Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bpn-prabowo-sandi-ogah-e-government-cuman-jadi-slogan-kampanye_m_.jpg" alt="Cawapres 02 Sandiaga Uno. (Issak Ramdhani/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Juru bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Dian Islamiati Fatwa mengatakan, Konsep e-Government yang selama ini selalu didengungkan, tidak lebih hanya sekedar slogan saja. Karena masih banyak pelayanan publik yang lama dan bertele-tele. &ldquo;Dulu kita memang seperti sedang terkagum-kagum dengan kemunculan e-Goverment, Smart City dan sejenisnya. Yang tujuannya hanya untuk mempercepat prosesnya. Tapi faktanya masih belum banyak peruabahan," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3) Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mau berkolaborasi dengan sektor swasta yang berhasil memanfaatkan teknologi e-business. Tujuanya agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Dian yang juga putri dari mendiang politikus AM Fatwa ini mengatakan, BPN telah mendiskusikan konsep pemerintahan kolaboratif yang ideal bagi pemerintahan di masa mendatang. Beberapa praktik serupa yang dilakukan pemerintah daerah bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di daerah lain.&nbsp; &ldquo;Sehingga iptek bisa sejalan dengan pemerintahan yang efektif juga efisien,&rdquo; ujar politikus PAN ini. Kolaborasi memungkinkan semua pemangku negara untuk berbagi beban, peran, dan manfaat. Sebagai bentuk implementasinya adalah antara lain pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Sebab, kata Dian, beban masalah kesehatan sebagiannya harus diselesaikan melalui mekanisme kolaborasi warga, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kampus, dan lembaga riset serta dunia usaha.&nbsp; &ldquo;Semua bisa terlibat dalam porsinya dan itulah salah satu bentuk dari kolaborasi atau gotong royong. Sebab, lanjutnya, gotong royong adalah salah satu kata kunci dalam ideologi Pancasila,&rdquo; papar Dian.

BPN Prabowo-Sandi Ogah e-Government Cuman Jadi Slogan Kampanye

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiru-sukses-risma-plt-gubernur-aceh-jajaki-kerjasama-dengan-its_m_230160.jpg" alt="Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama pimpinan ITS, Senin (23/7)" /> JawaPos.com - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tancap gas. Usai dilantik Kementerian Dalam Negeri, Nova segera berusaha memajukan provinsi yang dipimpinnya. Salah satunya adalah menjajaki kerja sama dengan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/09/07/2018/sempat-dicurangi-tahun-ini-sapuangin-its-juara-dunia" target="_blank">Institut Teknologi Sepuluh Nopember </a>(ITS) Surabaya, Senin (23/7). Pada kunjungannya ke ITS, Nova menyampaikan beberapa poin kerja sama yang akan dijalin. Dia berharap banyak orang Aceh yang dapat berkuliah di ITS. Pemprov Aceh sendiri sudah menyediakan beasiswa baik untuk umum maupun yatim. "Kita bisa bekerja sama merancang beasiswa, terutama untuk masyarakat Aceh yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di ITS," jelas gubernur yang juga lulusan Arsitektur ITS tersebut. Selain itu, dia juga membahas mengenai suap dan korupsi di beberapa wilayah yang marak ditemukan menjelang pilkada serentak beberapa waktu lalu. "Pelelangan, perekrutan pegawai, dan sistem perencanaan menjadi wilayah yang rawan kasus tersebut," terangnya.&nbsp; Oleh sebab itu, dia berharap adanya perangkat atau sistem yang dapat mencegah perilaku korip. Salah satunya dengan menerapkan e-Government. E-Government menjadi solusi tepat karena permasalahan yang terjadi kini tak lagi hanya mengenai etos kerja, tetapi sudah semakin kompleks. Menanggapi ketertarikan pemprov Aceh soal penerapan e-Government tersebut, pakar smart city dan IT ITS Endroyono mengatakan, pihaknya sangat siap untuk memfasilitasi dan menerapkan teknologi tersebut. "Mengenai e-Government, ITS sudah berpengalaman ide, konsep, dan juga phasing out (langkah bertahap, red)," tuturnya. Salah satu tujuan adanya e-Government, menurut Endroyono, memang untuk meminimalisasi kejadian yang berujung pada tindak pidana korupsi. Dia memaparkan, penerapan aplikasi e-Government sebenarnya lebih untuk memusatkan semua transaksi pada bentuk data riil dan mengurangi transaksi secara langsung oleh manusia. Lebih lanjut, dosen Departemen Teknik Elektro ITS itu menjelaskan, yang lebih penting ketika pemprov Aceh bekerja sama dengan ITS di bidang e-Government, adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat diterapkan di Aceh sesuai dengan model bisnis yang ada. "Model teknologi tak pernah baku, yang baku adalah tujuannya yang sama yaitu demi terciptanya sistem yang lebih bersih. Selain itu, masterplan juga harus dibuat dengan matang," jelas Endroyono. Dia menyarankan program percepatan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemprov Aceh dengan pemkot Surabaya untuk memanfaatkan aplikasi dan teknologi yang telah disumbangkan ke negara dan tersimpan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat selama ini ITS juga berperan aktif mendukung berhasilnya penerapan smart city di Surabaya dengan menggagas ide, konsep dan penerapannya. "Setiap aplikasi yang diterapkan di Surabaya, bisa dibilang nyawanya adalah ITS. Di sini ITS berperan sebagai pendamping serta pengembang lanjut," ungkapnya. Di akhir paparannya, Endroyono juga menjelaskan bahwa banyak kota atau daerah yang mencanangkan sistem eEGovernment ini untuk menuju smart city. Namun, kebanyakan dari daerah yang gagal menerapkan sistem e-Government. Selain faktor ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM), faktor komunikasi antara pemimpin daerah dengan bidang yang menangani e-Government juga sangat mempengaruhi. "Makanya Bu Risma sangat aktif mengomunikasikan keinginannya dengan para staf dan ahli yang menangani sistem e-Government ini," sebutnya.

Tiru Sukses Risma, Plt Gubernur Aceh Jajaki Kerjasama dengan ITS

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sistem-ict-dianggap-mampu-tekan-korupsi_m_167959.jpeg" alt="Kuliah umum " /> Jawapos.com -- Penggunaan sistem Informasi, Komunikasi dan Teknologi (ICT) yang mengarah ke e-government (teknologi informasi dalam pemerintahan) dianggap mampu menekan tindak pidana korupsi. Meski sudah diterapkan di Malaysia, jika pemerintah Indonesia berkeinginan untuk menggunakannya diperlukan pengamanan yang lebih pada data penting. Hal tersebut dikatakan oleh Halimah Abdul Manaf dari Universiti Utara Malaysia. Saat menjadi pembicara dalam kuliah umum "Open Government and The Role of Information,&nbsp; Communication and Technology for a better People Services" yang diadakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIP UMY) pada Jumat (10/11). "Dari data statistik yang kami miliki, penggunaan sistem ICT di Malaysia ternyata mampu menurunkan tingkat tindak pidana korupsi hingga 60 persen," kata Halimah. Ketika akan menggunakan sistem ini, menurutnya pemerintah perlu membangun sebuah badan. Untuk peningkatan keamanan data pentingnya, maupun milik masyarakat. Selain peran pemerintah, juga dari masyarakat diperlukan. Yaitu peningkatan skill-nya dalam menghadapi sistem teknologi ICT ini. "Masyarakat perlu melakukan persiapan khusus, agar kita bisa sama-sama menyukseskan keberadaan sistem ICT dalam&nbsp;E-Government&nbsp;ini,"&nbsp; kata Erni Zuhriyati, Sekretaris Prodi MIP UMY.

Sistem ICT Dianggap Mampu Tekan Korupsi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dki-jakarta-berhasil-terapkan-e-goverment-lewat-aplikasi-qlue_m_154013.jpeg" alt="Pemaparan Hasil Penelitian " /> JawaPos.com - Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian mengenai penerapan e-government di DKI Jakarta, Makassar dan Bojonegoro. Dari tiga wilayah tersebut, masing-masing telah memiliki sistem pelayanan publik secara online yang berhasil berpengaruh terhadap masyarakatnya. DKI Jakarta sendiri, memiliki aplikasi e-goverment yang menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi untuk menampung aspirasi masyarakat. Diantaranya e-Procurement, e-Budgeting, e-Musrenbang, Qlue, Jakarta Smart City, dan e-Kinerja. Salah satu yang paling terkenal, Qlue, sudah tidak asing lagi bagi warga Ibu Kota yang aktif mengaksesnya untuk melaporkan keluhan mengenai lalu lintas, infrastruktur serta permasalahan lain di Jakarta. Aplikasi Qlue terhubung langsung dengan Jakarta Smart City (JSC) yang berperan menyampaikan aduan itu kepada Pemprov. Program Manager Perkumpulan Prakarsa Maria Laurentia mengatakan bahwa Qlue telah menjadi e-government yang bekerja dengan baik melayani publik. "It's works (ini berhasil). Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya. Terintegrasi dengan JSC, dan pemerintah bisa menjawab bahkan mengatasi permasalahan yang dilaporkan," kata dia saat memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan e-government, di Mercure Cikini Jakarta, Selasa (29/8). Qlue bisa menjadi contoh bagi provinsi, kota atau bahkan kabupaten lain di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan pemerintah pun dapat mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan warganya. Sebagai informasi, aplikasi lain yang diterapkan di Jakarta, yakni e-Procurement adalah sistem pengadaan barang atau jasa, e-Budgeting merupakan sistem anggaran yang juga digunakan sebagai transparansi anggaran. Kemudian, e-Musrenbang yang berperan menjadi sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Ada juga e-Kinerja, penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil. Sedangkan, dalam skala nasional, e-government telah dijalankan melalui aplikasi KRISNA, SIPKD, SIMLARAS, e-Leadership, Si-cantik, e-office (Si Maya), SIMDA, SIRUP, SP4N, dan LAPOR.

DKI Jakarta Berhasil Terapkan E-Goverment Lewat Aplikasi Qlue

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sejauh-mana-terobosan-pemerintah-terapkan-e-government_m_153934.jpeg" alt="Ilustrasi" /> JawaPos.com - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memacu pemerintah untuk mengubah cara memberikan pelayanan kepada publik ke arah yang lebih canggih. Kecanggihan itu menunjukkan pelayanan yang lebih terbuka serta transparan. Program Manager Perkumpulan Prakarsa, Maria Laurentia berpendapat, kecanggihan e-government mendorong tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan komunikasi dan interaksi dalam koridor perencanaan pembangunan, melalui tekonologi informasi. Apalagi pemerintah telah menargetkan penerapan e-budgeting dalam kerangka e-government sudah terwujud di semua level pemerintah daerah pada 2018. "Pada dasarnya keberhasilan dalam penerapan e-government itu yakni tataran kebijakan, dukungan fiskal dan infrastruktur," ujar Laura saat memaparkan hasil penelitian e-government oleh Prakarsa di Mercure Jakarta Cikini, Selasa (28/8). Di sisi lain, katanya, sistem yang belum terintegrasi masih menjadi hambatan yang sulit diurai. Di tingkat masyarakat, meski implementasi e-government telah membuka ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat dalam menggunakan hak sipilnya melalui beragam kanal yang tersedia. Namun keterbatasan akses masih terjadi akibat kendala teknis, kurangnya sosialisasi, dan desain aplikasi yang belum ramah pengguna. "Kondisi ini membuat pemerintah tidak dapat mengembangkan e-government. Sebab penerapan e-goverment sendirian. Prinsip open government menekankan agar kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara transparan, akuntabel dan partisipatif," ujar dia. Sebetulnya upaya itu dapat dimaksimalkan dengan mengoptimlkan ketersediaan jaringan informasi, seperti media sosial, website maupun teknologi lainnya. "Tak hanya melalui website dan aplikasi, sosial media juga dapat menjadi alat untuk menjangkau partisipasi publik yang lebih luas," kata Laura.

Sejauh Mana Terobosan Pemerintah Terapkan E-Government

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/mendagri-menpan-sepakat-percepat-penggunaan-e-goverment_m_130628.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" /> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Asman Abnur di Kantor Kemenpan Rabu (17/5). Hasilnya, pemerintah akan mempercepat penggunaan E-goverment di daerah. Tjahjo menjelaskan, tata kelola pemerintahan daerah masih banyak yang belum baik. Tak ayal, berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mayoritas mendapat nilai C. "Duitnya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Pak Jokowi minta di tingkatan," ujarnya usai pertemuan. Nah, jika digunakan E-goverment, dia optimis bisa lebih efisien dan efektif dalam penganggarannya. Selain itu, juga lebih transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau. Politisi PDIP itu menjelaskan, dari 500 lebih Kabupaten/kota yang ada saat ini, baru segelintir saja yang menggunakan. Seperti Kota Bandung dan Kota Surabaya. "Daerah lain tidak udah malu belajar ke kota tersebut. Masa tiap tahun yang dapat penghargaan kota isu-isu saja," pungkasnya. Selain e-goverment, sejumlah persoalan lain juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya terkait kepegawaian hingga administrasi pemerintahan.(far/jpk)

Mendagri-Menpan Sepakat Percepat Penggunaan E-goverment 

e-goverment

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#e-goverment