<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3598926984.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hal ini setelah Eddy ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, pihaknya akan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Eddy Hiariej di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika praperadilan itu ditolak, KPK akan langsung menahan Eddy Hiariej untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya karena sudah ada permohonan praperadilan, idealnya kita biarkan dulu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilannya itu paling lama dua minggu selesai. Jadi, kita bersabar saja dulu, daripada kita melakukan proses pemeriksaan, penyidikan, sementara nantinya permohonan praperadilannya diterima," kata Johanis di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita manggil sementara proses praperadilannya diterima, kita sudah memanggil-memanggil, dan memeriksa-memeriksa, itu kan pemborosan waktu, dan biaya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Johanis memastikan pihaknya akan menunggu hasil dari praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013523784/bandara-dhoho-kediri-harus-kantongi-sertifikat-sementara-agar-dapat-mulai-beroperasi">Bandara Dhoho Kediri Harus Kantongi Sertifikat Sementara Agar dapat Mulai Beroperasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, lebih ideal kalau kita pending untuk sementara waktu karena proses praperadilan juga paling lama 14 hari seingat saya sudah diputus. Setelah itu kita proses pemeriksaan lebih lanjut, kita panggil lagi secara sah menurut hukum," tegas Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Eddy Hiariej diduga menerima suap senilai Rp 8 miliar, dari Direktur Utama (Dirut) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Eddy, KPK juga menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Adapun ketiga pihak tersangka lainnya yakni, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan, Helmut Hermawan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan Helmut Hermawan terhitung sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Idealnya karena sudah ada permohonan praperadilan, idealnya kita biarkan dulu mengajukan permohonan praperadilan.

Belum Tahan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej, KPK Tunggu Hasil Praperadilan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231018_175140-1774391475.jpg" alt="Pengacara Otto Hasibuan" width="100%">
<figcaption>Pengacara Otto Hasibuan</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, mengungkapkan sejumlah langkah bakal ditempuh sebelum mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas kasus kematian Mirna Salihin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa langka yang bakal ditempuh pihak pengacara Jessica Wongso antara lain, melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, hingga akan melaporkan orang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi terhadap jenazah Mirna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di acara Doa Bersama dan Solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso yang digelar di salah satu hotel di bilangan Sudirman Jakarta Pusat, Jumat (10/11), Otto Hasibuan menyinggung Edward Omar Syarif Hiariej atau biasa dipanggil Prof Eddy yang sempat menjadi saksi ahli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di hadapan para advokat yang sudah menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi kuasa hukum Jessica Wongso secara probono, Otto Hasibuan menginggung Prof Eddy tidak lagi bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi ahli. Dia pun mempertanyakan Prof Eddy bekerja untuk siapa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Otto Hasibuan juga mengatakan, Prof Eddy sebenarnya termasuk orang yang akan dilaporkan sebelum Jessica Wongso mengajukan PK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013271224/rey-utami-dan-otto-hasibuan-gelar-doa-bersama-untuk-jessica-wongso">Rey Utami dan Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama untuk Jessica Wongso</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada profesor yang juga mau kita laporkan. Tapi dia sudah jadi tersangka duluan. Ngggak enak kita," kata Otto Hasibuan menyinggung Prof Eddy yang kini jadi tersangka atas kasus korupsi diduga menerima gratifikasi dan suap Rp 7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah advokat yang hadir di acara itu berteriak minta Prof Eddy tetap dilaporkan apabila diduga melanggar. "Tetap laporkan."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar hal tersebut, Otto Hasibuan tidak langsung mengambil kesimpulan. "Nanti kita diskusi ya kalau begitu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski strategi untuk memenangkan PK dilakukan dengan melaporkan hakim dan yang lainnya, Otto Hasibuan menegaskan tidak berseberangan dengan sejumlah institusi. Dia menyebut hanya berseberangan dengan oknum yang menyalagunakan institusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tidak mau berseberangan dengan institusi. Terlalu mahal harga institusi jika kita mengaitkannya. Kalau ada oknum yang salah ya oknum saja (yang kita hajar)," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jessica Kumala Wongso dikatahui divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kasus meninggalnya Mirna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Otto Hasibuan meyakini telah terjadi peradilan tidak benar dalam&nbsp; kasus yang menjerat Jessica Wongso. Otto yakin betul kliennya tidak bersalah dan dia pun rela mempertaruhkan karirnya sebagai advokat apabila pembelannya terhadap Jessica memuat materi fitnah.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Beberapa langka yang bakal ditempuh pihak pengacara Jessica Wongso antara lain, melaporkan hakim ke Komisi Yudisial

Otto Hasibuan Singgung Prof Eddy di Acara Solidaritas Jessica Wongso, Para  Advokat: Laporkan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Wamenkumham-Eddy-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Edward Omar Sharif Hiariej" width="100%">
<figcaption>Edward Omar Sharif Hiariej</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong><em><strong> -</strong></em><em>&nbsp;</em>. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi Rp7 Miliar. Surat perintah penyidikan Eddy Hiariej sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 7 miliar telah ditandatangani oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua pekan lalu.</p> <p>Eddy terjerat perkara rasuah usai dilaporkan oleh ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.</p> <p>Perjalanan karir Eddy Hiarij begitu moncer sebelum menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Yakni menjadi dosen hingga menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) di Kabinet Indonesia Maju.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Eddy merupakan sosok Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia dilahirkan di Maluku, 10 April 1973.</p> <p style="font-weight: 400;">Lulus di jenjang sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1992, ia melanjutkan studi jenjang sarjannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1993 hingga lulus tahun 1998.</p> <p style="font-weight: 400;">Ambisinya untuk menempuh pendidikan tak hanya di jenjang Sarjana saja, tahun 2002 dia menempuh pendidikan Magister di FH UGM.</p> <p style="font-weight: 400;">Di fakultas dan kampus yang sama pula, dia meraih gelar doktor pada tahun 2009. Karirnya di dunia pendidikan makin naik, tahun 2010 dia dilantik sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM di usia 37 tahun.</p> <p style="font-weight: 400;">Capaiannya sebagai Guru Besar merupakan pencapaian tertinggi di dunia akademisi baginya, apalagi usianya masih muda pada waktu itu.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013266968/ditetapkan-tersangka-wamenkumham-eddy-hiariej-ngaku-tak-tahu-menahu-kasus-yang-disangkakan-kpk-terhadapnya">Ditetapkan Tersangka, Wamenkumham Eddy Hiariej Ngaku Tak Tahu Menahu Kasus yang Disangkakan KPK Terhadapnya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Karirnya makin moncer tak hanya di dunia akademisi saja. Di kabinet Indonesia Maju, dia dilantik oleh Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ia dilantik pada 23 Desember 2020. Sebelum itu, Eddy Hiarij juga kerap wara-wiri jadi saksi ahli yang kerap dihadirkan para terdakwa berbagai perkara.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelum menjadi Wamenkumham, Ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM, tahun 2002 hingga 2007.</p> <p style="font-weight: 400;">Dan saat ini dia masih aktif menjadi desen di FH UGM sekaligus Wamenkumham di kabinet Indonesia Maju.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin pula menerpanya. Karir Eddy Hiarij tampaknya akan terhenti usai dia terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Dugaan ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.</p> <p style="font-weight: 400;">Eddy diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 7 miliar dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Selain Eddy KPK juga mengantongi 3 tersangka lain.</p>

Eddy terjerat perkara rasuah usai dilaporkan oleh ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas suap dan gratifikasi

Moncer jadi Guru Besar saat Usia 37 Tahun, Wamenkumham Eddi Hiarij Kini Malah jadi Tersangka Korupsi di KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Hariej-1079590923.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/7)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/7).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merespons kabar ditetapkannya Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman menyatakan, Eddy Hiariej belum mengetahui secara resmi terkait sangkaan hukum yang dialamatkan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau (Eddy Hiariej) tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media, karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," kata Tubagus dalam keterangannya, Jumat (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tubagus menekankan, pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemenkumham membuka opsi memberikan bantuan hukum terhadap Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," tegas Tubagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka terhadap Eddy Hiariej itu telah ditandatangani pimpinan KPK dua pekan lalu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu yang lalu," ujar Alex Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013266949/serangkaian-ledakan-serangan-israel-mengguncang-sekitar-rumah-sakit-indonesia-di-gaza">Serangkaian Ledakan Serangan Israel Mengguncang Sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Eddy Hiariej, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Namun, Alex masih enggan mengungkap identitas tiga orang lainnya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Empat orang tersangka, dari pihak pemerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam proses penyelidikan, KPK sudah memeriksa Wamenkumham Eddy Hiariej, pada Jumat (28/7) lalu. Ia didalami soal dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM).</div> </div> </div>

Beliau (Eddy Hiariej) tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media, karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan

Ditetapkan Tersangka, Wamenkumham Eddy Hiariej Ngaku Tak Tahu Menahu Kasus yang Disangkakan KPK Terhadapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) objektif dalam menangani laporan dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar, terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Oemar Sharif Hiariej. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana pun mempertanyakan sikap KPK terkait tindakan klarifikasi Eddy Hiariej terkait laporan tersebut.<br /> <br /> Eddy dengan inisiatifnya sendiri telah menyambangi KPK untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan tersebut pada 20 Maret 2023 lalu.<br /> <br /> "Bagi kami, forum klarifikasi itu terlihat janggal. Bagaimana tidak, Eddy baru dilaporkan pada 14 Maret 2023. Ini mengartikan, jika mengikuti tanggalan hari kerja, praktis baru tiga hari KPK menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eddy," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (28/3).<br /> <br /> Kurnia pun mempertanyakan apakah KPK telah mendalami laporan tersebut atau belum. Menurut Kurnia, KPK menelaah laporan tersebut pada bagian pengaduan masyarakat terlebih dahulu.<br /> <br /> "Kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, bukan malah langsung mendengar klarifikasi dari pihak terlapor. Lagi pun, apa alasan hukum yang digunakan oleh KPK untuk membenarkan tindakan klarifikasi Eddy dan mendengarkan keterangannya, jika laporannya saja diduga belum didalami?," tegas Kurnia.<br /> <br /> Karena itu, ICW meminta KPK dapat bertindak objektif dalam menangani perkara tersebut. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK bisa menaikkan status penanganan perkaranya ke tingkat penyelidikan.<br /> <br /> "Pada waktu yang bersamaan, sebagai fungsi kontrol, Dewan Pengawas harus benar-benar mencermati secara serius penanganan perkara ini. Hal tersebut penting agar proses hukumnya berjalan tanpa campur tangan pihak manapun," pinta Kurnia.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri merasa heran dengan pernyataan peneliti ICW Kurnia Ramadhana tersebut. Ali menyebut, pihaknya telah bekerja objektif dalam menangani setiap laporan masyarakat.<br /> <br /> "Seperti pernyataan ICW begitu ya, mengatakan bahwa justru kemudian mencurigai ketika KPK cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Kemarin temen-temen juga sudah tahu ada undangan baik itu terlapor maupun pihak pelapor, datang ke KPK dan kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut dalam rangka telaah dan verifikasi pengaduan masyarakat. Kami juga heran ternyata kemudian dari pihak ICW menyatakan demikian," pungkasnya.

ICW Nilai Klarifikasi Wamenkumham ke KPK Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH), diterpa kabar tak sedap. Musababnya, dia dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar atas pengurusan sebuah perkara.<br /> <br /> Adapun, penerimaan uang panas itu menurut Sugeng, diduga diterima pria yang karib disapa Eddy Hiarij ini, melalui Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi dua orang yang disebut sebagai asistennya.<br /> <div dir="auto">Eddy Hiariej enggan merespons lebih jauh terkait laporan ke KPK oleh Ketua IPW. Eddy mengatakan aduan tersebut merupakan persoalan profesional antara dua asisten pribadinya, yakni Yogi dan Yosi, dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.</div><br /> Sementara tak terima dengan tuduhan tersebut, Asisten Eddy Hiarij pun melaporkan balik Sugeng ke Bareskrim Polri, atas tuduhan pencemaran nama baik.<br /> <br /> Menilik harta kekayaan Eddy Hiarij yang dilihat dari website e-LHKPN, Eddy Hiarij memiliki harta kekayaan yang terbilang fantastis.<br /> <br /> Adapun rinciannya; Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/162 m2 di Kabupaten / Kota Sleman, senilai Rp 5 miliar dari hasil sendiri, Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/53 m2 di Kabupaten / Kota Sleman, senilai Rp 5 miliar dari hasil sendiri, Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/375 m2 di Kabupaten / Kota Sleman, senilai Rp 10 miliar dari hasil sendiri, dan Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/214 m2 di Kabupaten / Kota Sleman, senilai Rp 3 miliar dari hasil sendiri. Adapun dari tanah dan bangunan yang tersebar di Provinsi Yogyakarta ini, total mencapai Rp 23 miliar.<br /> <br /> Selain tanah dan bangunan Edyy Hiarij juga memiliki berbagai alat transportasi senilai Rp 1.210.000.000. Adapun rinciaannya; Mobil Honda Odyssey keluaran tahun 2014 senilai 314.000.000 yang didapat dari hasil sendiri, Mobil Mini Cooper 5 Door A/T keluaran tahun 2015 senilai Rp 468.000.000 yang didapat dari hasil sendiri, serta mobil Jeep Cherokee tahun 2014 senilai 428.000.000 yang didapat dari hasil sendiri.<br /> <br /> Dalam LHKPN 2021, Eddy Hiarij memiliki Kas dan Setara senilai Rp 1.121.856.647, sehingga Sub Total harta Eddy Hiarij senilai Rp. 25.331.856.647. Namun karena Eddy Hiarij memiliki utang Rp 5.449.440.788, maka harta kekayaannya kini tinggal Rp 19.882.415.859.

Dituduh Terima Gratifikasi, Harta Wamenkumham Rp 25 M, Utang Rp 5 M

Eddy Hiarij

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eddy Hiarij

Berita Terkini

Belum Tahan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej, KPK Tunggu Hasil Praperadilan

Otto Hasibuan Singgung Prof Eddy di Acara Solidaritas Jessica Wongso, Para Advokat: Laporkan

Moncer jadi Guru Besar saat Usia 37 Tahun, Wamenkumham Eddi Hiarij Kini Malah jadi Tersangka Korupsi di KPK

Ditetapkan Tersangka, Wamenkumham Eddy Hiariej Ngaku Tak Tahu Menahu Kasus yang Disangkakan KPK Terhadapnya

ICW Nilai Klarifikasi Wamenkumham ke KPK Janggal

Dituduh Terima Gratifikasi, Harta Wamenkumham Rp 25 M, Utang Rp 5 M

Download Aplikasi JawaPos.com