<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TPS-Amien-Rais.jpg" alt="Penghitungan suara di TPS 123 yang digunakan Amien Rais nyoblos. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penghitungan suara di TPS 123 yang digunakan Amien Rais nyoblos. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam bulan menjelang coblosan pilkada 2020, pembuatan sistem e-rekap atau rekapitulasi suara secara elektronik yang akan digunakan ternyata belum selesai. KPU berdalih sistem sedang dalam tahap finalisasi sebelum dilakukan uji coba lanjutan.  Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, model formulir yang akan digunakan sudah disiapkan. Namun, untuk aplikasinya, saat ini masih dilakukan finalisasi oleh tim TI KPU. ”Kalau aplikasi sudah selesai, akan kami uji coba,” ujar Evi saat ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (28/2).  Evi menyadari bahwa waktu yang tersisa untuk menyiapkan sistem e-rekap tidak cukup banyak. Karena itu, penyelesaian pembuatan aplikasi harus dipercepat. Dia menargetkan, uji coba bisa dilakukan Maret.  KPU belum memutuskan sistem yang akan diterapkan dalam e-rekap. Namun, kecenderungannya akan mengombinasikan sistem OCR dan OMR. Dengan adanya kombinasi, tiap-tiap sistem diharapkan bisa saling mengisi kekurangan.  OCR (optical character recognition) merupakan sistem yang berfungsi untuk memindai gambar atau foto dari kertas rekapitulasi suara menjadi teks. Teks itu nanti dikonversi dalam bentuk hitungan suara berbasis elektronik.  Sementara itu, OMR (optical mark reader) merupakan sistem yang membaca tanda bulatan pensil pada kertas rekapitulasi suara. Tanda tersebut kemudian dipindai ke dalam bentuk data elektronik.  Evi menjelaskan, keputusan apakah e-rekap dilakukan di 260 daerah pilkada atau hanya di beberapa daerah sebagai pilot project sangat bergantung pada hasil uji coba. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Maret, KPU Jalani Uji Coba Lanjutan E-Rekap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Uji-Publik-Rancangan-Peraturan-KPU-Pilkada-2020-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti tentang beban kerja para penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 lalu. Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan beban kerja yang berat bagi petugas penyelenggara Pemilu 2019 tersebut menjadi catatan penting. Sehingga ke depan proses rekapitulasi akan dilakukan secara elektronik atau online.  ‎"Beban kerja di Pemilu 2019 berat, kita usulkan dan sedang on going proses penggunaan e-rekapitulasi," ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (22/1).  Sehingga di Pemilu 2024 jika tidak ada halangan akan diterapkan e-rekapitulasi atau e-rekap dan salinan bentuk digital untuk pencoblosan. Hal tersebut juga akan menekan biaya pemilu yang mahal.  "Untuk jangka panjang 2024, kita juga menyusulkan salinan dalam bentuk digital. Jadi kita enggak membutuhkan kertas yang banyak," imbuh Arief.  Selain itu, KPU juga akan terus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam hajatan lima tahunan. Baik itu Pemilu ataupun Pilkada serentak. "KPU juga mengdepankan prisip-prinsip yang transparan. KPU itu kerja yang transparan, kerja yang integritas," ungkapnya.  Berdasar data dari KPU, petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu mencapai 894 orang. Sementara petugas yang sakit berjumlah 5.175 orang.

894 Petugas Meninggal pada Pemilu 2019, KPU Siap Terapkan E-Rekap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisakah masyarakat Indonesia mengetahui hasil pemilu pada hari yang sama atau berdekatan dengan hari pemungutan suara? Hal itulah yang saat ini diupayakan KPU dengan program e-rekap. Harapannya, program tersebut bisa diuji coba pada Pilkada 2020.  Selama ini, menunggu kepastian hasil pemilu di Indonesia sangat membosankan. Bayangkan, proses rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019 memerlukan waktu sekitar 35 hari. Rekap untuk pilkada serentak 2020 juga sudah ditetapkan. Delapan hari untuk pilwali/pilbup dan 12 hari untuk pilgub.  Rasanya begitu ketinggalan zaman. Teknologi informasi telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun, pesta demokrasi yang menelan dana besar dan melibatkan jutaan orang masih menggunakan cara-cara jadul.  E-voting memang sudah pernah diuji coba pada sejumlah pemilihan kepala desa. Namun, berharap teknologi itu bisa diterapkan pada pemilu berskala besar masih sebatas angan-angan. Ada begitu banyak kekhawatiran tentang tingkat pendidikan pemilih hingga faktor keamanan jaringan.  Karena itu, KPU menganggap e-rekap lebih cocok diterapkan lebih dulu. Risikonya lebih kecil, tapi dampak positifnya lebih besar ketimbang e-voting. "Sebagian besar persoalan dalam pemilu dan pilkada itu ada di rekapitulasi," ungkap Komisioner KPU Viryan Azis.  Persoalannya, UU Pilkada belum secara spesifik membahas penggunaan teknologi. Baik untuk pemungutan suara maupun rekapitulasi suara. Begitu pula peraturan KPU. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan ada regulasi khusus berkaitan dengan e-rekap di level KPU.  Untuk sementara, KPU akan menyiapkan tim yang fokus menyiapkan e-rekap. Sudah ada alternatif untuk menyusun mata rantai prosesnya. Mulai formulirnya, teknologinya, hingga mempertimbangkan praktik yang sudah berjalan selama ini di program sistem informasi penghitungan suara (situng). "Sedapat mungkin perubahan tidak terlalu banyak," lanjutnya.  Viryan menjelaskan, secara teknis gambaran e-rekap yang dikembangkan KPU tidak jauh berbeda dengan situng pada pemilu lalu. "Kami tidak pakai alat, cukup program," ujar mantan komisioner KPU Kalbar itu. Peralatan berupa scanner sudah tersedia. Personel KPU provinsi dan kabupaten/kota juga sudah berpengalaman.  Kekurangan-kekurangan yang ada dalam situng diperbaiki agar lebih akurat. Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah level penggunaannya. Apakah di kabupaten/kota seperti saat pemilu lalu atau bisa diterapkan mulai level kecamatan. Harapannya, pada pilkada 2020, sistem tersebut sudah bisa digunakan.  Target utamanya, seluruh pembahasan mengenai e-rekap sudah bisa klir sebelum akhir tahun ini. Termasuk simulasi dan sosialisasi. KPU tidak hendak melakukan uji coba hanya di beberapa daerah. "Kelihatannya langsung sekaligus (di semua daerah, Red)," tambahnya.  Rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk pilkada 2020 juga menjadi salah satu rekomendasi Komisi II DPR. Persoalan yang harus diantisipasi adalah public trust atau kepercayaan publik atas hasil e-rekap. "E-rekap harus transparan, terbuka, dan jujur," tutur Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron.  Namun, penerapan e-rekap sangat bergantung pada kemampuan tiap-tiap daerah. Menurut Herman, diperlukan beberapa daerah tertentu yang menjadi pilot project karena menyangkut kesiapan anggaran serta kemampuan personal yang menjalankan sistem itu. Personel yang bertugas juga harus dilatih dengan metode baru. "Bagi daerah yang belum mampu, jangan dulu," tambahnya.  Herman memastikan bahwa penghitungan dengan sistem e-rekap dalam pilkada 2020 sangat memungkinkan. Sebab, skala penghitungannya bersifat lokal. Hanya pada tingkat KPU daerah yang menyelenggarakan pilkada. Dia memperkirakan hanya akan berlangsung di sekitar 3 hingga 5 ribu TPS. Berbeda dengan situng yang dilakukan KPU saat Pemilu 2019. Saat itu jumlah TPS-nya sangat besar, mencapai 810.329 TPS. "Sehingga bebannya akan lebih ringan," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Menuju Penggunaan E-Rekap di Pilkada

e-rekap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#e-rekap

Berita Terkini

Maret, KPU Jalani Uji Coba Lanjutan E-Rekap

894 Petugas Meninggal pada Pemilu 2019, KPU Siap Terapkan E-Rekap

Menuju Penggunaan E-Rekap di Pilkada

Download Aplikasi JawaPos.com