<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Screenshot_2025-06-25-14-25-00-845_comandroidchrome-edit-2385987939.jpg" alt="Ilustrasi tindakan endoskopi. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tindakan endoskopi. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Seorang balita berinisial J nyaris kehilangan nyawa setelah menjalani prosedur endoskopi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Dugaan malapraktik dalam penanganan medis ini membuat sang ayah, Adam Harits, yang merupakan Co-Founder Gem Research International Laboratory melaporkan dokter yang menangani anaknya ke Majelis Disiplin Profesi (MDP). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016186121/6-spot-kuliner-sore-di-surabaya-yang-asyik-buat-nongkrong-santai">6 Spot Kuliner Sore di Surabaya yang Asyik Buat Nongkrong Santai</a> Balita tersebut mengalami kebocoran usus dan sempat mengalami gagal jantung, paru, serta ginjal, hingga harus menjalani perawatan intensif selama lebih dari 40 hari. Kasus bermula pada 28 Agustus 2024, saat J dibawa ke RSCM karena mengalami gangguan makan dan kerap muntah. Setelah berkonsultasi dengan dokter rehab medik dan spesialis THT, ditemukan kondisi cobblestone appearance di tenggorokan. Adam lalu dirujuk ke seorang dokter senior berinisial P di RSCM. Namun, Adam menyebut bahwa dokter tersebut langsung menyarankan endoskopi tanpa menyentuh atau memeriksa tubuh J. "Pada pemeriksaan pertama, dokter yang menyandang gelar profesor tersebut langsung menyarankan prosedur endoskopi tanpa sama sekali memeriksa tubuh J, bahkan tanpa menyentuh tubuh J," ujar Adam dalam siaran pers Haris Azhar Law Office, Rabu (25/6). Adam mengaku sempat menolak saran itu karena anaknya belum genap berusia satu tahun. Ia menyarankan untuk menunggu hingga usia anaknya mencukupi sambil mencoba terapi GERD terlebih dahulu. Namun respons dari dokter justru mengejutkannya. "Dokter itu bilang, 'Bapak lihat saja sendiri se-urgent apa ini. Ini pertanggungjawaban Bapak di akhirat. Kenapa? Bapak nggak punya uang? Pinjam saja sama engkongnya. Pinjaman lunak'," kata Adam menirukan ucapan sang dokter. Endoskopi pertama dilakukan pada 1 November 2024, yang menunjukkan adanya GERD. Namun beberapa pekan setelah tindakan itu, J kembali mengalami muntah yang lebih sering. Saat menyampaikan saran dokter rehab medik untuk memasang selang nutrisi, dokter P justru menyalahkan Adam. &ldquo;Waktu itu Bapak habis endoskopi buru-buru pulang. Takut asuransi nggak cover?&rdquo; ujar sang dokter seperti dikutip Adam. Adam membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa keputusan pulang adalah atas izin dokter. Ketika ia menyatakan kesiapan untuk langsung memasang selang, dokter malah menyarankan endoskopi kedua. Padahal menurut Adam, tindakan pemasangan selang seharusnya bisa dilakukan tanpa prosedur endoskopi ulang. Endoskopi kedua dilakukan pada 13 Desember 2024. Bukannya membaik, kondisi J justru memburuk. "Kondisinya makin sering muntah dan merintih kesakitan. Saya tanya keberadaan dokter P, katanya sedang menghadiri acara Kemenkes. WhatsApp pun dibalas lama," jelas Adam. Akhirnya, J harus dibawa ke ruang PICU dalam kondisi kritis. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, ditemukan adanya kebocoran pada usus. "Operasi kemudian dilakukan dan terkonfirmasi memang terjadi kebocoran pada usus," ujarnya. Esok harinya, J mengalami sepsis berat dengan indikasi gagal jantung, paru, dan ginjal. Ia harus menjalani cuci darah nonstop selama 72 jam. &ldquo;Total ada tiga kali operasi, lalu bulan April kemarin operasi keempat untuk penutupan stoma,&rdquo; tutur Adam. Adam menyayangkan tidak adanya penjelasan medis yang transparan dari dokter P, termasuk soal tindakan dilatasi usus yang baru diketahuinya belakangan. "Padahal biopsi endoskopi pertama menunjukkan J negatif H. pylori, tapi dokter tetap bersikukuh itu penyebabnya. Bahkan tindakan dilatasi pun tidak pernah dijelaskan sebelumnya,&rdquo; tegasnya. Kasus ini kini sudah dilaporkan ke Majelis Disiplin Profesi. Adam berharap ada pertanggungjawaban dari pihak yang menurutnya lalai menangani kondisi anaknya. JawaPos.com sudah berupaya menghubungi Direktur Utama RSCM dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes, melalui pesan WhatsApp untuk mengonfirmasi kejadian ini. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum membalas pesan tersebut. (*)

Dugaan Malapraktik di RSCM: Balita Alami Kebocoran Usus Usai Endoskopi, Keluarga Lapor ke Majelis Disiplin Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyelidikan polisi terkait dugaan malapraktik proses persalinan salah satu pasien hingga mengakibatkan bayi meninggal di RSUD Jombang (29/7) belum menunjukkan hasil memadai. Polisi sudah mengirimkan hasil pemeriksaan ke organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Timur.   ”Berkas pemeriksaan sudah kita kirim hari ini (7/8) ke IBI dan IDI Jatim di Surabaya,” terang Kasatreskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha, Minggu (7/ 8).   Pelibatan dua organisasi profesi itu, menurut dia, merupakan hal wajib lantaran berkaitan dengan keahlian. Sehingga polisi lebih mudah dalam melakukan penyelidikan.    ”Kita tidak punya keahlian soal prosedur kesehatan dan persalinan. Sehingga nanti dua organisasi itu bisa menentukan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dalam proses persalinan yang berujung meninggal dunia bayi itu,” tambah Giadi.   Setelah hasil pengkajian dua organisasi tersebut keluar, pihaknya akan menyampaikan ke publik. ”Semoga hasilnya bisa cepat keluar,” ucap Giadi.   Sebelumnya, pasangan Yopi Widianto, 26 dan Rohma Roudotul Jannah, 29, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito kehilangan bayinya yang baru lahir. Proses persalinan buah hati pertamanya berujung kematian karena diminta menjalani persalinan normal oleh pihak RSUD Jombang. Padahal, rujukan dari puskesmas meminta mereka untuk mendapatkan persalinan caesar.    Menurut Yopi, permintaan itu ditolak pihak RSUD. Tenaga kesehatan di RSUD Jombang mengatakan bahwa proses persalinan berjalan lancar dan cepat.  <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Kata perawatnya tidak di-caesar karena bukaannya cepat,” terang Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Para perawat yang menangani persalinan itu panik dan menelepon dokter spesialis kandungan karena proses persalinan bermasalah. ”Bahkan sampai ada tiga dokter dan belum berhasil. Itu posisi jam 9 malam,” jelas Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Kemudian jabang bayi dinyatakan meninggal. Yopi yang menemani istrinya, langsung lemas dan hanya bisa pasrah. Dia makin shock ketika dipanggil dokter yang menyarankan dilakukan operasi pemisahan tubuh dengan kepala bayi. Alasannya, karena tubuh bayi tak bisa keluar dari jalur lahir. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Itu satu satunya jalan untuk mengeluarkan badan bayi. Mau tidak mau akhirnya dipisah agar bisa keluar dari jalur lahir istri saya,’’ terang Yopi.    Dari kejadian itu, dia berharap pihak RSUD Jombang punya itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarganya. ”Saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi,’’ ucap Yopi.

Polisi Gandeng IDI Jatim Tangani Kasus Bayi Meninggal di RSUD Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/malapraktik-hermina.jpg" alt="Keluarga korban dugaan malapraktik RS Hermina Pandanaran Semarang didampingi kuasa hukumnya menunjukkan berkas pelaporan ke Polda Jateng, Semarang. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Keluarga korban dugaan malapraktik RS Hermina Pandanaran Semarang didampingi kuasa hukumnya menunjukkan berkas pelaporan ke Polda Jateng, Semarang. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Sakit Hermina di Jalan Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali digugat keluarga pasien. Keluarga pasien yang diduga menjadi korban malapraktik itu menggugat ke Pengadilan Negeri Semarang.  Juru Bicara PN Semarang Eko Budi Supriyanto seperti dilansir dari Antara di Semarang membenarkan adanya gugatan kedua tersebut. ”Materi gugatannya sama tetapi pihaknya berbeda,” kata Eko pada Kamis (29/7).  Menurut dia, gugatan pertama dengan Nomor Perkara 104/Pdt.G/2021/PN Smg sempat melewati proses mediasi hingga persidangan pokok perkara sebelum akhirnya berkas dicabut. Gugatan kembali didaftarkan dengan Nomor Perkara 345/Pdt.G/2021/PN Smg dengan isi materi gugatan yang sama.  Meski materi gugatan sama, kata Eko, prosedur hukum acara sidang tetap dimulai dari awal. ”Hukum acaranya tetap pengadilan akan mengusahakan perdamaian,” terang Eko.  Dalam gugatan dugaan perbuatan melawan hukum berupa malapraktik, orang tua salah seorang pasien yang diduga menjadi korban malapraktik di RS Hermina Pandanaran Semarang, Rochani, menggugat manajemen rumah sakit tersebut.  Dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Semarang, ganti rugi yang dimohonkan tersebut terdiri atas kerugian material sebesar Rp 8,8 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp 17 miliar. Selain RS Hermina, penggugat juga memasukkan direktur serta sejumlah dokter sebagai tergugat.

RS Hermina Semarang Kembali Digugat Keluarga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/malpraktik.jpg" alt="Kuasa hukum keluarga pasien RS Telogorejo Semarang, korban dugaan malapraktik, Arta Uli Sianturi, menunjukkan surat hasil perkembangan penyelidikan oleh kepolisian di Semarang, Jumat (5/2). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum keluarga pasien RS Telogorejo Semarang, korban dugaan malapraktik, Arta Uli Sianturi, menunjukkan surat hasil perkembangan penyelidikan oleh kepolisian di Semarang, Jumat (5/2). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Tengah mulai menindaklanjuti laporan kematian pasien RS Telogorejo Semarang, Samuel Reven, 26, yang diduga korban malapraktik rumah sakit tersebut.  Kasubdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah AKBP Asep Mauludin seperti dilansir dari Antara di Semarang mengatakan, pihaknya telah memintai keterangan kedua orang tua korban sebagai pelapor.  ”Masih tahap penyelidikan awal,” kata Asep pada Jumat (5/2).  Selanjutnya, kata dia, penyidik akan meminta keterangan dari pihak rumah sakit.  Sementara itu, ayah Samuel Reven, Raplan Sianturi, bersama istrinya telah menyampaikan seluruh keterangan dalam pemeriksaan awal itu. Bahkan, Raplan juga menyatakan kesiapannya jika makam putra sulungnya itu harus dibongkar untuk diautopsi.  ”Sejak awal kami sudah sampaikan, bersedia jika harus dilakukan autopsi agar penyebab kematian Samuel ini jelas,” kata Raplan Sianturi.  Sejak melaporkan perkara itu ke polisi, kata dia, belum ada lagi komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dari pihak manajemen RS Telogorejo.  Dia hanya pernah ditemui salah seorang pembina Yayasan RS Telogorejo sekitar sepekan lalu. ”Akan tetapi, pembina yayasan itu juga tidak memperoleh laporan tentang adanya kejadian ini,” kata Raplan.  Raplan masih berharap pihak rumah sakit mau bertanggung jawab dan menjelaskan tentang penyebab kematian anaknya itu.  Sebelumnya, manajemen RS Telogorejo melalui Direktur Pemasaran Grace Rutyana menyatakan, telah melakukan perawatan dan tindakan medis terbaik sesuai dengan standar pengobatan terhadap almarhum.  ”Namun, segala usaha dan jerih payah manusia adakalanya Tuhan berkehendak lain,” ujar Grace.  Menurut dia, seluruh kronologi, proses, dan tindakan medis sudah dijelaskan dengan proporsional dan benar sesuai dengan standar organisasi profesi kepada pihak keluarga.  ”Selanjutnya, kami tetap bersedia melakukan mediasi dengan pihak keluarga, serta organisasi profesi atau instansi terkait,” kata Grace.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MVpPqmcla50

Polisi Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Malapraktik RS Telogorejo