<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ilustrasi-fasum.jpg" alt="LAHAN TERBUKA: Anak-anak bermain di fasilitas umum (fasum) perumahan di Jalan Pandugo Baru, Sabtu (16/4). Lahan fasum yang telah diserahkan pengembang ke pemkot itu dimanfaatkan warga untuk aktivitas sekitar berupa area bermain anak, sarana olahraga, dan" width="100%">
<figcaption>LAHAN TERBUKA: Anak-anak bermain di fasilitas umum (fasum) perumahan di Jalan Pandugo Baru, Sabtu (16/4). Lahan fasum yang telah diserahkan pengembang ke pemkot itu dimanfaatkan warga untuk aktivitas sekitar berupa area bermain anak, sarana olahraga, dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke Pemkot Surabaya. Setelah diserahkan, fasilitas umum (fasum) tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pemkot pun mengimbau semua pengembang bisa secepatnya melimpahkan bidang tanah untuk fasum dan fasilitas sosial (fasos) itu.  Pertumbuhan properti di Surabaya tiap tahun cukup tinggi. Pembangunan properti, baik bangunan vertikal maupun rumah tapak, wajib membangun fasum dan fasos bagi warganya. Keduanya pun wajib dilimpahkan ke pemkot untuk dicatat sebagai aset daerah.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menyebutkan, soal PSU itu diatur dalam Perda 7/2010 tentang penyerahan PSU pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Kemudian soal penyerahan PSU diatur dalam Perwali 14/2016.  ”Jadi, memang sesuai dengan perda itu, ada tiga yang wajib menyerahkan PSU ke pemkot. Pertama adalah pengembang perumahan dan permukiman, kedua kawasan perdagangan, dan terakhir kawasan industri. Masing-masing berbeda aturan soal apa saja yang masuk dalam kriteria PSU yang disediakan dan diserahkan,” jelas Irvan.  Pengembang perumahan dan permukiman, misalnya, wajib menyediakan ruang untuk fasum dan fasos minimal 30–41 persen. Tergantung seberapa besar luasan area yang sedang digarap untuk proyek itu. Fasum dan fasos tersebut berupa jalan, jaringan drainase, sarana pendidikan, keagamaan, dan lainnya.  Kawasan perdagangan dengan kawasan pengembangan 3–25 hektare wajib menyediakan PSU seluas 20 persen dari ukuran tanah total. Untuk luas lahan lebih dari 25 hektare, alokasi PSU mencapai 40 persen. Sedangkan kawasan industri dan pergudangan terpadu wajib menyediakan PSU 22–30 persen dari keseluruhan luas lahan.  ”Untuk batas waktu penyerahannya bisa dilakukan setelah 30 persen proyek terealisasi. Karena itu, kami berupaya agar pengembang kawasan tersebut segera melimpahkan PSU miliknya. Jika tidak, ada sanksi yang bisa dikenakan ke mereka,” papar mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu.  Irvan menambahkan bahwa PSU tersebut sangat erat kaitannya dengan tata ruang kota. Misalnya untuk penanganan banjir, maka tidak bisa hanya dilakukan pada satu kawasan. Karena satu sama lain drainase itu berkaitan.  Irvan mencontohkan, bila ada jalan, harus dilengkapi drainase yang bisa merampungkan masalah genangan di satu kawasan. Namun, banyak yang terjadi, saluran tidak bisa digarap karena belum diserahkan ke pemkot sehingga akan memperlambat proses perencanaan tersebut.  ”Karena itu, penyerahan PSU juga tidak sembarangan. Dalam Perda 7/2010 diatur bahwa PSU tidak boleh dalam keadaan telantar dan rusak saat diserahkan. Perbaikan perlu dilakukan dulu oleh pemilik,” terangnya.  PSU itu juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan memanfaatkan fasum sebagai kebun terpadu. Atau sarana pendukung bagi kepentingan umum, misalnya fasilitas kesehatan dan olahraga.  ”Hingga sekarang penyerahan PSU oleh para pengembang terus berjalan dan beberapa sedang diproses. Untuk tahun 2022, dari Januari sampai Maret, total PSU yang diserahkan mencapai 237.429,78 meter persegi. Dengan begitu, luas total sampai Maret 2022 adalah 3.676.444,52 meter persegi,” papar Irvan. <h3>Setelah Penyerahan, Pemkot Leluasa Berikan Bantuan</h3> MASIH banyak pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemkot. Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Soesilo Efendy mengakui, ada puluhan pengembang dalam daftar itu. Menurut Soesilo, alasan dari pengembang adalah kepentingan untuk mengelola PSU.  Dia menyatakan, pengembang juga takut mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan pemkot ketika PSU yang sudah diserahkan tersebut akan dimanfaatkan kembali. ’’Ketakutan lainnya adalah PSU tersebut tidak dirawat dan dikelola dengan baik,’’ ucapnya.  Padahal, menurut dia, dengan penyerahan PSU kepada pemkot nanti, ada manfaat yang didapat kedua belah pihak. Pemkot sendiri jelas akan mendapatkan aset yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kemudian, untuk pengembang, mereka akan dibantu dalam pengelolaan dan perawatan PSU tersebut. ’’Karena pemkot atau pemda ini nantinya dapat bantuan dari pusat,’’ ujar Soesilo.  Dia mencontohkan, pengelolaan dari pemkot bermacam bentuknya. Di antaranya, jalan yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) dan pembayarannya yang ditanggung pemkot serta lapangan yang turut ditata dengan pemotongan rumput.  Untuk mengatasi problem penyerahan PSU kepada pemkot itu, REI Jawa Timur saat ini memang ditugaskan pemkot untuk aktif mendorong para pengembang agar segera menyerahkan PSU. Sebab, pemkot hanya bisa mengimbau dan tidak bisa memberikan target waktu.  Sementara itu, banyak PSU yang sudah dikelola pemkot yang memberikan manfaat besar bagi warga. Sebagaimana fasum di Jalan Pandugo Baru, RT 11, RW 4, Kecamatan Rungkut, yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh warga setempat. Beberapa PSU yang tersedia, antara lain, arena playground, lapangan bola voli dan futsal, serta taman telang.  Ketua RT 11 Abdul Rachman menjelaskan, PSU di lingkungannya merupakan fasum dari pengembang perumahan warga. Sementara itu, pembangunan area bermain dilakukan pemkot sejak 2010. Hingga saat ini, PSU masih dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh warga.  Tidak hanya mengandalkan pemkot, warga dan pengurus RT juga merawat secara swadaya. Misalnya, pembuatan taman telang, fasilitas olahraga, kandang ayam mutiara, dan kandang burung. Selain itu, turut dibantu dinas lingkungan hidup (DLH) untuk melakukan perantingan dan pemotongan rumput.  Swadaya yang dilakukan berasal dari iuran sukarela warga yang dibantu pengurus RT/RW. Hal itu dilakukan agar warga, terutama anak-anak, tidak bosan saat bermain. ’’Juga, untuk mengakrabkan warga,’’ tandasnya. <h3>Dewan Ingatkan PSU Erat dengan Tata Kota</h3> LUAS prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang masih ada di tangan pengembang perumahan diperkirakan masih besar. Padahal, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, fungsi PSU dalam pengendalian banjir berpengaruh besar. Terutama dalam model pengendalian banjir modern yang tidak hanya mengandalkan dimensi saluran.  Aning mengatakan, dimensi saluran sudah banyak yang tidak bisa menampung curah hujan atau debit dan volume air hujan. Penyebabnya, resapan yang sudah hilang akibat alih fungsi lahan. Karena itu, dia menilai konsep modern pengendalian banjir harus diterapkan. ”Nantinya juga akan dimasukkan dalam raperda pengendalian banjir,” terangnya.  Konsep pengendalian banjir modern, jelas Aning, adalah sistem panen air dengan kolam retensi atau boezem yang dalam skala kecil atau permukiman. Di antaranya, setiap pengembang wajib menyertakan konsep penampungan air skala rumah di unit rumah yang dibangun. Atau juga dengan skala RT, RW, hingga kelurahan.  Anggota badan anggaran itu optimistis pemanfaatan PSU yang belum diserahkan dalam pengendalian banjir menjadi terobosan yang luar biasa. Aning berharap pengembang tak berkelit untuk menyerahkan PSU. ”Karena sudah ada regulasinya juga,” tegasnya.  PSU diatur dalam Perda 7/2010. Ketua Komisi C Baktiono mengungkapkan, tiap kawasan memiliki proporsi persentase PSU berbeda-beda yang wajib diserahkan ke pemkot. Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu menambahkan, ketika PSU belum diserahkan ke pemkot, dampaknya: pemkot tidak bisa memberikan intervensi. Seperti ketika ada jalan rusak atau penerangan jalan umum tidak ada. ”Otomatis, pemkot tidak bisa cawe-cawe (turun tangan),” ucap dia.  Lantas, apakah ada sanksi untuk developer ketika tidak segera menyerahkan PSU ke pemkot? Baktiono menyatakan, ketentuan sanksi ada di pasal 22. Dijelaskan, sanksi administratif dimulai dari peringatan tertulis hingga denda Rp 50 juta. Pemkot juga bisa menempuh jalur penyidikan apabila ada laporan tindak pidana.  Terpisah, anggota komisi C William Wirakusuma menuturkan, pengembang yang belum menyerahkan PSU wajib memelihara PSU. Menurut dia, jangan sampai warga rugi karena PSU rusak atau tak terpelihara. ”Jadi, pilihan pengembang ada dua, yaitu menyelesaikan kewajiban penyerahan PSU atau memelihara sendiri PSU itu,” terang politikus PSI tersebut.  KEWAJIBAN PENGEMBANG, HAK WARGA  Sanksi bagi pelanggar Perda 7/2010 tentang PSU:  1. Peringatan tertulis  2. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan  3. Denda administrasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  4. Pengumuman di media massa  5. Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list)  Luas PSU di Surabaya yang sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya:  - 2020: 2.448.723 meter persegi  - 2021: 990.291 meter persegi  - 2022 (Januari–Maret): 237.429,78 meter persegi

Pemkot Surabaya Minta Pengembang Serahkan Fasum-Fasos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/properti.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure><div class="gmail_default">JawaPos.com – Properti komersial menjadi salah satu segmen yang tertahan selama masa pandemi. Namun, tren tersebut rupanya mulai berubah. Tahun ini, pengembang mulai bergerak membangun area komersial setelah melihat potensi ekonomi yang ada.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Soesilo Efendy mengatakan, pelaku industri properti menyimpan optimisme tinggi tahun ini. Hal tersebut karena ekonomi yang diprediksi bakal tumbuh tinggi tahun ini. ‘’Dari kabar yang beredar, kami mengharapkan banyak perubahan tahun ini,’’ paparnya.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Faktor utama yang diperhatikan justru varian terbaru Covid-19 yakni Omicron. Melihat penyebaran tersebut, Soesilo mengaku lega karena varian terbaru tak mempunyai fatalitas seperti varian delta. Terlebih lagi, penyebaran vaksin serta booster sesuai dengan target pemerintah.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Dengan semua kemajuan tersebut, dia mendengar bahwa status Indonesia kini menuju ke endemi. Status endemi berarti penyakit tersebut masih ada namun dengan jumlah kasus yang rendah. ’’Ini adalah faktor utama yang membuat pengembang merasa sangat optimistis. Terutama dengan properti komersial. Sebab, itu berarti WFH dan sekolah online bakal kembali,’’ jelasnya.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Jika tidak ada krisis dadakan, dia percaya bahwa penjualan properti komersial bisa tumbuh 10 persen. Memang, angka itu masih kalah jika dibandingkan dengan pertumbuhan rumah tapak yang diproyeksikan tumbuh 20 persen lagi tahun ini.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Namun, dia yakin bahwa pengembang bakal memulai rencana area komersial mereka. Sebab, fungsi properti komersial bukan hanya untuk meraih pendapat. Namun, sebagai fasilitas untuk menjadi daya tarik bagi calon pembeli hunian.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Strategi tersebut sudah dilakukan oleh pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland). Perusahaan tersebut baru saja meluncurkan pengembangan area komersial baru di kawasan Surabaya. Direktur Pemasaran Intiland wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan, langkah pengembangkan Small Office Home Office (SOHO) itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebab, masih banyak yang berminat membuka usaha di kawasan tersebut.</div> <div></div> <div class="gmail_default">Menempati luas area pengembangan sekitar satu hektare, kawasan tersebut diperkirakan bakal diserahterimakan pada Desember 2024. ’’Harusnya, area komersial itu bisa beroperais pada triwulan pertama 2025,’’ paparnya.</div>

Pengembang Mulai Genjot Properti Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/landscape-kota-surabaya.jpg" alt="IZIN SUDAH LAMA DIPROSES: Hotel dan pusat perbelanjaan di Jalan Tunjungan. Di wilayah tersebut, akan ada bangunan vertikal baru. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>IZIN SUDAH LAMA DIPROSES: Hotel dan pusat perbelanjaan di Jalan Tunjungan. Di wilayah tersebut, akan ada bangunan vertikal baru. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gedung pencakar langit di wilayah Surabaya Selatan bertambah. Setidaknya ada empat bangunan vertikal yang bakal menghiasi metropolis. Mayoritas adalah apartemen dan hotel.  Berdasar pantauan di lapangan, empat gedung pencakar langit itu sedang dibangun. Di antaranya, di wilayah Jemur Andayani, Ahmad Yani, Tunjungan, dan Jagir. Ada yang sudah terlihat menjulang tinggi. Ada pula yang masih membangun struktur bawah.  Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Lasidi menyatakan, sejumlah bangunan yang saat ini dibangun sebenarnya sudah lama berizin. Tercatat, beberapa proyek mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sejak 2017. ’’Justru belum ada yang mengajukan izin tahun ini,’’ katanya.  Pembangunan memang tidak diberi batasan waktu sejak IMB diterbitkan. Yang jelas, bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan izin.  Mayoritas gedung yang dibangun di wilayah Surabaya Selatan saat ini adalah apartemen dan hotel. Ketinggiannya beragam. Mulai 100 meter hingga 144 meter. Bergantung pada keinginan dan kebutuhan pengembang.  Ketua DPD REI Jatim Danny Wahid mengungkapkan, saat ini hunian vertikal seperti apartemen banyak diminati di Surabaya. Bahkan, saat ini tinggal di apartemen sudah menjadi lifestyle bagi sebagian warga Kota Surabaya. ’’Hunian vertikal saat ini menjadi pilihan,’’ ujarnya.  Terkait dengan pilihan pengembang di kawasan Surabaya Selatan, Wahid menyebut sebenarnya tidak spesifik di satu lokasi. Sebab, di wilayah barat dan timur, investasi terhadap hunian vertikal tersebut juga tinggi. ’’Wilayah selatan dipilih mungkin karena kemudahan akses,’’ jelasnya.  Kondisi itu membuat banyak pembeli tertarik. Antusiasme pembeli lantas menarik developer untuk saling mengembangkan bisnis bangunan apartemen.  Saat ini pembangunan properti mengalami kelesuan. Terutama dari para pengusaha. Pembiayaan terganggu akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Wahid berharap ada relaksasi kredit bank kepada pengusaha untuk mendapatkan modal. ’’Sebenarnya saat ini masih banyak pembeli,’’ terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c  https://www.youtube.com/watch?v=WdXxerlZVos

Empat Bangunan Vertikal Baru Hiasi Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/proyek-underpass-satelit-yang-baru-37-persen-dapat-sumbangan-rp-6-m_m_140483.jpeg" alt="BUTUH CEPAT: Kontraktor melanjutkan proyek underpass bundaran Satelit setelah menerima duit dari para pengembang." width="100%">
<figcaption>BUTUH CEPAT: Kontraktor melanjutkan proyek underpass bundaran Satelit setelah menerima duit dari para pengembang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Proyek underpass pertama di bundaran Satelit mendapat tambahan dana Rp 6 miliar setelah Lebaran. Tambahan itu didapatkan dari sumbangan para pengembang. Dengan begitu, kontraktor pun bisa melanjutkan proyek yang progresnya masih sekitar 37 persen tersebut. Akhir-akhir ini, kontraktor proyek, PT Pembangunan Perumahan (PP), memang menurunkan progres pengerjaan karena dana dari pengembang tidak kunjung cair. Pengerjaan yang perkembangannya bisa 2 persen setiap pekan pun menurun menjadi 1 persen. Manajer Proyek PT Pembangunan Perumahan (PP) Saleh Hendro mengatakan bahwa tambahan dana tersebut dijanjikan turun setelah Lebaran. Tepatnya pada 3 Juli. Bagi pelaksana proyek, tentu hal itu menjadi kabar gembira. Jumlah pekerja bakal ditambah 85 orang. Terdiri atas, 25 karyawan dan 60 pekerja bangunan. "Selama ada dana, kami pasti kebut," kata pria asal Solo itu. Dana tersebut bakal digunakan untuk menyelesaikan&nbsp;overpass&nbsp;yang sempat mandek. Bila duit itu ada, kontraktor tinggal menyambung jalan tersebut dari tol hingga Jalan Raya Kupang Indah. Overpass&nbsp;dibangun untuk pengalihan lalu lintas. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan saat sisi barat dan timur bundaran nanti dikeruk. Pengerjaannya memakan waktu satu setengah bulan. "Awal September&nbsp;overpass&nbsp;sudah bisa digunakan," jelasnya. Saleh menambahkan, dana Rp 6 miliar tersebut bakal mengerek progres pengerjaan hingga 10 persen. Saat ini dana yang dihimpun dari komitmen pengembang di wilayah Surabaya Barat itu mencapai Rp 38 miliar. Kebutuhan total mencapai Rp 74,8 miliar. Artinya, dana yang dibutuhkan masih kurang separo.&nbsp; Ketua DPD REI Jawa Timur Happy Gunawarman mengungkapkan, saat ini sudah ada 12 pengembang yang ikut menyumbang. Sebanyak 12 pengembang lain juga sedang didekati. "Kami tidak bisa memaksa. Tapi, akan tetap kami dekati," ujarnya. Waktu terus bergulir. Proyek dengan durasi 18 bulan tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2018. Lalu, bagaimana bila uang tidak terkumpul? Tentu ada plan B. Namun, Happy belum mau membicarakannya. Sebab, saat ini dia masih optimistis dana bisa terkumpul. "Memang tidak bisa langsung banyak karena ini patungan," tambahnya. Penggalangan dana bakal dioptimalkan. Setelah mentok, dia bakal meminta arahan dari pemkot. Menurut Happy, komunikasi sangat penting untuk mewujudkan proyek tersebut. Sebab, banyak&nbsp;stakeholder&nbsp;yang terlibat. Proyek&nbsp;underpass&nbsp;pertama Surabaya itu memang sama sekali tidak memanfaatkan APBD. Seluruh pembiayaan berasal dari sumbangan pengembang. Sumbangan yang diberikan bakal dihitung sebagai kompensasi penyediaan sarana-prasarana dan utilitas yang seharusnya menjadi kewajiban para pengembang.&nbsp;  Para pekerja proyek kembali dikerahkan pada awal Juli. Sudah terlihat terowongan yang bakal digunakan sebagai penangkal kemacetan. Selain itu, 1.200&nbsp;bore pile&nbsp;yang harus terpasang sudah tertanam hingga 70 persen.&nbsp;(sal/c7/git)

Proyek Underpass Satelit Yang Baru 37 Persen Dapat Sumbangan Rp 6 M

dpd rei jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpd rei jatim

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Minta Pengembang Serahkan Fasum-Fasos

Pengembang Mulai Genjot Properti Komersial

Empat Bangunan Vertikal Baru Hiasi Kota Surabaya

Proyek Underpass Satelit Yang Baru 37 Persen Dapat Sumbangan Rp 6 M

Download Aplikasi JawaPos.com