<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-a:r5078664119036414275" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/IMG-20250911-WA0000-2282850021.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang belakangan menuai polemik dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DPRD Jawa Barat menyatakan siap melakukan evaluasi atas permasalahan ini. Momentum ini sekaligus bertepatan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iswara mengungkapkan, Jabar menjadi provinsi pertama memberikan hasil evaluasi yang sudah dibahas dalam rapim DPRD Jabar ke Kemendagri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi," kata MQ Iswara saat dihubungi, Kamis (11/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iswara menururkan, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seluruh tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota seluruh Indonesia akan dievaluasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016556044/viral-pernyataan-pengacara-hotman-paris-pajak-di-indonesia-sangat-mencekik">Viral Pernyataan Pengacara Hotman Paris Pajak di Indonesia Sangat Mencekik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Evaluasi akan dilaksanakan Kemendagri setelah seluruh laporan dari provinsi masuk. "Terkait proses evaluasi di Kemendagri, menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk ke Kemendagri, dikarenakan Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, DPRD Jabar menegaskan siap melakukan evaluasi terkait tunjangan perumahan anggota dewan. Tunjangan rumah yang selama ini diterima anggota dewan memang bagian dari belanja APBD, sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu," ujar Iswara.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-footer" class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Iswara berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang belakangan menuai polemik dari masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Temui Kemendagri, Serahkan Evaluasi Tunjangan Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/35_butuh-625842915.jpg" alt="Andi Andriana." width="100%">
<figcaption>Andi Andriana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Andi Andriana, mahasiswa semester V Universitas Bale Bandung (Unibba), harus menjalani operasi mata. Dia diduga terkena lemparan batu dari arah aparat kepolisian saat kericuhan terjadi. <em>Radar Bandung</em> melaporkan, mahasiswa prodi ilmu pemerintahan itu mengalami cedera serius di mata kiri saat turut berdemonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis (22/8) malam di depan gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung .</p> <p>Dia kini dirawat di RS Mata Cicendo, Kota Bandung.</p> <p>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unibba Fauzi Septian menyebut kondisi mata Andi sangat mengkhawatirkan. Operasi lanjutan diperlukan untuk menyelamatkan sisa penglihatannya. &rsquo;&rsquo;Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Tindakan represif dari aparat kepolisian tidak bisa dibiarkan begitu saja,&rsquo;&rsquo; ujar Fauzi kemarin (23/8).</p> <p>Dia memaparkan, insiden itu bermula ketika korban bersama tiga temannya bergabung dengan massa aksi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Situasi mulai memanas sekitar pukul 16.00. Namun, kericuhan baru benar-benar pecah pukul 17.30 WIB.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Dalam upaya menyelamatkan diri, sebagian besar massa dievakuasi ke titik aman seperti Gedung Sate. Di tengah kepanikan itu, Andi bersama temannya, Jawir, memutuskan untuk kembali memeriksa keadaan dan membantu peserta aksi lainnya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p>Sayang, ketika mencoba memperbaiki sepatunya yang terlepas, Andi terjatuh. &rsquo;&rsquo;Dan saat bangkit, sebuah batu yang diduga dilemparkan oleh oknum polisi menghantam mata kirinya dengan keras,&rsquo;&rsquo; sambungnya.</p> <p>Seusai terkena lemparan batu itu, Andi segera dilarikan ke RS Hasan Sadikin untuk mendapat pertolongan pertama. Kondisi yang memburuk memaksa tim medis untuk merujuknya ke RS Mata Cicendo agar dapat menjalani operasi mata.</p> <p><strong>Hilang Kontak dengan Anak</strong></p> <p>Pedangdut senior Machica Mochtar menyatakan hilang kontak dengan putranya, Iqbal Ramadhan. Iqbal yang merupakan anggota LBH Jakarta dan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen diduga ditangkap polisi di sela demonstrasi pada Kamis.</p> <p>Ditemui awak media kemarin, Machica mengaku kali pertama mendengar kabar putranya dari saudara dan berita di media. &rsquo;&rsquo;Sudah cari-cari, nggak ada yang kasih tahu Iqbal di mana. Cuma ada yang bilang, Iqbal kena, hidungnya patah. Jadi, kemungkinan dioperasi dulu kali, diobatin,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p>Machica belum tahu rumah sakit tempat Iqbal dirawat. Apalagi, ponsel anaknya tidak bisa dihubungi. Dia sempat ingin melapor ke kepolisian, namun dilarang keluarga. &rsquo;&rsquo;Nanti ramai lagi. Saya masih lemas, masih minta tolong,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. <strong>(rup/fam/c18/ttg)</strong></p>

Andi Andriana, mahasiswa semester V Universitas Bale Bandung (Unibba), harus menjalani operasi mata. Dia diduga terkena lemparan batu.

Jadi Korban Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Mata Kiri Andi Alami Cedera Serius, Butuh Operasi Lanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/IMG-20230802-WA0026-1734556829.jpg" alt="DPRD Jawa Barat gelar Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2018 - 2023, di Gedung DPRD Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>DPRD Jawa Barat gelar Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2018 - 2023, di Gedung DPRD Jawa Barat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;DPRD Jawa Barat mengusulkan nama Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey&nbsp;Machmudin&nbsp;bersama dengan Direktur Jenderal Perundangan Kemenkumham Asep Mulyana&nbsp;dan Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung Keri Lestari sebagai calon penjabat gubernur.</p> <p>Tiga nama itu diusulkan untuk menggantikan Gubernur Jawa Barat&nbsp;Ridwan Kamil yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September.</p> <p>&rdquo;Usul dari hasil beberapa fraksi, dengan berbagai pertimbangan, terpilih tiga nama. Yakni Asep Mulyana, Keri Lestari, dan Bey Triadi&nbsp;(Machmudin),&rdquo;&nbsp;kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung.</p> <p>DPRD Jawa Barat, Rabu (2/8), menggelar rapat penentuan nama calon penjabat gubernur Jawa Barat. Menurut Achmad, masing-masing fraksi telah mengajukan nama sesuai amanat. Kini tinggal menunggu usul tiga nama lain&nbsp;dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum&nbsp;ditentukan oleh Presiden Joko Widodo siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat.</p> <p>Achmad Ru'yat&nbsp;pun memastikan akan melayangkan surat kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Dia berharap siapa pun yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.</p> <p>&rdquo;Kami berharap sampai nanti Pilkada Jawa Barat, sosok penjabat gubernur Jabar ini dapat melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan seoptimal mungkin,&rdquo; ujar Achmad Ru&rsquo;yat.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, tiga nama itu akan menjalani pemeriksaan kelengkapan administrasi. Itu dilakukan sebelum disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</p> <p>&rdquo;Kami dari DPRD Jawa Barat, antara unsur pimpinan dan ketua fraksi sudah rapat, dan sudah ada tiga nama. Untuk tiga nama ini akan kita cek <em>curriculum vitae</em> dan persyaratan lain, kita sesuaikan apakah memenuhi persyaratan dari Kemendagri,&rdquo; kata Ineu.</p> <p>&rdquo;Kemendagri akan mengajukan tiga nama lagi. Tetap di akhirnya, Pak Presiden yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Jabar,&rdquo; tambah Ineu.</p> <p>DPRD Jawa Barat, kata Ineu, segera mengumumkan tiga nama yang diajukan tersebut secepatnya. Kemendagri memberikan batas waktu pengajuan sampai 9 Agustus.</p>

DPRD Jawa Barat usulkan tiga nama calon penjabat gubernur menggantikan Ridwan Kamil yang habis masa jabatannya pada 5 September

DPRD Jabar Usulkan Tiga Nama Calon Penjabat Gubernur Gantikan Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230208_115015.jpg" alt="Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara mengikuti sidang vonis secara daring di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (8/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara mengikuti sidang vonis secara daring di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (8/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara yang sebelumnya menjadi terdakwa atas perkara penggelapan bisnis SPBU.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakim Dwi Sugianto mengatakan, Irfan tidak terbukti secara sah telah bersalah sesuai dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum terkait penipuan dan tindak pidana pencucian uang.<br /> <br /> ”Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” kata hakim di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (8/2).<br /> <br /> Hakim menilai Irfan tidak terbukti melakukan penipuan sesuai dengan dakwaan kesatu pertama yakni pasal 378 KUHP. Selanjutnya hakim membebaskan pula Irfan dari sejumlah dakwaan kumulatif.<br /> <br /> Menurut hakim, antara Irfan dengan korban yakni Stelly Gandawidjaja memiliki hubungan bisnis dalam beberapa tahun. Pasalnya, hakim menilai Stelly memberikan aset terkait bisnis kepada Irfan dalam keadaan sadar.<br /> <br /> Dalam hal itu, hakim mengatakan, tidak melihat adanya unsur-unsur penipuan. Sehingga hakim pun menilai perkara itu tidak masuk ke dalam tindak pidana, melainkan perdata.<br /> <br /> Setelah dinyatakan tak bersalah, hakim pun memerintahkan agar sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita agar dikembalikan ke Irfan.<br /> <br /> Selain Irfan, dalam perkara itu juga terlibat istri Irfan yakni Endang Kusumawaty sebagai terdakwa. Hakim pun memvonis bebas Endang dari perkara dugaan penggelapan itu.<br /> <br /> Hakim pun memerintahkan agar Irfan segera dibebaskan dari tahanan. Adapun Irfan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru Bandung selama proses persidangan.<br /> <br /> Dengan begitu, hakim pun mempersilakan kepada para pihak yang berperkara itu untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak sependapat dengan keputusan yang disampaikan majelis hakim tersebut.<br /> <br /> ”Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini, memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan kedudukan serta hak dan martabatnya,” kata hakim.<br /> <br /> Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Irfan dan Endang dihukum penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar atas perkara penggelapan itu. Jaksa menyebut Irfan dituntut sesuai dengan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penipuan dan pasal 3 jo pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

PN Bale Bandung Vonis Bebas Mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230125_1859231.jpg" alt="Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara mengikuti sidang secara daring di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (25/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara mengikuti sidang secara daring di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (25/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara yang menjadi terdakwa penggelapan bisnis SPBU dituntut 12 tahun hukuman penjara oleh jaksa penuntut umum.<br /> <br /> Jaksa Penuntut Umum Fajar menuntut Irfan terbukti bersalah telah bersama-sama melakukan penggelapan dan pencucian uang sehingga korban mengalami kerugian mencapai Rp 58,4 miliar.<br /> <br /> ”Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Suryanagara berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp 2 miliar, subsider enam bulan,” kata jaksa Fajar seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (25/1).<br /> <br /> Jaksa menyebut, hal yang memberatkan bagi tuntutan tersebut yakni Irfan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan. Selain itu, Irfan juga merupakan pejabat negara saat tindak pidana itu terjadi.<br /> <br /> ”Sebagai pejabat negara seharusnya bertindak baik, bukan malah melakukan perbuatan tercela,” ujar Fajar.<br /> <br /> Di samping itu, menurut dia, Irfan bersikap sopan selama persidangan sehingga menjadi unsur yang meringankan bagi penuntutan.<br /> <br /> Jaksa menyebut Irfan dituntut sesuai dengan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP tentang penipuan, dan pasal 3 jo pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa lain, Endang Kusumawaty yang merupakan istri Irfan, dengan tuntutan yang sama, yakni 12 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.<br /> <br /> Jaksa menjelaskan, terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban bernama Stelly Gandawidjaja selama enam tahun, sejak tahun 2013 hingga 2019. Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesal akibat perbuatannya itu.<br /> <br /> ”Dengan sengaja mengumbar kata-kata bohong selama enam tahun dari 2013 sampai 2019 terhadap saksi korban,” ucap jaksa Fajar.<br /> <br /> Adapun kasus itu mulai bergulir sejak sekitar November 2022 saat Bareskrim Polri menetapkan Irfan dan Endang sebagai tersangka kasus penipuan. Setelah berkas lengkap, Kejaksaan Agung melimpahkan kedua tersangka itu ke Kejaksaan Negeri Cimahi. Pasalnya kasus itu diduga terjadi di wilayah hukum Cimahi.

Mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara Dituntut 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220729_125348.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. ANTARA/Bagus A Rizaldi" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. ANTARA/Bagus A Rizaldi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>– Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah menangkap 10 orang. Mereka ditangkap buntut dari kericuhan saat aksi dari berbagai elemen mahasiswa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung.<br /> <br /> Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, selain 10 orang tersebut, ada juga dua orang lain yang diduga memprovokasi kericuhan tersebut dengan mulai melempar batu ke arah polisi. Kedua orang itu kini berstatus dalam daftar pencarian orang (DPO).<br /> <br /> ”Kami akan cari apa agenda dari orang tersebut, sehingga berusaha memprovokasi situasi,” kata Ibrahim seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Jumat (23/9).<br /> <br /> Kericuhan itu terjadi pada Kamis (22/9), saat berbagai elemen mahasiswa di Bandung menyampaikan aspirasi soal kenaikan harga BBM. Saat itu, sejumlah orang dari arah massa aksi melempari petugas.<br /> <br /> Kemudian polisi melakukan tindakan dengan membubarkan massa aksi. Polisi juga menyisir massa di kawasan Jalan Diponegoro hingga ke kawasan Jalan Djuanda (Dago) untuk memastikan massa membubarkan diri.<br /> <br /> Ibrahim menyayangkan aksi yang berujung kericuhan tersebut. Pasalnya pihak kepolisian sudah bersikap humanis dalam mengamankan jalannya aksi tersebut.<br /> <br /> ”Namun karena sudah anarkis terpaksa diambil langkah penindakan sesuai Protap 01,” ucap Ibrahim.<br /> <br /> Untuk itu, dia berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. Massa unjuk rasa diharapkan selalu bijaksana menggunakan haknya dalam menyampaikan aspirasi.

Polda Jabar Tangkap 10 Orang Buntut Kericuhan Aksi Massa di DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_20220821-111025_Gallery-01.jpg" alt="Ilustrasi kebakaran gedung. Insan Faizin Mub/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebakaran gedung. Insan Faizin Mub/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kebakaran ruang arsip di lantai 3 gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, diduga akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Insiden terbakarnya ruangan arsip di gedung DPRD Jawa Barat itu terjadi pada Minggu (21/8).<br /> <br /> ”Diduga terbakarnya ruang arsip di Gedung DPRD Jabar tersebut diakibatkan arus pendek listrik,” kata Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Ida Wahida Hidayati seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Kota Bandung.<br /> <br /> Menurut dia, kebakaran diketahui oleh petugas sekuriti saat berkeliling melihat asap dan mereka berinisiatif memadamkan kebakaran tersebut agar tidak membesar.<br /> <br /> Dia menjelaskan, ruangan arsip yang kebakaran itu banyak berkas berupa kertas dan dus atau boks mengakibatkan api mudah membesar. Terkait adanya informasi mengenai korban dalam kejadian tersebut, terdapat empat korban yang semuanya berasal dari tim pengamanan.<br /> <br /> ”Keempat petugas pengamanan tersebut mengalami kesulitan pernapasan saat hendak memadamkan kobaran api. Saya juga mengapresiasi kepada sekuriti yang sudah melakukan langkah-langkah awal dalam memadamkan api. Tetapi karena mereka tidak menggunakan masker, mereka mengalami sesak napas dan satu orang sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi sudah pulang,” terang Ida.<br /> <br /> Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengamankan kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kebakaran yang menghanguskan ruangan arsip di gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Plt Wakapolrestabes Bandung AKBP Asep Pujiyono mengatakan, CCTV itu diamankan guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran di ruangan arsip tersebut.<br /> <br /> ”Kita juga sudah mengamankan CCTV, mudah-mudahan ada gambaran di situ, dan sementara memang dari pemadam kebakaran, dan dari kepolisian, dari Polsek, Polrestabes, dan Inafis, kita sudah melaksanakan olah TKP juga di sini,” kata Asep.<br /> <br /> Menurut Asep, polisi tengah menyelidiki pemicu kebakaran yang diketahui menghanguskan ruangan arsip. Sampai saat ini belum bisa memastikan jenis arsip yang terbakar. ”Nanti mungkin kita akan koordinasi juga dari anggota reserse dengan pegawai dari DPRD, arsip apa saja, kita belum tahu arsip apa,” ujar Asep.<br /> <br /> Polisi juga bakal memeriksa sejumlah saksi yang pertama melihat kebakaran itu. ”Kita masih mengamankan itu (CCTV), mudah-mudahan nanti anggota kepolisian mengambil semua alat bukti,” papar Asep.<br /> <br /> erisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari menginstruksikan sekretariat dewan (sekwan) untuk mengamankan arsip atau dokumen yang tidak terbakar atau bisa diselamatkan. Kebakaran melanda Ruang Arsip Lantai 3 Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Minggu (21/8).<br /> <br /> ”Saya sudah instruksikan ke sekwan agar arsip dan dokumen penting yang terselamatkan atau bisa diselamatkan dari kebakaran untuk diamankan ke tempat yang aman atau tidak terbakar. Karena ini kan ruang arsip, banyak hal-hal penting,” tutur Ineu.<br /> <br /> Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Disdamkar PB) Kota Bandung, dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. ”Betul, jam 08.40 WIB, kami menerima laporan dari satpam DPRD Jawa Barat bahwa telah terjadi kebakaran di sana,” kata operator call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Disdamkar PB) Kota Bandung, Giri.

Polisi Periksa CCTV Ungkap Kebakaran di Gedung DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Screenshot_20220705-145505_Instagram-01.jpg" alt="Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe. Instagram Abdul Harris Bobihoe/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe. Instagram Abdul Harris Bobihoe/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menggodok peraturan tentang pungutan terhadap siswa di lingkungan sekolah.<br /> <br /> Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe mengatakan, peraturan itu akan mengatur tentang mekanisme terkait pungutan untuk mencegah pungutan liar di lingkungan sekolah. Seperti saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).<br /> <br /> ”Makanya kami sekarang sedang membuat peraturan tentang pungutan terhadap siswa. Aturan itu melarang selain pungutan,” kata Harris seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Namun, kata dia, ada beberapa pungutan yang boleh dilakukan komite sekolah kepada peserta didik di lingkungan sekolah. ”Peraturan ini agar saat komite sekolah jika melakukan pungutan ke siswa, itu bisa terendus secara hukum (ada payung hukumnya). Karena banyak orang tua siswa yang mau <em>nyumbang</em> tapi bingung karena belum ada aturannya,” ujar Abdul Harris Bobihoe.<br /> <br /> Menurut Harris, peraturan tersebut merupakan usul dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat. ”Progresnya sudah berjalan dengan baik saya kira dalam bulan-bulan ke depan segera ditandatangani Gubernur Jawa Barat,” terang Abdul Harris Bobihoe.<br /> <br /> Politikus Partai Gerindra itu berharap aturan tersebut sudah selesai atau ditandatangani oleh Gubernur Ridwan Kamil sebelum tahun ajaran baru dimulai.<br /> <br /> ”Kita harapkan cepat ya, mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru tahun ini pergub tersebut sudah selesai. Supaya komite sekolah kalau mau gerak ada payung hukumnya,” ucap Abdul Harris Bobihoe.

DPRD Jawa Barat Godok Peraturan Tentang Pungutan di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/DSC01291_1618484494321.jpg" alt="Tersangka Anggota DPRD Jabar Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4). Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Anggota DPRD Jabar Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4). Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelasikan berkas penyidikan tersangka Anggota DPRD Jawa Barat, Ade Barkah Surahman (ABS) dan mantan Anggota DPRD Jawa Barat, Siti Aisyah Tuti Handayani (STA).<br /> <br /> Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.<br /> <br /> "Pemberkasan perkara tersangka ABS dkk telah dinyatakan lengkap dan hari ini (12/8/2021) tim penyidik melaksanakan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim JPU," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/8).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, diserahkannya berkas perkara Ade dan Siti, penahanan dilanjutkan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU). Penahanan masing-masing tersangka dilanjutkan selama 20 hari kedepan terhitung 12 sampai dengan 31 Agustus 2021.<br /> <br /> "Tersangka ABS di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan tersangka STA di Rutan KPK Gedung Merah Putih," ujar Ali.<br /> <br /> Ali menyampaikan, tim JPU segera menyusun surat dakwaan dengan batasan waktu 14 hari kerja. Setelah surat dakwaan selesai disusun, tim JPU akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> "Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," ujar Ali.<br /> <br /> KPK menduga, Ade menerima uang senilai Rp 750 juta dari seorang pihak swasta bernama Carsa ES. Carsa telah divonis 2 tahun penjara pada 2020 karena terbukti memberikan suap kepada Bupati Indramayu Supendi.<br /> <br /> Sementara itu, Siti diduga menerima uang sejumlah Rp 1 miliar dari Abdul Rozak Muslim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Uang Rp 1 miliar itu merupakan bagian dari Rp 9,2 miliar yang diterima Rozak dari Carsa.<br /> <br /> Uang itu diberikan agar Ade dan Siti memastikan proposal pengajuan dana bantuan keuangan provinsi Jawa Barat untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu diperjuangkan oleh Ade selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Rozak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.<br /> <br /> Diduga Ade dan Siti beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu.<br /> <br /> Ade dan Siti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Selesaikan Penyidikan Legislator Jabar di Kasus Banprov Indramayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bupati-Indramayu-Supendi-10.jpg" alt="Bupati Indramayu Supendi menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indra" width="100%">
<figcaption>Bupati Indramayu Supendi menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indra</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa empat Anggota DPRD Jawa Barat dalam kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 2019. KPK menduga, uang haram itu mengalir ke sejumlah pihak di DPRD Jawa Barat.<br /> <br /> Hal ini ditelisik penyidik KPK kepada empat legislator Jabar, antara lain Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan dan Lina Ruslinawati. Mereka telah menjalani pemeriksaan pada Selasa (27/4) kemarin.<br /> <br /> "Dugaannya ada aliran sejumlah uang ke berbagai pihak di DPRD Provinsi Jabar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/4).<br /> <br /> Selain itu, tim penyidik KPK juga mendalami pengetahuan para saksi mengenai proses pengajuan proyek untuk Bantuan Provinsi (Banprov) dari jatah aspirasi anggota DPRD.<br /> <br /> "Para saksi  yang didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan proses pengajuan/usulan proposal program kegiatan/proyek untuk Banprov dari jatah aspirasi anggota DPRD," tegas Ali.<br /> <br /> KPK sebelumnya menetapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Barkah Suharman dan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan bantuan pada Provinsi Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari jeratan hukum mantan Bupati Indramayu, Supendi.<br /> <br /> KPK menduga, Ade menerima uang senilai Rp 750 juta dari seorang pihak swasta bernama Carsa ES yang kini telah divonis 2 tahun penjara pada 2020 karena terbukti memberikan suap kepada Supendi.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/"><b>Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/"><b>Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</b></a></span></p><br /> Sementara itu, Siti diduga menerima uang sejumlah Rp 1 miliar dari Abdul Rozak Muslim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.<br /> <br /> Diketahui, uang senilai Rp 1 miliar itu merupakan bagian dari Rp 9,2 miliar yang diterima Rozak dari Carsa. Uang itu diberikan agar Ade dan Siti memastikan proposal pengajuan dana bantuan keuangan provinsi Jawa Barat untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu diperjuangkan oleh Ade selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Rozak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.<br /> <br /> Diduga Ade dan Siti beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan<br /> pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu.<br /> <br /> Ade dan Siti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Duit Suap Proyek Indramayu Mengalir ke Anggota DPRD Jabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Jawa Barat

Berita Terkini