<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/Dede-Suprayitno-black-n-white-2589294873.jpg" alt="Dede Suprayitno" width="100%">
<figcaption>Dede Suprayitno</figcaption>
</figure> FORUM komunitas guru kembali digemparkan dengan pembahasan kompetensi guru dan kesejahteraan yang selalu menjadi pekerjaan rumah (PR). Pemantiknya karena kritik yang dilancarkan seorang YouTuber sekaligus guru bernama Guru Gembul. Belum terpublikasi luas siapa nama aslinya. Namun keberaniannya mengkritik institusi besar sekelas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) langsung di forum diskusi kampus UPI, menjadi daya tarik untuk membahas wacana yang mengemuka. Apalagi di situ ada bekas menteri perdagangan era Jokowi, Enggartiasto Lukita yang juga turut menyaksikan. Dalam diskusi tersebut, Guru Gembul mengkritik realita guru-guru di Indonesia yang masih digaji dengan sangat rendah. Menurut dia, rendahnya kompetensi guru menjadi penyebab utama. Akar permasalahan itu juga disebabkan, tidak adanya gerakan aktif dari pemerintah untuk melatih kompetensi para guru secara baik dan efektif, terutama melalui institusi pendidikan. Dia mengibaratkan analogi bahwa &ldquo;seorang pilot bisa menjadi guru, namun guru tidak bisa menjadi pilot&rdquo;. Pilot dibayar dengan gaji yang tinggi karena kompetensi yang dimiliki, sementara guru bisa menjadi profesi semua orang. Oleh karenanya, dia mengkritik, institusi pencetak para guru tidak pernah menekankan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru. Bukan hanya soal kompetensi, Guru Gembul juga mengkritik rendahnya pemahaman materi psikologi pendidikan yang harusnya dikuasai dengan baik oleh para guru. Betapa banyak siswa-siswi dengan kebutuhan khusus, namun guru tak bisa mengambil tindakan tepat. Misalnya masalah belajar siswa seperti disleksia. Rupanya tidak semua guru mengerti apa yang harus dia lakukan menghadapi siswa tersebut. Guru Gembul menyayangkan bila pada akhirnya, siswa tersebut kehilangan kesempatan belajar dan Indonesia kehilangan bibit-bibit potensi penerus yang berkualitas. Semua itu berangkat dari kurangnya pemahaman materi mengenai psikologi pendidikan. Memang, ruang kelas bukan objek kosong nan statis. Kelas adalah kehidupan dengan berbagai latar belakang dan konteks yang terjadi. Tugas guru begitu berat. Untuk memahami itu semua, dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tak cukup berhenti di situ. Selain memikirkan metode pengajaran, para guru juga masih memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Sebab masih ada para guru yang tak bisa sekadar mengandalkan gaji di sekolah. Tentunya dengan mencari pendapatan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Kritik itu tentu menjadi diskursus yang membuat kita seharusnya merenung. Karena bagaimana pun, pendidikan adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Sudah banyak catatan sejarah yang membuktikan hal itu. Mulai dari peradaban Yunani kuno, peradaban islam pada zaman kegelapan Eropa, periode renaissance, hingga kebangkitan awal kemerdekaan bangsa Indonesia yang dipantik oleh pendidikan era politik balas budi Belanda (Politik Etis). Pendidikan membawa perubahan signifikan terhadap nasib bangsa. Sehingga diskursus itu menjadi perbincangan yang perlu kita hadirkan untuk menyodorkan sebuah tanda tanya besar, tentang bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Ada tiga hal yang perlu mendapat sorotan. Pertama, perlunya political will pemerintah untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang baik. Hal ini bisa dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan para guru. Sehingga guru bisa fokus mengajar dan meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Sebab, selama ini boleh dikatakan kesejahteran guru masih cukup rendah, terutama guru honorer. Sehingga mereka pontang-panting mencari pendapatan tambahan di luar sekolah. Diantara mereka ada yang menjadi guru les, beternak, menjahit, berdagang, dan profesi lainnya. Tak heran, hal tersebut membuat guru kekurangan waktu untuk meningkatkan kompetensi dirinya sebagai pendidik. Memang bila berkaca dari anggaran pendidikan, telah ada peningkatan setiap tahunnya. Pada 2023, anggaran pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun. Anggaran ini hampir 2 kali lipat, dari anggaran pada 1 dekade silam sebesar Rp 332,2 triliun. Mayoritas anggaran ini pun telah digunakan untuk elemen gaji guru baik PNS maupun honorer. Meskipun, hal tersebut mendapat kritik oleh Bank Dunia. Dalam catatan How Indonesia&rsquo;s Subnational Government Spend Their Money on Education, 86 persen anggaran pendidikan telah digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, bukan pengembangan kualitas pendidikan. Sebanyak 14 persen belanja non-gaji, dialokasikan untuk program beasiswa, teacher training, infrastruktur, hingga biaya operasional. Alokasi anggaran gaji tinggi, rupanya menurut World Bank, belum mencerminkan kualitas pendidikan. Padahal bila berkaca dari praktik proporsi anggaran pendidikan di negara maju seperti Finlandia, Norwegia, Belanda dan Amerika Serikat, ada alokasi anggaran yang cukup besar pada biaya non-gaji. Sehingga mereka bisa meningkatkan performa kualitas pendidikan. Meskipun pada dasarnya, tidak ada patokan resmi seberapa besar alokasi gaji dan non-gaji yang ideal. Komposisi ini kembali pada kemampuan dan kebutuhan tiap negara. Pemerintah mestinya bisa memperbesar alokasi non-gaji, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Boleh dikatakan, langkah ini menjadi elemen investasi masa depan, untuk peningkatan pendidikan. Selain soal kesejahteraan dan kualitas pendidikan, hal kedua adalah isu inflasi dalam dunia pendidikan juga mesti mendapat perhatian. Bukan saja mengendalikan harga pangan, namun mengendalikan biaya pendidikan rupanya juga perlu. Setiap tahunnya, inflasi pendidikan terjadi sebesar 10 persen-15 persen. Ini jelas di atas rata-rata inflasi nasional yang angkanya di bawah 5 persen. Bukan hanya soal angka, masalah yang timbul dari pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah adanya gap antar sekolah. Sekolah dengan fasilitas lengkap, komposisi guru baik, dan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, biasanya mematok biaya lebih tinggi. Ini bisa nampak dari praktik sekolah-sekolah swasta. Sementara pada sekolah negeri, masih ditemui masalah seperti kekurangan guru, persebaran murid yang tidak merata hingga over kapasitas. Adanya gap itu juga semakin mempertajam ketidakadilan yang ada di masyarakat dalam mendapatkan hak pendidikan. Belum lagi kalau kita berbicara fasilitas infrastruktur yang ada di pedesaan dan perkotaan. Kenaikan inflasi pendidikan itu jelas menjadi beban yang kian berat ditanggung oleh rumah tangga. Maka tidak heran, banyak yang mengeluhkan biaya pendidikan makin mahal, terutama pada sekolah swasta. Bagaimana dengan sekolah negeri? Dalam praktiknya, pemerintah telah memberikan dukungan pendanaan sehingga sebagian sekolah sejak SD hingga SMA sudah tidak membebankan biaya kepada siswa alias gratis. Meski demikian, ada fenomena&nbsp; yang menunjukkan penurunan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Hal ini terukur dari data tingkat merger sekolah dasar negeri yang cukup tinggi, dibandingkan dengan pertumbuhan sekolah dasar swasta yang terjadi setiap tahun. Badan Pusat Statistik dalam Statistik Pendidikan (2022) menyebut dalam satu tahun terakhir lebih dari 1.000 sekolah swasta (SD dan SMP) baru terdaftar di Kemendikbudristek. Peraturan zonasi sekolah, ternyata juga mengakibatkan sekolah negeri terbatas menerima peserta didik dari luar zona sekolah. Alhasil, orang tua banyak memasukkan anaknya ke sekolah swasta yang tidak terikat aturan tersebut. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi sekolah swasta, untuk bisa menjaring peserta didik. &nbsp; Masalah bukan hanya muncul dari fasilitas sekolah, keadaan jumlah guru pada tahun ajaran 2021/2022 juga cukup memprihatinkan. Dalam satu tahun terakhir, telah terjadi penurunan bahkan pada setiap jenjang pendidikan (BPS, 2022). Kemendikbudristek mencatat, penurunan paling banyak terjadi pada guru sekolah dasar negeri yakni sekitar 78 ribu guru sudah tidak lagi terdaftar. Padahal secara umum, bila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, profesi guru masih cukup diminati. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah guru yang meningkat pada tahun ajaran 2020/2021 pada setiap jenjang pendidikan. Selain masalah infrastruktur sekolah dan guru, faktor ketiga adalah kita perlu menyadari efek pandemi yang cukup serius mendisrupsi dunia pendidikan. Tentu masih hangat dalam ingatan, saat pandemi melanda sempat terdengar isu lost generation karena hilangnya pembelajaran tatap muka kepada para siswa saat pandemi (learning loss). Untungnya saat ini, aktivitas di sekolah-sekolah sudah mulai pulih dan kegiatan belajar mengajar berlangsung normal. Namun yang perlu dicatat adalah, pandemi mengajarkan pentingnya perangkat teknologi dalam pendidikan. Termasuk dengan orang yang mengoperasikanya. Bila kejadian pandemi kembali berulang, akankah kita mampu menghadapi disrupsi dalam dunia pendidikan lagi? Pertanyaan ini perlu kita jawab dengan sebaik-baiknya. Infrastruktur teknologi pendidikan perlu direformasi. Investasi dalam dunia pendidikan, perlu ditambah. Para guru dan segenap sumber daya pendukung di sekolah juga harus dipersiapkan untuk mahir menggunakan teknologi pembelajaran. Termasuk yang paling sulit adalah menyiapkan para orang tua atau wali siswa untuk mendampingi anak didik dalam mendapatkan pengajaran. Maka, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi boleh jadi menteri yang tak bisa tidur nyenyak tiap malamnya, sebab masih banyaknya persoalan di dunia pendidikan. Bukan hanya melibatkan siswa dan walinya, namun juga kehidupan para pendidiknya. Mereka adalah garda terdepan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Kita tentu ingin melihat, 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti dirayakan dengan kondisi bangsa dan negara yang jauh lebih baik, lebih sejahtera dan damai. Tentu kita juga ingin melihat, bagaimana peran Indonesia dalam percaturan global secara strategis. Semua itu tak terlepas dari kualitas pendidikan, yang dibangun segenap elemen bangsa. Mampukah kita? &nbsp; **** &nbsp; Dede Suprayitno Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP, UPN Veteran Jakarta &nbsp; &nbsp;

Dalam diskusi tersebut, Guru Gembul mengkritik realita guru-guru di Indonesia yang masih digaji dengan sangat rendah.

Ironi Dunia Pendidikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Stasiun-Buaran-Lama-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah anak sekolah melintas di Stasiun Buaran lama yang sudah tidak beroperasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Stasiun Buaran Lama sudah tidak difungsikan sejak November 2018 akibat adanya Stasiun Buaran baru, Hal ini membuat Stasiun Buaran Lama usang" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak sekolah melintas di Stasiun Buaran lama yang sudah tidak beroperasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Stasiun Buaran Lama sudah tidak difungsikan sejak November 2018 akibat adanya Stasiun Buaran baru, Hal ini membuat Stasiun Buaran Lama usang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin punya pekerjaan rumah yang besar untuk membangun sektor pendidikan. Sebagai salah satu fondasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dunia pendidikan harus menyiapkan anak didik siap bersaing secara global ke depannya.  Pengamat Sosial dan Kepala Prodi Humas Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati mengapresiasi jika pemerintah ingin menggenjot pendidikan vokasi yang bisa menambah skill para anak muda yang baru lulus. Nilai strategis pendidikan dan training di bidang vokasional, yang berpusat pada pendidikan keterampilan (skills).  Terlebih OECD pada 2013 menyebut bahwa keterampilan ialah mata uang (the new currency) pada abad ke-21. Bahkan, Asosiasi Pendidikan di Afrika misalnya menyebutkan, pendidikan vokasionallah yang menjadi solusi dari masalah pengangguran.  "Pemerintah harus semakin fokus mewujudkan kebijakan keterampilan di pendidikan vokasi dengan cara mengubah paradigma dan stigma bahwa pendidikan vokasi tak hanya pendidikan kelas kedua dan ketiga," ujar Devi kepada JawaPos.com, Minggu (20/10).  Kondisi ini menjadi krusial, lanjutnya, agar orang tua tidak lagi menghabiskan usia dan dana pendidikan keluarga, hanya untuk mengejar martabat sosial. Sebab ujungnya belum tentu dibutuhkan oleh sang anak maupun industri masa datang.  Dunia pendidikan mengajak kantor pemerintahan menjadi 'imam' bagi pengembangan pendidikan vokasi. Yakni dengan merubah sistem pengakuan karir yang berbasis ijazah akademik.  "Memastikan ada insentif nyata bagi perusahaan yang sudah memberikan tiket bagi para lulusan pendidikan dan training vokasi untuk berkarir," tandasnya.  Mengapa ini perlu dilakukan?  Menurut Devie, pada 2020 diprediksi oleh Forbes akan menjadi 'The Great Reset' untuk perekonomian dunia, yang dimulai di Eropa dan Amerika. Kondisi ini tentu saja tidak akan mudah, mengingat sapuan krisis kali ini akan lebih kencang menghampiri semua negara, tak terkecuali Indonesia.  "Untuk itu pilihan prioritas pembangunan Jokowi untuk periode kedua dari infrastruktur ke 'man’structure ialah sebuah keniscayaan," jelas Devie.  Mengingat data Organisasi Tenaga Kerja Dunia (ILO) 2015 menjelaskan bahwa penggangguran kaum muda menjadi faktor paling signifikan yang akan mengancam keutuhan sebuah bangsa. Sebanyak 73,3 juta pemuda (1 dari 8 orang muda berusia antara 15-24 tahun) di dunia tidak bekerja pada 2014 silam. Dibutuhkan 475 juta pekerjaan baru untuk dapat menyerap 73 juta pemuda tersebut, ditambah 40 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.  "Ekonomi kesulitan untuk dapat menyediakan lapangan kerja. Ditambah orang-orang muda harus berkompetisi dengan orang-orang dewasa yang Sudah ada di pasar tenaga kerja, di mana mereka semua sudah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan industri," papar penulis buku itu.  Devie menambahkan faktor lain yang juga menambah tantangan bagi orang muda ialah kesenjangan antara ketrampilan dan kebutuhan pasar. Menurutnya, 40 persen perusahaan di Eropa saja menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kualifikasi.  "Untuk itu, besar harapan, pemerintah ke depannya menekankan skills policy, yang memastikan bahwa tenaga muda kita siap memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang memadai. Skills policy tidak hanya bernuansa ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, teknologi dan lingkungan secara holistik," tuturnya

Kepemimpinan Baru Jokowi-Ma'ruf Diharap Genjot Pendidikan Vokasi

Dunia Pendidikan Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dunia Pendidikan Indonesia

Berita Terkini

Ironi Dunia Pendidikan Indonesia

Kepemimpinan Baru Jokowi-Ma'ruf Diharap Genjot Pendidikan Vokasi

Download Aplikasi JawaPos.com