<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/DEMO-UU-TNI-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-5-2248585288.jpg" alt="Polisi menyemprotkan air dari water canon untuk menghalau sejumlah pengunjuk rasa yang beraksi untuk menyikapi UU TNI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3/2025). (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Polisi menyemprotkan air dari water canon untuk menghalau sejumlah pengunjuk rasa yang beraksi untuk menyikapi UU TNI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3/2025). (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi masih banyaknya penolakan terhadap Revisi Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah disahkan DPR menjadi UU. Puan meminta masyarakat untuk lebih dulu membaca isi UU TNI yang baru secara menyeluruh, sebelum menyampaikan aksi penolakan. "Ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah ada yang tidak sesuai, mencurigakan, atau memang tidak seperti yang diharapkan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3). Puan mengatakan, jika draf resmi UU TNI yang baru sudah dibaca secara seksama dan masih ada poin-poin yang tidak sesuai harapan, aksi protes boleh dilakukan. Namun, Puan menegaskan DPR sudah menjamin tidak ada pasal yang melahirkan kembali dwifungsi TNI yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Ia menegaskan, prajurit TNI juga tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. "Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes," tutur Puan. Puan juga mengajak masyarakat untuk lebih menahan diri, terutama di bulan Ramadhan ini. Ia menegaskan, UU TNI yang baru pun sudah diunggah ke website DPR sehingga bisa diakses publik. "Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah apalagi sudah menjelang hari raya Idul Fitri. Marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, lebih damai sampai selesai," ujar Puan. "Jadi tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong dibaca, kan sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca publik," tambah mantan Menko PMK itu. Puan juga menyoroti masih adanya sejumlah aksi massa yang menolak RUU TNI, termasuk dari mahasiswa. Sebagian bahkan berujung ricuh hingga ada aksi represif dari aparat keamanan. Terkait hal ini, Puan meminta kedua pihak untuk saling menahan diri. "Harus sama-sama menahan diri. Yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang. Karena kalau kemudian satu pihak menahan diri tapi yang satu pihak memprovokasi ya tentu saja pihak yang satunya terprovokasi," papar Puan. "Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," imbuhnya.

Puan Maharani meminta masyarakat membaca isi UU TNI yang baru sebelum melakukan protes, menegaskan tidak ada dwifungsi TNI.

Ketua DPR Puan Maharani Minta Masyarakat Baca UU TNI sebelum Menolak, Tegaskan Tak Ada Dwifungsi TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Screenshot_20250318_211448_YouTube-3779657537.jpg" alt="Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi UU TNI di di Jakarta, Selasa (18/3). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi UU TNI di di Jakarta, Selasa (18/3). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasalnya, RUU TNI belakangan ini menyita perhatian publik, lantaran dibahas secara terburu-buru yang dikhawatirkan kembali melegalgak dwifungsi ABRI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tokoh agama Katolik, Romo Franz Magnis Suseno tak menginginkan kembali hadirnya dwifungsi TNI di Indonesia. Ia menegaskan, Indonesia harus selalu menanam demokrasi, yang mendengar aspirasi rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berpendapat kita tentu jangan kembali kepada situasi dwifungsi, maka dari itu sangat penting bahwa pemerintahan penanganan Indonesia itu dijalankan oleh lembaga lembaga yang untuk itu," kata Romo Magnis di Jakarta, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini bahwa militer memang sangat penting bagi negara. Tapi, mereka bertugas untuk mempertahankan kemerdekaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Militer itu tetap penting sekali, yaitu untuk apa? Untuk menjamin kemerdekaan Indonesia yang luar biasa," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romo Magnis pun turut mengkritik jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo. Ia khawatir, jalannya pemerintahan saat ini hanya terkesan bagi-bagi kekuasaan, menguntungkan kelompok sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015781095/seluruh-fraksi-sepakat-komisi-i-dpr-bawa-ruu-tni-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu">Seluruh Fraksi Sepakat, Komisi I DPR Bawa RUU TNI ke Paripurna untuk Disahkan jadi UU</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menjadi tujuan atau motivasi mereka yang sebenarnya bukan memajukan bangsa, tetapi mendapat sesuatu yang menguntungkan daripadanya," ujar Romo Magnis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid meminta agar RUU TNI untuk batal disahkan. Ia menegaskan, tidak ada urgensi untuk membahas RUU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau kami tentu permintaannya dibatalkan, bukan ditunda," ucap Alissa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menekankan, RUU TNI sangat menjauhkan dari semangat profesionalitas sebagai prajurit. Ia mempertanyakan iktikad DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alissa pun mencontohkan, pengesahan UU Cipta Kerja yang pernah dibahas terburu-buru dan minum partisipasi publik, pelaksanaannya tidak relevan untik rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya justru pertanyaannya, ada apa di balik kebutuhan cepat-cepat itu? Karena tak ada urgensinya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tokoh agama Katolik, Romo Franz Magnis Suseno tak menginginkan kembali hadirnya dwifungsi TNI di Indonesia.

Romo Magnis hingga Alissa Wahid Minta DPR Batalkan Pengesahan RUU TNI, Tak Ada Urgensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/PERINGATAN-HARI-ARMADA-RI-2024-AHMAD-KHUSAINI-2a-1820282923.jpg" alt="Ilustrasi prajurit TNI. (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prajurit TNI. (Ahmad Khusaini / Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (TNI) tengah menjadi perbincangan hangat. Utamanya Pasal 47 yang mengatur penempatan personel TNI aktif di luar organisasi TNI. Video rapat panja RUU TNI yang digelar tertutup oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu (15/3) yang beredar luas di media sosial, semakin menyulutkan emosi publik. Tidak sedikit unggahan di media sosial yang menyoroti hal ini. Para akademisi juga turut buka suara. Salah satunya Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana. "RUU TNI yang sedang bergulir di DPR bersifat inkonstitusional, melanggar HAM, hingga kebebasan akademik. Ketika impunitas TNI semakin menguat, dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan kampus,&rdquo; tuturnya, Senin (17/3). Apabila benar-benar disahkan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengaku khawatir TNI akan memiliki kekuatan untuk memberangus kebebasan akademik.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (TNI) tengah menjadi perbincangan hangat.

Revisi UU TNI Menuai Kritik! Pakar Hukum: Impunitas Militer Ancam Kebebasan Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/Panglima-TNI6-3596138016.jpeg" alt="Ilustrasi Para prajurit TNI dari tiga matra. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Para prajurit TNI dari tiga matra. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks Aktivis 1998 Haris Rusly Moti menyatakan tidak sepakat jika Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dikaitkan dengan dihidupkannya kembali dwifungsi TNI. Baginya, RUU TNI tidak bertentangan dengan semangat reformasi. &nbsp; Haris mengaku menghargai segala bentuk pendapat publik. Meski begitu, proses politik sah secara negara juga tetap harus dijunjung tinggi. DPR RI sendiri sebagai legislatif yang menyusun RUU TNI terdiri dari masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang partai berbeda. &nbsp; "TNI tak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik, TNI tidak lagi mempunyai kewenangan terlibat langsung membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri seperti di era Orde Baru," kata Haris kepada wartawan, Senin (17/3). TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait&nbsp;RUU tersebut. Sleanjutnya TNI akan menjadi&nbsp;pelaksana dari aturanyang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara. Sepanjang era reformasi, TNI dianggap telah membuktikan diri tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh sipil. Kenyataan itu menunjukan bahwa supremasi sipil tampak nyata. Kondisi TNI sekarang pun dianggap berbeda dengan era Orde Baru. Dahulu TNI&nbsp; memiliki&nbsp;peran Sosial Politik (Sospol). Ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di MPR-RI. Dwifungsi ABRI tampak nyata karena selain sebagai institusi pertahanan negara, ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik. Sedangkan masa kini jelas kekuatan sipil yang mengatur negara. Pemilihan pemerintahan pun melalui jalur demokrasi seperti Pilkada, Pilpres dan Pileg. &nbsp; "Menurut saya salah kaprah, jika revisi UU TNI dikaitkan dengan dwifungsi ABRI Rebound. Menurut saya revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi, tidak mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang distempel ke dalam naskah revisi UU TNI," imbuh Haris. Oleh karena itu, isu dwifungsi TNI akan kembali terjadi melalui RUU TNI ini dianggap tidak tepat. "Jika kita perhatikan revisi UU TNI hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara, yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI," ungkapnya. "Jika kita perhatikan sebelum dilakukan revisi UU TNI, perwira TNI sudah sering kali ditugaskan di jabatan prifesional operasional kementerian dan lembaga untuk tujuan membantu jalan program pembangunanan," tukas Haris.

Haris Rusly Moti menyatakan tidak sepakat jika Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dikaitkan dengan dihidupkannya kembali dwifungsi TNI.

Tak Punya Lagi Fungsi Sosial dan Politik, Eks Aktivis 98 Sebut RUU TNI Tidak Bertentangan Dengan Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/menko-polkam4-3398777356.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan. (Humas Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan. (Humas Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menarik perhatian publik. Utamanya Pasal 47 yang mengatur penempatan personel TNI aktif di luar organisasi TNI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa revisi UU tersebut hanya dilakukan pada tiga pasal dan tidak ada dwifungsi.&nbsp; Penegasan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan saat diwawancarai oleh awak media di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin (17/3). Dia menyampaikan bahwa revisi tiga pasal pada UU TNI sesuai dengan penjelasan pemerintah. Yakni Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Selain itu, tidak ada perubahan apapun.&nbsp; &rdquo;Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah, terkait dengan revisi UU TNI hanya dalam lingkup tiga pasal saja yang diubah. Pertama, Pasal 3 terkait kedudukan dan koordinasi TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua Pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun yang diatur. Ketiga Pasal 47 mengatur tentang jabatan di kementerian lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Pejabat yang biasa dipanggil BG itu mengakui, khusus Pasal 47, ada penambahan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh militer aktif. Namun selama ini kementerian dan lembaga tersebut memang sudah ditempati oleh TNI. Misalnya Basarnas. Dengan revisi UU TNI, kata BG, pembatasan penempatan prajurit aktif di TNI semakin jelas dan tegas.&nbsp; &rdquo;Saat ini terdapat pembahasan, wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian dan lembaga menjadi 16. Yaitu di Polkam, Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan Negara, Sekretariat Negara, Intelijen, Sandi Negara, Lemhanas, SAR, kemudian Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan KKP, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejagung, dan Mahkamah Agung,&rdquo; jelasnya. Secara tegas BG menyatakan bahwa revisi UU TNI tidak bermaksud untuk mengembalikan Dwifungsi TNI atau militer seperti yang terjadi di era Orde Baru. Karena itu, BG meminta semua pihak tidak lagi khawatir. Menurut dia, tujuan revisi UU TNI adalah untuk menyesuaikan kebutuhan atas perkembangan zaman. Sehingga TNI semakin profesional&nbsp; &rdquo;Utamanya dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang pertahanan negara sekaligus menyesuaikan peran TNI ke depan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, khususnya seperti dalam situasi darurat bencana. Tidak ada (dwifungsi TNI),&rdquo; kata dia.&nbsp;

Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa revisi tiga pasal pada UU TNI sesuai dengan penjelasan pemerintah.

Menko Polkam Budi Gunawan Tegaskan Revisi UU TNI Hanya Tiga Pasal, Tak Ada Dwifungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/Penolakan-Revisi-UU-TNI5-243822383.jpeg" alt="Aksi menolak pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu (15/3). (Koalisi Masyarakat Sipil)" width="100%">
<figcaption>Aksi menolak pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu (15/3). (Koalisi Masyarakat Sipil)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak pihak mengkhawatirkan kembali munculnya dwifungsi ABRI atau prajurit militer bisa lagi duduk pada jabatan sipil. Imparsial menggagas petisi dalam laman change.org terkait penolakan agenda terselubung dalam revisi UU TNI yang berpotensi memunculkan kembali dwifungsi ABRI. Sebanyak 2.976 orang telah mendatangani petis itu. Bahkan, terdapat 174 tokoh juga mendorong adanya petisi ini. Mereka di antaranya Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri &amp; Pembina IMPARSIAL); Usman Hamid, Aktivis HAM; Pdt. Ronald Richard Tapilatu Rafendi Djamin; Al A'raf, Pengamat Pertahanan dan Keamanan; Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.Si., Teol; KH Rakhmad Zailani Kiki; Prof. Dr. dr. A. Daldiyono; Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D., Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya. Dalam petisinya, Imparsial menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil. "Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer," kata Pendiri &amp; Pembina IMPARSIAL, Nursyahbani Katjasungkana dalam petisi pada laman change.org, Senin (17/3). Ia menjelaskan, agenda revisi UU Peradilan Militer lebih penting ketimbang UU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI serta Putusan Nomor 27/PUU-XIX/2021. Sebab, RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda.&nbsp; "Selain itu merampas jabatan sipil dan memarginalkan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis, termasuk di BUMN/BUMD dan lainnya," ujarnya. Tak hanya itu, perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengingatkan, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung.&nbsp; "Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI," cetusnya. Ia memandang, perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang.&nbsp; Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan &lsquo;war model'. Pasalnya, selama ini model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba. Apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer, tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius.&nbsp; "Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam war model untuk penanganan narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM," ungkapnya. Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah.&nbsp; Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004. RUU TNI juga mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri.&nbsp; "Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil," urainya. "Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji," imbuhnya. &nbsp;

Ia memandang, perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum.

Sebanyak 2.976 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/Kemenhan-Serahkan-700-Unit-Rantis-Maung-ke-TNI-Polri-3JPG-1339973253.jpg" alt="Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (keempat kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Direktur Pindad Sigit Puji Santosa (kedua kiri) meninjau kendaraan khusus Maung MV3 saat aca" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (keempat kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Direktur Pindad Sigit Puji Santosa (kedua kiri) meninjau kendaraan khusus Maung MV3 saat aca</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan tiga pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang bakal direvisi. Yakni Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ketiga pasal itu menyangkut kedudukan TNI, penugasan prajurit TNI aktif di luar jabatan militer, dan batas usia pensiun bagi TNI.&nbsp; Sjafrie menyampaikan bahwa semua itu akan dibahas bersama oleh DPR dengan pemerintah. Pembahasan bakal dilakukan oleh panitia kerja (panja) yang sudah dibentuk oleh DPR bersama para menteri atau perwakilan menteri yang ditugaskan. Mulai menteri hukum, menteri keuangan, sampai menteri sekretaris negara (mensesneg).&nbsp; "Menteri Pertahanan menugaskan sekjen Kementerian Pertahanan untuk memimpin kelompok kerja yang akan membahas tiga pasal yang akan dibahas, dengan harapan ini bisa selesai pada bulan Ramadhan, kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR," terang Sjafrie.&nbsp; Secara tegas, Sjafrie menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU TNI akan dilakukan secara ketat dan terukur. Sehingga nantinya produk hukum yang dihasilkan tidak akan menimbulkan interpretasi-interpretasi lain. Pembahasannya, lanjut dia, mengikuti ketua panja. Dia memastikan kesiapan pemerintah untuk menuntaskan pembahasan revisi UU tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015751453/revisi-uu-tni-menhan-sjafrie-sjamsoeddin-prajurit-yang-ditugaskan-di-kementerianlembaga-harus-pensiun-dini">Revisi UU TNI, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Prajurit yang Ditugaskan di Kementerian/Lembaga Harus Pensiun Dini</a> Berkaitan dengan larangan prajurit TNI aktif berbisnis, Menhan Sjafrie menyatakan bahwa pasal itu tidak termasuk yang dibahas dalam revisi UU TNI. Sehingga tidak ada yang berubah dalam aturan tersebut. Bahwa prajurit TNI aktif tetap tidak diperkenankan berbisnis. Mereka ditugaskan untuk fokus menjalankan tanggung jawab sebagai prajurit.&nbsp;"Tetap (TNI aktif tidak boleh berbisnis), selain dari tiga pasal yang kami sebut semuanya berjalan secara terukur semua," imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Menhan Sjafrie juga menyampaikan bahwa revisi UU TNI akan fokus pada tiga poin merujuk pasal-pasal tersebut. Selain itu, dia juga menyampaikan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan revisi aturan tersebut. Khususnya yang terkait dengan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil atau jabatan non militer. "Sedangkan untuk revisinya, presiden Republik Indonesia selaku panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada menteri pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga, itu harus pensiun, dan kita sebut pensiun dini," kata dia.&nbsp;

Secara tegas, Sjafrie menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU TNI akan dilakukan secara ketat dan terukur.

Revisi UU TNI, Menhan Sjafrie Tegaskan Larangan Berbisnis bagi Prajurit TNI Aktif Tetap Berlaku

Dwifungsi TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dwifungsi TNI

Berita Terkini