<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-2JPG-1252415249.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Albertina Ho</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) belum bisa memutus dugaan pelanggaran etik wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sebab, belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait perkara yang diajukan Nurul Ghufron. Karena itu, Anggota Dewas KPK Albertina Ho meminta majelis hakim untuk segera memutuskan perkara yang diajukan oleh Nurul Ghufron. Albertina mengaku curiga ada indikasi memperlambat pembacaan putusan di PTUN Jakarta. Sehingga Dewas KPK sulit untuk membacakan putusan etik terhadap Nurul Ghufron. &ldquo;Kami melihat ada indikasi memperlambat persidangan. Karena masuknya pembuktian, pihak penggugat (Nurul Ghufron) sendiri yang menggugat tidak siap dengan pembuktian," kata Albertina di kantor Indonesia Corrruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (15/8). Albertina menegaskan, pihaknya telah siap untuk membuktikan di persidangan. Selain itu, Dewas juga telah siap untuk membacakan putusan etik Nurul Ghufron. "Sementara kami pihak tergugat justru siap dengan pembuktian,&rdquo; ujar Albertina. Albertina menjelaskan, perkara nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT yang digugat Nurul Ghufron sudah masuk tahap pembuktian. Sementara pada Selasa (20/8) pekan depan, sidang akan kembali digelar dengan agenda kesimpulan. &ldquo;Kami juga berharap hakim TUN segera memutuskan masalah ini sehingga ada kejelasan. Karena ada putusan sela dari Pengadilan TUN yang mengakibatkan putusan etik terhambat untuk dibacakan,&rdquo; cetus Albertina. Sebelumnya, PTUN Jakarta menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik Ghufron. Ghufron saat ini masuk dalam daftar 40 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tertulis oleh panitia seleksi (Pansel). Nurul Ghufron akan mengikuti tahap penilaian profil atau profile assesment pada 28&ndash;29 Agustus 2024.&nbsp;

Dewas KPK belum bisa putuskan dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron, Albertina Ho curiga ada indikasi memperlambat sidang di PTUN.

Dewas KPK Belum Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron, Albertina Ho: Ada Indikasi Perlambat Sidang di PTUN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Screenshot-2023-11-01-113321-1070881350.png" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie./JawaPos.com/Hendra Eka" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie./JawaPos.com/Hendra Eka</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie&nbsp;menyatakan bahwa hakim konstitusi sekaligus anggota MKMK Wahiduddin Adams, paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik. "Pak Wahid paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik,&rdquo; ujar Jimly melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis. Menurut dia, Wahiduddin adalah satu dari sembilan hakim konstitusi yang paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik. Karena itu Jimly&nbsp;menilai Wahiduddin&nbsp;masih cocok untuk menjadi anggota MKMK. "Makanya dia cocok jadi anggota MKMK,&rdquo; kata Jimly. MKMK&nbsp;pada Kamis (2/11) telah memeriksa tiga orang hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Wahiduddin Adams. Sebelumnya,&nbsp;Jimly Asshiddiqie menyebut sembilan hakim MK berpotensi melanggar kode etik karena membiarkan institusi itu memutus perkara yang diduga berkaitan dengan kepentingan anggota keluarga hakim. "Sehingga, sembilan hakim MK itu dituduh semua melanggar (kode etik) karena membiarkan itu. Makanya, kami tanyakan satu-satu, ya, masing-masing punya alasan," kata Jimly di Gedung II MK, Jakarta, Rabu (1/11). Apabila hakim MK terbukti melanggar kode etik, kata Jimly, maka MKMK juga bisa diyakinkan untuk membatalkan putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat menjadi capres dan cawapres. "Berarti, sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 7, (perkara) di-Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) lagi oleh majelis berbeda," ujarnya. Dalam perkara ini MKMK menegaskan akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi pada 7 November mendatang sebelum kesempatan terakhir pengusulan perubahan bakal pasangan calon presiden/wakil presiden. (*)

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hakim konstitusi sekaligus anggota MKMK Wahiduddin Adams, paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik

Ketua MKMK Sebut Wahiddudin Adams Bebas dari Tuduhan Pelanggaran Kode Etik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Wakil-Ketua-KPK-Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-1-2958576147.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak meminta Dewan Pengawas KPK menunda sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap dirinya, yang diagendakan pada Senin (24/7) mendatang. Ia beralasan, sedang cuti sehingga tak bisa hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan saya masih cuti sampai Rabu baru masuk kantor. Jadi saya minta mundur waktunya," kata Johanis dikonfirmasi, Jumat (21/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa ini mengungkapkan, permintaan itu sudah dilayangkan kepada Dewas KPK. Ia memastikan, akan kooperatif menjalani persidangan kode etik oleh Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Johanis membantah dirinya dituduh melanggar kode etik, akibat&nbsp; percakapannya dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Idris Sihite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada dasarnya saya siap menghadapi hal tersebut. Saya dianggap melanggar kode etik tapi saya sendiri merasa tidak melanggar," tegasnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Peneliti ICW Lalola Easter sebelumnya&nbsp;</div> <div dir="auto">melaporkan Wakil KPK&nbsp;Johanis&nbsp;Tanak ke Dewas KPK. Pelaporan itu terkait dugaan percakapan antara&nbsp;Johanis&nbsp;dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris F. Sihite.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ICW pada hari ini melaporkan kepada Dewas KPK dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK atas nama&nbsp;Johanis&nbsp;Tanak," ucap peneliti ICW Lalola Easter di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalola menjelaskan, laporan ini mengacu pada komunikasi&nbsp;Johanis&nbsp;dengan Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Idris F. Sihite yang berisi permintaan duit dengan 'main di belakang layar'. Ia menyebut, pelaporan terhadap&nbsp;Johanis&nbsp;berdasarkan dua peristiwa yang telah diperolehnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada dua peristiwa yang kami laporkan. Yang pertama tentu komunikasi yang terjadi di bulan Oktober 2022, baik tanggal 12 maupun 19 dan juga yang terjadi di bulan Februari 2023," ujar Lola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Lola,&nbsp;Johanis&nbsp;tidak bisa menjaga sikap dan perbuatan meskipun pada Oktober 2022, ia belum resmi dilantik sebagai pimpinan KPK melainkan baru dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kerangka itu, tentu perilakunya sudah harus dijaga sehingga ketika ada komunikasi yang dibangun dengan pihak lain yang menawarkan kerja, yang tentu saja itu berpotensi besar memunculkan konflik kepentingan di kemudian hari ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua KPK, itu sudah harus diantisipasi," tutur Lola.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyoroti komunikasi yang dibangun&nbsp;Johanis&nbsp;pada Februari 2023, di mana yang bersangkutan sudah menjadi pimpinan KPK. Lola menilai, ada pelanggaran yang dilakukan&nbsp;Johanis&nbsp;dalam hal ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia lantas menyentil&nbsp;Johanis&nbsp;yang mengaku tidak tahu-menahu perihal kasus dugaan korupsi yang menyeret Idris Sihite.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011791153/ayahnya-dituduh-teroris-anak-perempuan-11-tahun-asal-kashmir-berikan-pidato-mengharukan">Ayahnya Dituduh Teroris, Anak Perempuan 11 Tahun Asal Kashmir Berikan Pidato Mengharukan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menduga kuat ada pelanggaran di situ, dan pelanggaran tersebut adalah melakukan komunikasi dengan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu perkaranya sedang ditangani oleh KPK," pungkas Lola.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Kebetulan saya masih cuti sampai Rabu baru masuk kantor. Jadi saya minta mundur waktunya," kata Johanis dikonfirmasi, Jumat (21/7).

Beralasan Masih Cuti, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Minta Dewas KPK Tunda Persidangan Etik Dirinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho dikabarkan dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dugaan pelanggaran etik, terkait percekcokan dengan perawat rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat.  Saat dikonfirmasi, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris membenarkan adanya pelaporan dugaan pelanggaran etik terhadap koleganya Albertina Ho tersebut.  "Terkait pengaduan terhadap Bu AH (Albertina Ho) memang benar ada pengaduan," ujar Syamsuddin kepada wartawan, Rabu (6/4).  Syamsuddin menuturkan, koleganya tersebut dilaporkan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum di KPK bernisial DWLS. Saat ini Dewan Pengawas KPK sedang mempelajari laporan tersebut.  "Seperti pengaduan etik lainnya, laporan tersebut sedang dipelajari dan didalami oleh Dewas KPK," katanya.  Menurut Syamsuddin, sesuai prosedur operasional yang berlaku di Dewan Pengawas KPK, semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap insan KPK, baik pimpinan, pegawai maupun anggota Dewan Pengawa sendiri akan dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu.  "Apakah benar ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Dewas perlu waktu untuk mengumpulkan informasi dan keterangan," ungkapnya.  Syamsuddin mengungkapkan, jika terbukti adanya pelanggaran etik, maka nantinya Dewan Pengawas akan memberikan sanksi terhadap Albertina Ho. Namun jika tidak ada yang dilanggar, maka laporan tersebut dihentikan.  "Jika ada indikasi pelanggaran etik, tentu saja diproses hingga sidang etik. Namun jika indikasinya lemah dan tidak ada bukti yang cukup maka prosesnya dihentikan," tuturnya.  Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, Albertina Ho disebut komplain ke salah satu perawat rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat, karena dianggap tidak sigap dalam memberikan pelayanan. Pada akhirnya perawat tersebut diberikan surat peringatan (SP) oleh direktur RS tersebut.  Atas kejadian itu, Albertina disebut mendapatkan pelayanan atau fasilitas khusus di RS tersebut. Dengan mendapatkan pelayanan istimewa tersebut Albertina Ho diduga dianggap melanggar kode etik, yakni ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERDEWAS Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Albertina Ho Dilaporkan ke Dewas KPK karena Dugaan Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho menyatakan, dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sudah masuk pada tahap klarifikasi. Dewas KPK memastikan akan memeriksa sejumlah pihak yang mengetahui terkait dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar.  Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan melakukan komunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai Muhammad Syahrial terkait penanganan korupsi dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.  "Untuk pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK, itu sekarang ini dalam tahap klarifikasi. Klarifikasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Albertina di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/6).  Albertina menyampaikan, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti. Bahkan sejumlah pihak yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Lili pun telah diminta keterangan.  "Tapi tidak bisa kami sampaikan keterangan saksi bagaimana dan sebagainya. Karena ini dugaan pelanggaran etik, sehingga hanya bisa kami sampaikan sudah dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti lainnya," ucap Albertina.  Anggota Dewas KPK berlatar belakang hakim ini menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa bukti-bukti yang dikumpulkan ke pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dalam Peraturan Dewan Pengawaa KPK Nomor 3 Tahun 2020. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini akan diputuskan ada dugaan pelanggaran etik atau tidak.  "Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah akan diputuskan apakah cukup bukti dilanjutkan ke sidang etik atau tidak cukup bukti. Nanti setelah itu tentu saja media akan tahu, kita lanjutkan ke sidang etik atau kita menyatakan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik," tegas Albertina.  Sebelumnya tiga pegawai KPK yakni Sujanarko, Rizka Anungnata dan Novel Baswedan melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewas KPK. Dalam laporannya, Dewas KPK diapresiasi menjaga kultur dan budaya KPK yang memberikan hukuman berat dan memecat AKP Stepanus Robin Pattuju, karena melakukan pelanggaran kode etik berupa berhubungan langsung dengan tersangka.  "Sebenarnya kami sangat bersedih atas situasi ini, dimana kejadian ini yaitu jual beli perkara terjadi lagi di KPK, setelah kasus yang sama dilakukan oleh AKP Suparman yang memeras seorang saksi dari PT Industri Sandang Nusantara bernama Tin Tin Surtini tahun 2005," ungkap Sujanarko dalam keterangannya, Rabu (9/6).  Rizka Anungnata yang juga merupakan pelapor Lili Pintauli Siregar merupakan penyidik yang menangani perkara dugaan suap yang melibatkan AKP Stepanua Robin Pattuju. Rizka lantas mempertanyakan sikap Lili Pintauli Sirgar yang diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut.  "Jika ini benar tentu ini menyalahi prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung," beber Rizka.  Dia pun mempertanyakan sikap Lili yang diduga menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial dalam urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.  "Jika ini benar tentu ini menyalahi prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi, insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi," beber Rizka.  Oleh karena itu, Rizka menyatakan bersedia diperiksa Dewas KPK untuk mendalami hal ini. Karena memang Rizka menangani perkara yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial.  "Jika memang Ibu Lili Pintauli Siregar tidak melakukan kedua dugaan di atas maka Dewan Pengawas harus berani mengumumkannya kepada publik sehingga membebaskan KPK dari stigma bahwa di KPK adalah hal biasa jual beli kasus, pemerasan saksi/tersangka dalam penanganan kasus, menghentikan kasus karena menerima sesuatu/uang, mentersangkakan yang seharusnya tidak tersangka dan atau tidak mentersangkakan seseorang padahal sudah seharusnya ditersangkakan karena menerima sesuatu," pungkasnya.

Dewas KPK: Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Tahap Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3377_20416_abu-bakar-alhabsy.jpg" alt="Aboe Bakar Alhabsyi" width="100%">
<figcaption>Aboe Bakar Alhabsyi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Aboe Bakar Alhabsyi menyebut sudah ada lima laporan kepada Azis Syamsuddin terkait dugaan pelanggaran etiknya sebagai anggota DPR.  Adapun pelaporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam perkara dugaan suap antara penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.  "Laporan masuk ini sudah menambah. Sudah sampai lima ini," ujar Aboe kepada wartawan, Selasa (18/5).  Aboe menekankan laporan tersebut sedang diklarifikasi oleh staf ahli yang berada di MKD. Mereka akan mengecek administrasi para pelapor apakah sudah sesuai atau belum sebagai syarat melaporkan.  Selain itu, lanjut Aboe, jika nantinya ada laporan yang sudah memenuhi syarat, maka para pelaporanya akan dipanggil. Pemanggilan itu sebagai langkah untuk melakukan klarifikasi di MKD.  "Jadi kalau oke kita follow up," katanya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, pihaknya pada Selasa (18/5) juga akan melakukan rapat pleno MKD terkait laporan terhadap Azis Syamsuddin tersebut.  "Kita ingin rapat pleno jadi antara pimpinan dengan seluruh anggota MKD, berarti 17 orang ingin membahas apa langkah-langkah kita untuk masalah Azis Syamsuddin," tuturnya.  Adapun, KPK menyebut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP), membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di KPK.  Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial.  Saat itu Syahrial, yang merupakan rekan Azis di Partai Golkar, tengah memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK.  Firli mengatakan, seusai pertemuan di rumah dinas Azis, Robin kemudian memperkenalkan Syahrial kepada pengacara Maskur Husein untuk membantu permasalahannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/05/2021/mkd-dpr-segera-gelar-rapat-bahas-kasus-azis-syamsuddin/">MKD DPR Segera Gelar Rapat Bahas Kasus Azis Syamsuddin</a>  Kemudian ketiganya sepakat dengan fee sebesar Rp1,5 miliar agar Robin membantu kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai tak diteruskan KPK. Dari kesepakatan itu, Syahrial telah memberikan Rp1,3 miliar baik secara cash maupun transfer.  Dalam kasus ini, KPK menjerat Stepanus Robin, Syahrial, dan Maskur sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Atas perbuatannya, Robin dan Maskur dijerat sebagai tersangka penerima suap, sementara Syahrial pemberi suap.  Robin dan Maskur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Syahrial disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201005_213159-1.jpg" alt="Seorang warga melintas di depan mural yang berisikan ajakan positif di jalan Tropodo Kota Mojokerto, Senin (05/10/2020), mulai akhir September hingga awal desember mendatang merupakan masa kampanye yang dilakukan tiga paslon wilayah Kabupaten Mojokerto, K" width="100%">
<figcaption>Seorang warga melintas di depan mural yang berisikan ajakan positif di jalan Tropodo Kota Mojokerto, Senin (05/10/2020), mulai akhir September hingga awal desember mendatang merupakan masa kampanye yang dilakukan tiga paslon wilayah Kabupaten Mojokerto, K</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Intensitas pelaporan terhadap penyelenggara dan pengawas pilkada terus meningkat seiring semakin jauhnya tahapan berjalan. Hingga memasuki pekan ketiga kampanye, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menerima ratusan perkara.  "Pemeriksaan mulai naik setelah penetapan paslon," ujar anggota DKPP Ida Budhiati dalam webinar pencegahan pelanggaran etika kemarin (19/10).  Ida mengatakan, hingga kemarin, ada 237 laporan dugaan pelanggaran etik yang sudah masuk. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak dilaporkan adalah dugaan tidak profesional dan tidak mandirinya penyelenggara/pengawas. Yakni, masing-masing 158 dan 23 kasus.  Umumnya, lanjut dia, sebagian besar kasus didominasi penyelenggara. Namun, ada juga yang mempersoalkan pengawas Bawaslu. Khususnya terkait akuntabilitas pertanggungjawaban dalam tugas pengawasan dan ajudifikasi.  ’’Bahkan ada yang menuduh dalam penyelesaian sengketa memihak pada paslon tertentu,’’ imbuhnya. Berbagai laporan tersebut, lanjut dia, sudah dan akan ditangani DKPP untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan itu.  Perempuan yang pernah menjabat komisioner KPU itu mengingatkan penyelenggara untuk bekerja secara lurus. Apalagi, pilkada digelar dalam situasi yang tak biasa sehingga berpotensi memunculkan persoalan yang berbeda. ’’Tantangan berbeda dengan pilkada di situasi normal,’’ tuturnya.  Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan jajarannya untuk menjalankan kerja kelembagaan dengan integritas. Dalam praktiknya, integritas penyelenggara harus tecermin dengan pelaksanaan semua tahapan pilkada yang sesuai dengan ketentuan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/komjak-dalami-dugaan-pelanggaran-etik-3-jaksa-penyidik-kasus-pinangki/">Komjak Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 3 Jaksa Penyidik Kasus Pinangki</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/09/2020/dewas-putuskan-pelanggaran-kode-etik-pegawai-kpk-soal-ott-rektor-unj/">Dewas Putuskan Pelanggaran Kode Etik Pegawai KPK Soal OTT Rektor UNJ</a></li> </ul> ’’Apa kata peraturan perundang-undangan, itulah yang dilaksanakan di lapangan,’’ tegasnya. Dia mengingatkan, penyelenggara dilarang menjalankan tahapan dengan kreasi masing-masing. Terlebih jika bekerja melampaui kewenangan dan tidak sesuai dengan aturan. Jika itu terjadi, ada konsekuensi hukum dan etik yang harus diterima.  Salah satu upaya untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan aturan adalah meminta penyelenggara perbanyak membaca. Khususnya membaca dan paham aturan UU dan peraturan KPU yang menjadi pedoman teknis. ’’Supaya kita bekerja sesuai tugas dan wewenang yang diberi UU,’’ imbuhnya. Selain bekerja dengan integritas dan akuntabilitas, pria asal Jawa Tengah itu mengingatkan pentingnya transparansi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=R7V5bT9xSTY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pasca Penetapan Paslon, DKPP Terima 237 Laporan Dugaan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/firli.jpg" alt="TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri. Mantan Deputi Penindakan itu diduga bergaya hidup mewah karena menggunakan helikopter mewah milik perusahaan swasta saat perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan.  "iya benar mas. Acara masih lanjutan pemeriksaan saksi-saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada JawaPos.com, Jumat (4/9).  Sementara itu, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan sidang pelanggaran kode etik Firli Bahuri akan menghadirkan empat orang saksi. Saksi tersebut dihadirkan dari internal dan eksternal pegawai KPK.  "Pukul 09.00 WIB. Saksi satu orang dari KPK dan tiga orang dari luar KPK," ujar Syamsuddin.  Dalam sidang etik lanjutan ini, terperiksa Firli Bahuri juga akan dihadirkan ke dalam ruang persidangan yang digelar secara tertutup. Sidang seharusnya digelar pada Senin (31/8) namun harus ditunda, sebab kantor KPK ditutup selama tiga hari karena terdapat puluhan pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19.  Firli Bahuri sendiri sebelumnya telah menjalani sidang etik pada Selasa (25/8). Saksi pelapor, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga turut dihadirkan dalam sidang tersebut.  Dugaan pelanggaran etik terhadap Komjen Pol Firli Bahuri ini menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.  Pertama soal ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah.  Firli diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.  Pelaksanaan sidang etik ini mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo

Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Jalani Sidang Pelanggaran Etik