<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/8OBZ7PWcVOJ97fNPV2EP6BGEj0muq2SyeVmXHx7X-3521648859.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI menegaskan bahwa mereka tidak pernah punya niat mengembalikan dwifungsi ABRI. Mereka hanya ingin menjadi tentara yang profesional. Karena itu, TNI meminta pemerintah untuk melengkapi kebutuhan dan kesejahteraan prajurit.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu dalam diskusi Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) dan awak media pada Selasa (25/3). Dia menegaskan bahwa TNI hanya ingin menjadi tentara yang profesional.&nbsp; &rdquo;Keraguan dengan adanya revisi UU TNI akan mengembalikan lagi dwifungsi ABRI itu tidak tepat dan tidak pernah ada niatan dari TNI untuk kembali ke sana,&rdquo; kata dia. &nbsp; Menurut Kristomei para prajurit TNI saat ini dan generasi penerus TNI di masa yang akan datang tidak pernah merasakan dwifungsi ABRI. Dia mencontohkan dirinya sendiri. Sebagai lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997, dia mengaku tidak pernah tahu dan merasakan nikmatnya dwifungsi ABDI. &rdquo;Karena kami tidak pernah merasakan nikmatnya, ngapain kami kembali lagi ke masa lalu. Kami ingin jadi tentara profesional. Oleh karena itu sebagai tentara profesional sesuai dengan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional, lengkapi kami,&rdquo; jelasnya. Agar bisa menjadi TNI yang profesional, Kristomei menyatakan bahwa, TNI perlu kelengkapan yang baik. Mulai dari alat utama sistem persenjataan (alutsista), anggaran pertahanan, kebutuhan terhadap latihan, dan kebutuhan terhadap operasi. Selain itu, prajurit TNI juga perlu kesejahteraan.&nbsp; &rdquo;Kami yakinkan bahwa TNI sangat menghormati dan mendukung penuh supremasi sipil dan menghargai demokrasi serta tentunya saran dan masukan dari rekan-rekan sekalian kepada TNI, itu sangat kita butuhkan sebagai fungsi kontrol,&rdquo; imbuhnya. Kristomei menyampaikan bahwa yang sedang dirumuskan oleh TNI hanya untuk kebaikan bersama. Termasuk revisi UU TNI. Itu dilakukan untuk menegaskan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh seluruh prajurit. &nbsp;Sehingga mereka tidak salah dalam mengambil langkah dan keputusan.&nbsp; &rdquo;Bukan untuk perluasan wewenang,&rdquo; ujar mantan kepala dinas penerangan TNI AD tersebut.

TNI menegaskan tidak ingin mengembalikan dwifungsi ABRI, fokus pada profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Tak Ada Niat Kembalikan Dwifungsi ABRI Lewat Revisi UU, TNI Ingin Profesional, Minta Pemerintah Lengkapi Kebutuhan dan Kesejahteraan Prajurit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT-1-HUT-TNI-78-FED-10JPG-1009204771-3813390309.jpg" alt="Ilustrasi TNI. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TNI. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Satria Unggul Wicaksana, turut menanggapi Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut dia, Revisi UU TNI yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersifat inkonstitusional dan melanggar HAM. Upaya ini juga dapat menguatkan impunitas tentara dan melemahkan profesionalisme militer. "Ketika impunitas TNI semakin menguat, dampaknya sangat luar biasa. Bukan hanya profesionalisme militer yang melemah, tetapi juga berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti di Orde Baru," tuturnya, Senin (17/3). Hal inilah yang dikhawatirkan publik. Bahkan belakangan ini, unggahan-unggahan berisi kecaman dan kritik pedas mengenai Revisi UU TNI dari warganet memenuhi linimasa media sosial. Belum lagi, video rapat panja RUU TNI yang digelar tertutup oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu (15/3) yang beredar luas di media sosial, semakin memantik emosi publik. Beberapa aturan yang kontroversi adalah menyangkut kedudukan tentara aktif dalam jabatan sipil (Pasal 47), perluasan wewenang TNI (Pasal 7), hingga penambahan batas usia pensiun prajurit (Pasal 53). Selain risiko dwifungsi militer, Satria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengakui khawatir apabila Rancangan UU TNI disahkan, kebebasan akademik akan diberangus. "Saya cemas TNI akan melakukan sweeping buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, atau membubarkan diskusi di kampus jika dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional,&rdquo; imbuh Satria. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa isi pembahasan RUU TNI tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Ia juga menepis wacana kembalinya dwifungsi ABRI lewat RUU TNI. &ldquo;Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak (benar), dan silakan dilihat nanti, tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panja-nya,&rdquo; kata Puan di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (17/3). Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menegaskan fokus pembahasan revisi UU TNI hanya pada Pasal 3, Pasal 53 dan Pasal 47. Ia mengklaim, revisi itu dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai kalangan. &ldquo;Tiga pasal ini sudah dibahas. Tidak ada hal yang melanggar. Dalam penjelasan konferensi pers tadi kan harusnya sudah jelas apa saja yang direvisi dan itu tidak mengubah hal-hal yang dicurigai,&rdquo; tukas Puan.

Menurut dia, Revisi UU TNI yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersifat inkonstitusional dan melanggar HAM.

Benarkah Revisi UU TNI Bisa Kembalikan Dwifungsi ABRI Ala Orde Baru? Ini Kata Pakar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Fit-and-Proper-Test-Calon-Kepala-BIN-Dery-Ridwansah-Dery-Ridwansah-5JPG-173923396.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, isi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Ia juga memastikan, isu kembalinya dwifungsi ABRI lewat RUU TNI tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak (benar), dan silakan dilihat nanti, tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panjanya,&rdquo; kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menegaskan, fokus pembahasan revisi UU TNI hanya pada Pasal 3, Pasal 53 dan Pasal 47. Ia mengklaim, revisi itu dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai kalangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tiga pasal ini sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dan tidak ada hal&nbsp; pelanggaran,&rdquo; ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015776384/gubernur-lemhannas-sebut-revisi-uu-tni-untuk-akomodasi-institusi-yang-selama-ini-diisi-tni">Gubernur Lemhannas Sebut Revisi UU TNI untuk Akomodasi Institusi yang selama Ini Diisi TNI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada hal yang melanggar. Dalam penjelasan konferensi pers tadi kan harusnya sudah jelas apa saja yang direvisi dan itu tidak mengubah hal-hal yang dicurigai,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu tak memungkiri, dalam RUU TNI terdapat penambahan jabatan sipil dalam revisi tersebut, dari awalnya 10 kementerian/lembaga, kini menjadi 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit militer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau kemudian bukan dalam jabatan-jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Dalam revisi UU TNI itu sudah jelas dan clear,&rdquo; tegas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan juga mengomentari terkait adanya penggerudukan rapat panja&nbsp; RUU TNI oleh koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Karena itu, ia mengajak semua pihak yang ingin menyampaikan pendapat dan ekspresi dilakukan dengan cara baik dan sesuai dengan aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau dalam suatu acara apapun itu kemudian masuk tanpa izin ya kan tidak diperbolehkan. Tidak patut untuk dilakukan itu, masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya,&rdquo; pungkas Puan.</div>

Puan menegaskan, fokus pembahasan revisi UU TNI hanya pada Pasal 3, Pasal 53 dan Pasal 47. Ia mengklaim, revisi itu berdasarkan masukan.

Puan Maharani Tepis RUU TNI Akan Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/JKT_GLADI-JELNAG-HUT-TNI_HANUNG-HAMBARA_01102024-1-1208378741.jpg" alt="Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Undang-Undang TNI masih saja memantik kontroversi. Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi tersebut tidak hanya berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI, namun juga melemahkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menuturkan, pemerintah sudah menyampaikan daftar isian masalah (DIM) RUU TNI kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draf RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwifungsi TNI dan menguatnya militerisme. &rdquo;Koalisi masyarakat sipil sejak awal menilai pengajuan revisi tidak urgent karena UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih relevan untuk membangun transformasi TNI ke arah militer yang profesional,&rdquo; paparnya. Justru yang perlu diubah oleh pemerintah dan DPR adalah aturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 agar prajurit militer tunduk pada peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum. Hal ini demi menegakkan asas persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan dalam konstitusi. &rdquo;Koalisi menilai secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah,&rdquo; ujarnya. Walau saat ini sudah ada Jampidmil di Kejaksaan Agung, namun perwira TNI aktif yang menjabat di Kejaksaan Agung itu semestinya mengundurkan diri terlebih dahulu. &rdquo;Sejak awal di bentuknya Jampidmil, kami sudah mengkritisi keberadaannya,&rdquo; terangnta. Sementara itu, pengamat militer Khairul Fahmi menuturkan, revisi UU TNI ini merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika ancaman kontemporer. Serta memberikan kepastian hukum terhadap peran TNI dalam berbagai aspek strategis. &rdquo;Karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tetap dalam koridor demokrasi, supremasi sipil, serta profesionalisme TNI,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, penambahan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 menjadi 15 yang dapat diisi perwira aktif TNI bukanlah ekspansi kewenangan baru. Melainkan, lebih kepada pelurusan praktik yang sudah berjalan. (idr/oni)

Revisi UU TNI masih saja memantik kontroversi. Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi tersebut berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

Revisi UU TNI Bisa Lemahkan Fungsi Alat Pertahanan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/Penolakan-Revisi-UU-TNI5-243822383.jpeg" alt="Aksi menolak pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu (15/3). (Koalisi Masyarakat Sipil)" width="100%">
<figcaption>Aksi menolak pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu (15/3). (Koalisi Masyarakat Sipil)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak pihak mengkhawatirkan kembali munculnya dwifungsi ABRI atau prajurit militer bisa lagi duduk pada jabatan sipil. Imparsial menggagas petisi dalam laman change.org terkait penolakan agenda terselubung dalam revisi UU TNI yang berpotensi memunculkan kembali dwifungsi ABRI. Sebanyak 2.976 orang telah mendatangani petis itu. Bahkan, terdapat 174 tokoh juga mendorong adanya petisi ini. Mereka di antaranya Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri &amp; Pembina IMPARSIAL); Usman Hamid, Aktivis HAM; Pdt. Ronald Richard Tapilatu Rafendi Djamin; Al A'raf, Pengamat Pertahanan dan Keamanan; Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.Si., Teol; KH Rakhmad Zailani Kiki; Prof. Dr. dr. A. Daldiyono; Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D., Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya. Dalam petisinya, Imparsial menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil. "Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer," kata Pendiri &amp; Pembina IMPARSIAL, Nursyahbani Katjasungkana dalam petisi pada laman change.org, Senin (17/3). Ia menjelaskan, agenda revisi UU Peradilan Militer lebih penting ketimbang UU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI serta Putusan Nomor 27/PUU-XIX/2021. Sebab, RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda.&nbsp; "Selain itu merampas jabatan sipil dan memarginalkan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis, termasuk di BUMN/BUMD dan lainnya," ujarnya. Tak hanya itu, perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengingatkan, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung.&nbsp; "Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI," cetusnya. Ia memandang, perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang.&nbsp; Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan &lsquo;war model'. Pasalnya, selama ini model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba. Apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer, tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius.&nbsp; "Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam war model untuk penanganan narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM," ungkapnya. Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah.&nbsp; Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004. RUU TNI juga mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri.&nbsp; "Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil," urainya. "Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji," imbuhnya. &nbsp;

Ia memandang, perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum.

Sebanyak 2.976 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/Kemenhan-Serahkan-700-Unit-Rantis-Maung-ke-TNI-Polri-2JPG-3380509086.jpg" alt="Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (keempat kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Direktur Pindad Sigit Puji Santosa (kedua kiri) meninjau kendaraan khusus Maung MV3 saat aca" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (keempat kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Direktur Pindad Sigit Puji Santosa (kedua kiri) meninjau kendaraan khusus Maung MV3 saat aca</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terus bergulir. Setelah menerima surat presiden (surpres), dalam waktu dekat legislator di DPR berniat membahas kembali revisi UU tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil menuntut pembahasan itu dihentikan. Sebab, mereka menemukan beberapa persoalan dalam draf revisi. Salah satunya dwifungsi TNI.&nbsp; Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil sudah satu suara. Mereka menilai banyak hal problematik yang mereka temukan dalam draft revisi UU TNI. Utamanya yang terkait dengan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif.&nbsp; "Usulan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif menjadi isu yang sangat kontroversial, karena hal itu dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil," kata dia, Kamis (6/3). Dimas pun merinci usulan perubahan yang muncul dalam draft revisi UU TNI tersebut. Yakni Pasal 47 Ayat (2). Pada pasal tersebut diusulkan penambahan frasa serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Menurut dia, penambahan frasa tersebut sangat berbahaya. "Karena memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif yang sebelumnya dibatasi hanya pada sepuluh kementerian dan lembaga sebagaimana diatur dalam UU TNI (saat ini)," terang Dimas.&nbsp; Dengan penambahan frasa tersebut, lanjut Dimas, peluang interpretasi yang lebih longgar menjadi sangat terbuka. Karena itu, sangat mungkin penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil terjadi di berbagai kementerian dan lembaga di luar aturan yang berlaku saat ini. Jika terjadi, itu berisiko mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan dan dapat mengarah pada dominasi militer dalam ranah birokrasi sipil. "Penempatan TNI di luar fungsinya sebagai alat pertahanan bukan hanya salah, tetapi akan memperlemah profesionalisme TNI itu sendiri. Profesionalisme TNI dapat terwujud dengan menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan dalam jabatan sipil yang sangat jauh dari kompetensinya," tegas Dimas.&nbsp; Bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Dimas secara tegas menyatakan bahwa penempatan TNI pada jabatan sipil jauh dari tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan sama saja dengan menghidupkan kembali dwifungsi TNI yang sudah lama dihapus. Tidak hanya itu, aturan tersebut dinilai bisa memunculkan masalah baru. "Perubahan Pasal 47 nantinya akan semakin merusak pola organisasi dan jenjang karir ASN karena akan semakin memberikan ruang lebih luas bagi TNI untuk masuk ke semua jabatan sipil yang tersedia," kata dia.

Pasal 47 Ayat (2) dinilai memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif yang sebelumnya dibatasi hanya di 10 K/L

Khawatir Hidupkan Lagi Dwifungsi (ABRI), Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/APEL-PASUKAN-OPERASI-KETUPAT-2023_MIFTAHUL-HAYAT-4-1325883350.jpg" alt="Perslonil gabungan mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023 di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (17/4/2023). Apel yang diikuti oleh 2.758 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait tersebut dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444H." width="100%">
<figcaption>Perslonil gabungan mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023 di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (17/4/2023). Apel yang diikuti oleh 2.758 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait tersebut dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444H.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana bakal masuknya prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN mendapat respons dari&nbsp;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).&nbsp;Koordinator&nbsp;Kontras&nbsp;Dimas Bagus Arya Saputra menyayangkan aturan yang memperbolehkan jabatan sipil di instansi pusat diisi anggota TNI-Polri. Menurut Dimas, kebijakan itu jelas melahirkan kembali dwifungsi ABRI. &rdquo;Itu yang dulu ditentang masyarakat dan melahirkan reformasi,&rdquo; ujarnya. Dimas mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Saat reformasi 1998, lanjut dia, masyarakat menuntut pencabutan dwifungsi ABRI. Tuntutan itu merupakan imbas dari banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pola kekerasan berbasis kebijakan yang memperbolehkan militer masuk dalam kerangka pembangunan. &rdquo;Akhirnya melahirkan fenomena politisasi militer,&rdquo; terangnya. Dimas menyebut, kembalinya kebijakan dwifungsi ABRI berbahaya bagi demokrasi. Sebab, dalam kerangka demokrasi, negara harus memisahkan ruang sipil dan militer. Dalam hal ini, sipil mengurusi tata kelola pemerintahan dan berperan dalam mendesain kerangka kebijakan negara. &rdquo;Sementara ruang militer itu sebagai alat pertahanan negara,&rdquo; ungkapnya. Ketika dua ruang tersebut dicampur, lanjut Dimas, politisasi militer bakal terjadi. Dimas menyebut militer akan digunakan sebagai alat kekuasaan. &rdquo;Bukan lagi menjadi alat pertahanan keamanan,&rdquo; paparnya. Nah, situasi itulah yang dulu pernah terjadi dan melahirkan reformasi 1998. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar angkat bicara soal penempatan prajurit TNI di jabatan ASN dan sebaliknya. Dia menegaskan, sampai saat ini TNI masih menunggu terbitnya aturan turunan dari UU ASN itu. &rdquo;Sampai dengan saat ini PP penjabaran UU Nomor 20 Tahun 2023 belum terbit,&rdquo; ungkap dia kemarin. Jenderal bintang dua TNI itu menyampaikan bahwa pengisian jabatan ASN dan TNI sudah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU ASN. Menurut Gumilar, UU ASN sudah jelas menyatakan bahwa jabatan ASN bisa diisi oleh TNI. Pun demikian sebaliknya. Jabatan TNI bisa diisi oleh ASN. &rdquo;Di Pasal 19 untuk jabatan ASN diisi TNI, di Pasal 20 untuk jabatan TNI diisi ASN,&rdquo; imbuhnya. Dia menegaskan, TNI merupakan alat negara yang tidak bergerak sembarangan. Institusi militer tanah air itu mengambil langkah atas perintah negara yang berdasar pada UU. Selain itu, prajurit TNI tidak hanya dilatih kemampuan fisik, tempur, dan teknis. Tapi, juga manajemen di segala bidang dan sektor. Sejauh ini, sudah ada prajurit TNI dari level letnan kolonel, kolonel, sampai perwira tinggi yang ditempatkan di pos-pos jabatan ASN di berbagai instansi. Menurut Gumilar, masih terlalu dini menyimpulkan bahwa UU ASN dan RPP ASN akan mengembalikan dwifungsi TNI yang dihapus sejak era reformasi. &rdquo;Terlalu dini menyimpulkan seperti itu. TNI fokus bekerja atas dasar UU,&rdquo; tegasnya. (syn/tyo/mia/c6/oni)

Wacana bakal masuknya prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN mendapat respons dari KonstraS.

TNI/Polri Bakal Isi Jabatan ASN, Kontras Minta Dwifungsi ABRI Tidak Diakomodasi dalam RPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/MOEDOKO-3543524441.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak mungkin membawa Indonesia kembali ke era dwifungsi militer atau dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru. "Enggak, enggak, tak mungkinlah kita kembali kepada dwifungsi lagi seperti yang lalu, enggak, enggak mungkin. Karena apa, dwifungsi yang lalu itu ya, maka dilakukan reformasi," kata Moeldoko usai meluncurkan Sekolah Staf Presiden Angkatan II di Jakarta, Senin (22/5). Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pemerintah telah melakukan reformasi dalam tubuh TNI, bahkan hingga menyentuh doktrin yang ditularkan kepada setiap prajurit dan tatanan struktural pada lingkup organisasi. Ia mencontohkan jabatan strukural di lingkup TNI seperti kepala seksi sosial politik, ataupun asisten sosial politik telah dihilangkan untuk membenamkan karakter dwifungsi militer pada era Orde Baru. Budaya-budaya yang melekat pada era dwifungsi juga dihilangkan untuk meningkatkan profesionalitas prajurit. "Doktrin-doktrin yang berkaitan sosial politik hilang. Untuk itu, konsekuensinya adalah strukturnya harus diubah, dulu ada kasie (kepala seksi) sosial politik, asisten sosial politik, hilang semuanya," kata dia. Proses reformasi pada tubuh TNI, kata Moeldoko, tak akan berhenti dam akan terus berjalan untuk menjadikan prajurit TNI yang profesional. "Jadi, budaya-budaya dulu masih suka mikirin partai politik sudah enggak ada lagi, clear," ucapnya. Menurut Moeldoko, tak perlu ada ketakutan berlebihan dengan wacana revisi UU 34/2004 tentang TNI. Dia mengklaim prajurit TNI saat ini betul-betul profesional. Keinginan untuk menjadi TNI yang profesional itu lahir dari diri prajurit itu sendiri. "Kalau dulu mungkin definisi profesional itu bias, sekarang tidak bias, jelas ada dalam undang-undang. Jadi menurut saya teman-teman tidak perlu banyak khawatir karena lingkup profesionalitas terdefinisikan dengan bagus, dengan pas, dengan baik," kata dia. Selain itu, kata dia, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa TNI akan menjadi lembaga yang eksesif saat memiliki peran pada organisasi sipil. Tindakan-tindakan eksesif dari TNI, kata Moeldoko, tidak mungkin terjadi karena kontrol publik terhadap TNI sangat kuat. "Tindakan eksesif seperti yang lalu tidak mungkin terjadi karena kontrol publik terhadap institusi itu sangat kuat," ujar dia. Sebelumnya, Badan Pembinaan Hukum TNI sedang menggodok usulan draf perubahan UU TNI, antara lain soal penambahan pos-pos kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diatur 10 pos jabatan di kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI, sementara pada usulan yang masih digodok oleh internal Babinkum ada 18 kementerian/lembaga. Tambahan delapan kementerian/lembaga itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. (*)

KSP Jenderal Moeldoko mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI tidak mungkin membawa Indonesia ke era dwifungsi ABRI

Moeldoko Sebut Indonesia Tidak Akan Kembali ke Era Dwifungsi Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tni-dwifungsi-abri-itu-polemik-pepesan-kosong_m_.jpg" alt="TNI menegaskan tidak tertarik kembali ke Dwifungsi ABRI" width="100%">
<figcaption>TNI menegaskan tidak tertarik kembali ke Dwifungsi ABRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Mereka menilai pembentukan lembaga tersebut merupakan agenda lama yang dimasukan dalam Rencana Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).  Namun, pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen mengatakan, hal itu sempat tidak berjalan karena mendapat penolakan masyarakat sipil, RUU ini pun gagal disahkan, sehingga DKN gagal dibentuk.  Meskipun, sebagai diketahui, pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres ) kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN).  Teo mengatakan, koalisi memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dahulunya dimasukan melalui RUU Kamnas. Namun, karena mendapat penolakan masyarakat sipil, RUU Kamnas pun pun dulu pembahasannya gagal disahkan sehingga DKN gagal dibentuk.  "Kami melihat, saat ini pembentukan DKN akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) paska dulu gagal melalui RUU Kamnas. Dengan demikian, langkah pemerintah saat ini merupakan jalan pintas Pemerintah pasca RUU Kamnas gagal disahkan," ujar Teo dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (30/8).  Lebih lanjut, Teo juga mempertanyakan urgensi pembentukan DKN saat ini karena akan menimbulkan tumpang tindih (overlapping) dengan kerja dan fungsi lembaga negara yang ada. Sebab, saat ini sudah ada lembaga yang melakukan fungsi koordinasi bidang keamanan nasional, yaitu di bawah Kemenko Polhukam.  "Dalam memberikan nasihat kepada Presiden juga telah ada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta Kantor Staf Presiden (KSP)," imbuhnya.  Karena itu, jika pemerintah tetap bersikeras membentuk DKN, maka fungsi lembaga tersebut harus dibatasi hanya untuk memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Presiden. Pembentukan DKN yang dilakukan terburu-buru dan terkesan tertutup patut dicurigai bahwa pemerintah sedang membentuk wadah represi baru seperti halnya pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.  Dewan Keamanan Nasional melalui Sekjen DKN memiliki fungsi pengendalian penanganan krisis nasional, serta pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan penanganan krisis nasional. Sebab dengan kewenangan pengendalian keamanan itu maka dewan keamanan nasional memiliki kewenangan yang sangat luas yang dapat mengontrol kondisi stabilitas keamanan yang potensial berdampak pada hak asasi manusia.  "Fungsi kelembagaan pengendali seperti dewan keamanan nasional ini serupa tapi tak sama dengan Kopkamtib seperti pada masa orde baru dan ini berbahaya bagi kondisi ham," ujarnya.  Karena itu, jika mengacu kepada Undang-undang Tentang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 maka Pemerintah diminta untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN), bukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pasal 15 UU Pertahanan Negara menyatakan, “dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. Pembentukan DPN akan diatur kemudian melalui keputusan Presiden.”  Namun, lanjut Teo, sejak undang-undang tersebut dibuat, Pemerintah belum juga membentuk dewan pertahanan nasional. Yang ada justru saat ini pemerintah malah ingin membentuk dewan keamanan nasional. Langkah tersebut justru melenceng jauh dari amanat UU yang sudah ada.  Pihaknya menilai, kehidupan demokrasi hari ini adalah buah dari perjuangan politik kalangan pro demokrasi 1998. Karena itu, kalangan elit politik, terutama yang tengah menduduki jabatan strategis pemerintahan, semestinya menjaga dan memajukan sistem demokrasi.  "Bukan sebaliknya mengabaikan sejarah dan pelan-pelan mengembalikan model politik otoritarian Orde Baru dengan membentuk dewan keamanan nasional dan melakukan revisi UU TNI dengan tujuan melegitimasi penempatan TNI dalam jabatan Sipil," ujarnya.  Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil diisi oleh KontraS, Imparsial, PBHI Nasional, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, LBH Masyarakat, Setara Institute, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, ICW, Elsam, HRWG, ICJR, LBH Pers, Walhi, Centra Initiative.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pembentukan DKN Lewat RUU Kamnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Imparsial.jpeg" alt="Gufron" width="100%">
<figcaption>Gufron</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri merespons pernyataan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menginginkan TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil atas permintaan dari institusi atas persetujuan Presiden. Usulan Luhut tersebut disampaikan dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD  Gufron mengatakan, keinginan Luhut agar revisi UU TNI yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil jika benar diakomodir jelas akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktik Dwi fungsi ABRI seperti pada masa otoritarian Orde Baru.  "Penting untuk dicatat, kehidupan demokrasi yang dicapai dan dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan politik berbagai kelompok pro demokrasi pada tahun 1998," ujar Gufron dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (10/8).  Oleh karena itu, kalangan elit politik, terutama yang tengah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, semestinya menjaga dan bahkan memajukan sistem dan dinamika politik demokrasi hari ini, dan bukan sebaliknya malah mengabaikan sejarah dan pelan pelan ingin mengembalikan model politik otoritarian Orde Baru.  "Penting untuk diingat, penghapusan Dwi fungsi ABRI merupakan bagian dari agenda demokratisasi tahun 1998," ujarnya.  Ia juga menjelaskan, penghapusan tersebut tidak hanya sebagai bentuk koreksi terhadap penyimpangan fungsi dan peran ABRI yang lebih sebagai alat kekuasaan di masa otoritarian, tapi juga untuk mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan secara lebih luas lagi merupakan bagian dari agenda pembangunan demokrasi di Indonesia.  "Salah satu praktik Dwi fungsi ABRI yang dihapuskan adalah penempatan anggota TNI aktif pada jabatan-jabatan sipil, baik di kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)," tegasnya.  Kendati demikian, terdapat pengecualian yakni militer aktif hanya dapat menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopolhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (Pasal 47 ayat 2 UU TNI).  "Kami menilai bahwa dalam upaya menjaga dan mendorong pemajuan sistem dan praktik demokrasi di Indonesia, peran sosial-politik ABRI/TNI yang telah dihapuskan pada tahun- tahun transisi politik 1998 menjadi penting untuk dijaga dan dipertahankan," imbuhnya.  Lebih lanjut, Gufron juga menjelaskan, wacana perwira militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang didorong oleh Luhut Binsar Panjaitan, diragukan hal tersebut bertujuan untuk pembangunan dan penataan TNI. Sebab, jika usulan tersebut diakomodir dalam revisi UU TNI, tidak hanya akan merusak dinamika internal TNI, tapi juga kehidupan politik demokrasi.  Sebab, jika masalahnya adalah adanya penumpukan perwira non-job di dalam TNI, upaya lain untuk menyelesaikan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara lain, seperti melalui perbaikan proses rekrutmen prajurit, pendidikan, kenaikan karir dan kepangkatan. Berbagai agenda tersebut jauh lebih penting untuk dilakukan, bukan membuka ruang penempatan mereka pada jabatan-jabatan sipil yang hanya akan memunculkan masalah baru di kemudian hari.  "Wacana penempatan TNI dalam jabatan sipil adalah siasat untuk melegalisasi kebijakan yang selama ini keliru yaitu banyaknya anggota TNI aktif yang saat ini menduduki jabatan-jabatan sipil," ujarnya.  Di anatarnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan bahkan di Badan Usaha Milik Negara. Ombudsman RI sendiri mencatat sebanyak 27 anggota TNI aktif menjabat di BUMN. Bahkan, belakangan ini sudah ada perwira TNI aktif yang menduduki jabatan kepala daerah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat.  "Sudah seharusnya TNI fokus menjadi alat pertahanan yang profesional. Wacana penempatan prajurit aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil yang digulirkan oleh Luhut Binsar Panjaitan justru akan mengganggu fokus dan kesiapan prajurit dalam menghadapi ancaman perang ke depan," pungkasnya.

Imparsial Tolak Usulan Luhut Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dwifungsi abri

Berita Terkini