<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3598926984.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, tetap melanjutkan proses hukum dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Hal ini setelah KPK melakukan analisa terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah KPK melakukan analisis mendalam dan dibahas dalam satu forum bersama seluruh pimpinan, struktural penindakan dan tim Biro Hukum KPK, telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut, dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, sesuai ketentuan hukum,&nbsp; praperadilan hanya menguji aspek formil&nbsp; dan KPK hormati putusan Hakim tersebut, sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim praperadilan yang diajukan pemohon Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPK tetap melanjutkan proses hukum tersebut. KPK memastikan, akan menginformasikannya lebih lanjut ke publik terkait proses hukum tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;PN Jaksel secara tegas menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014072304/capricorn-dan-aquarius-ini-alasan-anda-akan-mengalami-keberuntungan-di-bulan-februari-2024">Capricorn dan Aquarius, Ini Alasan Anda Akan Mengalami Keberuntungan di Bulan Februari 2024</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div>

KPK tetap melanjutkan proses hukum tersebut. KPK memastikan, akan menginformasikannya lebih lanjut ke publik terkait proses hukum tersebut.

Meski Kalah Praperadilan, KPK Tetap Lanjutkan Jeratan Tersangka Terhadap Eddy Hiariej

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3598926984.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Setiono menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara," kata Hakim Setiono membacakan amar putusan di PN Jaksel, Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan praperadilan itu secara otomatis menggugurkan jeratan tersangka terhadap Eddy Hiariej.&nbsp;Hakim melakukan sejumlah pertimbangan dalam mengabulkan gugatan praperadilan Eddy tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim mempertimbangkan, apakah penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan kepada 2 alat bukti. Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.18, berupa berita acara permintaan keterangan berdasarkan surat perintah penyelidikan, bukan berdasarkan kepada surat perintah penyidikan sebagaimana bukti T.44 dan T.47," kata Hakim Setiono membacakan pertimbangan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hakim Setiono, proses penyelidikan terhadap Eddy Hiariej belum bernilai pro justicia atau belum bernilai Undang-Undang. Ia menekankan, proses penyelidikan diatur pada Pasal 1 angka 5 KUHAP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang bahwa proses penyelidikan belum bernilai Pro Justitia, yang berati belum bernilai Undang-Undang, karena proses penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini," ucap Hakim Setiono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP. Hakim Setiono tidak sependapat dengan keterangan ahli Azmi Syahputra yang diajukan KPK untuk menyangkal praperadilan Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dapat diketahui, tujuan penyidikan adalah untuk menemukan tersangka. Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli pidana yang diajukan termohon atas nama Dr Azmi Syahputra, SH.,MH, di bawah sumpah," ujar Hakim Estiono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim menilai, KPK tak memenuhi unsur dua alat bukti untuk menjerat Eddy Hiariej sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan ahli yang diajukan termohon, karena yang menjadi pokok persoalan adalah apakah penetapan tersangka memenuhi minimum dua alat bukti," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memandang, putusan lainnya yang dibawa KPK tidak dapat menjadi rujukan perkara praperadilan. Hakim berpendapat, setiap perkara memiliki karakter berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang, bahwa bukti berbagai putusan yang diajukan termohon, tidak dapat menjadi rujukan dalam praperadilan a quo, karena tiap perkara memiliki karakter yang berbeda, dan tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengikuti putusan terdahulu," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014057544/resmi-naik-8-persen-ini-rincian-gaji-tni-2024-dari-pangkat-tamtama-hingga-jenderal">Resmi Naik 8 Persen, Ini Rincian Gaji TNI 2024 dari Pangkat Tamtama hingga Jenderal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;PN Jaksel secara tegas menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div>

Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Gugurkan Status Tersangka, Ini Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan Eddy Hiariej

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-7JPG-2519181590.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dinilai tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014056834/praperadilan-eddy-hiariej-menang-lawan-kpk-berikut-perjalanan-kasusnya">Praperadilan Eddy Hiariej Menang Lawan KPK, Berikut Perjalanan Kasusnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ternyata bukan hanya Eddy Hiariej yang menang praperadilan untuk menggugurkan jeratan tersangka. Ada sejumlah tokoh yang juga mencarj peruntungan melalui upaya praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Budi Gunawan</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Gunawan yang pernah menjabat sebagai Kalemdikpol ditetapkan tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015. Pria yang karib disapa BG itu disangkakan melakukan korupsi dan pencucian uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima ditetapkan tersangka, BG kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi menjadi hakim tunggal yang menyidangkan praperadilan BG.</div> <div dir="auto">Dalam putusannya, Sarpin memenangkan gugatan Budi Gunawan. PN Jaksel menganggap penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Hadi Poernomo</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak Hadi Poernomo juga pernah menang gugatan praperadilan melawan KPK, pada 26 Mei 2016. Hadi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999 saat ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak 2002-2004.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tunggal Haswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu memenangkan gugatan praperadilan. Hakim Haswandi menyatakan jeratan tersangka KPK terhadap Hadi Poernomo dinilai tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Ilham Arif Sirajudin</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Makassar dua periode yakni 2004-2009 dan 209-2014 juga pernah menang gugatan praperadilan melawan KPK. PN Jaksel mengabulkan upaya hukum praperadilan Ilham Arif, pada 12 Mei 2015.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ilham ditetapkan KPK sebagai tersangka, atas kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar dengan kerugian negara mencapai Rp 38,1 miliar. Ilham kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tunggal, Yuningtyas Upiek Kartikawati dalam putusannya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ilham. Pemgadilan menilai, Ilham berhasil membuktikan KPK telah menetapkannya sebagai tersangka tanpa adanya dua alat bukti yang cukup.</div> <div dir="auto">KPK lalu menerbitkan sprindik baru untuk menjerat Ilham hingga berhasil membawanya sampai ke pengadilan Tipikor. Ilham divonis empat tahun penjara karena terbukti secara sah melakukan korupsi selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Taufiqurahman</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Bupati Nganjuk Taufiqurahman menang melawan KPK dalam upaya hukum gugatan praperadilan, pada 3 Maret 2017. Hal ini setelah Taufiqurahman ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk, pada 6 Desember 2016.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia kemudian mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Wayan Karya lantas memenangkan gugatan praperadilan Taufiq dan menyetakan jeratan tersangka itu tidak sah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>5. Setya Novanto</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua DPR Setya Novanto juga pernah menang praperadilan melawan KPK, pada September 2017. Setya Novanto menyandang status tersangka mega korupsi proyek e-KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tunggal PN Jaksel Cepi Iskandar menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah, sehingga jeratan hukumnya gugur berdasarkan putusan pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menjerat Novanto. Namun KPK masih memiliki pertimbangan lain dengan memulai lagi dari penyelidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga akhirnya, pada 10 November 2017, KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka baru bagi Novanto. Saat itu KPK memastikan seluruh prosedur telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Novanto masih tidak menyerah. Dia kembali mengajukan praperadilan yang saat itu dijadwalkan pada 30 November 2017, tapi KPK tidak hadir, sehingga sidang praperadilan diundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun mengatur strategi dengan mempercepat berkas penyidikan Novanto. Ketika pelimpahan berkas Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dihadapkan dengan jadwal praperadilan. Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP terkait dengan gugurnya praperadilan menjadi kunci.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>6. Siman Bahar&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar pernah menang praperadilan melawan KPK.</div> <div dir="auto">Hal itu berdasarkan gugatan praperadilan yang dikabulkan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada 2021 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim mengabulkan bahwa penetapan tersangka Siman Bahar oleh KPK tidak mempunyai kekuatan hukum.&nbsp;Gugatan tersebut terkait kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang dan PT Loco Montrado pada 2017.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK kembali menjerat Siman Bahar sebagai tersangka. Siman Bahar&nbsp;kembali dijerat tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Loco Montrado dengan PT Aneka Tambang (Antam) tbk pada tahun 2017.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sampai saat ini KPK belum menahan tersangka&nbsp;Siman&nbsp;Bahar. KPK beralasan&nbsp;masih mengumpulkan alat bukti soal keterlibatan&nbsp;Siman&nbsp;Bahar&nbsp;dalam kasus yang telah merugikan negara hingga Rp 100,8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan

Bukan Hanya Eddy Hiariej, BG Hingga Setya Novanto Juga Pernah Menang Praperadilan Lawan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Screenshot-2082-3304669985.jpg" alt="Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Permohonan upaya hukum praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim tunggal Setiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara," kata Hakim Setiono membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya hukum praperadilan itu menggugurkan jeratan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas seperti apa perjalanan kasus yang menjerat Eddy Hiariej yang juga membawa dirinya mundur dari jabatan Wamenkumham?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>IPW Laporkan Eddy Hiariej ke KPK</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sempat melaporkan Eddy Hiariej ke KPK pada Maret 2023. Teguh melaporkan Eddy karena diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan perkara sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri (CLM).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, Teguh menjelaskan penerimaan gratifikasi itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial Y. Penerimaan gratifikasi itu diduga sebesar Rp 7 miliar. Penerimaan itu disebutkan Sugeng, terjadi pada April 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022. Sugeng mengaku, turut membawa sejumlah bukti untuk menguatkan laporannya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui," ungkap Sugeng, pada 14 Maret 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Sugeng, pelaporan itu terkait posisinya sebagai Wamenkumham dalam konsultasi kasus hukum dan pengesahan badan hukum PT. CLM. Ia menyebut, PT CLM kini tengah bermasalah di Polda Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana izin usaha pertambangan (IUP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu minta konsultasi tentag hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum," ucap Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Eddy Hiariej Bantah Terima Suap</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej sempat membantah menerima suap dari Helmut Hermawan. Eddy menegaskan, itu merupakan hubungan profesional antara asprinya dengan Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait aduan Sugeng (Ketua IPW) kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya, Sugeng," tegas Eddy, pada 14 Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menyerahkan urusan klarifikasi masalah ini kepada dua orang asistennya. Ia enggan ikut campur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya. Tidak ada satu sen pun yang saya terima," ucap Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>KPK Tetapkan Eddy Hiariej Tersangka</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka, kasus dugaan penerimaan suap, pada 7 Desember 2023. KPK menjerat Eddy sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, dan Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, kasus ini bermula dari perselisihan kepemilikan PT CLM tahun 2019-2022. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Helmut mencari konsultan hukum dan mendapatkan rekomendasi untuk menghubungi Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy dan Helmut melakukan pertemuan pada April 2022. Pertemuan juga dihadiri oleh Yosi dan Yogi. Dalam pertemuan itu, Eddy diduga menyepakati akan memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. Eddy menugaskan Yosi dan Yogi menjadi representasi dirinya, dengan besaran fee Rp 4 miliar..</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu bentuk konsultasi hukum yang diberikan Eddy adalah ketika hasil RUPS PT CLM sempat terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH) Kemenkumham imbas dari konflik internal. Melalui bantuan Eddy selaku Wamenkumham, buka blokir itu akhirnya bisa dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain masalah kepemilikan PT CLM, Helmut juga meminta bantuan Eddy terkait masalah hukum yang menjeratnya di Bareskrim Polri. Eddy kembali bersedia dan menjanjikan proses hukum Helmut Hermawan dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp 3 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut diduga kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Eddy Hiariej Mundur dari Jabatan Wamenkumham</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wamenkumham usai ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh KPK. Hal itu diungkap oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, pada 6 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menyebut surat pengunduran diri Eddy telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. "Ada surat pengunduran diri Pak Wamenkumham kepada Bapak Presiden yang akan segera disampaikan ke Bapak Presiden," ujar Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat pengunduran diri itu diserahkan Eddy Hiariej pada 6 Desember 2023. Sampai saat ini, Pemerintah belum memutuskan pengganti Eddy Hiariej di Kabinet Indonesia Maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014056830/sekjen-pdip-pengunduran-diri-mahfud-md-sudah-dapat-restu-megawati">Sekjen PDIP: Pengunduran Diri Mahfud MD Sudah Dapat Restu Megawati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Alasan KPK Belum Tahan Eddy Hiariej</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sejauh ini baru menahan tersangka pemberi suap Helmut Hermawan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, pihaknya akan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Eddy Hiariej di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika praperadilan itu ditolak, KPK akan langsung menahan Eddy Hiariej untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya karena sudah ada permohonan praperadilan, idealnya kita biarkan dulu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilannya itu paling lama dua minggu selesai. Jadi, kita bersabar saja dulu, daripada kita melakukan proses pemeriksaan, penyidikan, sementara nantinya permohonan praperadilannya diterima," ucap Johanis di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita manggil sementara proses praperadilannya diterima, kita sudah memanggil-memanggil, dan memeriksa-memeriksa, itu kan pemborosan waktu, dan biaya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Johanis memastikan pihaknya akan menunggu hasil dari praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, lebih ideal kalau kita pending untuk sementara waktu karena proses praperadilan juga paling lama 14 hari seingat saya sudah diputus. Setelah itu kita proses pemeriksaan lebih lanjut, kita panggil lagi secara sah menurut hukum," pungkas Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wamenkumham usai ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh KPK

Praperadilan Eddy Hiariej Menang Lawan KPK, Berikut Perjalanan Kasusnya