<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/91_tari_1-3773032205.jpg" alt="FOKUS: Para talent berlatif untuk pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di areah Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (8/9). (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>FOKUS: Para talent berlatif untuk pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di areah Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (8/9). (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Salah satunya terlihat dari fasilitas pertandingan yang belum rampung sepenuhnya.&nbsp; Terkait temuan ini, Dito telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Bila ditemukan ada pelanggaran pidana, dia memastikan bakal melanjutkannya ke proses hukum. "Tim kami sudah koordinasi sesama Satgas," kata Dito kepada wartawan, Kamis (12/9). Dito mengatakan, Kejagung dan Bareskrim Polri merupakan Satgas Pendampingan Tata Kelola Penyelenggaraan PON Sumut dan Aceh. Hal itu tertuang dalam Keppres Nomor 24 Tahun 2024. "Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya, kita ingin ini menjadi PON yang sukses," imbuhnya. Sementara itu, Wadirtipikor Bareskrim Polri Kombespol Arief Adiharsa membenarkan bahwa sudah ada koordinasi mengenai dugaan penyelewengan di PON XXI. Namun, dia belum mau berbicara lebih jauh. "Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri," ujar Arief.&nbsp;

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.

Temukan Dugaan Penyelewengan di PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Menpora Dito Ancam Bawa Kasusnya ke Ranah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Dedi-Irawan-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan telaah terhadap laporan dugaan penyelewengan dalam proses lelang proyek pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.  ”Sekarang berkas laporannya sudah di intel dan lagi ditelaah. Jadi analisa dulu apa laporannya,” kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Selasa (17/11).  Laporan yang datang dari masyarakat itu diwakilkan Ade Muchlis, pengacara dari Mataram. Dia mengatakan, dalam laporannya disebutkan ada indikasi penyimpangan prosedur lelang dan persaingan usaha yang tidak sehat.  ”Ada proses yang tidak transparan. Kemudian di situ ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat tapi menang lelang,” ujar Ade. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/11/2020/kejati-ntb-terima-laporan-penyelewengan-proyek-bypass-bil-mandalika/">Kejati NTB Terima Laporan Penyelewengan Proyek Bypass BIL–Mandalika</a></li> </ul> Dia menjelaskan, proyek kontrak tahun jamak yang dibagi dalam tiga paket pengadaan itu memiliki syarat lelang yang sama. Hampir seluruh syarat yang dicantumkan para perusahaan untuk ikut dalam proses lelang ketiga paket tersebut juga sama.  ”Tapi kenapa perusahaan yang sebelumnya telah dinyatakan gugur pada paket pertama, bisa menang pada paket kedua. Begitu juga nama perusahaan yang dinyatakan gugur pada paket kedua, kenapa bisa menang di paket pertama,” tutur Ade.  Karena itu, pihaknya patut menduga ada gratifikasi atau bentuk pemufakatan jahat dalam proses lelang tersebut.  ”Makanya yang kita laporkan itu adalah pokja (kelompok kerja) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB. Dasar kami sebagai masyarakat melaporkan itu sesuai pasal 41 UU Tipikor,” ucap Ade.  Selain laporan ke Kejaksaan Tinggi NTB, pihaknya juga bersurat ke Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ”Jadi memang laporan ini juga kami sampaikan ke Irjen Kementerian PUPR, untuk yang ke Kejati NTB itu bentuknya tembusan,” terang Ade.  Proyek kontrak tahun jamak itu salah satu sarana yang disiapkan pemerintah untuk menunjang perhelatan MotoGP di KEK Mandalika pada 2021. Karena itu, pemerintah menargetkan agar proyek strategis nasional tersebut dapat tuntas sebelum gelaran internasional itu berlangsung.  Proyek di bawah kendali Kementerian PUPR itu direncanakan terbentang sepanjang 17,363 kilometer dengan lebar 50 meter. Pengerjaannya, dibagi dalam tiga paket pengadaan dengan pagu anggaran yang nilainya mencapai Rp 892 miliar.  Dari laman resmi lpse.pu.go.id, pengerjaan paket pertama dimenangkan PT Nindya Karya Wilayah 7 dengan nilai kontrak Rp 181.646.907.200 dari pagu anggaran Rp 238.569.600.000. Perusahaan akan mengerjakan sepanjang 3,4 kilometer jalan dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender. Penandatanganan kontraknya terlaksana pada 5 Oktober.  Untuk pengerjaan paket kedua dimenangkan PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 321.731.972.000 dari pagu anggaran senilai Rp 394.815.218.000. PT Adhi Karya akan mengerjakan paket kedua dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender untuk 9,7 kilometer jalan. Kontrak kerjanya ditandatangani pada 20 Oktober.  Sedangkan untuk paket ketiga, proyek dengan pagu anggaran Rp 180.555.657.000 masih dalam masa sanggah. Namun dari hasil evaluasi, muncul PT Yasa Patria Perkasa sebagai nomor urut pertama dengan harga penawaran yang telah terkoreksi menjadi Rp 138.590.663.200.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=L9yH61NGKgI

Intelijen Kejati NTB Telaah Penyelewengan Proyek Bypass BIL–Mandalika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201113131811-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima laporan dugaan penyelewengan dalam proses lelang proyek pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.  Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram membenarkan, adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek multiyears contracts (MYC) tersebut.  ”Informasinya memang ada masyarakat yang melapor. Yang ditanya memang soal lelangnya,” kata Dedi pada Senin (16/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/10/2020/komnas-ham-temukan-dugaan-intimidasi-dan-lahan-mandalika-belum-dibayar/">Komnas HAM Temukan Dugaan Intimidasi dan Lahan Mandalika Belum Dibayar</a></li> </ul> Menurut dia, setiap persoalan yang muncul dalam proses lelang proyek sejatinya masih berkutat pada kesalahan administrasi. ”Memang kebanyakan dalam proses lelang itu masalah administratif. Seperti kesalahan dalam pemenuhan syarat lelang,” ujar Dedi.  Namun, Dedi tidak menepis kemungkinan unsur pidana bisa saja muncul dalam proses lelang proyek. Seperti adanya gratifikasi atau pemufakatan di balik layar antara peserta dengan instansi yang mengeluarkan lelang. Atau ada aliran dana yang muncul, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. ”Ya itu pidana, tapi memang itu sulit untuk dibuktikan,” ucap Dedi.  Untuk membuktikan adanya pihak-pihak yang telah diuntungkan, lanjut Dedi, butuh alat bukti yang cukup kuat terkait transaksi atau pemberian janji kepada pihak tertentu. ”Kalau seperti itu, baru bisa kita telusuri. Tapi kalau hanya soal administratif saja, bisa selesai sampai di situ,” tutur Dedi.  Oleh karena itu, laporan tersebut, kata Dedi, masih akan dipelajari kejaksaan. Klarifikasi kepada para pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut masuk dalam agenda. ”Jadi apakah persoalan administrasi saja atau ada pidananya, masih akan kita pelajari dan analisis dulu,” terang Dedi.  Proyek MYC merupakan salah satu sarana yang disiapkan pemerintah untuk menunjang perhelatan MotoGP di KEK Mandalika pada 2021. Pemerintah menargetkan agar proyek tersebut dapat tuntas sebelum event internasional itu berlangsung. Proyek yang berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut direncanakan terbentang sepanjang 17,363 kilometer dengan lebar 50 meter. Pengerjaannya dibagi dalam tiga paket pengadaan dengan pagu anggaran yang nilainya mencapai Rp 892 miliar.  Dari laman resmi lpse.pu.go.id, pengerjaan paket pertama dimenangkan PT Nindya Karya Wilayah 7 dengan nilai kontrak Rp 181.646.907.200 dari pagu anggaran Rp 238.569.600.000. Perusahaan tersebut akan mengerjakan sepanjang 3,4 kilometer jalan dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender. Penandatanganan kontraknya terlaksana pada 5 Oktober.  Untuk pengerjaan paket kedua dimenangkan PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 321.731.972.000 dari pagu anggaran senilai Rp 394.815.218.000. Adhi Karya akan mengerjakan paket kedua itu dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender untuk 9,7 kilometer jalan. Kontrak kerjanya ditandatangani pada 20 Oktober. Sedangkan paket ketiga, proyek dengan pagu anggaran Rp 180.555.657.000 masih dalam masa sanggah. Namun dari hasil evaluasi, muncul PT Yasa Patria Perkasa sebagai nomor urut pertama dengan harga penawaran yang telah terkoreksi menjadi Rp 138.590.663.200.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Kejati NTB Terima Laporan Penyelewengan Proyek Bypass BIL–Mandalika