<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_20230111_102237_Instagram-01.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya. Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajak kepada para pendukung klub sepak bola Persib Bandung, Bobotoh, selalu menjaga ketertiban dan keamanan. Bobotoh bakal menyaksikan langsung laga Persib kontra Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (11/1).  ”Kami minta kepada kelompok Bobotoh untuk saling mengingatkan anggotanya untuk senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian. Kalau cintai sama Persib hayu kita sama-sama jaga ketertiban. Ini semua demi Persib dan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi mohon kesadaran semua pihak, ini pesta rakyat, harus happy, harus keren,” kata Wakil Ketua Komisi X DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya seperti dilansir dari Antara, Rabu (11/1).  Dia mengatakan, kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa, seperti pertandingan sepak bola Liga 1, ada kepolisian. Dalam hal ini, Polda Jawa Barat dan Polrestas Bandung.  ”Kami menitipkan dengan sangat amat kepada pihak kepolisian untuk profesional menjalankan tugasnya. Kami yakin teman-teman kepolisian akan bekerja optimal dalam mengamankan laga Persib vs Persija Jakarta sore nanti (11/1),” ujar Abdul Hadi Wijaya.  Selain itu, lanjut dia, polisi juga harus mengantisipasi potensi keramaian massa jelang laga Persib kontra Persija di sekitar tempat pertandingan dan luar pertandingan.  ”Jadi nanti harus ada antisipasi, di antaranya polisi perlu menyiapkan bagian intel lebih memantau dengan cermat, potensi-potensi sejak awal dideteksi dengan dini, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti kericuhan,” tutur Abdul Hadi Wijaya.  ”Kalau sampai ada kericuhan, dikhawatirkan nanti ada sanksi buat Persib atau sepak bola Indonesia. Saya harap ini jangan sampai terjadi,” lanjut Abdul Hadi.  Dia juga berharap Persib memetik kemenangan dari laga melawan Persija Jakarta. ”Saya sih kalau keinginan saya menang ketat ya, menang lah Persib. Semoga demikian, kita doakan bersama-sama Persib menang,” ujar Abdul Hadi Wijaya.

DPRD Jawa Barat Ajak Bobotoh Jaga Ketertiban saat Laga Persib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220915-WA0007-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Jabar sepakat mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai bantalan sosial untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).  ”Selama ini pada APBD murni sudah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. Alhamdulillah, pada APBD Perubahan, yang awalnya kita menyiapkan Rp 27 miliar, kami sepakat untuk menambah anggaran pada APBD Perubahan sekitar Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Ineu menuturkan, anggaran tersebut akan diberikan kepada warga Jabar yang terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM. Di antaranya petani, nelayan, warga miskin, dan pelaku usaha mikro dan kecil.  ”Diharapkan ini bisa membantu warga yang berhak menerimanya, seperti pelaku usaha mikro dan kecil, warga miskin, petani, dan nelayan. Warga Jabar yang berprofesi sebagai petani dan nelayan lumayan banyak,” ujar Ineu Purwadewi.  Ineu juga memberikan sejumlah catatan terkait Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang telah disepakati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (14/9).  ”Ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat. Antara lain, tetap harus mendahulukan pemenuhan bagi kebutuhan wajib Pemprov Jabar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan pandemi Covid-19 maupun kebangkitan ekonomi pasca pandemi,” papar Ineu Purwadewi.  DPRD mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah menyiapkan atau mengalokasikan anggaran dalam menjaga inflasi daerah. Catatan lainnya, lanjut Ineu, terkait dengan bantalan sosial akibat kebijakan penyesuaian harga BBM.  ”Selama ini pada  APBD murni sudah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. Kemudian pada APBD Perubahan ini sekitar Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM. Jadi kalau ditotal mencapai Rp 100 miliar lebih,” terang Ineu.

Jabar Alokasikan Rp 50 Miliar Bantu Warga Terdampak Kenaikan BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220223-WA0006.jpg" alt="Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Humas DPRD Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Humas DPRD Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan, pemekaran wilayah yang diupayakan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat masih terkendala moratorium pemerintah pusat.  Hingga saat ini, total terdapat delapan calon daerah otonom baru (DOB) berbentuk kabupaten yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2020. Yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.  ”Tujuan dari rencana pemekaran wilayah kabupaten Tasikmalaya Selatan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terwujudnya pemekaran suatu wilayah masih terkendala moratorium yang belum dicabut oleh (pemerintah) pusat,” kata Sadar Muslihat seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (23/2).  Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani surat persetujuan bersama, antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar, mengenai usul pembentukan tiga calon DOB. Yakni Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.  Sadar mengatakan, telah melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, guna meninjau rencana persiapan pembentukan calon DOB tersebut. ”Insya Allah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Tasikmalaya Selatan, kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur akan memperkuat dan mengantarkan keinginan masyarakat ini terlepas moratorium dari pemerintah pusat,” papar Sadar.  Oleh karena itu, lanjut dia, dalam upaya mempersiapkan pembentukan calon daerah persiapan DOB tersebut, harus dilakukan pembenahan secara maksimal. Pembenahan tersebut dilakukan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi persyaratan yang lain.  ”Masyarakat harus diarahkan untuk mempercepat proses persyaratan secara matang,” ucap Sadar.  Semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat sudah sepaham dan sepakat terkait upaya pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan itu. ”Tinggal bagaimana menyelaraskan persepsi bersama masyarakat di sana. Kami telah diskusi dengan para pakar, kalau masih ada kurang-kurangnya, silakan dilengkapi agar nanti pada waktunya syarat-syaratnya sudah terpenuhi,” jelas Sadar.  Pihaknya berharap masyarakat di calon daerah persiapan DOB mendukung penuh rencana pemekaran wilayah. Sehingga, saat kebijakan moratorium dihapus oleh pemerintah pusat, daerah persiapan sudah siap dengan persyaratannya.

DPRD Jabar Sebut Pemekaran Wilayah Masih Terkendala Moratorium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200925_132042-1.jpg" alt="Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat (kanan). Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat (kanan). Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Kang Emil supaya fokus terhadap pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.  ”Sejauh ini kondisi ekonomi masyarakat masih terbilang sulit untuk pulih kembali. Kondisi serupa sekaligus menandakan betapa terjalnya jalan menuju titik normal,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat seperti dilansir dari Antara Jumat (25/9).  Usul tersebut, kata Taufik, telah disampaikan kepada Kang Emil dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jabar Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar Kota Bandung.  Menurut dia, sampai detik ini belum ada tanda-tanda ke arah lebih positif setelah dihantam Covid-19. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Jabar masih dalam ketidakpastian. Dia mengatakan, salah satu siasat terbaik yang bisa diambil pemerintah daerah saat ini yakni optimalisasi anggaran untuk pemulihan ekonomi.  ”Jadi yang dapat kita lakukan saat ini adalah memastikan agar alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi benar-benar optimal,” ujar Taufik.  Taufik juga mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Hal itu demi kemaslahatan bersama. ”Semoga Covid-19 ini segera berlalu dari bumi nusantara,” kata Taufik.  Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (24/9) malam.  Kang Emil menjelaskan, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 itu bertujuan menyesuaikan anggaran dalam kebutuhan penanganan pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak Maret hingga kini. Adanya pandemi mengakibatkan perekonomian Jabar pada triwulan II 2020 minus 5,98 persen, yang diakibatkan adanya penurunan aktivitas beberapa lapangan usaha. Di antaranya sektor industri pengolahan yang minus 3,39 persen dan sektor perdagangan yang minus 1,75 persen.  Untuk itu, Kang Emil mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima kebijakan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan harapan pembangunan di Jabar dapat tetap dilaksanakan sehingga target-target dan sasaran yang direncanakan dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  ”Dasar perubahan APBD 2020 selain karena adanya pandemi Covid-19, (juga) penyesuaian indikator makro ekonomi, penyesuaian pendapatan daerah, refocusing dan realokasi anggaran, pemanfaatan silpa hasil audit BPK, pinjaman daerah, dan penyesuaian sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan,” kata Kang Emil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7g3AUr-_Ic

DPRD Jabar Minta Gubernur Fokus Pulihkan Ekonomi Dampak Pandemi