<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/20220825_113729.jpg" alt="Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Akbar Alfaro. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Akbar Alfaro. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Palembang memberikan sanksi tegas kepada MS, anggota DPRD Palembang yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan. Pemukulan itu terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada 5 Agustus.  ”Untuk menentukan sanksi terhadap anggota DPRD Palembang dari Gerindra atas kasus pemukulan di salah satu SPBU dalam kota setempat yang sempat viral di media sosial, yang bersangkutan akan diperiksa Mahkamah Kehormatan Partai pada Jumat (26/8),” kata Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Akbar Alfaro seperti dilanir dari Antara di Palembang, Kamis (25/8).  Dia menjelaskan, Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra akan memeriksa perilaku dan pelanggaran etika atau dugaan pelanggaran etika yang dilakukan MS. Partai Gerindra tidak mentoleransi sikap arogan yang dilakukan MS sebagai wakil rakyat.  ”Atas kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan sanksi terberat akan diberikan kepada MS berupa pemecatan sebagai kader Gerindra sekaligus anggota DPRD Palembang,” ujar Alfaro.  Anggota DPRD Palembang Fraksi Partai Gerindra MS terekam memukuli seorang perempuan dalam video viral di media sosial yang diketahui korbannya itu bernama Tata. Kasus tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Ilir Barat I Palembang.  Dalam laporan kepada polisi, Tata menjelaskan kronologi penganiayaan terhadap dirinya. Kasus pemukulan itu terjadi di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Palembang, pada 5 Agustus.  ”Kejadiannya itu malam hari, pada 5 Agustus. Saat antrean mengisi bahan bakar minyak di SPBU, terlapor MS yang belakangan diketahui anggota DPRD Palembang, akan memotong antrean dan tidak menerima atas teguran saya sehingga emosi mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan pemukulan,” ujar Tata.  Kanitreskrim Polsek Ilir Barat I Palembang Iptu Apriansyah mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. ”Laporan korban, Tata, sudah kami terima. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan MS, anggota DPRD Palembang, itu sedang diproses,” ujar Iptu Apriansyah.

Anggota DPRD Pemukul Perempuan Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220407_194621.jpg" alt="Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia gelar aksi demonstrasi Aksi Tuntutan Daerah Serentak Nasional. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia gelar aksi demonstrasi Aksi Tuntutan Daerah Serentak Nasional. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) yang nyaris ricuh, akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Itu setelah tuntutan mereka diterima ketua DPRD. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia tersebut menggelar demonstrasi Aksi Tuntutan Daerah Serentak Nasional di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat I, atau tepat di depan gerbang kantor DPRD Sumsel, Kamis (7/4). Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya Hansen Febriyansyah mengatakan, mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat menyikapi permasalahan yang harus diselesaikan. Sebab, memberatkan masyarakat dan mencederai demokrasi. Tuntutan mahasiswa tersebut di antaranya meminta pemerintah menolak gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kemudian menuntut pemerintah pusat menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Termasuk ketersediaannya di pasar dan mendorong aparat berwajib mengusut tuntas dan menangkap mafia minyak goreng. ”Tuntutan itu mewakili suara rakyat Sumatera Selatan kami amanahkan ​​​​kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya amanah itu dijalankan dengan menyampaikannya langsung kepada pimpinan pemerintah pusat seperti yang disepakati tadi,” kata Hansen didampingi para presiden mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Indonesia se-Sumatera Selatan seperti dilansir dari Antara. Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Fadli yang hadir menemui massa mahasiswa mengatakan, semua poin tuntutan mahasiswa tersebut telah diterima dengan baik sekaligus disepakati DPRD Sumsel. Kemudian akan menyampaikan kepada pemerintah pusat sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. ”Saya atas nama Ketua DPRD Provinsi R.A. Noeringhati menandatangani dan menyepakati tuntutan mahasiswa ini. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa, aparat Polri/TNI yang telah berjuang hari ini,” kata Saiful. Ribuan mahasiswa yang membawa atribut poster, spanduk, dan tiga mobil pick up berisi alat pengeras suara itu pun membubarkan diri secara tertib dikawal aparat kepolisian. ”Kami mengawal dan memastikan mereka pulang ke rumah dengan aman. Jalan yang sebelumnya diblokade juga sudah dibuka dan bisa dilalui kendaraan umum kembali,” kata Kapolrestabes Palembang Kombespol Mokhamad Ngajib.

Ribuan Mahasiswa Sumsel Bubarkan Diri usai Tuntutan Diterima DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PhotoGrid_1614845590379.jpg" alt="Tersangka bandar narkoba yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024 dari Partai Golkar Doni Timur, saat rilis penangkapan beberapa waktu lalu. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka bandar narkoba yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024 dari Partai Golkar Doni Timur, saat rilis penangkapan beberapa waktu lalu. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Doni Timur, 30, dan empat terdakwa lainnya, dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Sebab, mereka turut terlibat peredaran narkoba lintas negara.  JPU Kejari Palembang Indah Kumala Dewi mengatakan, kelima terdakwa masing-masing berkas terpisah Doni, Alamsyah, Ahmad Najmi Ermawan, Yati Suharman, dan Mulyadi, terbukti memiliki narkotika empat kilogram sabu-sabu serta 21.000 butir pil ekstasi.  ”Menuntut agar majelis hakim mengadili dan menjatuhkan pidana mati,” kata Indah membacakan tuntutan kelima berkas terdakwa saat sidang seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Palembang.  JPU menilai kelima terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.  Sebelumnya, dalam dakwaan kelima terdakwa hanya diketahui sebagai bandar narkotika lintas provinsi. Namun, dalam fakta persidangan terungkap para terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika Indonesia–Malaysia.  Namun khusus terdakwa Doni, JPU memperberat tuntutannya. Sebab Doni berstatus anggota DPRD Kota Palembang saat ditangkap BNN. Padahal Doni seharusnya memberikan contoh yang baik selaku tokoh masyarakat.  Pada sidang yang dipimpin Ketua PN Palembang Bongbongan Silaban tersebut, kelima terdakwa akan menyampaikan pleidoi atau pembelaan pada Kamis (18/3).  Doni Timur ditangkap tim gabungan BNN pada 29 September 2020 di ruko miliknya di Jalan Riau, Kelurahan 26 Ilir Barat I, Palembang. Penangkapan Doni merupakan hasil pengembangan kasus dari bandar sabu-sabu asal Cilacap bernama Mulyadi yang ditangkap lebih dulu di Medan. Doni ditangkap setelah tim gabungan lebih dulu menangkap anak buahnya yang sedang bertransaksi.  BNN menangkap total enam orang dalam kasus tersebut. Namun, salah satu terdakwa Joko Zulkarnain kabur saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang pada Januari 2021. Hingga kini Zulkarnain masih buron, sehingga persidangannya ditunda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

Jadi Bandar Narkoba, Eks Anggota DPRD Palembang Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-kota-ini-sekilo-kepiting-bisa-ditukar-dengan-setengah-gram-sabu_m_.jpg" alt="Sabu. Jenis narkoba yang kini paling marak dicari. Bahkan transaksinya bisa dibarter dengan kepiting." width="100%">
<figcaption>Sabu. Jenis narkoba yang kini paling marak dicari. Bahkan transaksinya bisa dibarter dengan kepiting.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami anggota DPRD Palembang berinisial D yang diduga menjadi bandar narkoba. Hasil penyidikan awal, disebutkan bahwa sabu yang dimiliki dia memiliki kualitas sangat bagus.  Kepala Biro Humas Protokol BNN Brigjen Pol Sulistyo Pudjo memengatakan, jika ditotal, harga sabu milik D bernilai sangat tinggi sangat mahal. "Total nilainya Rp 10 miliar kurang lebih di Jakarta dan kalau di Palembang sekitar Rp 9 miliar," kata Sulistyo saat dihubungi, Senin (28/9).  Sabu milik D diduga berasal dari luar negeri. Saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mencari identitas bandar besar sebagai pemasok dari luar negeri. Namun, sampai saat ini, si legislator itu belum bisa diperiksa penyidik karena baru tiba di Jakarta pada Kamis (24/9). "Namun, kami sudah menahan yang bersangkutan," jelas Sulistyo. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/09/2020/nyambi-jadi-bandar-narkoba-anggota-dewan-ini-simpan-4-kg-sabu-sabu/">Nyambi Jadi Bandar Narkoba, Anggota Dewan Ini Simpan 4 Kg Sabu-sabu</a></li> </ul> Sebelumnya, BNN menangkap seorang anggota DPRD Palembang berinisial D karena diduga menjadi bandar narkoba. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan dua orang kurir naroba berinisial W dan A.  "Saat itu mereka menerima paket berisi 30 ribu butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada Selasa, 22 September 2020," kata Kepala Biro Humas Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo saat dikonfirmasi, Jumat (25/9).  Kepada petugas Y mengaku diperintah oleh suaminta sendiri berinisial J untuk membawa narkoba tersebut. Usai dilakukan pengejaran, J pun ditangkap di kediamannya di Jalan Buyut Tampah, Bukit Baru, Palembang.  Dari tangan J, BNN menemukan 1 kg sabu yang disimpan di dalam anak tangga rumah.  "Pasangan suami istri ini mengaku diperintah oleh D (anggota DPRD Palembang), untuk menyimpan narkotika tersebut," jelas Sulistyo.

Sabu Milik Anggota Dewan itu Nilainya Rp 10 Miliar

DPRD Palembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Palembang

Berita Terkini

Anggota DPRD Pemukul Perempuan Terancam Dipecat

Ribuan Mahasiswa Sumsel Bubarkan Diri usai Tuntutan Diterima DPRD

Jadi Bandar Narkoba, Eks Anggota DPRD Palembang Dituntut Hukuman Mati

Sabu Milik Anggota Dewan itu Nilainya Rp 10 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com