<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/1001501501-3692803893.jpg" alt="Perekaman KTP elektronik bagi siswa di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Perekaman KTP elektronik bagi siswa di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, terdapat 458 orang yang berulang tahun tepat di hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (27/11). Dukcapil DKI Jakarta pun akan melakukan layanan jemput bola terhadap ratusan orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun hari Rabu, 27 November 2024 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, kami dari jajaran Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta akan tetap bekerja," ujar Budi, Senin (25/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi juga menjelaskan, layanan kependudukan pada 26 November 2024 akan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sedangkan, pada 27 November 2024 atau hari pencoblosan, layanan kependudukan tetap buka, mulai pukul 08.30-13.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun hari Rabu, 27 November 2024 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, kami dari jajaran Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta akan tetap bekerja," terang Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perpanjangan layanan ini, kata Budi, guna memastikan proses penerbitan KTP bagi pemilih pemula dapat berjalan optimal. Layanan akan difokuskan pada proses cetak dan perekaman KTP pemula yang akan berkaitan langsung dengan proses pencoblosan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya imbau seluruh jajaran Dukcapil agar bekerja sama membantu menyukseskan Pilkada DKI Jakarta. Seluruh masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus administrasi kependudukan," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak 8.214.007 orang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah itu terdiri dari pemilih laki-laki 4.048.811 orang dan 4.165.196 perempuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut rekapitulasi daftar pemilih di Provinsi Jakarta per wilayah:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kepulauan Seribu: 20.908</div> <div dir="auto">2. Jakarta Pusat: 813.721</div> <div dir="auto">3. Jakarta Utara: 1.345.815</div> <div dir="auto">4. Jakarta Barat: 1.909.774</div> <div dir="auto">5. Jakarta Selatan: 1.748.961</div> <div dir="auto">6. Jakarta Timur: 2.374.828</div>

"Meskipun hari Rabu, 27 November 2024 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, kami akan tetap bekerja," ujar Budi.

458 warga Jakarta Berulang Tahun saat Pilkada Serentak, Dukcapil Lakukan Jemput Bola Perekaman KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ktp-untuk-penganut-kepercayaan-di-sulsel-mulai-didistribusi_m_.jpg" alt="Ilustrasi KTP Elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP Elektronik</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang layanan kependudukan pada 26-27 November 2024. Hal itu dilakukan guna mendukung gelaran Pilkada serentak 2024 yang pemungutan suaranya akan digelar pada Rabu (27/11) mendatang.&nbsp;</p> <p>Penjabat (Pj) Gubernur Dki Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, layanan kependudukan pada 26 November 2024 akan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sedangkan, pada 27 November 2024 atau hari pencoblosan, layanan kependudukan tetap buka, mulai pukul 08.30-13.00 WIB.&nbsp;</p> <p>"Mereka (Dukcapil) akan buka jam kerjanya besok sampai jam 22.00. Kemudian hari Rabu, tanggal 27 November, Dinas Dukcapil akan buka juga, tidak hari libur," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Senin (25/11).</p> <p>Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, perpanjangan layanan berlaku untuk seluruh loket Dukcapil di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas.</p> <p>Perpanjangan waktu pelayanan Dukcapil dilakukan untuk memastikan proses penerbitan KTP tidak menghambat penyampaian hak suara pemilih lantaran masalah kependudukan.</p> <p>&ldquo;Layanan akan difokuskan pada proses cetak dan perekaman KTP pemula yang akan berkaitan langsung dengan proses pencoblosan,&rdquo; ungkap Budi.&nbsp;</p> <p>Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak 8.214.007 orang pemilih masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah itu terdiri dari pemilih laki-laki 4.048.811 orang dan 4.165.196 perempuan.&nbsp;</p> <p>Berikut rekapitulasi daftar pemilih di Provinsi Jakarta per wilayah:</p> <ol> <li>Kepulauan Seribu: 20.908</li> <li>Jakarta Pusat: 813.721</li> <li>Jakarta Utara: 1.345.815</li> <li>Jakarta Barat: 1.909.774</li> <li>Jakarta Selatan: 1.748.961</li> <li>Jakarta Timur: 2.374.828</li> </ol>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang layanan kependudukan pada 26-27 November 2024.

Dukcapil DKI Jakarta Perpanjang Layanan Administrasi Kependudukan hingga Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kampanye-bawa-massa.jpg" alt="PERKETAT PENGAWASAN: Lurah Pucang Sewu, Surabaya, Kenni Pieter Tupamahu (kanan) mengumpulkan para ketua RT untuk sosialisasi tentang pemeriksaan hasil tes bagi pendatang kemarin. (GALIH ADHI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERKETAT PENGAWASAN: Lurah Pucang Sewu, Surabaya, Kenni Pieter Tupamahu (kanan) mengumpulkan para ketua RT untuk sosialisasi tentang pemeriksaan hasil tes bagi pendatang kemarin. (GALIH ADHI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan penduduk sesuai domisili. Hal itu sehubungan masih adanya ketidaksesuaian antara lokasi domisili sebenarnya dengan administrasi kependudukan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Contohnya masih ada orang yang tercatat sebagai warga Jakarta tapi bertempat tinggal di luar Jakarta. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, perpindahan penduduk tersebut terjadi karena Jakarta memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, dan hiburan yang lengkap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Jakarta juga memiliki jaminan sosial lebih baik, jumlah lapangan kerja lebih besar, serta harapan hidup tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Dukcapil DKI Jakarta, sebanyak 243.160 orang tercatat keluar dari Jakarta, sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Warga telah memindahkan identitas kependudukan sesuai tempat tinggal yang sebenarnya. Data Konsolidasi Bersih (DKB) 2023 mencatat, sebanyak 11.350.328 jumlah penduduk Jakarta di semester 1 (satu) mengalami penurunan sebanyak 12.765 orang menjadi 11.337.563 orang pada semester 2," ujar Budi kepada wartawan, Senin (15/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan penataan kependudukan sesuai domisili ini, ia mengatakan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk pendatang baru dari sebanyak 151.752 orang pada 2022 menjadi 136.200 orang pada 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tren ini akan terus menurun hingga awal 2024 seiring berjalannya sosialisasi kepada warga mengenai penerapan identitas penduduk sesuai domisili," imbuh Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat dapat memantau secara langsung pergerakan data kependudukan secara online melalui website "dariku untukmu" pada laman <a href="https://kependudukancapil.jakarta.go.id/tematik_datang/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://kependudukancapil.jakarta.go.id/tematik_datang/&amp;source=gmail&amp;ust=1705403654804000&amp;usg=AOvVaw0MvQZsfivc1LJm0MXI2RVR">https://kependudukancapil.<wbr />jakarta.go.id/tematik_datang/</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa warga yang saat ini terlihat masih ada yang datang ke Jakarta dikarenakan pengaruh daya tarik Jakarta dengan fasilitas penunjang untuk kesejahteraan warganya. Kita akan terus melakukan upaya terbaik untuk menekan angka pendatang tersebut," pungkas Budi.</div>

Dukcapil Provinsi DKI melakukan penataan penduduk sesuai domisili. Hal itu sehubungan masih adanya ketidaksesuaian lokasi dan domisili.

Dukcapil DKI Tata Administrasi Penduduk Untuk Tekan Angka Pendatang ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Akte-anakPNG-2123218966.png" alt="Kader PSI menemukan fakta masih ada anak-anak di DKI Jakarta yang tak memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran." width="100%">
<figcaption>Kader PSI menemukan fakta masih ada anak-anak di DKI Jakarta yang tak memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Desi Dwi Jayanti menemukan fakta masih ada anak-anak di DKI Jakarta yang tak memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menurut Desi, kepemilikan dokumen tak bisa dianggap sepele. Selembar dokumen seperti akte kelahiran dan Kartu Keluarga bisa berpengaruh besar bagi masa depan seorang anak.</p> <p>&ldquo;Anak yang tak punya akte kelahiran atau tak punya Kartu Keluarga akan sulit mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan program-program lain dari Pemerintah,&rdquo; kata Desi di Jakarta, Jumat (8/12).</p> <p>Padahal, lanjut caleg PSI Dapil Jakarta Pusat itu, banyak di antara anak-anak tanpa dokumen ini yang berasal dari keluarga miskin yang sangat butuh bantuan dari program pemerintah.</p> <p>Sayangnya, tak ada data yang valid berapa banyak jumlah anak-anak tanpa dokumen di Jakarta. Tanpa data dan informasi yang jelas, akan sulit untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada anak-anak yang tak punya dokumen itu. Survei BPS pada 2012 menemukan ada jutaan anak di Indonesia yang tak punya akte kelahiran.</p> <p>Desi bertemu langsung dengan sebagian anak-anak di Jakarta yang tak punya dokumen kependudukan. Salah satunya Zaky, 10 tahun, warga Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar. Ibu kandungnya pergi begitu setelah melahirkan Zaky. Sementara ayahnya sudah lama meninggal. Sejak kecil Zaky diasuh oleh Devy, tetangganya.</p> <p>Lantaran hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan pengetahuan, Devy tak pernah mengurus akte kelahiran Zaky. Sementara Kartu Keluarga miliknya pun raib entah ke mana.&nbsp;</p> <p>Karena tak punya dokumen kependudukan, Zaky tidak bisa dan tidak pernah bersekolah. &ldquo;Dia kerap di-bully oleh teman-teman sebayanya,&rdquo; kata Desi.</p> <p>Teman-temannya merundungnya dengan menyebut Zaky sebagai &ldquo;anak tidak jelas&rdquo;, &ldquo;anak tidak sekolah&rdquo;, &ldquo;anak nggak punya akta&rdquo;, dan lain sebagainya.&nbsp;</p> <p>Prihatin dengan nasib Zaky, Desi berusaha membantu mengupayakan agar anak itu bisa punya dokumen kependudukan. Dia menelusuri latar belakang Zaky melalui tempat dia dilahirkan yakni Rumah Sakit Husada. Penelusuran cukup sulit dilakukan karena surat keterangan lahir Zaky sejak 10 tahun silam sulit ditemukan.&nbsp;</p> <p>Dibantu oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Desi dihubungkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta agar dapat memproses pembuatan dokumen-dokumen untuk Zaky.</p> <p>Akhirnya, beberapa hari lalu, Zaky bisa mendapatkan Nomor Induk Kependudukan dan dokumen kependudukan yang jadi haknya, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan tercatat dalam Kartu Keluarga milik Devy.</p> <p>&ldquo;Pemerintah seharusnya memberikan jaminan terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan dokumen kependudukan demi masa depan mereka, terutama untuk mengakses fasilitas pendidikan,&rdquo; kata Desi.</p>

Kepemilikan dokumen tak bisa dianggap sepele. Selembar akte kelahiran dan Kartu Keluarga bisa berpengaruh besar bagi masa depan anak.

Kader PSI Temukan Masih Banyak Anak-Anak DKI yang Tak Punya Akte Kelahiran

dukcapil dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dukcapil dki jakarta

Berita Terkini

458 warga Jakarta Berulang Tahun saat Pilkada Serentak, Dukcapil Lakukan Jemput Bola Perekaman KTP

Dukcapil DKI Jakarta Perpanjang Layanan Administrasi Kependudukan hingga Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024

Dukcapil DKI Tata Administrasi Penduduk Untuk Tekan Angka Pendatang ke Jakarta

Kader PSI Temukan Masih Banyak Anak-Anak DKI yang Tak Punya Akte Kelahiran

Download Aplikasi JawaPos.com