<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/8046c681-ac1c-48da-9b51-51c69502ad8c-1479930855.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. edaran itu merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam edaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran yang sistematis dan terukur. "Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025," tutur Eri dalam Surat Edaran, dikutip JawaPos.com, Selasa (18/2). Berdasarkan salinan surat edaran yang diterima JawaPos.com, terdapat 10 poin utama yang diinstruksikan: 1. Melakukan review lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 yang telah dilakukan di awal tahun sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 2. Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. 3. Membatasi belanja yang termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion. 4. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. 5. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional. 6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 7. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah alau alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 8. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga. 9. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2. 10. Menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor 1 sampai dengan 9 kepada Sekretaris Daerah maksimal Rabu, 19 Februari 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh KPD hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran.

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/heboh-kabar-pembagian-harta-warisan-soekarno-wali-kota-bikin-edaran_m_149428.jpeg" alt="Relawasan UN Swissindo" width="100%">
<figcaption>Relawasan UN Swissindo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi tidak bisa tenang atas adanya kabar di tengah masyarakat tentang pembagian harta warisan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Demi meredam rasa kepanikan itu, Riza Falepi menerbitkan surat edaran. &ldquo;Pak Wali juga sudah bikin edaran mengimbau masyarakat agar mewaspadai penipuan dan tidak percaya dengan iming-iming dari lembaga-lembaga yang tidak jelas,&rdquo; kata Kepala Kesbangpollinmas Payakumbuh Ifon Satria, seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group). Berdasarkan dokumen yang diperoleh Padang Ekspres, Surat Edaran itu bernomor 200/143/Kesbangpol-PYK/VIII/2017. Dalam surat itu Wali Kota Riza Falepi menyampaikan tiga hal kepada perangkat daerah dan lurah se-Payakumbuh. Pertama, mewaspadai lembaga yang tidak memiliki pengesahan Badan Hukum Kemen HAM sesuai amanat UU 17 Tahun 2013. Kedua, program dari organisasi/lembaga yang tidak berbadan hukum tidak realistis dan sulit diterima dengan nalar hukum berlaku, karena penyaluran dana sebagaimana dijanjikan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Ketiga, Riza meminta perangkat daerah dan lurah se-Payakumbuh mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh turut, serta mendaftarkan diri sebagai anggota atau relawan, kelompok organisasi atau lembaga tersebut, karena disinyalir kegiatan tersebut dalam menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Surat edaran Riza ini juga di-upload sejumlah PNS Payakumbuh lewat sosial media. Terpisah, Deputi Jenderal UN Swissindo Sumbar, Syahrizal menyebut, bahwa pihaknya merupakan lembaga internasional yang mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan hidup. Katanya, di Indonesia sendiri peluang tersebut dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai e-KTP. &ldquo;Salah satu program kami adalah Surat Pelepasan Beban Utang (SPBU), voucher tersebut bisa didapat tanpa pungutan biaya, hanya cukup dengan memiliki e-KTP, besar voucher tersebut sekitar US$ 1200,&rdquo; katanya. Sementara itu, untuk menyikapi tuduhan bahwa UN Swissindo diduga melakukan penipuan, Syahrizal berkilah dengan melihatkan bukti-bukti tertulis yang telah ditandatangani pihak BI. Di dalam dokumen itu, UN Swissindo telah menyerahkan hak keuangan kepada BI. Dan juga melihatkan bukti berupa video tentang pertemuannya dengan Bank Mandiri di Kepulauan Riau. &ldquo;Surat tersebut tidak mungkin dipalsukan, dana UN Swissindo ini benar adanya, dan registrasi akan kami lakukan mulai tanggal 18 Agustus nanti,&rdquo; ujarnya.

Heboh Kabar Pembagian Harta Warisan Soekarno, Wali Kota Bikin Edaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ciptakan-nasionalisme-wali-kota-paksa-warga-kibarkan-merah-putih_m_148629.jpeg" alt="Pedagang bendera di kawasan Jalan Sudirman Pekanbaru merapikan bendera yang akan dijualnya." width="100%">
<figcaption>Pedagang bendera di kawasan Jalan Sudirman Pekanbaru merapikan bendera yang akan dijualnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agustus merupakan bulan penuh kemeriahan bagi Indonesia. Maka setiap warga dan perkantoran wajib mengibarkan bendera merah putih. Hal itu sebagai cara untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan itu. Berangkat dari itu pimpinan Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran No.100/Potda-193/VII/2017. Isinya tentang seluruh bangunan di Kota Pekanbaru diminta untuk memasang bendera merah putih mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Sayangnya surat edaran ini belum sepenuhnya diindahkan. Jangkan warga sipil biasa, kantor organisasi pemerintahan pun masih banyak yang belum mengibarkan sang merah putih. Plh Sekretaris Kota (Seko) Pekanbaru Azwan menuturkan, atas kondisi ini, pihaknya berencana akan membentuk tim gabungan bersama instansi lainnya. Seperti TNI, Kepolisian serta Satpol PP untuk mendatangi kantor atau rumah warga. "Kami akan bentuk semacam razia. Pembicaraan ini yang sedang kami progres bersama instansi lainnya. Karena imbauan yang dikeluarkan Pak Wali berdasarkan edaran dari Sekretariat Negara (Setneg). Memang aga sedikit memaksa," ujar Azwan seperti yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (4/8). Nantinya tim itu melakukan razia dan mendatangi langsung warga yang belum memasang bendera merah putih. Di sana tim akan menanyakan alasan kenapa tidak memasang bendera. Sekaligus memberikan sosialisasi bahwa sesuai dengan edaran Setneg mulai 1 sampai 31 Agustus harus memasang bendera merah putih. "Ya ga ada sanksi. Karena kan rasa nasionalisme tidak bisa dipaksakan. Kecuali untuk kantor Pemerintahan," ungkapnya. Begitu juga nanti tim gabungan jika mendapati kantor pemerintahan tidak memasang bendera, maka pihaknya akan langsung memberikan teguran kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dia pun mencontohkan, jika pada razia nanti ada Kantor Lurah yang tidak memasang bendera maka pihaknya akan memanggil Lurah bersangkutan. Menyuruh memasang bendera dan langsung memberikan teguran secara tertulis. Karena edaran yang disebar oleh Wali kota Pekanbaru sudah diedarkan ke seluruh instansi yang ada di Pemerintah sejak lama. "Kalau lah mereka itu instansi vertikal seperti contoh, ya, kantor kemenag, kami akan langsung laporkan ke atasan mereka. Ke Menteri Agama. Begitu seluruhnya," kata Azwan.

Ciptakan Nasionalisme, Wali Kota "Paksa" Warga Kibarkan Merah Putih

edaran wali kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#edaran wali kota

Berita Terkini

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

Heboh Kabar Pembagian Harta Warisan Soekarno, Wali Kota Bikin Edaran

Ciptakan Nasionalisme, Wali Kota "Paksa" Warga Kibarkan Merah Putih

Download Aplikasi JawaPos.com