<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/mati-lampu-2452486906.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran saat membacakan nota jawaban Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tengah mati lampu di Solo, (24/10)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran saat membacakan nota jawaban Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tengah mati lampu di Solo, (24/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lampu mati atau listrik padam selama beberapa saat akibat hujan deras sempat mewarnai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (24/10) petang. "Ya, semua bencana tidak pilih-pilih, bisa di Solo, Jakarta, Istana," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/10). Teguh mengatakan kejadian mati lampu tersebut merupakan salah satu insiden yang tidak dapat diduga sejak awal. "Mati lampu di mana-mana bisa. Tadi kontak PLN, sudah nyala semua," katanya. Sementara itu, mati lampu terjadi sekira pukul 16.20 WIB saat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membacakan nota jawaban Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski sempat berhenti selama beberapa saat, Gibran kembali melanjutkan membacakan nota jawaban Raperda dengan menggunakan pencahayaan dari lampu darurat. Meski demikian, sekitar 25 menit kemudian listrik kembali menyala. Selain mati lampu, pohon tumbang juga terjadi di sejumlah Kota Solo akibat hujan disertai angin kencang. Beberapa lokasi pohon tumbang antara lain depan RS Panti Waluyo, Shelter Manahan, dan di kawasan depan Balai Kota Surakarta. Bahkan, sejumlah pohon tumbang menimpa kendaraan yang kebetulan parkir di bawahnya. Terkait hal itu, Teguh mengatakan sejauh ini masih menunggu laporan yang masuk. "Biasanya kalau begitu pemkot harus memberikan ganti rugi, karena perawatan pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup. Biar ada laporan dulu, mana saja, korban siapa," katanya.

Lampu mati atau listrik padam selama beberapa saat akibat hujan deras sempat mewarnai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Surakarta.

Listrik Padam Imbas Hujan Deras Warnai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/sidak-daging-anjing.jpg" alt="Sidak oleh DLH Pemprov Jateng di tempat jagal anjing di Solo, beberapa waktu lalu. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidak oleh DLH Pemprov Jateng di tempat jagal anjing di Solo, beberapa waktu lalu. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surakarta meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengusulkan peraturan daerah (perda) perdagangan daging anjing. Dengan begitu bisa segera dibahas dan dilakukan penyusunan oleh anggota dewan.  Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut setelah isu terkait perdagangan daging anjing menguat kembali.  "Tapi setidaknya saran saya perda ini ada usul dari pemkot. Dulu Fraksi PKS pernah mengusulkan terkait perda itu dan kandas, belum disetujui forkomperda. Ketika itu dilemparkan ke dewan lagi saya kira nasibnya akan sama, beda halnya kalau terkait ini sifatnya inisiatif dari Mas Wali (Wali Kota Surakarta),” kata Sugeng Riyanto seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, dengan adanya luncuran dari Pemkot Surakarta, mau tidak mau DPRD Kota Surakarta harus melakukan pembahasan.  ”Tingkat keterbahasan dan tingkat disahkannya jauh lebih tinggi ketika itu usul dari pemkot. Kan ada dua jenis, satu usul dari pemkot dan satu lagi inisiatif dari dewan. Inisiatif kami pernah coba tapi gagal di forkomperda, di periode kemarin,” terang Sugeng Riyanto.  Dia menilai, perda terkait perdagangan daging anjing diperlukan mengingat saat ini Pemkot Surakarta tengah gencar menjual Solo ke luar negeri.  ”Ketika menjual Solo ke luar negeri dan publik makin tahu termasuk tingkat konsumsi daging anjing termasuk tinggi ini kontraproduktif. Karena mereka (warga asing) di sana begitu care (peduli), anjing bukan hewan konsumsi tapi hewan kesayangan. Bagaimana mungkin mereka datang ke Solo tapi yang dibenak mereka (Solo) membantai hewan kesayangan,” papar Sugeng Riyanto.  Oleh karena itu, dia mendukung jika Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming segera mengajukan pengusulan agar selanjutnya dibahas legislatif.  ”Kalau perspektif kami di PKS, (pertimbangannya) dari aspek kesehatan, perlindungan konsumen muslim, karena ada banyak kasus masyarakat muslim yang kulineran tanpa sengaja atau tanpa tahu mengonsumsi daging anjing, bahkan babi juga,” ucap Sugeng Riyanto.  Terkait hal itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan, sudah bertemu dengan Kepala Bagian Hukum untuk kemudian akan ditindaklanjuti.  ”Ini mengikuti dari (Pemprov) Jawa Tengah, nanti kami coba pelajari juga peraturan di daerah sekitar. Kan banyak dorongan dari warga juga, nanti kami tindak lanjuti, yang paling penting solusi untuk pedagang juga. Gawe perda kan yo ora gampang (menyusun perda juga tidak gampang),” tutur Gibran.

DPRD Kota Surakarta Minta Pemkot Usul Perda Perdagangan Daging Anjing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/gibran-3.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menyebut, akan ada peraturan daerah (perda) terkait pelarangan penjualan daging anjing.  ”Masalah perda dan lain-lain tinggal saya koordinasi dengan teman-teman di dewan (DPRD Kota Surakarta). Untuk menaungi itu ya harus ada payung perda,” kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Kamis (1/9).  Selanjutnya, kata dia, jika aturan sudah keluar, pemerintah harus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang dulunya berjualan daging anjing. ”Karena ini tidak mudah, harus babat alas, cari pelanggan baru. Ke depan pasti ada pendampingan,” ujar Gibran.  Dia mengatakan, upaya tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur Jawa Tengah terkait larangan konsumsi daging anjing. ”Kami tinggal jalankan saja. (Mengenai perda) kami bisa mencontoh daerah lain yang sudah mendahului pelarangan,” ucap Gibran.  Sementara itu, terkait dengan pembuangan limbah berupa darah dan potongan tubuh anjing di Sungai Bengawan Solo beberapa waktu lalu, dia menegaskan tidak boleh terulang kembali.  ”Kemarin yang jelas karena ada kejadian jagal daging anjing yang ada di Kadipiro, saya sangat menyayangkan. Apalagi dilakukan orang yang ditokohkan di situ. Yang jelas itu tidak boleh lagi terjadi,” tegas Gibran.  Menurut dia, sebetulnya lokasi yang didatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah kemarin akibat adanya keluhan masyarakat terkait pembuangan limbah di Sungai Bengawan Solo sudah tidak beroperasi lama.  ”Itu sudah tidak beroperasi, sudah diprotes warga. Orangnya juga sudah pindah sebetulnya, tapi ternyata dilakukan lagi di situ,” terang Gibran.

Gibran Bilang Bakal Ada Perda Pelarangan Penjualan Daging Anjing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Budi-prasetyo-DPRD.jpeg" alt="Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo. Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo. Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo menyebutkan, pelantikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota Surakarta terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dimungkinkan bakal dilaksanakan secara virtual. Hal tersebut karena melihat kondisi penyebaran Covid-19 di Solo.  ”Kami melihat kondisi Covid-19 khususnya di Solo, serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ada kemungkinan pelantikan Gibran-Teguh secara virtual,” kata Budi Prasetyo seperti dilansir dari Antara usai rapat paripurna, di Kantor DPRD Kota Surakarta, Senin (25/1).  Menurut Budi Prasetyo, pada tahap pelantikan pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Surakarta terpilih itu menunggu tahap setelah pengumuman penetapan melalui rapat paripurna DPRD Surakarta.  ”Gibran-Teguh ada kemungkinan dilantik virtual, jika melihat perkembangan PPKM saat ini. Namun, hal tersebut tetap menunggu kepastian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jateng, termasuk periode atau masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Surakarta terpilih,” terang Budi.  Rapat paripurna tersebut, lanjut Budi, membahas dua agenda. Yakni, pengumuman penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih dan pengumuman akhir jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2016–2020. DPRD Kota Surakarta kemudian segera mengirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih periode 2020–2025, yakni pasangan Gibran-Teguh.  Menurut Budi, sangat dimungkinkan pelantikan wali kota dan wakil wali Kota Surakarta terpilih dilakukan secara virtual, mengingat kondisi penerapan PPKM yang tidak boleh mengumpulkan banyak orang berpotensi kerumunan. Pelantikan wali kota dan wakil wali Kota Surakarta terpilih diadakan di DPRD Surakarta sebagai lokasi penyelenggaraan dan dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan, periode sebelumnya, pelantikan seluruh kepala daerah ditarik ke Provinsi Jawa Tengah.  ”Jika melihat perkembangan pandemi Covid-19, nanti tetap akan ada penanggung jawab (Pj) pemkot sementara, karena Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo masa jabatannya berakhir pada 17 Februari,” papar Budi.  Wali Kota Surakarta terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, masih menunggu acara pelantikan wali kota dan wakil wali Kota Surakarta terpilih dari Mendagri melalui Gubernur Jateng. ”Saya tidak ada persiapan khusus acara pelantikan semuanya sudah diurus dari bagian umum, termasuk seragam yang akan dipakai. Semuanya sudah diukur bagian umum,” kata Gibran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KlsAqj3wbRs

Gibran Sudah Ukur Baju untuk Pelantikan Wali Kota Surakarta