<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/BALI-21-1935110150.jpg" alt="Ketua DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan kerja kurator model investasi PandAI, Dmytro Tsykaliuk, di Kantor DPRD Bali. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan kerja kurator model investasi PandAI, Dmytro Tsykaliuk, di Kantor DPRD Bali. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash;&nbsp;Pengelolaan sampah masih memerlukan penanganan ekstra. DPRD Provinsi Bali menjajaki potensi penerapan model investasi PandAI sebagai solusi penanganan persoalan sampah, pencemaran lingkungan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata. Ketua DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan kerja kurator model investasi PandAI, Dmytro Tsykaliuk, di Kantor DPRD Bali, Senin (19/1). Pertemuan tersebut membahas pendekatan investasi inovatif yang dinilai mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus menjamin keamanan investasi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah persoalan sampah dan degradasi lingkungan yang semakin mendesak di Bali. Dmytro menilai, penanganan masalah lingkungan tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah atau sektoral. &ldquo;Diperlukan pendekatan investasi yang terstruktur dan terintegrasi, yang mampu menyinergikan peran pemerintah, sektor swasta, serta keahlian profesional berskala internasional,&rdquo; ujar Dmytro dalam pemaparannya. Ia menjelaskan, PandAI dirancang sebagai platform investasi yang transparan dan aman untuk pengelolaan proyek berskala besar, termasuk infrastruktur dan lingkungan. Model ini mengedepankan mekanisme perlindungan investasi serta kerja sama institusional jangka panjang. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017095953/ai-dan-kendaraan-listrik-dorong-konsumsi-listrik-tiongkok-ke-rekor-dunia-perlebar-kesenjangan-energi-dengan-as">AI dan Kendaraan Listrik Dorong Konsumsi Listrik Tiongkok ke Rekor Dunia, Perlebar Kesenjangan Energi dengan AS</a> Menurut Dmytro, proyek perdana yang menggunakan model PandAI saat ini telah memasuki tahap pembangunan dan menjadi bukti konsep bahwa investasi dapat berjalan seiring dengan regulasi lokal, standar lingkungan, serta kepentingan masyarakat Bali. Menanggapi hal tersebut, I Dewa Made Mahayadnya mendorong agar PandAI dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menarik perusahaan swasta internasional yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah dan infrastruktur lingkungan. Ia berharap, melalui skema tersebut, Bali dapat membentuk tim ahli lintas negara guna merumuskan solusi komprehensif terhadap persoalan lingkungan. Selain itu, model ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang memberikan kepastian hukum bagi investor dan manfaat nyata bagi daerah. Pertemuan tersebut dinilai menjadi langkah awal perubahan pendekatan pembangunan di Bali. Model PandAI tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme investasi properti, tetapi juga sebagai platform pendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dengan menekankan transparansi dan keberlanjutan, DPRD Bali berharap arah pembangunan ke depan dapat menjadikan pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.

PandAI dirancang sebagai platform investasi yang aman untuk pengelolaan proyek berskala besar, termasuk infrastruktur dan lingkungan.

DPRD Bali Jajaki Model Investasi PandAI Atasi Sampah dan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/1000891991-1623051727.jpg" alt="Anggota Kepolisian Daerah Bali menangkap seorang demonstran saat aksi di depan Mapolda Bali Denpasar, Sabtu (30/8). (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Kepolisian Daerah Bali menangkap seorang demonstran saat aksi di depan Mapolda Bali Denpasar, Sabtu (30/8). (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang personel Polresta Denpasar dilarikan ke rumah sakit setelah mobil samapta diserang dan dibakar massa aksi secara tiba-tiba di Kantor DPRD Bali. &rdquo;Untuk sementara yang menaiki truk kami larikan ke rumah sakit, ada satu personel luka, dia itu pengemudinya karena dilempari dari depan,&rdquo; kata Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol I Nyoman Wiranata seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Tanpa menyebut lokasi rumah sakit yang dituju, Kompol Wiranata menduga massa aksi yang datang ke Kantor DPRD Bali bukan pengemudi ojek online dan aliansi yang berunjuk rasa di Mapolda Bali. Sebab, mereka anarkis dan datang ke DPRD Bali tanpa melapor. &rdquo;Kami tidak tahu, yang jelas informasinya ada massa mau masuk ke DPRD, jadi kami langsung mengarah ke sini untuk mengamankan,&rdquo; ujar I Nyoman Wiranata. Sebelumnya, sejak pukul 10.00 wita, massa aksi yang terdiri atas Aliansi Bali Tidak Diam dan pengemudi ojek online berunjuk rasa di Mapolda Bali dengan membawa 33 tuntutan. Di antaranya membubarkan DPR RI, menuntut reformasi total Polri, memakzulkan Prabowo-Gibran, serta pemberhentian anggaran tunjangan dan redistribusi kekayaan Polri dan DPR kepada rakyat yang membutuhkan. Kericuhan terjadi setelah massa melemparkan batu, botol minuman, mercon suar, hingga mencoba menerobos masuk ke Mapolda Bali. Polisi dengan kendaraan taktis mendorong mundur massa aksi. Sekitar pukul 17.00 wita, massa aksi terlihat berkumpul di depan Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja, sedangkan aparat kepolisian belum tiba. Sebab tak ada informasi rencana unjuk rasa. Sekitar pukul 17.30 wita, personel Polresta Denpasar dengan mobil samapta dan public address kemudian tiba. Namun seketika ratusan massa aksi berlari dan menghancurkan alutsista polisi. &rdquo;Kendaraan kami untuk mengangkut alat-alat seperti tameng, yang tadi dibakar, kami baru datang sudah dicegat,&rdquo; ujar Kabag Ops Polresta Denpasar. &rdquo;Sebanyak 120 personel, ada gabungan juga dengan Polda Bali, kami siaga lihat situasi mudah-mudahan aman ya, karena ini sudah anarkis kelompoknya beda, kalau ojol tadi sudah selesai di Polda Bali,&rdquo; sambung dia. Mengingat massa aksi belum sepenuhnya bubar hingga pukul 19.00 wita, Kompol Wiranata mengimbau agar segera dapat kembali ke rumah masing-masing. Sebab jika kondisi semakin tidak kondusif berpengaruh terhadap pariwisata Bali. &rdquo;Kalau bisa segera bubarkan diri tidak usah anarkis, kita kan tahu Bali tujuan wisata, nanti kalau sampai kemana-kemana yang rugi kita masyarakat Bali, tadi sebenarnya di polda sudah berjalan baik tapi kelompok-kelompok lain ingin suasana ricuh,&rdquo; ujar I Nyoman Wiranata. Sementara itu, 138 demonstran ditangkap pihak Kepolisian Daerah Bali dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bali, Renon, Denpasar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan, ratusan orang tersebut karena dianggap membahayakan saat aksi demo. &rdquo;Dari demo depan gedung DPRD Bali di Renon Denpasar, Polda Bali mengamankan 138 orang yang dianggap membahayakan saat aksi demo berlangsung,&rdquo; bebera Ariasandy. Ratusan orang tersebut masih ditahan di Mapolda Bali untuk diperiksa. Hingga kini, belum ada yang dilepaskan Polda Bali. Ratusan orang tersebut ditangkap sejak aksi berlangsung ricuh di depan DPRD Bali, dari Sabtu (30/8) malam hingga Minggu (31/8) pagi. Saat dikonfirmasi terkait peran ratusan orang yang ditangkap tersebut, Kabidhumas menyatakan masih didalami penyidik. Pihaknya akan melepaskan demonstran yang tidak memiliki peran signifikan saat aksi berlangsung ricuh. &rdquo;Sementara masih didalami perannya masing-masing. Yang tidak punya peran signifikan akan dipulangkan, tetapi sebelumnya dicatat dulu identitasnya,&rdquo; tandas Ariasandy. Dia menegaskan, Bali telah kondusif. Pihaknya menyayangkan aksi demo yang anarkis, menjarah sebuah mobil polisi hingga melempari petugas dengan bom molotov. &rdquo;Polda Bali harus bertindak tegas terukur dan tetap sesuai SOP, membubarkan paksa aksi karena sudah sangat membahayakan atau mengancam petugas termasuk warga sekitar dan merusak fasilitas umum dengan cara melempari dengan batu, bom molotov, kembang api, maupun alat membahayakan lainnya, bahkan merusak mobil dinas randis PHH Polri dan menjarah isinya,&rdquo; ungkap Sandy.

Seorang personel Polresta Denpasar dilarikan ke rumah sakit setelah mobil samapta diserang dan dibakar massa. Polisi tangkap 138 orang

Seorang Polisi Denpasar Dilarikan ke RS usai Mobil Diserang Massa, 138 Demonstran Ditangkap saat Aksi di DPRD Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/IMG_8449-3523131225.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Bali Wayan Koster menolak usul sejumlah anggota DPRD Bali yang ingin melegalkan tajen atau sabung ayam jika posisinya sebagai wahana perjudian. Koster mengatakan, jika tajen dipandang sebagai kebutuhan tradisi dan upacara persembahyangan tanpa unsur perjudian seperti yang selama ini turun temurun diwariskan, bukan hal yang salah. &rdquo;Tapi di luar itu, kalau tajen dilaksanakan di tempat khusus, bukan acaranya, itu masuk kategori judi, ya dilarang,&rdquo; kata Wayan Koster seperti dilansir dari Antara. Koster menilai, jika ada rencana untuk membuat peraturan daerah sebagai payung hukum sabung ayam juga tidak perlu. &rdquo;Menurut saya tidak perlu,&rdquo; ucap dia. Pada sidang paripurna sebelumnya, Fraksi Golkar meminta Gubernur Koster menanggapi bagaimana jika tajen dilegalkan untuk menjaga keberlangsungannya sebagai atraksi wisata budaya. I Wayan Diesel Astawa dari Partai Gerindra juga melihat perjudian satu ini membawa dampak positif bagi ekonomi Bali. Seperti di DKI Jakarta, menurut dia, bisa melakukan banyak pembangunan berkat legalnya kasino di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Wakil Ketua DPRD Bali itu bahkan ingin mencoba komunikasi ke pusat untuk melihat apakah ada aturan yang membatasi legalisasi sabung ayam. Wacana melegalkan sabung ayam ini muncul pasca kasus perkelahian di arena tajen Enjing Les Banjar Tabu, Desa Songan A, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (14/6) yang menewaskan salah satu warga. Keinginan untuk mengatur sabung ayam ini enggan direspons Gubernur Koster di tengah forum sidang yang membahas Raperda RPJMD Bali 2025-2029 dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Bali 2024, dan hanya ditanggapi singkat setelah sidang berakhir. &rdquo;Berkenaan dengan pandangan dan masukan berbagai fraksi tentang hal-hal selain RPJMD dan APBD, pada prinsipnya saya dapat memahami perlunya dilakukan upaya bersama yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, dan ke depan tentunya dapat ditemukan solusi dan kebijakan yang tepat, sehingga bisa melaksanakan kemajuan Bali secara berkelanjutan dengan landasan kebudayaan Bali,&rdquo; tutur Gubernur Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster tolak usul DPRD Bali yang ingin melegalkan tajen atau sabung ayam jika posisinya sebagai wahana perjudian

Gubernur Bali Tolak Keinginan DPRD Buat Legalkan Sabung Ayam, Khawatir Jadi Perjudian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Adi-wiryatama-brimob.jpg" alt="Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama. DPRD Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama. DPRD Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali untuk sementara tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian terhitung 10-20 November. Kebijakan itu sebagai salah upaya menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang puncak Presidensi G20.  ”Termasuk apapun itu, baik (aspirasi) adat, apapun, karena itu rentan memancing. Apalagi yang anarkis, saya titip Brimob sikat saja kalau ada yang mengacaukan kantor DPRD ini,” kata Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Kamis (10/11).  Menurut dia, keamanan rentan dengan situasi politik karena jika keamanan kacau, politik juga hancur. Oleh karena itu, bersama unsur pimpinan lain, DPRD Bali mufakat untuk tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian hingga 20 November.  ”Jika aspirasi ingin melibatkan massa, dipersilakan setelah 20 November,” tutur Adi Wiryatama.  DPRD Bali, lanjut dia, memang rumah rakyat. Hanya tidak elok juga jika kemudian penyampaian aspirasi sengaja memilih waktu ketika anggota dewan tidak ada di tempat.  Misalnya janji datang pukul 10.00, namun datang pukul 14.00 wita. ”Lalu datang gamelan baleganjur, bilang bahwa DPRD sepi tidak ada siapa, mereka foto-foto,” ujar Adi Wiryatama.  Dia mengatakan, tindakan seperti itu dinilai meremehkan dewan. ”Tidak boleh dicoreng hal kecil berupa demo. Saya titip jaga juga itu ke rekan-rekan Brimob jaga rumah rakyat yang juga rumah politik ini,” kata Adi Wiryatama, mantan Bupati Tabanan itu.  Saat berbincang dengan sebagian korps baret biru yang dipimpin AKP Wayan D. W. Regama itu, Adi menitip pesan agar mereka menjaga hajatan Presidensi G20 dengan optimal.  ”Bila sukses, tentu akan berimbas kepada pengakuan dan nama baik Bali sebagai daerah yang aman dikunjungi. Kesuksesan itu bergantung dari tingkat keamanan rekan-rekan aparat, termasuk Brimob,” ucap Adi Wiryatama.  Adi menyilakan Brimob menggunakan fasilitas di DPRD Bali untuk bertugas dengan baik menjaga Presidensi G20 Indonesia. ”Dasarnya adalah keamanan, kalau tercoreng sedikit berarti kita gagal. Kita tidak mau gagal, keamanan harga mati, harga mutlak,” tegas Adi Wiryatama.  Selain itu, Adi Wiryatama berharap Presidensi G20 aman dan lancar demi menjaga harkat-martabat bangsa di mata dunia.

DPRD Bali Sementara Tak Terima Aspirasi Jelang Presidensi G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Penyerahan-banpol-2022.jpg" alt="Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Putu Mantera (tengah) bersama perwakilan partai politik dan jajaran Kesbangpol Bali dalam acara serah terima simbolis bantuan keuangan parpol di Denpasar, Senin (9/5). Ni Luh Rhismawati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Putu Mantera (tengah) bersama perwakilan partai politik dan jajaran Kesbangpol Bali dalam acara serah terima simbolis bantuan keuangan parpol di Denpasar, Senin (9/5). Ni Luh Rhismawati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Bali tercepat di Indonesia yang merealisasikan atau menyerahkan bantuan keuangan parpol untuk tahun anggaran 2022. Bantuan diserahkan kepada tujuh partai politik peraih kursi DPRD Bali dengan nilai total Rp 16,46 miliar.  ”Berdasar informasi yang kami terima dari Kemendagri, selain Bali, belum ada pemprov lain yang mengonfirmasi telah mencairkan bantuan keuangan parpol,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Putu Mantera seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (9/5).  Dewa Mantera menjelaskan, bantuan keuangan telah ditransfer ke rekening masing-masing parpol pada 28 April. Penyerahan bantuan keuangan parpol tahun itu lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, bantuan keuangan parpol dicairkan pada Mei.  Bantuan keuangan parpol tital Rp 16,46 miliar lebih itu diterima tujuh parpol yang berhasil meraih kursi di DPRD Bali dalam Pemilu 2019. Jumlah bantuan keuangan yang diterima masing-masing parpol, disesuaikan berdasar jumlah suara sah dikalikan dengan nilai per suara sebesar Rp 7.500.  Adapun rincian bantuan keuangan yang diterima parpol yakni PDI Perjuangan sebesar Rp 9,81 miliar, Partai Golkar (Rp 2,38 miliar), Partai Demokrat (Rp 1,30 miliar), dan Partai Gerindra (Rp 1,23 miliar). Kemudian Partai NasDem (Rp 950,35 juta), Partai Hanura (Rp 439,51 juta), dan Partai Solidaritas Indonesia (Rp 330,36 juta).  ”Dengan peningkatan nilai per suara dari sebelumnya Rp 5.000 pada 2021 dan tahun ini menjadi Rp 7.500, kami harapkan dibarengi dengan makin banyak kegiatan parpol yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dewa Mantera.  Terlebih lagi dalam tahap menuju Pemilu dan Pilkada 2024, pihaknya mengharapkan parpol dapat mengintensifkan pendidikan politik kepada generasi muda Bali agar bisa berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024.  ”Tidak memberikan pilihan memang merupakan hak pemilih. Tetapi, jangan sampai golput yang memenangkan pemilu karena akan berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan stabilitas politik,” ucap Dewa Putu Mantera didampingi Kabid Poldagri Kesbangpol Bali Ida Bagus Yudi Dananjaya.  Dewa Mantera juga mengingatkan partai politik dapat mengadministrasikan dengan baik bantuan keuangan yang diterima dan digunakan sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Berdasar Permendagri tersebut, bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.  Sementara itu, Ida Bagus Made Kresna Dhana dari DPD PDI Perjuangan Bali menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali yang telah mengawal proses pencairan bantuan keuangan parpol sehingga menjadi yang tercepat. ”Ini prestasi bagi Bali. Kami berterima kasih atas kerja keras Kesbangpol karena dana ini sangat penting bagi kami di partai politik,” kata Ida Bagus Made Kresna Dhana.  Pandangan senada disampaikan Bendahara DPD Partai Golkar Bali Komang Takuaki Banuartha yang juga mengapresiasi kerja keras dari Badan Kesbangpol Bali sehingga bantuan keuangan bisa disalurkan dengan cepat. ”Partai politik tentunya menunggu dana ini. Apalagi persiapan menuju Pemilu 2024, sehingga semakin banyak kegiatan parpol yang bisa dilaksanakan dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat,” terang Komang Takuaki Banuartha.

Pemprov Bali Tercepat Realisasikan Bantuan Keuangan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pelajar-STM-menduduki-gedung-DPRD-Bali-menolak-RUU-kontroversial-Senin-siang-Marcel-Pampurs-Radar-Bali.jpg" alt="Pelajar STM menduduki gedung DPRD Bali menolak RUU kontroversial, Senin (30/9) siang. (Marcel Pampurs/Radar Bali/JPG)" width="100%">
<figcaption>Pelajar STM menduduki gedung DPRD Bali menolak RUU kontroversial, Senin (30/9) siang. (Marcel Pampurs/Radar Bali/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi menolak RKUHP dan UU KPK berlangsung di gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (30/9) siang. Bahkan puluhan siswa SMA dan SMK ikut dalam aksi tersebut.  Radar Bali (Jawa Pos Group) melaporkan, para pelajar yang nekat mengikuti aksi #BaliTidakDiam ini adalah para siswa dari STM Kuta Selatan dan SMA Dwijendra Bualu, Kuta Selatan. "Kami datang jauh-jauh dari Kuta Selatan untuk ikut aksi ini. Kami diberitahu oleh teman kami bahwa hari ini ada demo," kata seorang siswa berinisial DAY saat diwawancara di sela aksi.  Siswa kelas dua STM Kuta Selatan ini menjelaskan bahwa dia dan kawan-kawannya ikut dalam aksi ini sebagai bentuk solidaritas. Apalagi beberapa rekan siswa STM dan SMA di daerah lain juga ikut aksi turun ke jalan.  "Kami juga terpanggil. Karena anak-anak di daerah lain juga ikut demo," tambahnya.  Tidak sekadar ikut-ikutan, mereka mengaku paham apa yang mereka suarakan dalam aksi ini. Yakni, terkait beberapa RKUHP dan UU KPK.  Pemahaman ini, kata dia, karena mereka mengaku kerap membaca di media belakangan ini. Apalagi di media sosial sekarang ini sudah mudah ditemukan berita-berita terkait aksi penolakan ini.  "Kami baca di media sosial. Kami berharap ini bisa dipertimbangkan untuk dibatalkan," tandasnya. Dalam aksi tersebut para siswa ini lengkap memakai seragam putih abu.

Pelajar STM Ikut Geruduk DPRD Bali Tolak RUU Kontroversial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sadis-anak-anggota-dewan-tusuk-prajurit-tni-dan-kencingi-mukanya_m_148129.jpeg" alt="Ilustrasi pembunuhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kisah sadis genk motor saat menghabisi korbannya terungkap saat sidang perdana kasus pembunuhan Anggota TNI Prada Yanuar Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (31/7). Aksi sadis itu parahnya dilakukan oleh remaja yang masih ABG. Mereka tergabung dalam&nbsp;Geng Remang Boys. Salah satunya adalah anak Sekretaris Komisi I DPRD Bali Dewa Rai Adi yaitu DKDA. Sebelum aksi sadis ini terjadi, mereka sempat dugem di dua tempat yakni di Midnight Kuta dan Bounty Kuta. Tidak hanya menikam, mereka juga tanpa bersalah mengencingi muka korbannya. Sidang tersebut dilaksanakan tertutup, lantaran terdakwa adalah anak-anak. Empat terdakwa itu adalah terdakwa DKDA (pelaku utama penusukan), dan tiga lainnya, berinisial KCA, IC, dan KTS. Keempatnya disidang oleh Ketua Majelis Hakim Agus Walujo Tjahjono, dan dua hakim anggota, Made Sukereni dan I Wayan Kawisada.&nbsp;JPU dalam kasus ini adalah Made Ayu Citra Mayasari dkk.&nbsp; Sedangkan terdakwa DKDA didampingi oleh pengacara Gusti Agung Dian Mahendra, I Made Supartha, Putu Bagus Budi Arsawan dan Putu Oka Pratiwi. &ldquo;Kami tidak mengajukan eksepsi, sidang selanjutnya langsung saksi,&rdquo; jelas Agung Dian, Selasa (1/8). Seperti yang dilansir Bali Express, pengacara berkacamata, ini mengatakan pihaknya bersama keluarga dari DKDA sedang berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan jajaran keluarga besar TNI.&nbsp; &ldquo;Kami masih berusaha untuk memohon maaf, kepada keluarga korban dan kepada jajaran TNI. Masih berusaha,&rdquo; lanjutnya. Dalam dakwaan, dijelaskan bahwa DKDA didwakwa dengan tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 338 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 170 ayat (2) angka 3 Jo UU RI Nomor. 1 tahun 2012 atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012. Unsur Pasal 338 KUHP itu, karena terdakwa adalah pelaku utama penusukan. Dengan ancaman 15 tahun penjara. &ldquo;Ancamannya 15 tahun penjara, namun karena anak bisa kena setengahnya jadi 7,5 tahun,&rdquo; terang Jaksa Maya. Sementara untuk tiga terdakwa lain, Jaksa IGAA Fitria Candrawati, dkk mendakwa KCA, IC, dan KTS dengan Pasal 170 ayat (2) angka 3 Jo UU RI Nomor. 11 tahun 2012 atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012. Sesuai dengan dakwaan, kasus pengeroyokan dan penganiayaan berat hingga menyebabkan seorang anggota TNI-AD tewas ini, terjadi di Jalan Bypass Ngurah Rai atau tepatnya di dekat Halte Pertigaan Perum Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan (Kutsel), Badung, pada Minggu (9/7) sekitar pukul 04.30. Singkat cerita korban Yanuar Setiawan, bersama pelapor Isro Mihardi serta empat teman lainnya, yakni Stefanus Iman, Tegar Ananta Hadi, Muhammad Jauhari dan Munajir berencana jalan-jalan ke Kuta.&nbsp; Mereka sempat jalan-jalan, sekitar pukul 04.00. Kemudian korban bersama temannya berencana pulang ke rumah Isro di Jalan Pratama Gang I Lingkungan Celuk, Benoa, Kutsel. Dalam perjalanan, korban bersama lima temannya mengendari sepeda motor. Selanjutnya di tengah perjalanan tiba-tiba disalip CI yang saat itu membonceng DKDA.&nbsp; Topi CI jatuh dan kemudian putar balik dan nyaris tertabrak oleh korban Stefanus dan Munajir. Terdakwa sempat ditegur, dengan kata &ndash; kata kasar. &ldquo;F***mai kamu, mana nenekmu,&rdquo; hardik Stefanus. Kemudian mereka lanjut. Namun sampai di TKP I di dekat Halte Perum Taman Griya, mereka kembali bertemu dan sempat saling berpandangan.&nbsp; Tak terima dengan teguran Munajir tersangka Revo kemudian mengajak Munajir dan Stefanus berkelahi. Namun oleh Stefanus dicueki dengan memacu motor dengan kencang. Sempat berupaya mengejar, namun Revo gagal.&nbsp; Akhirnya ia menunggu korban dengan memalang motor. Selanjutnya korban yang ada di belakang kemudian tak terima dan sempat berupaya memukul Revo namun meleset.&nbsp; Melihat Revo berkelahi, CI yang membonceng DKDA kemudian membantu Revo dan mengeroyok dan memukili korban. Selanjutnya DKDA mendorong dan menusuk korban dengan sajam dan jatuh tersungkur ke trotoar. Setelah korban jatuh, DKDA pergi. Sedangkan teman korban Jauhari dan Tegar yang saat itu masih ada di belakang menanyakan kondisi korban ke pelaku. Pelaku Revo yang tak terima saat ditanya kemudian mencekik dan kemudian sempat memukuli hingga mengalami luka-luka serius. Saat usai dicekik ini, mereka lari ke dekat Restoran Laota. Namun dikejar, akhirnya Jauhari yang sembunyi ditemukan. Saat itu sempat dihajar lagi, bahkan dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa CI sempat mengencingi wajah dari Jauhari sebelum ditinggalkan.

Sadis, Anak Anggota Dewan Tusuk Prajurit TNI dan Kencingi Mukanya

dprd bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd bali

Berita Terkini