bunga dari BI rate hanya 3,75 persen,’’ ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.  Business Innovation and Marketing &amp; Sales Director Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan, pemberlakuan insentif untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppnbm/">PPnBM</a> sangat tepat sasaran karena memang memiliki pasar yang besar. ’’Kalau kita lihat di bawah 1.500 cc, jadi relaksasi itu hal yang bagus dan tepat karena segmen tersebut segmen terbesar sekarang ini,’’ ujar Billy.  Dia menyatakan, kelas kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke bawah adalah konsumen pembeli kendaraan pertama, first-time buyer, yang memang sangat membutuhkan kebijakan tersebut. ’’Seperti halnya konsumen dari sebagian besar Honda Brio merupakan first-time buyer. Jadi, cc 1.500 ke bawah itu konsumen yang besar dan salah satunya first-time buyer. Jadi, menengah yang membutuhkan insentif untuk melakukan pembelian,’’ tambahnya.  Billy juga mengapresiasi dan yakin bahwa kebijakan tersebut dapat menumbuhkan perekonomian melalui industri otomotif yang saat ini memang lesu. ’’Kami percaya relaksasi pajak ini merupakan hal positif yang memberikan keringanan konsumen untuk melakukan pembelian dan menggerakkan industri pasar otomotif umumnya,’’ jelas dia. Kebijakan relaksasi pembiayaan diprediksi memacu kredit. Bank Indonesia (BI) bahkan yakin kredit kembali tumbuh pada triwulan I 2021, khususnya dari pembiayaan korporasi. Namun, laju kredit rumah tangga diperkirakan masih terbatas dalam tiga dan enam bulan ke depan.  Optimisme itu terlihat dari saldo bersih tertimbang (SBT) kebutuhan pembiayaan korporasi tiga bulan mendatang yang mencapai 27,1 persen.Kebutuhan pembiayaan naik pada sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan, kehutanan, informasi dan komunikasi, serta realestat. ’’Kebutuhan pembiayaan mayoritas untuk mendukung aktivitas operasional,’’ kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono kemarin (19/2).  Di sisi lain, pembiayaan rumah tangga masih terbatas. Hasil survei permintaan pembiayaan rumah tangga pada Januari 2021 menunjukkan bahwa 86,6 persen dari total responden menyatakan tidak menambah pembiayaan. Hanya 2,4 persen responden yang berencana menambah kredit pada tiga bulan mendatang. Lalu, 2,4 persen responden baru mengajukan kredit enam bulan nanti. ’’Berdasar jenis penggunaannya, mayoritas berupa kredit multiguna (KMG), kredit pemilikan rumah, dan kredit kendaraan bermotor yang diajukan ke perbankan,’’ terang Erwin.  Sementara itu, Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga Adrian Panggabean memperkirakan kredit perbankan hanya tumbuh 2 persen pada 2021. Memang, ketika melihat likuiditas neto di pasar uang antarbank semester II 2020, rata-rata berada di kisaran Rp 230 triliun per hari. Naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan rerata 2019.  Dia memperkirakan, non-performing loan (NPL) gross berada di kisaran 3,3 persen. Sementara itu, tingkat kecukupan modal perbankan (capital adequacy ratio/CAR) sekitar 24 persen.  Dari indikator sosioekonomi, Adrian menilai tahun ini berpotensi terjadi perburukan. Sejalan dengan masih rendahnya kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.  Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dp-0-persen/">DP 0 persen</a> untuk kendaraan bermotor sebenarnya kurang pas. Masalah utamanya adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit. Apalagi, kredit kendaraan bermotor yang merupakan barang bergerak memiliki risiko tinggi. ’’Pihak bank tidak mungkin langsung kasih DP 0 persen. Mereka khawatir debitur tidak mampu mencicil yang kemudian malah akan merugikan pihak bank dan jadi NPL (non-performing loan/rasio kredit bermasalah),’’ ujar Bhima kepada Jawa Pos.  Dari sisi debitur, tingginya bunga kredit kendaraan bermotor membuat DP 0 persen tetap menjadi beban. Sebab, cicilan dan bunga akan semakin berat. Memang, ketika tanpa bayar uang muka, pasti ringan di awal. Tapi, cicilan per bulan sebenarnya malah berat.  Apalagi, pandemi Covid-19 membuat penghasilan masyarakat kelas menengah yang menjadi sasaran agar membeli mobil masih terganggu. Praktis, daya beli mereka juga tertekan.  Bhima menekankan, daripada memberikan DP 0 persen, BI sebaiknya mendorong pemerintah untuk memperbesar dulu dana pelindungan sosial dan menangani persebaran SARS-CoV-2 dengan baik. ’’Baru setelah hasilnya optimal, daya beli naik. Otomatis masyarakat membeli kendaraan baru,’’ tandasnya.  Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menegaskan bahwa insentif penurunan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppnbm-mobil/">PPnBM</a> untuk kendaraan bermotor juga dapat menjadi pengungkit daya saing industri otomotif nasional akibat dampak pandemi Covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/02/2021/imbas-diskon-ppnbm-penerimaan-negara-bisa-susut-hingga-rp-23-triliun/">Imbas Diskon PPnBM, Penerimaan Negara Bisa Susut hingga Rp 2,3 Triliun</a>  Menperin menjelaskan bahwa industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Indonesia. ’’Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp 99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang,’’ urainya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IHzmfxBZtg8

PPnBM 0 Persen Gairahkan Otomotif, Kredit Mobil-Motor Lebih Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/KRL-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="KPR, Perumahan," width="100%">
<figcaption>KPR, Perumahan,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah memberikan beberapa relaksasi melalui kebijakan pelonggaran kredit untuk mendorong perekonomian. Kelonggaran yang diberikan yaitu, ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) nol persen untuk kendaraan bermotor baru dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan.  Kebijakan uang muka nol persen untuk kredit bermotor dan LTV 100 persen untuk KPR masing-masing berlaku mulai 1 Maret 2021. Meskipun demikan, tidak semua bank dan perusahaan pembiayaan bisa menyalurkan keringanan itu.  Pengamat Indef Bhima Yudhistira memandang, kebijakan DP 0 persen untuk kendaraan bermotor sebenarnya kebijakan yang kurang pas. Sebab, persoalan utamanya adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit.  "Pihak bank tidak mungkin langsung berikan DP 0 persen, khawatir debitur tidak mampu mencicil akan merugikan pihak bank dan jadi NPL," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (19/2).  Apalagi, kata dia, kredit kendaraan bermotor merupakan barang bergerak yang risikonya tinggi. Sementara dari sisi debitur, dengan masih tingginya bunga kredit kendaraan bermotor membuat DP nol persen tetap menjadi beban sebab cicilan dan bunga akan semakin berat.  "Memang kalau DP-nya nol persen di awal ringan, tapi kan cicilan per bulan sebenarnya jadi berat," ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/19/02/2021/tok-bi-restui-dp-nol-persen-untuk-kredit-mobil-baru/">Tok! BI Restui DP Nol Persen untuk Kredit Mobil Baru</a>  Kondisinya para konsumen yang mau beli mobil, khususnya kelas menengah daya belinya sedang tertekan. Bhima menyarankan, dibandingkan BI berikan DP nol persen, sebaiknya mendorong pemerintah untuk perbesar dulu dana perlindungan sosial dan tangani pandemi dengan baik.  "Baru daya beli naik, otomatis masyarakat beli kendaraan baru. masalahnya kan ada di sisi daya beli masyarakat," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=mVZyFYmYxpQ

DP Mobil dan KPR Nol Persen Buat Kerek Ekonomi RI, Efektifkah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>BI Tegur Bank BUMN karena Telat Pangkas Bunga Kredit</h3> JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan pembiayaan properti dengan mengubah rasio uang muka kredit kepemilikan properti (loan/financing to value) dari 85 persen menjadi 100 persen.  Artinya, uang muka kredit pembelian properti yang semula minimal 15 persen menjadi nihil. Pelonggaran ketentuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dp-nol-persen/">uang muka</a> tersebut berlaku untuk semua jenis properti. Mulai rumah tapak, rumah susun, apartemen, rumah toko, hingga rumah kantor.  Tidak semua bank dan lembaga pembiayaan mendapatkan fasilitas tersebut. Bank dan lembaga keuangan yang berhak membebaskan uang muka wajib memenuhi sejumlah kriteria kesehatan, baik rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) maupun rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).  Ketentuan itu bertujuan untuk mendorong kredit, tapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. ”Kebijakan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” jelas Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo setelah rapat Dewan Gubernur BI kemarin (18/2).  Tak hanya memberikan insentif dari sisi konsumen, bank sentral juga mendorong bank untuk lebih ekspansif membantu pengembang dengan menghapuskan ketentuan pencairan bertahap properti inden. Selama ini pengembang memang mendapatkan kucuran kredit secara bertahap sesuai perkembangan proyeknya. Pencairan kredit kepada pengembang diberikan sepenuhnya setelah proyek selesai digarap. Kini ketentuan tersebut juga dihapus sehingga pengembang bisa memperoleh pencairan kredit sekaligus.  Dalam rapat dewan gubernur kemarin, BI juga memutuskan memangkas suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. ”(Penurunan suku bunga acuan, Red) ini adalah langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata alumnus Iowa State University itu.  Penurunan suku bunga acuan, tutur Perry, merupakan wujud komitmen bank sentral memberikan dukungan ke pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2021. Penurunan BI7DRR diharapkan mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga mempercepat pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19.  BI optimistis pemulihan perekonomian global makin baik sejalan dengan vaksinasi Covid-19 di banyak negara untuk membangun herd immunity dan mendorong mobilitas. Stimulus tersebut juga memastikan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter.  Dengan penurunan suku bunga acuan, BI mendesak perbankan menurunkan suku bunga perbankan. Pria asal Sukoharjo itu menilai penyesuaian suku bunga perbankan dengan penurunan suku bunga acuan masih berjalan lambat. Sepanjang 2020, suku bunga kredit perbankan baru turun 83 bps menjadi 9,7 persen. Padahal, pihaknya sudah terus menurunkan suku bunga acuan kebijakan moneter.  ”Lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan masih tingginya SBDK (suku bunga dasar kredit) perbankan yang selama 2020 baru turun 75 bps menjadi 10,11 persen. Sehingga spread terhadap BI7DRR maupun suku bunga deposito mencapai 6,36 persen dan 5,84 persen,” paparnya.  Secara khusus Perry menyoroti tingginya SBDK bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setelah bank BUMN, SBDK tertinggi ada di kelompok bank pembangunan daerah (BPD). ”Tercatat SBDK bank-bank BUMN mencapai 10,79 persen,” tegasnya.  Menurut Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, dengan keputusan tersebut, BI7DRR sudah turun 250 bps sejak 2019 hingga Februari 2021. Artinya, ruang penurunan suku bunga acuan tahun ini makin terbatas. Mengingat, BI juga mempertimbangkan untuk terus menjaga daya tarik aset keuangan rupiah.  Josua menilai penurunan uang muka kredit properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor berpotensi mendorong konsumsi kelas menengah yang selama ini cenderung menahan belanja. Keputusan tersebut sangat strategis karena kelompok masyarakat menengah dan atas menyumbang hingga 83 persen dari total konsumsi nasional.  Harus Diimbangi Daya Beli  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang muka untuk membeli properti karena sepenuhnya ditanggung perbankan.  Meski demikian, Ali menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menggairahkan sektor properti. Menurut dia, minat saja tidak cukup karena harus diimbangi daya beli. Alasannya, penghasilan masyarakat kelas bawah masih terganggu akibat pandemi Covid-19. Potensi pembeli properti dan kendaraan bermotor adalah masyarakat kelas menengah dan atas yang besaran uang muka bukan menjadi isu penting.  Selain itu, tambah Ali, sudah banyak pengembang yang telah melakukan strategi penjualan properti tanpa uang muka. Ali justru mendorong pemerintah segera menurunkan tarif BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) menjadi 2,5 persen. Juga pengurangan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10 persen. ”Pembeli masih harus juga mengeluarkan biaya-biaya pajak PPN 10 persen, BPHTB 5 persen, dan biaya lainnya yang mencapai 22 hingga 23 persen. Biaya ini kan cukup tinggi dan memberatkan,” keluh Ali.  Berdasar riset IPW, minat masyarakat untuk membeli properti sebesar 68,09 persen. Namun, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menunda membeli properti. Antara lain besarnya uang muka, tingginya suku bunga, besarnya pajak, dan biaya transaksi. ”Pasar properti saat ini bukan kehilangan daya beli. Masyarakat hanya menunda,” terangnya.  Secara terpisah, peneliti ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penurunan suku bunga acuan BI7DRR memang upaya yang berani dan baik. Tapi, juga ada tantangannya. Pertama, terkait dengan transmisi BI7DRR ke bunga pinjaman perbankan masih relatif lama. Bisa tiga sampai lima bulan. ”Karena ada beberapa faktor, misalnya terkait besaran risiko perbankan. Sehingga bank tidak ekspansif atau cepat menyalurkan pinjamannnya,” ucap dia saat dihubungi Jawa Pos.  Kedua, meski ada penurunan suku bunga acuan, bank juga memperhatikan inflasi.  Bhima menyebutkan, BI harus meninjau transparansi komponen SBDK perbankan. Mulai biaya dana (cost of fund), biaya overhead, hingga margin keuntungan bank. Itu harus segera diimplementasikan. Sehingga bisa memotong transmisi BI7DRR ke suku bunga kredit perbankan lebih cepat lagi.  ”Jangan-jangan bukan hanya faktor risiko juga, tapi bank beroperasi secara tidak efisien, persaingan perebutan dana masyarakat secara tidak sehat, atau karena faktor ada margin yang terlalu tinggi. Ini yang harus diselidiki,” beber alumnus University of Bradford, Inggris, tersebut.  Menurut Bhima, jika pemerintah ingin mewujudkan ekonomi tumbuh hingga 5 persen, pembiayaan kredit setidaknya tiga kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya harus 15 persen. ”Itu rumusnya. Tanpa itu ya sulit sekarang untuk bergerak,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/18/02/2021/dorong-bisnis-properti-bi-beri-relaksasi-kpr-dp-nol-persen/">Dorong Bisnis Properti, BI Beri Relaksasi KPR DP Nol Persen</a>  Sementara itu, rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tadi malam juga memutuskan sejumlah insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi. OJK menurunkan bobot risiko kredit (aset tertimbang menurut risiko/ATMR) kredit kendaraan bermotor (KKB) dari 100 persen menjadi 50 persen.  Perbankan yang memenuhi profil risiko 1 dan 2 juga diperkenankan memberikan uang muka KKB sebesar 0 persen. Produsen kendaraan listrik juga mendapatkan insentif berupa penurunan ATMR dari 75 persen menjadi 50 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=b-SXj8QEPMs

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dp nol persen

Berita Terkini