<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-JKT-1-BPOM-GEREBEK-KOSMETIK-ILLEGAL-FED-6.jpg" alt="Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membongkar isi empat gudang di kawasan Jakarta Utara kemarin (10/12). Hasilnya, mereka mendapati produk ilegal berupa kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan. Semuanya bernilai sekitar Rp 53 miliar. Yang diamankan antara lain adalah 43.071 produk kosmetik senilai Rp 17,17 miliar. Selain itu, ada 58.355 obat tradisional senilai Rp 27,98 miliar dan 14.533 pangan olahan ilegal senilai Rp 7,21 miliar.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebutkan bahwa pelaku diduga melakukan kejahatan peredaran ilegal itu dengan modus penjualan melalui jasa pengiriman kurir dan penjualan melalui e-commerce. Lebih lanjut Penny memaparkan, kosmetik ilegal yang ditemukan dan disita petugas antara lain Diva Mask, Inno Gialuron, Xtrazex, Princess Hair, dan Vita Micrite 3D All Use.  ”Sementara itu, obat tradisional ilegal yang ditemukan antara lain Detoxic, Resize Gel, dan Hero Active. Sedangkan pangan olahan ilegal antara lain Slim Mix Collagen 168 g, Choco Mia, dan Black Latte 100 g,” lanjutnya.  BPOM telah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap sepuluh orang terkait temuan tersebut. Semuanya masih berstatus saksi. ”Kami terus melakukan pendalaman untuk menemukan aktor intelektual di balik kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal ini,” jelas Penny.  Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan dan mutu serta kebenaran informasi dari produk obat dan makanan yang beredar secara online, BPOM telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia alias idEA. ”BPOM juga secara berkesinambungan melaksanakan patroli siber untuk menelusuri dan mencegah peredaran obat dan makanan ilegal di media daring melalui platform situs, media sosial, dan e-commerce,” ujarnya.  Berdasar hasil patroli siber, BPOM memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta idEA untuk pemblokiran atau take down platform yang melakukan perdagangan online produk ilegal.

Modus Peredaran Produk Ilegal dengan Penjualan lewat E-commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/apa-jadinya-pengusaha-asing-tak-berbadan-hukum_m_185748.jpeg" alt="Chief Executive Officer (CEO) Blibli.com Kusumo Martanto: pengenaan pajak e-commerce kepada pelaku usaha online harus adil" width="100%">
<figcaption>Chief Executive Officer (CEO) Blibli.com Kusumo Martanto: pengenaan pajak e-commerce kepada pelaku usaha online harus adil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar&nbsp;e-commerce.&nbsp;Sayang, celah&nbsp;itu justru dimanfaatkan oleh perusahaan asing maupun pelaku usaha dalam negeri untuk meraup untung besar tanpa menanggung pajak. Kondisi itu akhirnya membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan pemberlakuan pajak bagi&nbsp;e-commerce.&nbsp;Aturannya pun saat ini tengah digodok. Menanggapi hal itu,&nbsp;Chief Executive Officer (CEO)&nbsp;Blibli.com Kusumo Martanto&nbsp;justru mendukung pengenaan pajak&nbsp;e-commerce. Pihaknya maupun rekan pengusaha&nbsp;e-commerce&nbsp;telah mendapat banyak informasi dengan rencana tersebut. "Kita melihat, kan kita juga dari teman-teman media kita dapatkan rancangan, dan juga dari asosiasi juga. Sebetulnya, kalau mau berbisnis itu harus bayar pajak. Kalau kita prinsipnya begitu. mengenai aturannya seperti apa, mungkin ada relaksasi untuk UKM kita akan support," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2). Hanya saja, dirinya mempertanyakan pemberlakuan kebijakan pajak tersebut kepada pelaku usaha yang tidak memiliki badan usaha dan jualan produk online dari luar negeri.&nbsp;"Kemudian yang menjadi pertanyaan buat kami, perusahaan yang tidak mempunyai badan usaha di Indonesia, jualan online, jualan dari luar negeri pajaknya bagaimana?," tuturnya. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pengenaan pajak&nbsp;e-commerce&nbsp;kepada pelaku usaha online harus adil. Jangan sampai, pebisnis daring menjadi resah dalam menjalankan bisnisnya. "Saya pikir sih mengenai peraturan pajak ini semuanya harus fair. baik offline dan online. Kan di dalam online ini macam-macam, melalui medsos, melalui market place platform itu bagaimana. Itu saja sih," pungkasnya. (Hap/Hana)

Apa Jadinya Pengusaha Asing Tak Berbadan Hukum?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/e-commerce-yang-mencipta-banyak-pemenang_m_174592.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>E-COMMERCE acap dituding sebagai biang kerok lesunya sektor ritel. Di negara maju, satu per satu toko ritel gulung tikar. Di Indonesia, dengan guncangan yang tidak sebesar negara maju, gejala yang sama juga mulai muncul. Tentu saja gelombang e-commerce tidak bisa dibendung. Memang pasti ada yang limbung. Itulah mereka-mereka yang tak mampu menyesuaikan diri dengan tanda-tanda zaman. Sementara itu, ada banyak lainnya yang justru menangguk untung. Karakter ekonomi digital yang membuka pasar seluas-luasnya membuat siapa pun bisa bermain. E-commerce yang mampu memangkas mata rantai distribusi konvensional nan panjang merupakan jaminan bagi perdagangan yang lebih efisien. Maka kita bisa menyaksikan gelombang ibu rumah tangga yang mampu menjajakan dagangannya di media sosial. Juga usaha kecil yang melesat setelah memanfaatkan marketplace. Ekosistem digital itu akan makin dewasa ketika ditunjang sistem pembayaran yang aman dan tepercaya. Dipadu dengan inovasi teknologi di bidang finansial, semua itu menjadi mungkin. Adanya financial technology (fintech) telah mempermudah konsumen berbelanja secara online. Perbankan pun, tampaknya, juga telah menyerah. Pilihannya adalah turut mengembangkan atau sekalian saja merangkul fintech. Pertanyaan kritisnya, apakah ke depan kita hanya akan menjadi pasar ataukah bisa turut menjadi pemain dalam ekosistem digital secara global? E-commerce memang membuat barang-barang impor lebih mudah diakses konsumen. Hal itu menimbulkan kekhawatiran apakah produk dalam negeri bakal mampu bersaing. Meski demikian, sebagaimana perdebatan tentang globalisasi yang menjadi bahasan beberapa dekade lalu, ekonomi digital juga menghasilkan dua dampak yang bersinggungan. Ada yang tergilas kalah. Namun, akan ada lebih banyak yang merengkuh kemenangan.

E-Commerce yang Mencipta Banyak Pemenang

e-commorce

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#e-commorce

Berita Terkini

Modus Peredaran Produk Ilegal dengan Penjualan lewat E-commerce

Apa Jadinya Pengusaha Asing Tak Berbadan Hukum?

E-Commerce yang Mencipta Banyak Pemenang

Download Aplikasi JawaPos.com