<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/hoaks-tvri-4219021469.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> NARASI&nbsp;dan klaim palsu mulai menyerang instansi penyelenggara pemilu. Informasi tersebut menyebar dengan menggunakan potongan video salah satu stasiun televisi. Narasi itu menyebut KPU telah bermain dengan mengondisikan suara untuk salah satu pemenang. &rsquo;&rsquo;KPU mulai menjalankan aksi kotornya, tapi ketahuan di Jogja. Dia memberi kode 00 berarti itu untuk suara yang dikondisikan pemenangnya,&rsquo;&rsquo; bunyi keterangan akun Facebook Eko Tuti. Posting-an itu lantas dibagikan ulang oleh akun Facebook Toyo Ta beberapa hari lalu. Seolah-olah membenarkan narasi dan framing dari akun Eko Tuti. &rsquo;&rsquo;Mulai,&rsquo;&rsquo; ujarnya (s.id/MainanKPU). Berdasar penelusuran, video asli dan durasi panjang diunggah oleh kanal resmi TVRI Yogyakarta Official pada 4 Mei 2023. Judul aslinya, Komisi A DPRD DIY Temukan 904 Data Pemilih Bermasalah. Tidak ada keterangan sebagaimana klaim akun Facebook tersebut. Situasi itu justru memperlihatkan adanya data pemilih yang bermasalah. DPRD DIJ memanggil beberapa instansi, termasuk KPU, untuk mengatasi temuan tersebut (s.id/TemuanKTP). KPU DIJ melalui Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIJ Wawan Budiyanto mengungkap penyebab 904 data bermasalah itu. Dia menyatakan, persoalan itu muncul karena data di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) juga mencantumkan hal yang sama. Hal itu bahkan dibuktikan dengan KTP yang bersangkutan. Di KTP, 904 warga Kota Jogja itu diketahui beralamat di RT/RW 00. Jadi, yang terinput ke dalam data KPU juga sama. &rsquo;&rsquo;Kami menemukan di KTP memang alamatnya 000. Otomatis ketika masuk di sistem juga demikian. Itu dari salah satu kecamatan di Kota Jogja. Tapi, tetap kami minta teman-teman di kabupaten/kota untuk konfirmasi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Anda bisa membacanya di s.id/FaktaData.&nbsp;(zam/c18/jun) FAKTA Keterangan 000 itu mengacu pada alamat. Tidak ada kaitannya dengan kode tertentu.

Narasi dan klaim palsu mulai menyerang instansi penyelenggara pemilu. Informasi tersebut menyebar dengan menggunakan potongan video pemenang

Fakta dari Kode 00 Hasil Temuan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG_20230404_200626-1829512459.jpg" alt="Anggota DPRD Provinsi Jogjakarta Suparja meninggal dunia di Terminal Keberangkatan Bandara Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/4)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Provinsi Jogjakarta Suparja meninggal dunia di Terminal Keberangkatan Bandara Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Provinsi Jogjakarta Suparja,&nbsp;54, meninggal dunia di ruang tunggu Gate&nbsp;1 Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah&nbsp;Rai, Bali, Selasa (4/4). Dia meninggal karena menderita sakit jantung. &rdquo;Telah terjadi peristiwa calon penumpang pesawat Citilink,&nbsp;yang terjadwal berangkat pukul 10.25 wita dengan rute Denpasar-Jakarta, dilaporkan meninggal dunia di ruang tunggu Gate 1 Terminal Keberangkatan Domestik atas nama Suparja,&rdquo;&nbsp;kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Kawasan Bandara Ngurah&nbsp;Rai Iptu Rionson Ritonga seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali, Selasa (4/4). Rionson mengatakan, korban sebelumnya melakukan pemindaian kode batang (scan barcode) pas naik (boarding&nbsp;pass)&nbsp;di area pintu masuk Gate&nbsp;1 pada pukul 09.59 wita. Selanjutnya, pada pukul 10.10 wita, korban menuju ruang tunggu Gate 1 Terminal Keberangkatan Domestik menunggu jadwal penerbangan menuju Jakarta. Setelah beberapa saat pesawat&nbsp;Citilink dengan nomor penerbangan QG681 melakukan memeriksa pas naik penumpang, petugas mengetahui ada seorang calon penumpang yang belum naik ke pesawat. &rdquo;Selanjutnya, pihak Citilink mencari di sekitar area ruang tunggu dan ada salah satu penumpang yang ditemukan duduk terdiam sambil memegang&nbsp;boarding&nbsp;pass&nbsp;pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG681 oleh petugas Citilink atas nama Komang Ayu Sindria,&rdquo; jelas&nbsp;Rionson. Pihak Citilink&nbsp;kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak supervisor​ Citilink&nbsp;pukul 10.15 wita, yang diteruskan ke pihak Avsec&nbsp;sambil membawa calon penumpang tak sadarkan diri tersebut dengan menggunakan kursi roda menuju Kantor KKP&nbsp;Kelas 1 di Area Kedatangan Domestik. Rionson&nbsp;menjelaskan, berdasar&nbsp;keterangan dokter Novita Sari dan tim kesehatan KKP yang memeriksa,&nbsp;Suparja&nbsp;awalnya dilaporkan masih bernapas, namun sudah tidak stabil. Setelah diperiksa selama beberapa menit, Suparja&nbsp;dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosis serangan jantung sekitar pukul 10.35 wita. Petugas lalu&nbsp;memeriksa tas yang dibawa korban dan melihat ada beberapa obat untuk penyakit jantung. &rdquo;Rekan Suparja, yang juga sesama Anggota DPRD Provinsi Jogjakarta&nbsp;Andriani Wulandari mengatakan, Suparja&nbsp;seharusnya pulang ke Jogjakarta pada Rabu (5/4) sesuai jadwal. Namun, Suparja&nbsp;memutuskan pulang, Selasa,&nbsp;karena ada urusan keluarga,&rdquo; terang Rionson Ritonga. Rionson&nbsp;mengatakan, jenazah korban telah&nbsp;dibawa ke RSUP Prof. Ngoerah&nbsp;di Denpasar, Bali. &rdquo;Informasi dari pihak keluarga, jenazah korban tidak diizinkan untuk diotopsi,&rdquo; ujar&nbsp;Rionson.

Anggota DPRD Provinsi Jogjakarta Suparja, meninggal dunia di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/4), karena sakit jantung

Anggota DPRD Jogjakarta Meninggal di Ngurah Rai karena Sakit Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20220915_210935.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta Eko Suwanto meminta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2022-2027, mewujudkan program pembangunan minimal Rp 1 miliar per kelurahan.  ”Mendukung pembangunan di kalurahan dan kelurahan dengan mengalokasikan anggaran minimal Rp 1 miliar per kalurahan dan kelurahan,” kata Eko seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (10/10).  Sejak 2020, desa di kabupaten se-DIJ disebut kalurahan; lalu kepala desanya menjadi lurah, sedangkan sekretaris desa berganti nama menjadi carik. Sementara itu, di Kota Jogjakarta, penyebutan kelurahan tetap berlaku dan tidak ada perubahan nomenklatur pada struktur perangkatnya.  Eko berharap Sultan HB X dan Paku Alam X mampu menjadikan kalurahan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, serta pengembangan kebudayaan.  Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/10).  Menurut Eko, harapan terhadap optimalisasi pembangunan di kelurahan tersebut merupakan satu dari 10 poin harapan masyarakat, yang dihimpun berdasar penjaringan masukan terkait kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta masa jabatan 2022-2027.  Poin berikutnya, lanjut Eko, orang nomor satu di DIJ juga diminta memaksimalkan pemenuhan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana atau mitigasi bencana, secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, diminta mewujudkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya untuk memenuhi akses masyarakat terhadap infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.  ”Pemenuhan akses teknologi informasi dan literasi di kalurahan dan kelurahan guna mendukung pemanfaatan teknologi informasi secara positif bagi masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif,” jelas Eko.  Dia juga meminta masalah kemiskinan dan ketimpangan di Jogjakarta dapat diselesaikan secepatnya. Harapan keenam adalah pemenuhan akses untuk disabilitas atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lapangan kerja.  Eko menambahkan, harapan ketujuh masyarakat Jogjakarta mengembangkan kebudayaan, ketenteraman, serta mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dengan konsisten melawan intoleransi, ekstremisme, dan terorisme. APBD dan Dana Keistimewaan Jogjakarta juga harus dikelola guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, khususnya komitmen menciptakan lapangan kerja dengan optimalisasi partisipasi masyarakat.  ”Menggelorakan semangat antikorupsi dan meningkatkan kerja sama dengan daerah lain, luar negeri, dan pihak ketiga untuk mendukung pembangunan DIJ,” ujar Eko Suwanto.  Dia berharap 10 harapan masyarakat tersebut terwujud untuk menuju percepatan pembangunan Jogjakarta demi kehidupan masyarakat yang lebih bahagia dan sejahtera.

DPRD Minta Sultan HB X Wujudkan Program Rp 1 Miliar Per Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220802_205449.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengusulkan penonaktifan sementara kepala sekolah serta oknum guru terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Penonaktifan ini untuk memudahkan tugas-tugas Pemda DIJ yang sedang melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus itu,” kata Eko seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Usul penonaktifan sementara tersebut, menurut dia, juga bertujuan untuk memastikan proses belajar mengajar di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, berjalan dengan baik. Hal itu juga sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Disdikpora DIJ.  ”Kami berharap Pemda DIJ dengan kewenangan yang dimiliki segera menyelesaikan masalah ini secara objektif termasuk memberikan pendampingan bagi siswa,” ujar Eko.  Dia mendorong Pemda DIJ dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi yang melanggar konstitusi dan Keistimewaan DIJ agar sistem pendidikan di Jogjakarta berjalan baik. Pemda wajib menjamin keberlangsungan pendidikan nasional dengan keberagaman yang ada. UU Keistimewaan DIJ Nomor 13 Tahun 2012 di pasal 5 menegaskan komitmen Jogjakarta mewujudkan dan merawat Bhinneka Tunggal Ika.  ”Demikian juga aparatur Pemda DIJ berkewajiban menghormati kemerdekaan tiap­-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing­-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ujar Eko, politikus PDI Perjuangan itu.  Eko menuturkan Komisi A DPRD DIJ segera menggelar rapat koordinasi dengan mengundang instansi yang terkait. Hal tersebut agar peristiwa itu segera selesai dan tidak terulang kembali.  Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ pada Senin (1/8), telah memeriksa kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), guru agama, serta wali kelas SMA Negeri 1 Banguntapan, terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi kelas X.  Menurut Kepala Disdikpora DIJ Didik Wardaya, apabila dari hasil penyelidikan terbukti sekolah melakukan pelanggaran, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY akan memberikan sanksi. ”Sanksinya nanti kita lihat dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, di sana nanti kita lihat seberapa jauh tingkat pelanggaran yang dilakukan apabila terbukti,” terang Didik.

Pemaksaan Jilbab, DPRD Jogja Usulkan Penonaktifan Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220718_200023.jpg" alt="Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIJ Periode 2022–2027. Pemda DIJ/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIJ Periode 2022–2027. Pemda DIJ/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman menyerahkan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIJ periode 2022–2027 kepada DPRD DIJ, pada Senin (18/7). Jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIJ bakal berakhir pada 10 Oktober 2022.  Berkas Sri Sultan HB X diserahkan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi dan berkas KGPAA Paku Alam X diserahkan perwakilan Kadipaten Pakualaman GPH Wijoyo Harimurti di Gedung DPRD DIJ.  ”Sudah kami berikan dokumen yang menjadi syarat. Kami sudah serahkan DPRD untuk diverifikasi. Harapannya seluruh proses bisa berjalan dengan lancar dan semua diberikan kesehatan,” kata GKR Mangkubumi yang juga putri sulung Sultan HB X itu seperti dilansir dari Antara.  Ketua DPRD DIJ Nuryadi menyebutkan, ada 16 macam dokumen persyaratan yang diterima, baik dari perwakilan Keraton Jogjakarta maupun Kadipaten Puro Pakualaman. Seluruh dokumen telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.  ”Nanti pasti kami lebih detail (memeriksa), sehingga 9 Agustus sudah bisa kami tetapkan dan kami kirim ke Jakarta,” ujar Nuryadi.  Seluruh proses pencalonan Sultan HB X dan KGPAA Pakualam X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur dan Wagub DIJ mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Soal membuka atau meminta masukan publik, ketua DPRD DIJ mengatakan, akan melihat perkembangan berdasar laporan dari panitia khusus (pansus).  ”Ini apa yang mau didiskusikan, ini kan penetapan. Apa yang mau kita diskusikan lagi, undang-undang sudah ditetapkan. Undang-undang itu sudah secara resmi dan kita hanya melaksanakan atas dasar itu,” ujar Nuryadi.  Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menambahkan, pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIJ mengacu UU Keistimewaan. Sesuai UU Keistimewaan DIJ Tahun 2012, pengisi jabatan Gubernur DIJ adalah yang bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk Wakil Gubernur DIJ.  ”DIJ memang tidak mengikuti UU Pilkada serentak tetapi mengikuti UU Keistimewaan,” ujar Huda.

Keraton Serahkan Berkas Pencalonan Sultan HB X sebagai Gubernur DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/39.jpg" alt="Pebola voli Kudus Sukun Badak Aji Maulana (kiri) menahan smash dari pebola voli Bogor Lavani Hendra Kurniawan (kanan) pada laga Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/1/2022). ANTARA FOTO/Yuli" width="100%">
<figcaption>Pebola voli Kudus Sukun Badak Aji Maulana (kiri) menahan smash dari pebola voli Bogor Lavani Hendra Kurniawan (kanan) pada laga Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/1/2022). ANTARA FOTO/Yuli</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta berencana mengusulkan revisi Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Wilayah. Hal itu sebagai salah satu upaya menyamakan dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah. Mulai dari RT, RW, pengurus kampung, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.  ”Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah masih berbeda-beda. Ada yang sudah didasarkan pada peraturan daerah tetapi ada juga yang masih didasarkan pada peraturan wali kota,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Jumat (20/5).  Menurut dia, Pemerintah Kota Jogjakarta memandang perlu dilakukan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pembentukan kelembagaan di wilayah. Sehingga, nanti lebih tertata dan memudahkan koordinasi serta fasilitasi.  ”Jika aturan pembentukannya dijadikan satu, dasarnya akan menjadi sama sehingga lebih memudahkan koordinasi. Termasuk untuk penyaluran dana hibah dan lainnya,” ujar Heroe.  Selain itu, lanjut Heroe, ada usul dari masyarakat agar pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dapat digelar serentak. Saat ini, pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan LPMK tidak dapat digelar serentak karena masa jabatannya berbeda-beda.  Pengurus RT dan RW memiliki masa jabatan 3 tahun, sedangkan kampung dan LPMK memiliki masa jabatan 5 tahun. ”Apakah nanti masa jabatan RT atau RW yang ditambah atau pengurus kampung dan LPKM yang dipercepat, itu semua tergantung dari hasil pembahasan,” terang Heroe.  Dia mengatakan, penyusunan naskah akademik untuk kepentingan revisi peraturan daerah sudah selesai dilakukan. Pemerintah Kota Jogjakarta menggandeng akademisi dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyusun naskah akademik tersebut.  ”Akan dilakukan pembahasan secara internal di pemerintah kota terlebih dulu sebelum diajukan ke DPRD Kota Jogjakarta untuk diusulkan masuk ke Propemperda,” papar Heroe.  Heroe berharap usul revisi perda tersebut bisa diajukan melalui APBD Perubahan 2022. Apabila tidak memungkinkan akan diajukan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023.

Pemkot Jogjakarta Usulkan Revisi Perda Kelembagaan Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/CEEC51C7-DC41-4E7F-BE5C-2CF6D3D3FC5A.jpeg" alt="Ilustrasi Tugu Jogjakarta yang menjadi ikon Kota Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tugu Jogjakarta yang menjadi ikon Kota Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan​​​​ Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Jogjakarta mendukung penerapan lockdown total seperti yang diwacanakan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kebijakan itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di daerah tersebut.  ”Melihat dari kenyataan yang ada, wacana lockdown di Jogjakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika kita tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus Covid-19 ini,” kata Wakil Ketua DPRD Jogjakarta Huda Tri Yudiana seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dia mengatakan, wacana lockdown tersebut harus dirumuskan secara mendetail agar dapat terlaksana dengan maksimal. Wacana yang dilontarkan Gubernur Jogjakarta dapat dimaknai sebagai peringatan untuk seluruh warga agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan mulai dari tingkat RT/RW.  ”Ketika upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal namun keadaan masih memburuk maka bukan tidak mungkin Ngarsa Dalem (Sultan HB X) memilih opsi atau pilihan terakhir adalah dilakukannya lockdown total,” ujar Huda.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin dengan penambahan kasus Covid-19 yang cukup tinggi pada akhir pekan ini. Bahkan, mencapai lebih dari 500 orang.  ”Terkait dengan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat kita tidak bisa menyalahkan siapa pun dan tidak perlu pula saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan adalah penanganan serta pencegahan yang semaksimal mungkin untuk mencegah dampak yang lebih besar,” terang Huda.  Ketua DPRD Jogjakarta Nuryadi mengakui, situasi penularan Covid-19 di Jogjakarta sudah memprihatinkan. Kasus penularan sudah di atas 500 orang. Kondisi saat ini, berbalik 180 derajat dibandingkan saat Lebaran 2021.  ”Antisipasinya di wilayah harus terdapat pembatasan. Ketimbang kondisi Jogjakarta makin tidak terkendali, gagasan Gubernur Jogjakarta perlu didukung,” tutur Nuryadi.  Pada Jumat (18/6), kasus konfirmasi Covid-19 di Jogjakarta bertambah 592 kasus. Sehingga, secara kumulatif mencapai 51.338 kasus. Kasus sembuh pada Jumat (18/6) bertambah 237 kasus menjadi 44.843 kasus dan meninggal bertambah 12 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 1.342 kasus.  &nbsp;  &nbsp;

DPRD Jogjakarta Dukung Sultan HB X Terapkan Lockdown Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/5677F9D9-29BE-485D-854F-57F571E177C9.jpg" alt="Kawasan Tugu Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Tugu Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta mengusulkan penerapan pembatasan atau jam malam saat malam perayaan pergantian tahun dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pembatasan itu sebagai upaya mengantisipasi potensi penularan Covid-19 akibat banyaknya orang berkumpul.  ”Lokasi tersebut setiap tahun selalu menjadi pusat keramaian bagi masyarakat di Kota Jogjakarta yang ingin merayakan malam pergantian tahun. Kalau masih digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang dalam jumlah banyak, bisa terjadi klaster penularan baru,” kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta Fokki Ardiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (28/12).  Menurut dia, jika sampai terjadi klaster penularan Covid-19 saat malam pergantian tahun, akan sulit dilakukan penelusuran. Sebab, orang yang berkumpul itu berasal dari berbagai daerah, bahkan dari luar Kota Jogjakarta. Selain itu, jika terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, fasilitas kesehatan di Kota Jogjakarta akan kewalahan menangani pasien.  ”Saat ini keterisian tempat tidur ruang perawatan di rumah sakit sudah mencapai sekitar 75 persen,” ujar Fokki Ardiyanto.  Pansus Covid-19 mengusulkan pembatasan atau penerapan jam malam tersebut dapat dilakukan pada 31 Desember 2020 mulai pukul 18.00 hingga 06.00 WIB pada 1 Januari 2021.  ”Penutupan tidak lama, hanya 12 jam. Saya kira tidak akan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan jika penutupan hanya 12 jam. Ini demi kesehatan dan keamanan bersama,” tutur Fokki Ardiyanto.  Dia menyebut, jika seluruh pihak serius dalam penanganan dan pencegahan penularan Covid-19, usul untuk penerapan jam malam tersebut dapat dilakukan dengan baik.  ”Pemerintah Kota Jogjakarta bisa menurunkan personel Satpol PP yang didukung TNI dan kepolisian. Semua pihak berkoordinasi agar penutupan lokasi tersebut bisa dilakukan,” papar Fokki Ardiyanto.  Fokki menegaskan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bisa meninjau dan melakukan kajian terhadap usul tersebut. Namun begitu, potensi beralihnya keramaian di lokasi lain juga harus diantisipasi. Misalnya ke alun-alun di kawasan Keraton Jogjakarta.  ”Tentu harus diantisipasi. Mungkin bisa sekalian diterapkan jam malam dan penutupan di kawasan itu jika dianggap perlu,” ucap Fokki Ardiyanto.  Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta Heroe Poerwadi mengatakan, akan mempelajari usul tersebut dan memastikan akan mengambil langkah secara bijak dan hati-hati. Hal itu untuk memastikan upaya pencegahan Covid-19 tetap bisa dilakukan secara optimal.  ”Selama libur akhir tahun, kami pun berusaha menegakkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin khususnya di tempat wisata, seperti di kawasan Malioboro yang memang sampai saat ini diputuskan tetap dibuka, termasuk saat malam pergantian tahun,” kata Heroe.  Heroe justru khawatir dengan kebijakan penutupan suatu kawasan saat malam pergantian tahun dapat menimbulkan keramaian di tempat lain. ”Makanya, akses Malioboro tetap dibuka dengan harapan tidak terjadi kerumunan,” terang Heroe.  Selain itu, lanjut dia, sebagian wisatawan dari luar daerah yang datang ke Jogjakarta setidaknya sudah membawa tes cepat antigen dengan hasil negatif sehingga lebih aman. ”Kami juga akan kuatkan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, di tempat wisata, hotel, restoran dan juga tempat umum lainnya,” ujar Heroe.  Berdasarkan data corona.jogjakota.go.id, hingga Senin (28/12), terdapat 423 kasus aktif Covid-19 di Jogjakarta, 1.235 pasien sembuh atau selesai menjalani isolasi, dan 67 pasien meninggal dunia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hLCm2C0iaSM

Pansus Covid-19 Jogjakarta Usulkan Jam Malam saat Pergantian Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200916_175624-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jogjakarta Huda Tri Yudiana. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jogjakarta Huda Tri Yudiana. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gedung DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta ditutup sementara mulai 16 hingga 18 September karena empat legislator terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka  diketahui positif Covid-19, setelah mengikuti tes usap masal di internal lembaga perwakilan rakyat itu.  Wakil Ketua DPRD DI Jogjakarta Huda Tri Yudiana seperti dilansir dari Antara di gedung DPRD mengatakan, tes usap sebelumnya dilakukan terhadap 32 anggota DPRD menggandeng Dinas Kesehatan serta Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Jogjakarta pada Sabtu (12/9). ”Hasilnya ditemukan di antara kami ada empat orang yang positif Covid-19,” kata Huda Tri Yudiana pada Rabu (16/9).  Keempat anggota dewan itu, kata dia, memiliki kondisi fisik yang baik atau tanpa gejala. Mereka saat ini menjalani isolasi sesuai prosedur.  ”Saya perlu tekankan bahwa positif Covid-19 bukanlah aib dan juga bukan sebuah kesalahan. Ini bisa menimpa siapa saja. Justru kami mengapresiasi sangat tinggi kepada rekan anggota DPRD yang telah bersedia di-swab,” terang Huda Tri Yudiana.  Dengan ditemukannya empat anggota dewan yang positif, kompleks DPRD akan ditutup sementara selama tiga hari ke depan untuk sterilisasi atau disinfektasi di seluruh sudut gedung.  Meski demikian, Huda mengatakan, sejumlah agenda rapat seperti pembahasan APBD Perubahan 2020, serta rapat penting lainnya dipastikan tetap berjalan meski berlangsung secara daring.  ”Seluruh rapat tetap diselenggarakan secara daring karena kami tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu,” ucap Huda Tri Yudiana.  Menurut Huda, tes usap secara masal di kalangan anggota DPRD diinisiasi untuk memberikan contoh kepada masyarakat sekaligus dorongan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Jogjakarta untuk memperluas uji Covid-19. Sehingga, dapat diketahui lebih cepat persebaran virus korona jenis baru di kalangan masyarakat.  Selain tes usap terhadap anggota dewan, menurut dia, tes cepat Covid-19 juga akan dilakukan terhadap pegawai sekretariat dewan serta para wartawan yang bertugas di lingkungan DPRD Jogjakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

Empat Legislator Positif Covid-19, DPRD Jogjakarta Ditutup Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200915_152123-1.jpg" alt="Lift yang dinaiki Ketua DPRD Jogjakarta Nuryadi dan Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro di Gedung DPRD Jogjakarta. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Lift yang dinaiki Ketua DPRD Jogjakarta Nuryadi dan Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro di Gedung DPRD Jogjakarta. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta Nuryadi mengalami kecelakaan saat lift yang dinaikinya jatuh dari lantai dua Gedung DPRD Jogjakarta Selasa (15/9). Kecelakaan terjadi akibat tali sling lift putus.  ”Kondisi medis masih dalam observasi. Mohon doanya,” kata Wakil Ketua DPRD Jogjakarta Huda Tri Yudiana seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (15/9).  Dia menjelaskan lift yang dinaiki Nuryadi bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Dwi Wahyu Budiantoro jatuh menjelang rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Sebelum memasuki lift dari lantai dua, Nuryadi yang merupakan politikus PDI Perjuangan itu sempat bertemu dengannya untuk membahas sejumlah hal terkait persiapan rapat paripurna.  ”Setelah beliau naik lift kemudian tiba-tiba liftnya jatuh karena talinya putus. Posisi dari atas ke bawah,” kata Huda Tri Yudiana.  Nuryadi dan Dwi Wahyu yang jatuh di dalam lift dari lantai dua ke lantai dasar Gedung DPRD Jogjakarta kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta.  Menurut Huda, lift tersebut baru dibangun tahun ini atas inisiatif Nuryadi dengan menggunakan dana pribadi. Lift itu bersifat sementara sebagai sarana membantu Nuryadi beraktivitas di DPRD Jogjakarta.  ”Pak Nuryadi kondisinya tidak bisa naik turun tangga dengan sering. Lift itu tidak dibangun dari APBD tapi dari (dana) Pak Ketua sendiri,” terang Huda Tri Yudiana.  Setelah kejadian itu, Huda mengatakan lift tersebut akan dibongkar mengingat standar keamanannya yang rendah. ”Lift itu wajib dibongkar,” ujar Huda Tri Yudiana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mxIaeCpy-XE

Ketua DPRD Jogjakata Alami Kecelakaan Lift akibat Tali Sling Putus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd jogjakarta

Berita Terkini