<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/79ade115-c700-4d22-94a4-689401cdf605-2022576384.jpeg" alt="Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Pengusahaan BP (Batam) menargetkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City menempati hunian baru pada September.</p> <p>Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen. Selanjutnya dibangun 961 unit rumah lain yang ditargetkan mulai dibangun pada awal April.</p> <p>&rdquo;Rumah tersebut ditargetkan pada September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat,&rdquo; ujar Ariastuty seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dia menambahkan, Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret.</p> <p>&rdquo;BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati warga pada September,&rdquo; kata Ariastuty Sirait.</p> <p>Menurut Ariastuty, pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai. Sebab, lahan untuk pembangunan rumah masih dikuasai masyarakat. Tim Terpadu Kota Batam mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, pada Februari.</p> <p>Tim itu dibentuk dengan dasar Keputusan Wali Kota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar, dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.</p> <p>&rdquo;Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam,&rdquo; terang Ariastuty Sirait.</p> <p>Tim Terpadu Kota Batam terdiri dari unsur Pemkot Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.</p> <p>&rdquo;Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan,&rdquo; papar Ariastuty.</p> <p class="class-paragraph">Ariastuty menjelaskan, sebelum diterbitkan SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektare tersebut, dari total keseluruhan lahan di Tanjung Banon seluas 145 hektare.</p>

Badan Pengusahaan BP (Batam) menargetkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City menempati hunian baru pada September

BP Batam Targetkan Warga Rempang Tempati Hunian Baru pada September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG_20230925_104138_998-3049471229.jpg" alt="Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan, 35 orang tersangka kericuhan penolakan relokasi masyarakat Pulau Rempang di depan kantor BP Batam pada 11 September masih belum mendapat penangguhan. Saat ini, proses pendalaman masih terus berlangsung terhadap 35 orang tersebut.</p> <p>&rdquo;Ini adalah kewenangan penyidik. Penyidik masih melakukan proses pendalaman terhadap informasi-informasi yang didapat. Jadi masih berproses,&rdquo; kata Pandra seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Batam, Kepulauan Riau.</p> <p>Begitu juga terhadap delapan orang yang sudah lebih dulu sudah mendapat penangguhan. Meski demikian, proses hukum terhadap mereka tetap masih berlangsung.</p> <p>Namun, kata dia, delapan orang yang telah diberikan penangguhan sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Dengan mengatakan kepada publik bahwa kondisi di Rempang saat ini sudah aman.</p> <p>&rdquo;Ajakan-ajakan seperti inilah yang dapat membuat keadaan semakin kondusif,&rdquo; ucap Zahwani Pandra Arsyad.</p> <p>Dia menyebutkan, pihaknya saat ini masih fokus terhadap upaya tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terutama tentang banyaknya informasi-informasi palsu terkait permasalahan Rempang.</p> <p>&rdquo;Di dunia maya ini yang sekarang mulai berkembang banyak berita hoaks, dan memperkeruh suasana. Maka itu, saya meminta tokoh-tokoh masyarakat dapat menenangkan masyarakat Rempang yang saat ini sudah beraktivitas secara normal,&rdquo; jelas Zahwani Pandra Arsyad.</p> <p>Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan, warga Rempang yang bersedia pindah sementara, lebih memilih untuk tinggal di ruko atau menyewa rumah.</p> <p>&rdquo;Data yang masuk ke kami itu, mereka sudah ada yang meninjau sendiri ruko, ada yang meninjau sendiri rumah. Kebanyakan dari mereka memang tidak mau tinggal di rumah susun (rusun), karena mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan di kampung. Jadi saat ini pilihannya adalah di ruko dan di rumah, kalau di rusun mereka tidak mau,&rdquo; ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.</p> <p>Dia menjelaskan, sampai saat ini sesuai estimasi perhitungan dari tim BP Batam, ada sekitar 400 ruko dan 63 rumah yang tersedia di wilayah Kota Batam.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Tapi memang kalau rumah ini kan harus ada listrik dan air, itu sedang proses pemasangan. Saat ini, yang sudah terpasang ada 15 rumah,&rdquo; papar Ariastuty Sirait.</p> <p>Untuk perlengkapan rumah milik warga yang hendak pindah, BP Batam juga akan memberi bantuan berupa mobil untuk mengangkut barang-barang pindahan. Ariastuty mengatakan, sampai saat ini, sudah lebih 30 persen warga yang bersedia pindah dari 4 kampung, yang merupakan tahap pertama proses relokasi atas proyek Rempang Eco-City.</p>

Polda Kepri menyebutkan, 35 orang tersangka kericuhan penolakan relokasi masyarakat Pulau Rempang masih belum mendapat penangguhan

Polda Kepri Sebut 35 Tersangka Ricuh Kasus Rempang Belum Dapat Penangguhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/kasus-rempang-2789747222.jpg" alt="Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)" width="100%">
<figcaption>Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Penyelesaian konflik di Pulau Rempang yang belum usai memantik reaksi sejumlah kalangan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) salah satunya. Ketua PBNU M. Syafi&rsquo;i Alielha mengkritisi pernyataan Kepala BPN/Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto yang menyebut warga Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.</p> <p>Menurut Savic Ali, sapaan Syafi&rsquo;i Alielha, negara mestinya tidak sebatas menyampaikan bahwa warga tak memiliki sertifikat tanah. Sebab, banyak warga di Rempang yang memang tidak bisa membuktikan hak tanahnya lewat lembaran sertifikat. Namun, mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Rempang dan bekerja di sana.</p> <p>Menurut Savic Ali, pemerintah atau negara punya kewajiban untuk menciptakan taraf hidup yang baik bagi rakyatnya. Negara tidak bisa memindahkan warga Rempang begitu saja. Sebagai jalan tengah, bagi warga setempat yang selama ini sudah bekerja, harus ada klausul-klausul yang mengikat dan ditawarkan oleh pemerintah.</p> <p>Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan melaksanakan proses relokasi masyarakat Rempang sesuai jadwal, yakni pada 28 September. Rencananya, relokasi tersebut dilakukan di tiga kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Batu Merah.</p> <p>Selain ditentang sebagian warga Rempang, rencana relokasi pada 28 September itu menjadi sorotan Komnas HAM. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan, pihaknya sudah meminta menteri koordinator bidang perekonomian agar meninjau kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN. <strong>(wan/tyo/c9/oni)</strong></p>

Penyelesaian konflik di Pulau Rempang yang belum usai memantik reaksi sejumlah kalangan. PBNU salah satunya.

PBNU-Komnas HAM Soroti Relokasi Warga Pulau Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/kasus-rempang-2789747222.jpg" alt="Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)" width="100%">
<figcaption>Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com-</strong>&nbsp;Komnas HAM berikan delapan rekomendasi penanganan untuk kasus Pulau Rempang, terkait penolakan warga terhadap rencana pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.</p> <p style="font-weight: 400;">Rekomendasi penanganan tersebut berdasarkan tinjauan langsung yang sebelumnya telah dilakukan.</p> <p style="font-weight: 400;">Rekomendasi pertama yaitu meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN atau Proyek Strategi Nasional berdasarkan Permenko RI 7 Tahun 2023, melansir dari coordinator subkomisi penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, melalui Antara.</p> <p style="font-weight: 400;">Rekomendasi selanjutkan seperti yang disampaikan oleh Uli yaitu meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tidak menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL di lokasi Pulau Rempang, mengingat lokasi belum jelas dan bersih.</p> <p style="font-weight: 400;">Selanjutnya, Komnas HAM menegaskan agar penggusuran yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2005 tentang pengesahan InternaTional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.</p> <p style="font-weight: 400;">Undang-undang tersebut mengatur mengenai kebijakan penggusuran, salah satunya yaitu penggusuran paksa dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan upaya-upaya lain.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013006734/pakar-hukum-pidana-sebut-konflik-pulau-rempang-belum-termasuk-pelanggaran-ham-berat">Pakar Hukum Pidana Sebut Konflik Pulau Rempang Belum Termasuk Pelanggaran HAM Berat</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Namun jika terpaksa melakukan penggusuran paksa, pemerintah wajib untuk melakukan asesmen dampak yang ditimbulkan dan bagaimana kebijakan pemulihan akibat dampak tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain hal diatas dalam UU ini juga disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada warga terdampak.</p> <p style="font-weight: 400;">Rekomendasi keempat yang disampaikan Uli yaitu Komnas HAM meminta pemerintah agar melakukan dialog, dialog dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan baik kultural maupun humanis atas rencana pengembangan dan relokasi, sebagai dampak pembangunan PSN tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Rekomendasi selanjutnya, Komnas HAM meminta pemerintah atau negara untuk tidak merenggut hak atas tempat tinggal layak, baik dalam hal tindakan maupun kebijakan yang diambil pada tingkat lokal maupun nasional.</p> <p style="font-weight: 400;">Rekomendasi keenam, melalui Uli, Komnas HAM meminta untuk tidak mengerahkan aparat dengan jumlah berlebih terkait proses relokasi dan proses pembangunan Kawasan Pulau Rempang Eco City.</p> <p style="font-weight: 400;">Ketujuh, Komnas HAM meminta agar polisi mempertimbangkan penggunaan prinsip keadilan dalam restorasi penanganan proses pidana pada kasus Pulau Rempang.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013005640/paksa-warga-lucuti-baju-saat-unjuk-rasa-di-pulau-rempang-pakar-itu-bentuk-intimidasi-dan-pelecehan">Paksa Warga Lucuti Baju saat Unjuk Rasa di Pulau Rempang, Pakar: Itu Bentuk Intimidasi dan Pelecehan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Dalam hal penanganan kasus Pulau Rempang, kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan disabilitas dan masyarakat adat harus dilindungi. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Uli mewakili Komnas HAM.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kedelapan, kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat, harus dilindungi dari kekerasan dan lainnya di Pulau Rempang,&rdquo; papar Uli, dilansir dari Antara.</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;***</p>

Komnas HAM berikan delapan rekomendasi penanganan terkait rencana pembangunan proyek strategis Rempang Eco City.

Komnas HAM Berikan 8 Rekomendasi untuk Penanganan Kasus Pulau Rempang

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/IMG_20230919_123207-102164083.jpg" alt="Habib Rizieq." width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Habib Rizieq menyerukan umat Islam untuk membela Ustadz Abdul Somad (UAS) yang berpihak pada warga Melaya Rempang, Riau, Batam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seruan yang disampaikan melalui pengacaranya itu dikhususkan terhadap warga Rempang yang ditindas oleh rezim saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"IB HRS juga menyerukan kepada segenap Umat Islam agar terus mendoakan UAS yang sedang membela Warga Melayu Rempang agar dilindungi Allah dari segala makar orang jahat," kata tim pengacara HRS, Aziz Yanuar dikutip dari&nbsp;<a href="http://pojoksatu.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pojoksatu.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695188269418000&amp;usg=AOvVaw1vH7T68LEoMNtNSiSZJHQo">pojoksatu.id</a>, Senin (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kata Aziz, Habib Rizieq Shihab juga meminta doa khusus sahabat UAS, Ustadz Burhan yang dituduh membantu warga melakukan kejahatan padahal dirinya membuka posko makanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ustadz Burhan, sahabat UAS malah dituduh membantu warga melakukan kejahatam lantaran warga berdemo menuntut keadilan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahabat Ustadz Abdul Somad yang bernama Burhan itu sebelumnya membangun dapur umum demi memberikan bantuan makanan untuk warga Rempang pasca terjadinya konflik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012995496/respons-polemik-komisi-iii-dpr-ri-panggil-pengusaha-dan-investor-di-pulau-rempang">Respons Polemik, Komisi III DPR RI Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau Rempang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sahabat UAS itu malah dipanggil pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam kerusuhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, terjadi konflik di pulau Rempang imbas pengembangan Megaproyek di kawasan Rempang Eco City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek ini menjadi fokus pemerintah pusat pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke China akhir Juli lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembangunan Rempang Eco City nantinya akan menggusur 1.835 bangunan di daerah tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, banyak warga Rempang memprotes dan tidak terima karena menganggap pemerintah menindas rakyat kecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Habib Rizieq menyerukan umat Islam untuk membela Ustadz Abdul Somad (UAS) yang berpihak pada warga Melaya Rempang, Riau, Batam.

Habib Rizieq Menyeru Umat Islam untuk Bela Ustadz Abdul Somad yang Lindungi Warga Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/Screenshot_20230919_113606_Instagram-3733740920.jpg" alt="Tiga Menteri Jokowi bertemu bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga. (Instagram @bahlillahadalia)" width="100%">
<figcaption>Tiga Menteri Jokowi bertemu bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga. (Instagram @bahlillahadalia)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Buntut penolakan sejumlah warga perihal pengembangan kawasan Rempang Eco City, tiga menteri Jokowi gelar rapat tertutup di Batam pada Minggu (17/9).</p> <div dir="auto">Tiga menteri Jokowi yang hadir di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga menteri Jokowi itu tiba di Batam untuk melakukan Rapat Koordinasi Teknis bersama pimpinan terkait dalam menindaklanjuti penyelesaian konflik tanah di Pulau Rempang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rapat tertutup ini dipimpin langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditemui usai kegiatan, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses penanganan masalah di Pulau Rempang ini harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara soft. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik,&rdquo; ujarnya seperti dikutip JawaPos.com dari laman resmi&nbsp;<a href="https://atrbpn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://atrbpn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695184940101000&amp;usg=AOvVaw10xn-jDbf2pPb9EnOCB198">atrbpn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012990069/komisi-iii-dpr-bakal-panggil-pengusaha-yang-akan-berinvestasi-di-pulau-rempang">Komisi III DPR Bakal Panggil Pengusaha yang Akan Berinvestasi di Pulau Rempang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah upaya pemerintah menyusun strategi penyelesaian konflik tanah yang terbaik bagi semua pihak, Bahlil mengungkapkan bahwa sejatinya rencana strategis kawasan industri Rempang Eco City ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yakinlah ini (investasi, red) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah,&rdquo; ungkapnya saat setelah memimpin rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dimintai keterangan, Menteri ATR/BPN yang juga hadir pada rapat tertutup di Kota Batam tersebut, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga sekaligus sebagai ketua BP Batam, Muhammad Rudi terkait rencana pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertipikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik,&rdquo; tutur Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih dalam kesempatan yang sama, Hadi juga berharap bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang yang sudah memenuhi syarat nantinya dapat diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah sampaikan bahwa sertipikat itu agar disamakan dengan sertipikat 37 Kampung Tua yang sudah diserahkan (di Batam, red), yaitu adalah dengan status SHM atau Sertipikat Hak Milik yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter,&rdquo; pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tiga menteri Jokowi adakan rapat tertutup bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga.

Gelar Rapat Tertutup, Tiga Menteri Jokowi Bahas Percepatan Investasi di Pulau Rempang

<p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/pulau-rempang-foto-by-direktori-pariwisata-3561925720.jpeg" alt="Dibalik konflik warga dan BP Batam, ini pesona memukau yang dimiliki Pulau Rempang. (Dok.&nbsp;Direktori Pariwisata)" width="100%">
<figcaption>Dibalik konflik warga dan BP Batam, ini pesona memukau yang dimiliki Pulau Rempang. (Dok.&nbsp;Direktori Pariwisata)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Konflik duduk perkara antara warga dengan&nbsp;Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait Pulau Rempang, sampai saat ini masih memanas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penggusuran tempat tinggal warga di Pulau Rempang yang akan dijadikan proyek pembangunan kawasan Rempang&nbsp;<em>Eco City</em>&nbsp;oleh BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) terus menuai penolakan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dilansir dari&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/nasional/012961433/soal-konflik-lahan-pulau-rempang-jokowi-bilang-masa-urusan-gitu-sampai-ke-presiden" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.jawapos.com/nasional/012961433/soal-konflik-lahan-pulau-rempang-jokowi-bilang-masa-urusan-gitu-sampai-ke-presiden&amp;source=gmail&amp;ust=1694853287656000&amp;usg=AOvVaw2Ei-kBq-JMUTUfx92VnO7l">JawaPos.com</a>, Jumat (15/9), Presiden Jokowi menilai, konflik di Pulau Rempang terjadi karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Meski demikian, Jokowi sudah menghubungi Kapolri Listyo Sigit untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan aparat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jokowi juga mengatakan jika konflik lahan di Pulau Rempang ini tinggal diselesaikan dengan memberi ganti rugi. Ia mewanti-wanti instansi pemerintah terkait tidak melakukan pendekatan yang represif terhadap masyarakat.</div> <div> <p>Kemudian dilansir dari&nbsp;<a href="https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/09/2023/310457/massa-tuntut-batalkan-proyek-di-pulau-rempang.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/09/2023/310457/massa-tuntut-batalkan-proyek-di-pulau-rempang.html&amp;source=gmail&amp;ust=1694853287656000&amp;usg=AOvVaw3clJrPcYkmCw60umbUE720">RiauPos.co</a>, Jumat (15/9),&nbsp;tokoh masyarakat Riau Hj Azlaini Agus menyampaikan informasi yang dikutip dari Kitab Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji (terbit perdana tahun 1890), dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari prajurit-prajurit atau Laskar Kesultanan Riau Lingga yang sudah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1720 Masehi di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.</p> &ldquo;Jadi adalah keliru jika penguasa negara Indonesia menganggap penduduk 16 kampung tua di Pulau Rempang sebagai pendatang," tutur Azlaini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Penduduk Melayu yang berdiam di Pulau Rempang, termasuk juga Galang dan Bulang sudah eksis sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, beranak-pinak berketurunan, hidup mendiami pulau tersebut serta menjaga nilai dan tradisi nenek moyang mereka sampai hari ini,&rdquo; lanjutnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Berarti sudah membuktikan jika Indonesia memiliki kekayaan dan&nbsp;keanekaragaman&nbsp;budaya yang perlu dilestarikan dan dijaga untuk anak cucu kita nanti.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Lantas, apa yang menarik dari Pulau Rempang?&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pulau Rempang merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berada sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pulau Rempang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 16.583 hektar, yang terdiri dari dua kelurahan yaitu Rempang Cate dan Sembulang.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965037/kecam-penggusuran-di-pulau-rempang-muhammadiyah-minta-pemerintah-cabut-proyek-rempang-eco-city">Kecam Penggusuran di Pulau Rempang, Muhammadiyah Minta Pemerintah Cabut Proyek Rempang Eco City</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari&nbsp;<a href="https://lombokpost.jawapos.com/nasional/1502961557/ustad-abdul-somad-unggah-tulisan-panjang-soal-rempang" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://lombokpost.jawapos.com/nasional/1502961557/ustad-abdul-somad-unggah-tulisan-panjang-soal-rempang&amp;source=gmail&amp;ust=1694853287656000&amp;usg=AOvVaw0faeyZWhpuHXTiTLsbsFzq">Lombok Post</a>, jika&nbsp;jumlah penduduk Pulau Remang&nbsp;diperkirakan 5.000 jiwa (tidak termasuk Galang dan Bulang), bermata pencaharian pada umumnya sebagai nelayan dan berdagang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diketahui jika Pulau Rempang memiliki pesona alam yang disembunyikan dan menjadi sebuah salah satu tempat destinasi untuk berwisata.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Seperti ikon khas Kota Batam yaitu Jembatan Barelang, yang menjadi penghubung antara Pulau Rempang dengan pulau-pulau lainnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fakta unik tentang Jembatan Barelang atau disebut juga Jembatan Habibie sebagai bentuk penghargaan atas jasa B.J. Habibie dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pulau industri serta mempelopori pembangunan jembatan ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pulau Rempang memiliki banyak sekali wisata alam pantai.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satunya Pantai Melayu, yang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak&nbsp;di Jalan Trans Barelang, Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012959903/tni-turunkan-polisi-militer-untuk-cegah-anggotanya-terlibat-konflik-tanah-pulau-rempang">TNI Turunkan Polisi Militer untuk Cegah Anggotanya Terlibat Konflik Tanah Pulau Rempang</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Pantai yang dilindungi oleh barisan pohon yang melapisi pantai dan dihiasi dengan gubuk rapi.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ditambah&nbsp;pasir putih yang lembut memberikan permukaan yang ideal untuk berbaring dan hanya berendam dalam keindahan alam, juga menikmati matahari terbenam di sore hari, alam juga menampilkan beberapa view terbaiknya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ada juga wisata alam, hutan hujan tropis, pegunungan, dan sungai-sungai kecil lainnya yang cocok untuk olahraga para pecinta petualangan alam seperti&nbsp;<em>hiking</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>trekking</em>.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bukit Gendang juga merupakan destinasi wisata perta pengembangan olahraga pecinta paralayang yang terletak di Pulau Rempang, Sembulang, Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bukit Gendang memiliki pemandangan 360 derajat yang menampilkan keindahan alam yang luar biasa dengan keasriannya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jadi, apakah kamu bersedia untuk berlibur di Pulau Rempang? Jangan lupakan untuk menyiapkan&nbsp;<em>budget</em>&nbsp;kamu.***</div> <div>&nbsp;</div>

Di balik konflik warga dan BP Batam, Pulau Rempang memiliki pesona alam tersembunyi atau hidden gem memesona yang jarang diketahui.

Di Balik Konflik Warga dengan BP Batam, Ini Fakta Menarik Pulau Rempang yang Memiliki Hidden Gem Memukau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/saran-tomy-winata-agar-klub-indonesia-bisa-profesional_m_120492.jpeg" alt="Tomy Winata ingin sepak bola Indonesia bisa ke arah bisnis" width="100%">
<figcaption>Tomy Winata ingin sepak bola Indonesia bisa ke arah bisnis</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pembebasan lahan di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya, Rabu (7/9), pada saat pembebasan lahan terjadi bentrok antara petugas dan massa.</p> <p>Bentrokan itu berujung ricuh. Hal itu dipicu oleh penolakan warga atas proyek Rempang Eco-City yang akan menjadikan area itu sebagai kawasan industri.</p> <p>Kericuhan itu bermula ketika pasukan gabungan masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok pembatas lahan yang nantinya akan dipakai sebagai kawasan Eco-City.</p> <p>Kericuhan itu menjadi semakin panas ketika warga menolak dan memblokade pasukan gabungan itu yang terdiri atas aparat polisi, TNI, dan Satpol PP.</p> <p>Bentrokan antara warga Rempang dan pihak keamanan itu menuai banyak respons baik dari pihak pejabat tinggi negara dan tokoh agama. Salah satunya Menkopolhukam Mahfud MD.</p> <p>&ldquo;Kita secara hukum minta kepada aparat penegak hukum agar menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa itu, supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,&rdquo; kata Mahfud MD pada Jumat (8/9).</p> <p>&ldquo;Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu bahwa Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah entitas perusahaan untuk digunakan,&rdquo; lanjutnya.</p> <p><strong>Sosok Tomy Winata, Pengusaha di Balik Proyek Pulau Rempang</strong></p> <p>Dilansir dari akun Youtube @MD Universe, entitas perusahaan yang diberikan hak untuk mengelola kawasan Rempang adalah PT MEG atau Makmur Elok Graha.</p> <p>PT MEG merupakan anak perusahaan Artha Graha Network yang bergerak di bidang jasa pariwisata dan perhotelan. Artha Graha Network merupakan milik konglomerat Tomy Winata. Konglomerat Tomy Winata dikenal sebagai orang terkaya di Indonesia ke-40 pada 2016.</p> <p>Selain memiliki Artha Graha Network, Tomy Winata juga mempunyai PT Danayasa Arthatama Tbk (DA). PT Danayasa Arthatama adalah perusahaan yang membangun dan mengelola kawasan SCBD di daerah Sudirman, Jakarta Selatan.</p> <p class="class-paragraph">Pada April 2020, saham kepemilikan Tomy Winata terhadap kawasan SCBD berkurang setelah perusahaanya, PT Danayasa Arthatama, resmi hengkang dari lantai bursa.</p> <p>Meski demikian, Tomy Winata masih menduduki jabatan Komisaris di PT Danayasa Arthatama dengan Sugianto Kusuma sebagai Komisaris Utama, dilansir dari scbd.com.</p>

Kericuhan itu bermula ketika pasukan gabungan masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok pembatas lahan yang nantinya akan dipakai.

Tommy Winata, Sosok Investor di Balik Rempang Galang yang Sempat Ricuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/patok_1-2853236153.png" alt="SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9)." width="100%">
<figcaption>SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang terdampak&nbsp;pembangunan Eco-city akan direlokasi. Sebab, kawasan Rempang harus kosong 28 September mendatang.</p> <p>Warga yang direlokasi ditampung di hunian sementara. Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menyiapkan tiga rumah susun (rusun) atau sekitar 202 kamar untuk menampung warga Rempang yang terkena relokasi.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan, untuk rumah tinggal sementara warga Rempang tidak ada masalah. Kesiapan juga dipenuhi dari air, listrik, dan lainnya.</p> <p>Selain rusun dari Pemkot Batam, ada juga beberapa rusun lainnya yang disiapkan BP Batam dan BPJamsostek. Jumlahnya 5 rusun dari BP Batam, 3 rusun dari BPJamsostek, dan ruko dan perumahan lain.</p> <p>Ada tiga lokasi rusun yang disiapkan dan telah disampaikan dengan tim. Ada di daerah Kabil, Tanjung Uncang. &ldquo;Saat ini sudah di-mapping segala perlengkapan di sana,&rdquo; kata Rudi, Selasa (12/9) sebagaimana dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group).</p> <p>Dia menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 1.138 unit yang disiapkan untuk tempat relokasi sementara bagi warga Rempang.</p> <p>&ldquo;Tanjung Uncang ada 2 blok yang tersedia, dan sekarang pun masih di data. Kalau kurang akan kita siapkan lagi tempat relokasi lain. Tapi sejauh ini masih cukup untuk dipakai sementara,&rdquo; ujar dia.</p> <p>Terkait kesiapan sanitasi di setiap rusun, Rudi memastikan semua itu sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang direlokasi.</p> <p>&ldquo;Semua kebutuhan standar kehidupan tempat tinggal sudah disiapkan dan semua sudah dilengkapi dan diantisipasi termasuk dengan kebutuhan air, listrik, dan bahan dasar lainnya,&rdquo; ujar dia.</p> <p>Sementara itu, untuk pelaksanaan pembelajaran bagi siswa-siswi di Rempang juga akan dipindahkan di sekitar tempat relokasi sementara.</p> <p>&ldquo;Jadi siswa yang di Rempang itu, nanti di siapkan sekolah yang dekat sama rusun. Kalau rasionya masih memungkinkan melaksanakan belajar mengajar di situ, maka masuk di ruang kelas yang ada. Tapi kalau dia sudah tidak memungkinkan, nanti kita buatkan sif baru lagi,&rdquo; ujar dia.</p> <p>Semua pelayanan pendidikan akan difasilitasi dan jamin semua. Untuk sekolah akan ditempatkan berdekatan dengan tempat tinggal nanti</p> <p class="class-paragraph">Mengenai jadwal pengosongan lahan yang rencananya akan berlangsung 28 September ini, Rudy mengungkapkan masih menunggu jadwal dan informasi detail dari tim BP Batam.</p> <p>&ldquo;Kami belum ada informasi pastinya soal jadwal relokasi ini. Konsentrasi kami adalah menyediakan hunian sementara,&rdquo; tutupnya.</p>

Masyarakat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang terdampak pembangunan Eco-city akan direlokasi.

Rempang Harus Kosong 28 September, Pemerintah Siapkan 1.138 Hunian Sementara untuk Warga Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/IMG_20230907_123454_370-2049917554.jpg" alt="Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di tengah jalan saat melakukan pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City, Kamis (7/9)." width="100%">
<figcaption>Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di tengah jalan saat melakukan pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City, Kamis (7/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) menangkap delapan orang warga karena melawan petugas saat terlibat bentrokan waktu pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City, Kamis (7/9).&nbsp;</p> <p>&rdquo;Ada delapan orang tersangka yang kami amankan dan sudah dibawa ke Polresta Barelang. Mereka yang ditangkap sementara dikenakan pasal 212, 213, 214 KUH Pidana dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman kurungan delapan&nbsp;tahun penjara,&rdquo; ujar Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto seperti dilan sir dari <em>Antara</em> di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9).</p> <p>Dia menyebutkan, dari delapan orang yang ditangkap itu, polisi menemukan barang bukti yang digunakan untuk melawan petugas. Yakni bom molotov, ketapel, parang dan batu.</p> <p>&rdquo;Termasuk kemarin juga sudah dilakukan pembukaan pemblokiran jalan dengan menumbangkan 10 pohon, termasuk ada tiga tempat pemblokiran jalan dengan menggunakan kontainer untuk menghadang jalan dari jembatan 4 hingga tempat istirahat yang kurang lebih sepanjang 25 km. Alhamdulillah sudah kita bersihkan. Sehingga masyarakat bisa memakai kembali jalan raya dengan lancar,&rdquo; ujar Nugroho Tri Nuryanto.</p> <p>Sedangkan untuk isu yang beredar luas di lokasi terkait adanya bayi meninggal saat bentrokan terjadi, Nugroho memastikan, kabar tersebut tidak benar. pihaknya sudah melakukan klarifikasi di Rumah Sakit Embung Fatimah.</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah bayi tersebut sehat walafiat, &nbsp;saat ini sudah dipulangkan ke rumahnya. Bahkan anggota kami juga mengevakuasi ibu-ibu dan anak sekolah yang dekat jembatan 4 terdapat sekolah, alhamdulillah siswa siswi di sekolah semua selamat,&rdquo; ucap Nugroho Tri Nuryanto.</p> <p>Nugroho menjelaskan, dalam kegiatan pengamanan pematokan dan pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City itu, pihaknya menurunkan tim terpadu yang jumlahnya sebanyak 1.010 personel. Dia berharap, masyarakat bisa mendukung program pemerintah yang dinilainya dapat menyejahterakan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat.</p> <p>&rdquo;Saya tekankan kepada tim terpadu, &nbsp;pemerintah atas nama negara, apabila menemukan ada orang yang melanggar hukum karena memblokir &nbsp;jalan, mengancam petugas, atau melawan petugas itu termasuk pelanggaran hukum, di situ negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan orang atau sekelompok seperti itu,&rdquo; tutur Nugroho Tri Nuryanto.</p>

Polresta Barelang tangkap 8 warga karena melawan petugas dan terlibat bentrokan saat pengamanan pengukuran lahan proyek Rempang Eco City

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eco City

Berita Terkini