<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Migrant-Care-Johor-Baru-2361486571.jpg" alt="Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia." width="100%">
<figcaption>Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Migrant Care&nbsp;menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. &ldquo;Tim Migrant Care&nbsp;menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama. Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Migrant Care&nbsp;Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, (1/2). Selain 3.238 nama ganda ditemukan dalam DPT Johor Bahru, Migrant Care&nbsp;juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang&rsquo;. Menurutnya, pemilihan di luar negeri, terkhusus Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant Care&nbsp;dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Adapun wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih 119.491 orang. Susilo meminta kejanggalan data ini menjadi perhatian Bawaslu dan KPU. Apabila tak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara. &ldquo;Dari data ganda yang terkandung, dan saya kira punya potensi adanya penggelembungan suara kalau itu tidak dibenahi,&rdquo; katanya. Dia menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Oleh karena itu, Susilo berharap Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan rinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar. "Bukan tidak mungkin angka-angka yang kami laporkan ini jumlahnya lebih besar sebenarnya,&rdquo; ucap Susilo. Sementara itu, Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant&nbsp;Care, Trisna Dwi Aresta menambahkan laporan serupa yang dilakukan Migrant Care&nbsp;minggu lalu terkait DPTLN New York tak ditindaklanjuti Bawaslu. &ldquo;Memang kami akan selanjutnya bersurat untuk perihal New York, karena kami sendiri dalam kajian awal yang dikirimkan Bawaslu kepada kami, menyatakan bahwa perkara kami tidak diregistrasi dan tidak terpenuhi secara materiel,&rdquo; tambah Trisna.

Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia.

Jelang Pemilu 2024, Migrant Care Temukan 3.238 Nama Ganda di DPT Johor Bahru   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/dpt-1665045573.jpeg" alt="Ilustrasi: Pemilu. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemilu. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk Pemilu 2024. Setelah proses pencocokan dan penelitian rampung, masyarakat dapat secara mandiri untuk mengecek jika dirinya sudah tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terdapat beberapa cara untuk mengecek apakah nama Anda sudah terdaftar atau belum sebagai DPT. Pengecekan secara offline dilakukan di kantor kecamatan terdekat sesuai dengan domisili tempat tinggal. Selain itu, terdapat pengecekan yang dapat dilakukan secara online. Cara ini cukup mudah dan praktis bagi masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013639850/maraknya-imigran-rohingya-tni-au-lanud-iskandar-muda-gelar-patroli-udara-di-perairan-aceh">Maraknya Imigran Rohingya, TNI AU Lanud Iskandar Muda Gelar Patroli Udara di Perairan Aceh</a> Dilansir dari laman KPU, berikut ini cara cek DPT Pemilu 2024 secara online. <ol> <li dir="ltr"> Kunjungi laman resmi KPU, atau klik tautan <a href="http://infopemilu.kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://infopemilu.kpu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1703155102252000&amp;usg=AOvVaw0oGQXDDwlTW3_7ULal6hvE">infopemilu.kpu.go.id</a> </li> <li dir="ltr"> Pilih &ldquo;Cek DPT Online&rdquo; atau akses laman <a href="http://cekdptonline.kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://cekdptonline.kpu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1703155102252000&amp;usg=AOvVaw39DPaXMnlBrHytPJv07-ms">cekdptonline.kpu.go.id</a> </li> <li dir="ltr"> Akan muncul &ldquo;Pencarian Data Pemilih&rdquo;. </li> <li dir="ltr"> Masukkan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berjumlah 16 digit </li> <li dir="ltr"> Klik &ldquo;Pencarian&rdquo;. </li> </ol> Jika nama Anda telah terdaftar sebagai DPT, maka halaman di layar akan menampilkan. <ul> <li dir="ltr"> Nama Lengkap </li> <li dir="ltr"> Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) </li> <li dir="ltr"> NIK (dengan sensor) </li> <li dir="ltr"> NKK (dengan sensor) </li> <li dir="ltr"> Kota/Kabupaten </li> <li dir="ltr"> Kecamatan </li> <li dir="ltr"> Kelurahan </li> <li dir="ltr"> Alamat Potensial TPS </li> <li dir="ltr"> Peta Lokasi TPS </li> </ul> Jika nama Anda belum terdaftar maka akan ada peringatan yang mengatakan, 'Data yang Anda masukkan keliru/belum terdaftar!'.&nbsp; Segera hubungi Kantor KPU terdekat untuk memastikan data diri anda terdaftar sebagai DPT.

Terdapat beberapa cara untuk mengecek apakah nama Anda sudah terdaftar atau belum sebagai DPT Pemilu 2024.

Cara Cek DPT Pemilu 2024 secara Online, Pastikan Anda Telah Terdaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Screenshot_2023-11-28-14-07-00-519-edit_comgoogleandroidgm-2429948297.jpg" alt="Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meluncurkan program" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meluncurkan program</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons kabar bocornya data 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Ganjar berharap aparat penegak hukum segera turun tangan mengatasi dugaan kebocoran data tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja APH kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki, sistemnya tidak boleh rentan, karena ini yang nanti membikin publik punya analisir-analisir negatif," kata Ganjar saat berkunjung ke GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia mengaku Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga turut membantu menyelidiki dugaan kebocoran data DPT yang terjadi di KPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013344442/ingin-glowing-begini-cara-mudah-membuat-masker-wajah-dari-nanas-demi-kulit-sehat-dan-bercahaya">Ingin Glowing? Begini Cara Mudah Membuat Masker Wajah dari Nanas demi Kulit Sehat dan Bercahaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sedang ditangani. Dari TPN juga memantau terus menerus dan kira pengen tau apa kemudian kekurangan yang ada di sana. Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus menerus," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ganjar berharap KPU segera memperbaiki sistem data agar tak ada lagi kebocoran masif menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera KPU perbaiki, segera proteksi segera cari orang orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPU tengah diterpa isu kurang sedap. Situs resmi KPU dilaporkan kembali menjadi korban peretasan oleh hacker dengan nama anonim "Jimbo".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013344932/terdorong-perputaran-ekonomi-sawit-karet-dan-batubara">Terdorong Perputaran Ekonomi Sawit, Karet, dan Batubara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hacker tersebut mengklaim telah meretas situs&nbsp;<a href="http://kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kpu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701402809011000&amp;usg=AOvVaw1xNnGL9OJnFxLdnoEPaVXP">kpu.go.id</a>&nbsp;dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. Kali ini akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak lupa, situs tersebut menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website&nbsp;<a href="https://cekdptonline.kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://cekdptonline.kpu.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1701402809011000&amp;usg=AOvVaw0a_IfnRWVdGmdatI2IZPWo">https://cekdptonline.kpu.go.id/</a>&nbsp;sebagai verifikasi kebenaran data yang didapatkan.</div>

Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons kabar bocornya data 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024

Ganjar Harap Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Dugaan Kebocoran 204 Juta DPT Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JOKOWI-BAWASLU.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo menyambut anggota Bawaslu pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17-12-2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo menyambut anggota Bawaslu pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17-12-2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia. Karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama.  Menurut Jokowi, Pemilu 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan yang terberat.  “Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12).  Meskipun demikian, Kepala Negara meyakini bahwa dengan pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Kepala negara menekankan, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.  “Untuk itu, pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” jelasnya.  Presiden juga mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat. Presiden mengibaratkannya seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.  Presiden mencontohkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan. Oleh sebab itu, Presiden berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini.  “Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya, karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data itu kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam," pungkasnya.  &nbsp;

Jokowi Sebut Pemilu 2024 Pesta Demokrasi Terbesar Sepanjang Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JOKOWI-21.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  Hal itu disampaikan dalam pidato pembukaan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).  "Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," kata Jokowi.  Jokowi menegaskan, persoalan DPT sangat krusial untuk diperhatian. Sebab, selalu menjadi salah satu polemik yang terus berulang-ulang setiap kali pemilu digelar.  Jokowi mengatakan, DPT selalu dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan dalam pemilu.  "Urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan. Tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menudiang ada kecurangan DPT ini, selalu diulang-ulang," ungkap Jokowi.  Dia mengakui, Indonesia masih sangat lamah dalam hal pendataan. Hal ini tidak terlepas dari luasnya wilayah geografis Tanah Air.  Oleh karena itu, kepala negara berharap pada Pemilu 2024, pembentukan DPT harus diawasi agar tidak menimbulkan polemik seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.  "Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir. Hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil," tegasnya.  Jokowi pun berpesan kepada Ketua Bawaslu RI Rahmar Bagja agar tak segan-segan melapor jika ada pihak-pihak, khususnya dari pemerintahan, yang tak kooperatif sehingga menghambat proses penyusunan DPT.  "Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti pak Rahmat Bagja laporkan ke saya," pungkasnya.  &nbsp;

Jokowi Minta Bawaslu Pelototi Penyusunan DPT Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT2_SIMULASI-PEMILIHANNDI-KPU_MIFTAHULHAYAT-7-1.jpg" alt="Pegawai KPU saat mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPU saat mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beberapa waktu lalu menyebut adannya 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga invalid. Misalnya saja ada pemilih yang memiki tanggal lahir sama. Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Dukcapil terkait ada 9,8 juta masyarakat yang memiliki lahir sama. Hasilnya memang semua penduduk lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya. "Jadi data pemilih 17,5 juta (yang memiliki tanggal lahir sama) adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil," ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/4). Menurut Viryan, masyarakat yang sama tanggal lahirnya mayoritas di tanggal 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember. Selanjutnya temuan di lapangan juga menguatkan , di mana dari 1.604 sampel yang diambil KPU, sebanyak 1,584 atau sekitar 98,75 persen terverifikasi faktual dan ada orangnya. Sehingga tidak invalid. "Sementara 20 sampel atau 1,25 persen tidak ada orangnya dan telah dicoret," katanya. Kemudian data pemilih yang memiliki usia unik juga telah diperbaiki. Kata Viryan total yang telah diperbaiki sebanyak 325.257 pemilih. Itu terdiri dari 304.782 yang memiliki usia di atas 90 tahun dan usia kurang 17 tahun sebanyak 20.475. "Itu telah diselesaikan dengan memperbaiki terhadap kekeliruan entry elemen data dan pencoretan terjadap pemilih yang tidak memenuhi syarat," katanya. Selanjutnya mengenai data yang diduga manipulatif oleh BPN juga telah selesai diver‎ifikasi. Viryan mengatakan verivikasi ini baik secara pengolahan data maupun faktual. Hasilnya adalah terdapat data valid namun BPN keliru mengelompokannya. "Ada juga data diduga invalid dan menipulatif itu pemilihnya ada namun terjadi kekeliruan dalam proses entry oleh‎ jajaran KPU di lapangan. Seperti entry data NKK (nomor kartu keluarga) di Majalengka, Banyuwangi dan itu semua telah diperbaiki," ungkapnya. Selanjutnya data pemilih yang diduga ganda saat BPN BPN menyerahkan sebanyak 3.165.093 ke KPU hasilnya adalah, data ganda hanya sebanyak 213.892 data yang terduplikasi ‎lebih dari satu kali. "Misalnya pemilih atas nama Nurhayati yang terduplikasi dan atas nama Junaidi juga terduplikasi," ungkapnya. Sementara ada data pemilih yang diduga mengalami kegandaan sebanyak 137.743 dengan perincia‎n 74.464 NIK ada dalam DPTHP-2 dan 62.279 NIK. Itu tidak ada dalam DPTHP-2 yang ditetapkan oleh KPU. "Penyelesaian akhir di 34 provinsi KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944,164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemilih," pungkasnya. Diketahui, tim IT BPN menemukan sebanyak 17,5 juta nama di DPT Pemilu 2019, invalid. Dari jumlah itu, ada 9,8 juta nama yang memiliki tanggal lahir sama, ada nama dalam DPT yang terbukti tidak memiliki KTP elektronik, bahkan ada nama dalam DPT yang memiliki NIK sama. BPN sudah menyerahkan temuan tersebut ke KPU. Tim IT BPN Agus Maksum mengatakan, KPU telah bersedia untuk menelisik temuan itu, apakah wajar atau tidak

KPU Selesaikan Aduan BPN Soal Dugaan DPT Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-desak-kpu-tunda-rekomendasi-rekapitulasi-dpt-nasional_m_.jpg" alt="Gedung Bawaslu. Bawaslu meminta KPU untuk menunda rekomendasi rekapitulasi DPT Nasional, mengingat masih banyaknya DPT Ganda" width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu. Bawaslu meminta KPU untuk menunda rekomendasi rekapitulasi DPT Nasional, mengingat masih banyaknya DPT Ganda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu telah merekomendasikan KPU untuk menunda rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2019. Rekomendasi itu menyusul hasil pengawasan dan analisisnya terhadap masih banyaknya data ganda dalam DPT. Bawaslu memastikan rekomendasi itu diterbitkan demi menjaga hak pilih di seluruh wilayah di Indonesia. Rekomendasi itu disampaikan pada Rapat Pleno KPU tentang Rekapitulasu DPT Nasional Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (5/9). Dalam forum yang sama, Ketua Bawaslu Abhan juga langsung menyampaikan data ganda DPT by name by address kepada KPU, untuk segera ditindaklanjuti. "Bawaslu melakukan pencermatan terhadap by name by address dengan NIK DPT. Hasilnya, dari 76 Kabupaten/Kota (15 persen) yang sudah melaporkan, terdapat pemilih ganda sebanyak 131.363. Bawaslu menilai, jumlah pemilih ganda tersebut menunjukkan ketidakakuratan data pemilih dan tidak berfungsinya SIDALIH secara optimal," kata Abhan dalam paparannya. Menurut Abhan, terdapat banyak jumlah pemilih yang tercatat lebih dari satu kali mengakibatkan inefisiensi biaya logistik dan penyalahgunaan hak pilih. Karena itu, lembaganya meminta KPU untuk melakukan pencermatan kembali secara faktual terhadap data pemilih yang ganda paling lambat 30 hari. Di sisi lain, terkait kemungkinan adanya penduduk yang melakukan perekaman KTP-el hingga lebih dari satu kali, Bawaslu meminta KPU seharusnya dapat mengantisipasi dan menyisir data penduduk tersebut. Pasalnya, jika proses pemutakhiran data pemilih dan pemadanan data dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan optimal, niscaya tidak akan ada data ganda akibat perekaman ganda KTP-el. "Bawaslu juga akan melakukan pencermatan by name by address di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasilnya akan disampaikan paling lambat 14 hari sejak rekomendasi disampaikan," ungkapnya. Selain itu, kata Abhan, Bawaslu juga menemukan terdapat terdapat 460 lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan), 2.641 rumah sakit, 1.720 panti sosial, dan 2.934 perguruan tinggi. Pemilih tersebut berpotensi masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Karena itu, Bawaslu meminta KPU menyiapkan skema pelayanan dan pemenuhan hak pilih pada pemilih-pemilih tersebut. "KPU direkomedasikan memastikan pemilih di tempat-tempat tersebut terdaftar di DPTb, mendapatkan informasi yang memadai tentang tata cara pindah memilih, dan memastikan logistik pemungutan suara," ucapnya. Tak hanya itu, Abhan juga meminta KPU untuk melakukan pencermatan terhadap jenis disabilitas di DPT untuk menjamin aksesbilitas dalam melayani pemilih disabilitas. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Pemilu dan KPU Kabupaten/Kota ditemukan data pemilih disabilitas sebanyak 270.806 atau 0,1 persen dari DPT. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data angka rata-rata penduduk disabilitas nasional (12 % menurut BPS Tahun 2017). "Bawaslu memahami bahwa mungkin saja ada perbedaan antara data angka rata-rata penduduk disabilitas nasional dengan data faktual pemilih disabilitas. Namun selisih hingga lebih dari 10 persen dinilai terlalu besar. Sebab, jumlah pemilih nyatanya lebih dari 50 persen jumlah penduduk," ucapnya. Dia menambahkan, pihaknya juga menemukan sebanyak 2.618.034 orang penduduk belum melakukan perekaman KTP elektronik. Karena itu dia mengingatkan, data tersebut berpotensi terkategori sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). "Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU segera berkoordinasi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik agar hak pilih pemilih yang bersangkutan tetap dapat terakomodasi," tuturnya. Persoalan lainnya, lanjutnya, KPU Provinsi juga tidak langsung memberikan Salinan dokumen by name by address setelah rekapitulasi DPT Provinsi dilakukan. Bahkan hingga analisis dan penyusunan rekomendasi disampaikan, Bawaslu belum menerima Salinan dokumen by name by address di Provinsi Maluku, Papua, dan Sulawesi Selatan. "Keterlambatan dalam memberikan Salinan dokumen menyebabkan keterbatasan waktu bagi Bawaslu untuk melakukan pencermatan," tuturnya. Diketahui, DPT di 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, 805.075 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 185.732.093 pemilih. Rinciannya 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 224 pemilih per TPS.

Bawaslu Desak KPU Tunda Rekomendasi Rekapitulasi DPT Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/691028-warga-kota-malang-punya-hak-pilih-di-pilpres-2019_m_167356.jpeg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarny" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarny</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 691.028 warga Kota Malang akan memiliki hak pilih di Pemilihan Presiden (pilpres) pada April 2019. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan hitungan pertumbuhan penduduk sebesar 12,5 persen. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Eny Hari Sutiarny mengatakan, jumlah pemilih usia 17 tahun ke atas sebanyak 680.212 jiwa hingga Juni 2017. "Nanti pada saat pilpres, kurang lebih jumlahnya ada 691.028 jiwa. Itu estimasi berdasarkan pertumbuhan penduduk," katanya, Rabu (8/11). Saat ini, lanjut Eny, pertumbuhan penduduk di Kota Malang mencapai 12,5 persen. Sementara untuk total Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri hingga September 2017 mencapai 900.422 jiwa. Kemudian ketika ditanya terkait kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Eny masih belum bisa memberikan banyak komentar. "Belum ada petunjuk, mekanismenya masih belum tahu," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kota Malang Slamet Utomo menambahkan, pihaknya memiliki program jemput bola untuk mendata pemilih pemula dengan menyasar sekolah-sekolah. Sebenarnya, program jemput bola sudah dilakukan sejak adanya e-KTP. Hal itu dilakukan terutama untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa datang melakukan rekam data di Block Office (BO) karena terkendala keadaan. Misalnya sedang sakit atau kalangan difabel. "Sehingga kami lakukan door to door," terangnya. Dalam waktu dekat, Dispendukcapil Kota Malang akan melakukan perekaman di SMAN 7 Malang dan SMAN 9 Malang. Sistem jemput bola di sekolah dilakukan agar tidak mengganggu aktifitas anak di sekolah. "Sehingga mereka tidak perlu meninggalkan aktifitas di sekolah," sambungnya. Sebab sesuai arahan dari Kementerian, diharapkan pada akhir Desember nanti seluruh penduduk Kota Malang sudah direkam datanya ke e-KTP. Jika ada warga yang menginginkan program jemput bola ini, bisa melaporkan ke kelurahan sehingga bisa dijadwalkan waktunya. "Karena perekaman agak rumit dilakukan," sebut Slamet.

691.028 Warga Kota Malang Punya Hak Pilih di Pilpres 2019

dpt pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpt pemilu

Berita Terkini