<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ada-175-juta-e-ktp-tak-wajar-begini-penjelasan-dukcapil-kemendagri_m_.jpg" alt="ILUSTRASI E-KTP. (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI E-KTP. (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk penonaktifan KTP warga Jakarta. Penonaktifan itu adalah untuk warga yang sudah pindah rumah maupun meninggal dunia. <div dir="auto">Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, setidaknya ada 40 ribuan KTP yang terdata sudah meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9600an," katanya kepada wartawan, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Budi menyebut ada sekira 113 ribuan warga Jakarta yang sudah memindahkan dokumennya ke luar DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengecek kepindahan kependudukan, ia meminta warga mengaksesnya melalui website Dinas Dukcapil DKI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya secara sadar, apakah mereka sudah keluar dari program itu atau tidak, jadi besok mereka sudah bisa ngecek nih, bisa menyesuaikan dengan domisilinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngecek lagi oh ternyata sudah tidak ada di program tersebut, mulai besok sudah bisa dicek," pungkas Budi.</div>

Disdukcapil DKI Jakarta sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk penonaktifan KTP warga ibu Kota.

Disdukcapil DKI Jakarta bakal Nonaktifkan 40 ribu KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/selfie_KTP.jpg" alt="Ilustrasi kartu tanda penduduk (KTP). Kliwon/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu tanda penduduk (KTP). Kliwon/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai akses NIK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) tetap bisa diakses gratis. APJII menilai akses NIK tidak seharusnya berbayar, apalagi masih banyak permasalahan yang kerap terjadi.  "Verifikasi data menggunakan NIK sudah menjadi layanan dasar masyarakat di era digital, sehingga sebaiknya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenakan biaya akses atas barang publik (public goods)," Ketua Umum APJII, Muhammad Arif kepada wartawan, Kamis (21/4).  Arif menambahkan, validasi dan verifikasi NIK telah menjadi proses Know Your Customer (KYC) pada berbagai aktivitas masyarakat, sektor Industri, dan Instansi Pemerintah. Sehingga keputusan mengenakan pembayaran kepada akses NIK dianggap tidak tepat.  "Pemerintah harus mendukung penyediaan tersebut demi inklusivitas dan perlindungan data pribadi masyarakat, karena sampai dengan saat ini masih banyak kebocoran data masyarakat yang bisa diminimalisir melalui validasi dan verifikasi NIK ke server Dukcapil," jelasnya.  Terkait biaya operasional sistem, kata Arif, Dukcapil dapat menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional yang sudah dibangun Kemkominfo dan bersinergi dengan sumber daya SPBE lainnya untuk membagi beban server Dukcapil. Sehingga tidak terjadi penumpukan beban penyimpanan data di satu server.  "Data NIK bukan tergolong data yang cepat berubah dan pemrosesannya dilakukan oleh penyedia layanan sesuai sektor pelayanannya. Oleh karena itu, beban server Dukcapil tidak lebih dari penyimpanan dan web service melalui platform arsitektur berorientasi layanan," ucapnya.  Arif melanjutkan, APJII siap membantu Dukcapil agar akses NIK tetap gratis. "Pungutan biaya atas akses ke server NIK akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat selaku pengguna dan pelaku usaha selaku penyedia layanan," ucapnya.  Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.  “PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal,” ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.  Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis. “Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak,” imbuhnya.

Biar Akses NIK Tetap Gratis, Ini Saran Untuk Dukcapil Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zudan-Arif-Hendra-Eka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, penerapan electronic Know Your Costumer (e-KYC) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di berbagai lembaga pelayanan publik sudah menjadi tren dan semakin diminati. Hal itu disampaikan Zudan saat dalam konferensi pers 'Perluasan Peran Strategis e-KYC dalam Mengatasi Kejahatan Siber'.  “Tren menggunakan e-KYC berbasis NIK semakin membesar. Selama 7 tahun sampai Desember 2021 itu kurang lebih 7,7 milyar kali NIK diakses. Adapun selama Januari 2022, itu sudah bertambah lagi kurang lebih 100 juta NIK diakses,” kata Zudan dalam keterangannya, Selasa (8/2).  “Rata-rata setiap bulan, NIK di data center Dukcapil itu diakses berbagai lembaga kurang lebih 100 juta kali, sehingga per tahun terdapat 1,2 milyar kali NIK diakses,” tambah Zudan.  Banyaknya jumlah NIK diakses oleh berbagai lembaga tersebut, kata Zudan, menunjukkan mulai terbangunnya kepercayaan digital (digital trust) antarseluruh elemen kemasyarakatan di Indonesia.  “Baik orang perorangan, maupun institusi, sudah mulai memercayai dan mau mengikuti seluruh pola dan tindakan berbasis digital,” jelasnya.  Adapun di antara berbagai lembaga yang mengakses data Dukcapil, lanjut Zudan, yang paling agresif adalah dari sektor keuangan dan perbankan, kemudian disusul oleh pasar modal, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan industri telekomunikasi.  “Kalau kita belum beralih dari sepenuhnya manual, maka terbayang biaya atau cost untuk KYC menjadi sangat besar. Itulah pentingnya bagaimana seluruh sektor bergerak bersama menerapkan e-KYC berbasis NIK,” pungkas Zudan.

Dukcapil Kemendagri Sebut Tren e-KYC Berbasis NIK Diminati Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zudan-Arif-Hendra-Eka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah bersepakat dengan Ditjen Pajak untuk ke depannya akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Manurut Zudan, nantinya NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).  “Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif dimana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” ujar Zudan dalam keterangannya, Rabu (6/10).  Zudah menuturkan, pemerintah mendorong terjadinya era satu data. Berbagai kementerian dan lembaga mulai mencocokan datanya dengan Dukcapil sehingga perencanaan, pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran.  “Integrasi data penerima bansos, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pencocokan DTKS dengan NIK yang diampu Dukcapil. Bila ditemukan ada data yang tidak cocok NIK-nya, maka data tersebut dikeluarkan dari DTKS,” katanya.  Tidak hanya itu, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.  “Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme,” ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik.  Aturan yang diteken pada 9 September 2021 ini bertujuan mendukung pelayanan publik untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Diganti dengan NIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penerapan-e-ktp-jadi-kartu-sakti-terintegrasi-bisa-tapi-tidak-mudah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: data kependudukan e-KTP. (Mugni Supardi/Radar Sulteng)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: data kependudukan e-KTP. (Mugni Supardi/Radar Sulteng)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangani Perpres Nomor 83/2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik.  Dirjen Kemendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, mengajak masyarakat membiasakan menghapal Nomor Induk Kependudukan atau NIK.  Menurut Zudan, pemerintah Indonesia tengah menuju era satu data dengan NIK sebagai basisnya. Penerapannya akan dilakukan ke seluruh pelayanan publik. Sehingga ke depan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya dalam pelayanan publik.  "Ini adalah satu tahapan yang kita desain agar semua masyarakat mulai peduli dengan yang namanya Single Identity Number. Single identity number itu yang diterjemahkan menjadi NIK, yakni satu nomor tunggal bersifat unik, dibuat satu kali dan berlaku seumur hidup," ujar Zudan kepada wartawan, Kamis (30/9).  Zudan mengakui dengan integrasi NIK untuk pelayanan publik ini akan terbangun tradisi baru. Kata dia, sebenarnya ketentuan menggunakan NIK ini sudah ada di Perpres Nomor 62/2019 di bagian lampiran.  "Makanya kita mendorong pelayanan publik dengan akses data ke Dukcapil itu. Maka dulu di 2015 masih 30 lembaga yang kerja sama. Sekarang sudah 3.904. Naik banyak sekali," katanya.  Zudan mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri untuk menghapal NIK miliknya tersebut. Pasalnya nantinya berobat ke rumah sakit saat ini menggunakan NIK, mengurus SIM meggunakan NIK, mengurus kartu prakerja juga pakai NIK, untuk mendapatkan bantuan sosial menggunakan NIK.  "Itu NIK-nya memang harus diingat. Ini memang ada proses membiasakan mengingat NIK dan nama. Kalau dulu kan hanya mengingat nama. Tapi nama banyak yang sama, sekarang hanya mengingat NIK," ungkapnya.  Ke depan menurut Zudan, NIK akan menjadi satu-satunya nomor. Ini yang dilakukan Ditjen Dukcapil secara bertahap memastikan tidak ada lagi nomor-nomor yang lain.  "Sekarang diawali dari Perpres Nomor 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Perpres ini untuk menjaga agar semua layanan publik kita berbasis NIK," pungkasnya.

Dukcapil Kemendagri Imbau Masyarakat Hapalkan NIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/banjir-lembata.jpg" alt="Sejumlah warga Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT mencari para korban banjir bandang yang masih belum ditemukan. Kominfo Kabupaten Lembata/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT mencari para korban banjir bandang yang masih belum ditemukan. Kominfo Kabupaten Lembata/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mempercepat penggantian dokumen bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).  Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh memberangkatkan dua tim tanggap bencana masing-masing ke Kupang-NTT, dan Lombok-NTB. Mereka berkoordinasi dengan tim Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat serta petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) dan RS terdekat.  "Harus gerak cepat, selesai pendataan penduduk di pagi hari, siang dokumen langsung dicetak, sore atau malamnya langsung dibagikan. Berapa pun jumlah yang didata, langsung dicetak hari itu juga tidak usah menunggu banyak," kata Zudan dalam keterangannya, Senin (12/4).  Zudan telah meminta Disdukcapil daerah yang tidak terkena bencana untuk dapat mengirimkan bantuan, seperti administrator data base (ADB) dan peralatan cetak dokumen.  "Daerah yang kekurangan printer, tinta dan perlengkapan cetak lainnya untuk sementara dapat meminjam dari Dinas Dukcapil terdekat. Terkait penggantian Kartu Keluarga atau pembuatan akta-akta baru dan penduduk yang kehilangan KTP tolong dibantu cetak tanpa harus dimintai surat kehilangan dari kepolisian," ucap Zudan.  Zudan menyampaikan, pihaknya telah dokumen kependudukan di NTT masing-masing untuk Kartu Keluarga sebanyak 7.585 berkas, e-KTP sebanyak 154 keping, Akta Kematian 7 berkas, Akta Kelahiran 154 berkas, dan Akta Perkawinan 25 berkas. Sebanyak 7.925 dokumen kependudukan telah dicetak untuk langsung dibagikan kepada penduduk terdampak bencana  Sementara pada saat yang sama di Provinsi NTB, Tim Tanggap Darurat Dukcapil melaporkan telah mencetak sebanyak 409 dokumen kependudukan.  Dia memastikan, Ditjen Dukcapil selalu proaktif melakukan operasi tanggap bencana dengan mengganti dokumen kependudukan kepada masyarakat korban bencana alam. Dia menyebut, saat banjir Kalimantan Selatan, Dukcapil menerbitkan 110 ribu dokumen kependudukan dan langsung dibagi habis kepada penduduk yang membutuhkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/04/2021/banjir-bandang-ntt-138-meninggal-dunia-dan-61-orang-hilang/">Banjir Bandang NTT, 138 Meninggal Dunia dan 61 Orang Hilang</a>  "Begitu juga saat di gempa Sulawesi Barat, banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur negara selalu hadir hingga ke pintu rumah penduduk melalui tangan Dukcapil mengganti dokumen yang rusak atau hilang akibat bencana. Dukcapil," pungkas Zudan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NbaDc1I2Z9I

Dukcapil Kemendagri Ganti 7.925 Dokumen Warga Terdampak Bencana di NTT