<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/bogor-paripurna-282462514.jpg" alt="Ilustrasi Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. (kotabogor.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. (kotabogor.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2024 telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama dengan pemerintah daerah setempat. Dilansir dari Antara pada Jumat (1/12), nilai APBD Kota Bogor untuk tahun 2024 disetujui sebesar Rp3,1 triliun yang diproyeksikan untuk fokus melayani kebutuhan dasar masyarakat. Penetapan APBD 2024 tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin Ketuanya Atang Trisnanto, pada Kamis (30/11), dan dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilangsungkan dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran, seluruh jajaran anggota DPRD Kota Bogor menyetujui penetapan APBD 2024. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan berdasarkan masukan yang dikemukakan oleh anggota dewan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor menyepakati anggaran untuk beberapa sektor. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk disesuaikan terhadap beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta dukungan untuk perkembangan anak usia dini. "DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor menyepakati untuk penguatan program yang secara langsung menyentuh permasalahan sosial dan kemiskinan," kata Atang. Dalam usaha mendorong program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran cepat tanggap, jelas Atang, DPRD Kota Bogor memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Bogor agar penggunaan biaya tak terduga pada tahun 2024 dengan nilai Rp98,5 miliar mesti benar-benar dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Postur APBD 2024 Kota Bogor terdiri atas pendapatan daerah yang disetujui dengan besaran Rp3,035 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,437 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,597 triliun. Sementara itu, untuk belanja daerah disepakati sebesar Rp3,107 triliun dan pembiayaan daerah disepakati dengan rincian penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp84,145 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp12,294 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp71,851 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348206/heboh-pria-paruh-baya-ditemukan-meninggal-dunia-terduduk-di-kursi-lokasi-depan-kantor-kppn-bogor">Heboh! Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia Terduduk di Kursi, Lokasi Depan Kantor KPPN Bogor</a> Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan untuk pendapatan daerah, pihaknya memerintahkan Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR segera mengevaluasi standar operasional prosedur untuk mengakselerasi perizinan, khususnya persetujuan bangunan gedung.

APBD Kota Bogor Tahun 2024 telah disepakati oleh DPRD Kota Bogor bersama dengan pemerintah daerah setempat.

Nilainya Rp3,1 Triliun! DPRD dan Pemkot Bogor Sepakati APBD 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230131-WA0023_11.jpg" alt="Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan saat menghadiri acara silaturahmi pedagang Plaza Bogor di Kota Bogor, Selasa (31/1). DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan saat menghadiri acara silaturahmi pedagang Plaza Bogor di Kota Bogor, Selasa (31/1). DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Bogor sepakat menunda pembongkaran Plaza Bogor dari rencana Februari menjadi April. Itu dilakukan untuk memberikan peluang para pedagang hingga Idul Fitri 1444.  Penundaan disetujui langsung Wali Kota Bogor Bima Arya dan DPRD Kota Bogor yang diwakili Ketua Komisi II Anita Primasari Mongan dan anggota Komisi II Rizal Utami di Kota Bogor. Anita menyampaikan bersepakat terhadap langkah yang diambil Pemkot Bogor, karena mau mendengarkan keinginan dan aspirasi pedagang yang sudah disampaikan sejak 4,5 tahun.  ”Ya ini proses yang panjang karena sudah sejak 4,5 tahun lalu wacana pembongkaran ini mencuat. Nah saat akan dieksekusi tahun ini, kami DPRD mengapresiasi langkah pemkot yang mau menunda hingga habis Lebaran nanti,” ujar Anita seperti dilansir dari Antara.  Anita akan terus melakukan pengawasan agar proses relokasi pedagang berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan pedagang.  ”Kami akan mengawasi Perumda Pasar Pakuan Jaya agar terus berkomunikasi dengan pedagang agar prosesnya dan teknisnya berjalan lancar,” kata Anita.  Anita meminta pemkot dan pihak pasar harus membuka komunikasi seluas-luasnya agar tidak ada disinformasi pada proses revitalisasi pasar bersejarah untuk kota hujan itu.  Anggota Komisi II DPRD Rizal Utami Rizal Utami meminta pedagang bersiap-siap agar saat waktunya direlokasi bisa berjalan lancar. Dia berharap tempat penampungan sementara (TPS) untuk para pedagang pasca dibongkar mendapatkan tempat yang layak.  ”Ada 360 pedagang, tapi kan ada karyawannya di situ. Nah kami harap di TPS nanti tersedia dan pedagang bisa tetap berjualan,” tutur Rizal.  Rizal juga meminta Perumda PPJ memberikan kepastian lapak dagang para pedagang dari Plaza Bogor yang baru. ”Mereka harus mendapatkan kepastian berdagang pasca direvitalisasi. Jangan sampai nanti malah diisi orang lain,” ucap Rizal.

DPRD dan Pemkot Bogor Tunda Pembongkaran Plaza Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG20220909190950.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>awaPos.com–Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat menghentikan aktivitas pengunjung wisata cahaya Glow di Kebun Raya Bogor (KRB) untuk kepentingan penelitian. Sebab, belum ada titik temu antara penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan penelitian lembaga lain.  ”Saya kira bisa dijadikan titik tolaknya. Kesimpulan terakhir tadi Pak Wali mengatakan dari mulai sekarang kegiatan Glow dihentikan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut,” kata Ketua DPRD Atang Trisnanto seperti dilansir dari Antara, Jumat (9/9) malam.  Atang menjelaskan, hasil dengar pendapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, BRIN, dan pengelola KRB PT Mitra Natura Raya, di Balai Kota Bogor, Jumat (9/9), Forkopimda ingin ada titik temu bagaimana pengelolaan KRB tetap mengacu pada lima fungsi utamanya tanpa mengundang polemik. Diharapkan ada lanjutan pertemuan dari berbagai pihak terkait wisata Glow di KRB.  Hal yang menjadi perhatian Forkopimda, lanjut Atang, ada perbedaan antara penelitian BRIN yang menyatakan cahaya malam di wisata Glow tidak masalah terhadap ekosistem di Kebun Raya Bogor. Sedangkan lembaga lain menyatakan ada masalah.  ”Saya menyampaikan bahwa seharusnya, riset yang dipakai bukan riset dari BRIN. Tapi riset yang dipakai adalah dari pihak yang tidak berkepentingan, independen,” papar Atang.  Menurut Atang, jurnal internasional, jurnal nasional, jurnal ilmiah, yang telah mempelajari dampak dari cahaya, ataupun lampu terhadap ekosistem lingkungan sudah banyak dan tinggal diperkuat lagi dengan riset dari lembaga independen.  Sebelumnya pada pertengahan Agustus, GM Corporate Communication dan Security PT Mitra Natura Raya (MNR) selaku pengelola KRB Zaenal Arifin menjelaskan, riset tahap pertama telah dilakukan BRIN. Hasilnya tidak ada dampak negatif aktivitas Glow terhadap ekosistem di KRB.  Selanjutnya dilakukan penelitian tahan kedua, pada tahap riset T2 itu, KRB mengundang pengunjung secara terbatas untuk melengkapi hasil kajian secara komprehensif. Dia pun tidak membenarkan jika ada penjualan tiket pada tahap itu.  Zaenal mengatakan, Glow berlanjut sebagai bagian dari lanjutan riset dengan mengundang pengunjung secara terbatas dari berbagai kalangan. Mulai anak-anak sampai dewasa, keluarga, kalangan akademisi, sampai individu dari berbagai profesi. Jumlahnya pun dibatasi maksimal 500 orang setiap malam.

Forkopimda Bogor Hentikan Aktivitas Pengunjung Penelitian Wisata Glow

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-28-at-9.02.00-AM.jpg" alt="DPRD Kota Bogor saat rapat bersama Dispendik Kota Bogor membahas zonasi PPDB Rabu (25/5). DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>DPRD Kota Bogor saat rapat bersama Dispendik Kota Bogor membahas zonasi PPDB Rabu (25/5). DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor mendorong dinas pendidikan lakukan perubahan pengaturan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023. PPDB akan dilaksanakan 5–8 Juli.  Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, dewan telah memberikan beberapa catatan kepada dispendik mengenai proporsi penerimaan siswa pada sistem zonasi dengan mempertimbangkan jarak terdekat hingga terjauh.  ”Secara umum masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, kami memberikan catatan perbaikan sebagaimana masukan-masukan dari masyarakat agar pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih baik,” kata Karnain Asyhar seperti dilansir dari Antara.  Karnain Asyhar menyampaikan, selain sistem zonasi, beberapa catatan lain yang telah disampaikan kepada dispendik untuk diperbaiki adalah perbaikan sistem dan tahap, serta penguatan jalur afirmasi, perpindahan tugas, anak guru, dan juga jalur presentasi. Selain itu, dewan juga menyoroti rencana kebijakan dispendik yang tidak memberi jatah kepada anak tenaga kesehatan (nakes).  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan menerangkan, berdasar hasil rapat kerja, catatan yang diberikan dewan untuk sistem penerimaan melalui zonasi diterima sehingga mengalami perubahan teknis berupa klaster. Klister zonasi membagi empat zona berdasar jarak dari sekolah.  ”Klaster satu menampung 65 persen, klaster dua 30 persen, klaster tiga 10 persen, dan klaster empat lima persen. Jadi ini sudah ditentukan berdasar kelurahan di sekitar sekolah. Sedangkan untuk klaster keempat diperuntukkan untuk seluruh warga Kota Bogor yang tidak masuk di klaster satu sampai tiga,” kata Mohan.  Mohan menilai, klaster zonasi cukup baik, mengingat masih banyak anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri.  ”Klaster ini sudah baik, walaupun masih belum cukup dan belum tertampung semua tetapi setidaknya ada kebagian zona yang tadinya tidak bisa sama sekali untuk masuk,” papar Mohan.  Mohan menyampaikan, jalur prestasi menggunakan sistem peringkat atau ranking akan digabungkan dengan sistem nilai. ”Nantinya sistem ranking ini akan digabungkan dengan sistem nilai yang dihitung dari tiga tahun sebelumnya. Misalkan untuk masuk SMP dari kelas 4, 5, dan 6, dilihat ke situ. Jadi tidak murni dari nilai yang tinggi,” ucap Mohan.

DPRD Kota Bogor Dorong Perubahan Aturan Zonasi PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Wali-Kota-Bogor-Bima-Arya-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengancam menutup minimarket yang nekat berdiri dan beroperasi berdekatan kurang dari 500 meter satu sama lain. Pemerintah kota sudah tidak memberi izin minimarket.  Bima Arya mengatakan setuju dengan desakan DPRD agar bertindak menyusul beroperasinya 222 minimarket dengan jarak berdekatan tanpa izin. ”Saya setuju dan mendukung, ya. Dari awal kita tegas. Saya akan cek lagi, apabila bertentangan dengan aturan, apalagi bertentangan dengan RTRW, tidak akan diizinkan. Nggak ada cerita, itu pasti kita akan tutup,” kata Bima seperti dilansir dari Antara.  Bima memberi tanggapan atas kritikan DPRD ihwal beroperasinya ratusan minimarket namun belum juga diindahkan pengelola maupun ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor. Wali Kota menegaskan, tidak akan ada celah lagi ke depan, kecuali penutupan.  ”Kita tutup. Kita cek lagi, kita tutup,” tegas Bima.  Komisi I DPRD Kota Bogor sebelumnya meminta pemkot menindak 222 minimarket yang belum memiliki izin karena jaraknya berdekatan. Dewan menilai maraknya minimarket berdekatan karena belum terintegrasinya perizinan di dalam Online Single Submission (OSS).  Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin menuturkan, dengan belum terbitnya peraturan wali kota (perwali) tentang perizinan yang terintegrasi, DPMPTSP diharapkan segera melakukan perbaikan. Hal itu agar ke depan, masyarakat bisa lebih leluasa dalam menggunakan OSS.  Safrudin menyebut, masih ada 103 perwali yang belum dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor. Di antaranya mengenai perizinan usaha.  Dia menyinggung perihal pelaksanaan perizinan pembangunan minimarket di Kota Bogor yang kurang terawasi. Sebab salah satu kendalanya belum terintegrasinya perizinan.  Dia menilai, pelaksanaan Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan belum maksimal. Padahal dalam perwali itu jelas ditekankan bahwa pendirian minimarket memiliki batas khusus minimal 500 meter. Namun pada kenyataannya, masih banyak minimarket yang berdiri berdekatan.  ”Kota Bogor sudah ada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang bersinggungan dengan pelaksanaan perwali soal minimarket,” tutur Safrudin.  Dari data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Kota Bogor, dari 520 minimarket, 222 di antaranya belum mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).  Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendukung moratorium IUTS kepada 222 minimarket yang sudah berdiri di daerahnya dengan mempertimbangkan ada jarak yang cukup berdekatan.  ”Wacana Pemerintah Kota Bogor mengenai moratorium patut didukung karena memang perlu ada pembatasan pendirian minimarket di Kota Bogor,” ucap Atang.

Wali Kota Bogor Ancam Tutup Minimarket Berdekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220224132309.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat meninjau harga minyak goreng di Pasar Baru Bogor beberapa waktu lalu. Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat meninjau harga minyak goreng di Pasar Baru Bogor beberapa waktu lalu. Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menilai, relaksasi harga minyak goreng kemasan yang dilakukan pemerintah pusat agar dapat ditentukan pasar tidak banyak menolong ketersediaan bahan pokok pangan masyarakat itu jelang Ramadan.  ”Instrumen kebijakan yang dikeluarkan terakhir melalui SE Mendag No 9 Tahun 2022 tidak akan banyak menormalisasi keadaan jika diserahkan ke mekanisme pasar. Buktinya harga langsung melonjak sekitar Rp 24.000 per liter bahkan lebih,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.  Menurut Atang, jika benar data Kementerian Perdagangan (Kemendag) stok minyak goreng melimpah, tidak mungkin harga akan melonjak tajam dalam waktu hitungan hari memasuki Ramadan. Apalagi, minyak goreng curah yang kini disubsidi juga kosong di pasar tradisional.  ”Pedagang dan agen yang dibatasi stok tidak mampu menyediakan bebas minyak goreng bagi masyarakat umum, melainkan hanya untuk langganannya,” tutur Atang.  Pada 16 Maret 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Harga ditetapkan Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram yang sebelumnya HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter.  Sementara itu, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium juga telah diterbitkan. Kini harga kedua jenis minyak goreng itu diserahkan pada mekanisme pasar yang berarti mencabut HET sebelumnya yakni premium Rp 14.000 dan kemasan sederhana Rp 13.500 per liter.  ”Kalau kemudian masalah ada pada distribusi, mudah bagi pemerintah untuk bisa menelusuri jika dilakukan secara serius karena jalur distribusi Indonesia mudah diketahui jalur-jalurnya,” terang Atang.  ”Hal ini menjadi ironis untuk negeri penghasil CPO terbesar di dunia, tapi bermasalah dalam pemenuhan minyak goreng warganya,” tambah dia.  Menurut dia, menguatkan pengawasan distribusi di hilir juga tidak efektif. Pastikan saja sistem distribusi mulai dari hulu hingga hilir yang lancar dan yang nakal beri hukuman tegas.  Langkah lain, lanjut dia, jangka pendek adalah paksa produsen besar untuk potong jalur distribusi. Pemerintah yang langsung tangani pasar-pasar murah minyak goreng. Libatkan semua pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar murah (OPM).  ”Jika keadaan mulai membaik, evaluasi menyeluruh mulai dari alokasi CPO, produksi migor, hingga jalur distribusinya,” ucap Atang.  Dia menambahkan, OPM oleh pemerintah adalah langkah darurat dan taktis yang harus segera diambil. Sebab, pemerintah punya kekuasaan untuk memberi solusi bagi masyarakat yang sudah menderita berbulan-bulan.  ”Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mau sampai kapan kita tega terhadap kesulitan warga. Setelah mulai normal kembali, bisa kembali ke pasar,” ujar Atang.  Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Mohamad Soleh menyampaikan, selain kekurangan pasokan harga minyak goreng naik signifikan. Harga dari agen minyak goreng curah mengalami kenaikan sebesar 13 persen atau naik Rp 2.000 dari harga Rp 16.000 menjadi Rp 18.000 per liter.  Soleh menjelaskan, pedagang tetap sulit mendapatkan stok, karena terbatas dan sering kali tidak kebagian stok. Kondisi itu menyebabkan kekosongan stok bagi masyarakat umum yang ingin berbelanja di pasar tradisional. Sebab, pedagang hanya diberi stok per 1 dirigen dengan kapasitas 16 kilogram per pembelian setiap hari.  ”Minyak goreng kemasan juga mengalami kenaikan lebih tinggi sebesar 14 persen atau naik Rp 3.000 dari harga Rp 22.000 menjadi Rp 25.000 per liter. Stok yang tersedia pun terbatas antara lain merek Resto,” terang Soleh.

Relaksasi Harga Minyak Goreng Kemasan Tak Banyak Menolong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220310-WA0017.jpg" alt="Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren Ahmad Aswandi disahkan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (10/3). DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren Ahmad Aswandi disahkan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (10/3). DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren. Perda tersebut mengatur antara lain mewajibkan pemerintah setempat untuk memberikan bantuan anggaran bagi lembaga pendidikan dan dakwah.  Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren Ahmad Aswandi mengatakan, peraturan daerah tersebut kini menegaskan posisi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah di Kota Bogor. ”Dengan begitu pemerintah dapat membantu penyelenggaraan pondok pesantren untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini,” kata Ahmad Aswandi seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Jumat (11/3).  Menurut dia, pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri. Warga dan Pemkot Bogor memperoleh manfaat ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  ”Selain itu, memiliki nilai tambah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan,” tutur Ahmad Aswandi.  Melalui perda ini, lanjut dia, realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pesantren di Kota Bogor perlu mendapatkan dukungan. Hal itu agar kualitas pesantren meningkat sesuai tradisi dan kekhasannya.  Dia menjelaskan, hingga saat ini, terdapat sekitar 140 pondok pesantren di Kota Bogor. Namun baru ada sekitar 70 yang sudah melakukan pendaftaran ulang izin pendidikannya.  Ahmad Aswandi berharap, dengan Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren, tim pengembangan pondok pesantren bisa mengadvokasi dan memberikan informasi terkait pendaftaran ulang izin pendidikan pondok pesantren. ”Tugasnya tim pengembangan pondok pesantren mengawal pesantren yang belum daftar ulang agar segera,” ucap Ahmad Aswandi.

DPRD Kota Bogor Sahkan Perda Pondok Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220210-WA0007.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat rapat kerja bersama anggota Komisi I dan Satpol PP Kota Bogor. DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat rapat kerja bersama anggota Komisi I dan Satpol PP Kota Bogor. DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, tidak setuju Kafe Holywings disebut berkonsep ramah keluarga. Sebab, diizinkan menjual minuman beralkohol meski di bawah lima persen.  ”Saya ingin mengingatkan kepada semua pihak, siapa pun itu, baik pelaku usaha maupun tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan publik. Jangan sampai menggunakan istilah family friendly atau ramah keluarga bagi restoran, kafe, ataupun tempat yang masih tetap menjual alkohol meskipun itu di bawah lima persen,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Kamis (10/2).  Atang menyampaikan, operasional Kafe Holywings masih menjadi polemik di masyarakat. Sebab, menggunakan istilah ramah keluarga padahal masih menjual minuman beralkohol yang jelas tidak baik untuk anak-anak, terlebih dilarang bagi umat muslim pada semua usia.  Komisi I DPRD Kota Bogor yang membidangi pemerintahan dan hukum pun memanggil Satpol PP dan Bagian Hukum pada Setda Kota Bogor dalam rapat kerja komisi I DPRD Kota Bogor, Rabu (9/2).  Sorotan DPRD, menurut Atang, bukan hanya kepada Holywings yang baru buka, melainkan kafe atau restoran lain yang masih menyediakan minuman beralkohol. Konsistensi Pemkot Bogor diuji dalam hal Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.  ”Karena tidak layak kiranya menjual minuman beralkohol disebut ramah keluarga. Ini ramah keluarga yang mana? Apakah betul bahwa dengan menjual minuman beralkohol di bawah lima persen ini ramah bagi anak-anak kita,” ucap Atang.  Atang mengungkapkan sebagai kota yang juga diisi sebagian besar umat muslim dilarang mengkonsumsi minuman keras (khamr) berapa pun jumlah kandungannya. ”Itu perintah Allah SWT. Jika ini disebut ramah keluarga, sangat bahaya,” kata Atang.  Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syach mengatakan, kehadiran Perda Ketertiban Umum (Tibum) akan diperkuat lagi dengan kehadiran peraturan wali kota (perwali). Namun, aturan untuk melarang minuman beralkohol di bawah lima persen, tidak bisa karena hal tersebut sudah diatur pemerintah pusat.  ”Ini kan perdanya baru, kami persiapkan perwalinya untuk memperkuat. Jadi arahan tetap jelas tidak ada alkohol di atas lima persen di Kota Bogor, di bawah lima persen masih boleh, karena memang izinnya diatur dari pusat,” ujar Agus.  Agus menjelaskan, Pemkot Bogor mengizinkan Holywings beroperasi karena menyanggupi mengubah konsep layaknya kafe dan restoran di kota hujan itu disesuaikan dengan kearifan lokal, dengan tidak ada penjualan minuman beralkohol di atas lima persen.

DPRD Bogor Tak Setuju Holywings Disebut Berkonsep Ramah Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220203-WA0005.jpg" alt="Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Dody Hikmawan. DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Dody Hikmawan. DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Dody Hikmawan minta Pemerintah Kota Bogor agar bersikap lebih tegas lagi soal pembangunan Masjid Agung. Sebab, hingga kini belum menyelesaikan tahap berdirinya tiang, atap, dan kubah, dengan anggaran Rp 32 miliar untuk tahun anggaran 2021.  Dody mengaku kecewa atas capaian pembangunan masjid tersebut dengan melakukan interupsi saat rapat Paripurna pengesahan Raperda Perubahan RPJMD Kota Bogor 2019–2024 di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (3/2), yang dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya.  ”Kita sudah melakukan sidak, baik dari komisi 3 di DPRD Kota Bogor, maupun sebelumnya sidak Fraksi PKS DPRD Kota Bogor. Terakhir, kami melihat awal Februari ini dimana tenggat waktu perpanjangan 50 hari hampir habis, tidak nampak progres pembangunan yang signifikan,” kata Dody seperti dilansir dari Antara.  Padahal, kata dia, pekerjaan lanjutan yang sudah dianggarkan di APBD 2022 oleh DPRD sebanyak Rp 27 miliar untuk penyelesaian interior masjid tidak bisa dimulai jika pekerjaan 2021 belum selesai.  ”Apapun alasan dari kontraktor dan segala macam permasalahan teknis, harusnya menjadi perhatian bersama dan perlu kami ingatkan dalam rapat paripurna yang terhormat ini,” ujar Dody.  Lebih lanjut, Dody juga meminta pihak kontraktor dan Dinas PUPR Kota Bogor untuk lebih serius melakukan pekerjaan pembangunan Masjid Agung yang memiliki waktu tambahan 50 hari kerja dari sejak awal tahun. Bahkan, Dodi dengan tegas  meminta Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor jika pekerjaannya tidak bisa selesai tepat waktu atau tidak sesuai spesifikasi.  ”Ucapan Wali Kota kita pegang ya, yang katanya mau menindak tegas siapapun yang menghambat pekerjaan ini. Apalagi kalau nanti kita temukan ada kejanggalan atau penyimpangan, tentunya kami mendorong aparat penegak hukum untuk bergerak,” ucap Dody.  Dengan pembangunan Masjid Agung molor, Dody meminta Pemerintah Kota Bogor untuk menyampaikan laporan pekerjaan di 2021. Berdasar laporan tersebut, Fraksi PKS akan memberikan pandangannya lagi terhadap rencana penyelesaian pembangunan Masjid Agung yang direncanakan diselesaikan tahun ini.  ”Kita minta untuk dilakukan audit dan laporannya harus jelas dulu. Karena itu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jangan sampai, pekerjaan yang ini belum beres, ditambah lagi anggaran, malah molor juga,” papar Dody.  Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan pembangunan Masjid Agung akan berlanjut untuk menyelesaikan interior dan penambahan lain untuk menghubungkan dengan alun-alun kota pada 2023. ”Jadi sekali lagi tahap ini terus berlanjut. Tahun ini Rp 31 miliar, tahun depan (2022) Rp 27 miliar, ditutup lagi 2023,” kata Bima dalam sidang akhir tahun 2021.  Bima mengatakan, pada akhir 2022 Masjid Agung sudah mulai dapat digunakan untuk ibadah, karena pembangunan sudah dalam tahap pengerjaan interior. Selanjutnya, pada 2023 pembangunan tinggal menghubungkan antara masjid dan alun-alun kota di sampingnya.  Begitupun, karena lokasi Masjid Agung berada di lingkungan Pasar Kebon Kembang, pembangunannya juga akan membuka akses bagi masyarakat di sekitar pasar.  ”Pada 2023 dilanjutkan lagi untuk ekstension nyambung ke alun-alun sekaligus pasar di luarnya,” tutur Bima.

DPRD Minta Pemkot Bogor Tegas Soal Pembangunan Masjid Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211108-WA0040_1-1.jpg" alt="Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata. DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata. DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyatakan siap fasilitasi aspirasi warga. Mereka terdampak proyek jalur ganda atau double track rel kereta api Sukabumi–Bogor kepada pihak Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA).  ”Tugas kami di DPRD adalah menampung aspirasi warga dan akan coba menjembatani keluhan warga dan LBH dengan pihak DJKA. Kami akan panggil secepatnya perusahaan yang mengerjakan di sana. Sehingga, kita bisa lakukan mediasi,” jelas Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata seperti dilansir dari Antara.  Dadang mengaku tergerak setelah mendapati beberapa laporan dan aduan mengenai bangunan warga yang terdampak pembangunan jalur ganda rel kereta api di wilayah Kota Bogor. Di antaranya warga Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, yang mengadukan nasibnya.  Dadang menerima pengaduan warga tersebut di ruang serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor sambil memberi pengertian atas proses proyek pemerintah pusat tersebut.  Menurut Dadang, warga mengaku mengalami kerugian materil dan moril atas adanya bencana longsor pada September lalu. Keluhan warga yang merasa terdampak pembangunan jalur ganda rel Sukabumi–Bogor itu perlu direspons wakil rakyat mengkoordinasikannya dengan pihak DJKA.  Sebab, kejadian bencana di sepanjang jalur proyek pengerjaan double track itu bukan yang pertama. Berdasar catatannya, kejadian kecelakaan kerja dalam pembangunan rel ganda sudah terjadi beberapa kali. Yakni di tanah longsor di Empang, longsor di Parung Jambu, dan terakhir longsor di Batutulis.  ”Kejadian ini bukan yang pertama kali, kami sudah beberapa kali memanggil kontraktor yang bermasalah. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi saya dan DPRD Kota Bogor,” ucap Dadang.  Dadang menilai perlu antisipasi atas kelalaian yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan jalur ganda rel Sukabumi–Bogor tersebut. Sehingga, dia akan membuat rekomendasi khusus agar tidak ada lagi korban atau kerugian yang diterima warga di sekitar lokasi proyek.  ”Terlebih, cuaca ekstrem yang menyelimuti Kota Bogor perlu menjadi perhatian pihak kontraktor atas keselamatan warga sekitar atas dampak proses pengerjaan tersebut,” papar Dadang.  Dia berjanji mendukung langkah warga untuk menyampaikan aspirasi, diawali dengan rapat bersama lurah dan camat sekitar.  ”Sekarang saya lihat di Parung Jambu yang ngeri banget, karena di bawah ada perumahan penduduk sedangkan di atasnya hanya tanah ditumpuk saja. Seharusnya kontraktor bisa membuat TPT semi permanen agar tidak terjadi bencana. Jangan sampai ada korban dulu baru dikerjakan,” ungkap Dadang.

DPRD Kota Bogor Fasilitasi Aspirasi Warga Terdampak Proyek Rel Ganda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Kota Bogor

Berita Terkini