<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Jaksa-Agung-3568847286.jpeg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai bertemu dengan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina di Jakarta pada Kamis (6/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai bertemu dengan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina di Jakarta pada Kamis (6/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengungkap fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejagung di tengah krisis kepercayaan atas lembaga-lembaga penegak hukum. Dia menyatakan, lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu tampil beda karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah no viral, no justice. &rdquo;Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral no justice, tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral, kebalik gitu yah,&rdquo; kata Effendi dalam keterangan, Rabu (19/3). No viral, no justice atau jika tidak viral, tak akan ada keadilan merupakan istilah yang kerap muncul di media sosial. Istilah ini bentuk kritik netizen atas penegakan hukum yang dinilai lamban atau tidak sebagaimana semestinya sebelum suatu kasus menjadi viral. Menurut Effendi, tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya. Penegakan hukum dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel, dengan tujuan utama yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, menurut dia, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik. Gebrakan Kejagung bahkan kerap mengejutkan publik dengan terungkapnya kasus korupsi besar dan pelik seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, PT Timah dan terbaru kasus tata kelola mintak mentah Pertamina yang rugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Respons Jaksa Agung Mendengar penyataan Effendi, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung memberi tanggapan. Dia menyebut kemepimpinannya lebih mengedepankan hasil kerja ketimbang sensasi. Burhanuddin selalu menekankan jajarannya agar penegakan hukum dijalankan melalui proses yang adil. Bertumpu pada fakta-fakta dan bukti yang kuat serta mengikuti prinsip hukum yang berlaku. &rdquo;Saya orang Sunda, punya prinsip caina herang laukna beunang (airnya bening, ikannya dapat), kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh saya punya hasilnya ini. Jadi gak usah ribut-ribut dulu, gak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama,&rdquo; kata Burhanuddin. Dia juga menyampaikan akan sedih bila penuntutan suatu kasus oleh lembaganya ternyata harus kandas di pengadilan. &rdquo;Kalau gagal saya menuntut (perkara) saya berlinang air mata. Terakhir (sedih dan menangis) ya itu kasus Asabri,&rdquo; ungkapn Burhanuddin saat menjawab pertanyaan salah satu panelis acara. Dalam acara tersebut, Burhanuddin juga mengaku bahwa dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi banyak sekali tekanan dari pihak yang terafiliasi dengan koruptor. Bahkan, pernah mendapat ancaman dari pihak yang akan meluluhlantakkan Gedung Kejagung.&nbsp; &rdquo;Datang seorang militer, dia bilang kalau keluarganya nggak dibebaskan akan luluhlantakkan,&rdquo; kata Jaksa Agung menirukan pihak pengancam. &rdquo;Silakan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara, silakan saja kalau mau,&rdquo; jawab Jaksa Agung. Tak hanya ancaman, Jaksa Agung juga mengaku pernah mendapat iming-iming uang dengan nilai fantastis, yakni Rp 2 triliun untuk stop kasus namun dia menolak. &rdquo;Saya bilang, nggak ada, ini (perkara) tetap harus jalan, ini marwah kejaksaan dan marwah saya secara pribadi, saya pantang untuk surut,&rdquo; tegas Burhanuddin.&nbsp; Lebih jauh, dia mengatakan jika dirinya makin ditekan akan makin membeku. Karena prinsip dirinya kalau telah melangkah harus dijalani dengan risiko apa pun. &rdquo;Usai saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara termasuk TB Hasanuddin. Saya pesan kalau kalian melakukan perbuatan pidana apalagi korupsi saya tidak akan peduli siapapun kalian,&rdquo; tandas Burhanuddin.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali ungkap fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejagung di tengah krisis kepercayaan

Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali Ungkap Rahasia Tingginya Apresiasi Publik terhadap Kerja Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_141732-1-1826936385.jpg" alt="Pendiri Majalah Tempo sekaligus salah satu pemilik saham Jawa Pos, Fikri Jufri, meninggal dunia. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Majalah Tempo sekaligus salah satu pemilik saham Jawa Pos, Fikri Jufri, meninggal dunia. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Tutup usianya Pendiri Majalah Tempo sekaligus salah satu pemilik saham Jawa Pos, Fikri Jufri, meninggalkan kesan membekas bagi banyak orang, salah satunya bagi Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadir di rumah duka kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Effendi mengenang sosok Fikri sebagai orang yang penuh idealisme dalam memegang peranannya sebagai wartawan di era orde baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada masa-masa yang dulu kita bayangkan dulu sebegitu, menurut saya dia selalu berusaha mempertahankan idealismenya. Ada mungkin yang bisa terlihat dalam bentuk tulisan, tapi kan ada juga yang tidak bisa terlihat dalam bentuk tulisan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015729339/ramalan-keberuntungan-berdasarkan-tanggal-lahir-anda-di-bulan-maret-2025-menurut-numerologi">Ramalan Keberuntungan Berdasarkan Tanggal Lahir Anda di Bulan Maret 2025, Menurut Numerologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya saat menjadi wartawan, ia menilai sosok Fikri tetap kritis dan cerdas dalam tiap penuturannya dalam diskusi-diskusi.&nbsp; Oleh karena itu, wafatnya Fikri menjadi kehilangan besar bagi dunia pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kehilangan, pasti. Walaupun kita tahu kan pasti tetap ada generasi-generasi baru yang siap menghadapi tantangan jamannya," pungkas Effendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, wartawan senior sekaligus Pendiri Majalah Tempo dan salah satu pemegang saham Jawa Pos, Fikri Jufri, dikabarkan tutup usia di hari ke-6 bulan suci Ramadhan, Kamis (6/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015729329/soroti-perhitungan-kerugian-negara-pengacara-tegaskan-tom-lembong-tak-pernah-transaksi-impor-gula-yang-rugikan-rp-578-miliar">Soroti Perhitungan Kerugian Negara, Pengacara Tegaskan Tom Lembong Tak Pernah Transaksi Impor Gula yang Rugikan Rp 578 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut tersebar melalui flyer dengan tertunda nama anak, menantu, dan cucu Fikri. Mulai dari Amira Jufri, Kemal Jufri, dan Dina Purita Jufri. Kemudian ada juga nama Karima Jufri dan Ricky Soerapoetra, Kaira Soerapoetra, dan Kalea Soerapoetra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, bapak/orang tua kami: Fikri bin Hasan Aljufri," tulis flyer tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fikri dinyatakan meninggal dunia pada Kamus (6/3) sekitar pukul 09.41 WIB. Terbaru, ia akan segera dikebumikan di kawasan TPU Karet Bivak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Effendi Ghozali mengenang sosok Fikri Jufri sebagai orang yang penuh idealisme dalam memegang peranannya sebagai wartawan di era orde baru.

Dunia Pers Kehilangan, Effendi Gazali Kenang Keteguhan Idealisme Fikri Jufri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/IMG_20230906_184658-2029125104.jpg" alt="Caption foto: Formasi CPNS 2023 Mahkamah Agung atau MA ada 1.658 formasi untuk S1 lengkap jabatan, fresh graduate diterima. (Pojoksatu)." width="100%">
<figcaption>Caption foto: Formasi CPNS 2023 Mahkamah Agung atau MA ada 1.658 formasi untuk S1 lengkap jabatan, fresh graduate diterima. (Pojoksatu).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga praktisi dan aktivis berkirim surat ke Istana Negara. Surat itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Surat yang berisi tujuh poin itu menyoroti soal kondisi Mahkamah Agung (MA). Salah satunya kekosongan jabatan wakil ketua MA bidang non yudisial. Para aktivis dan praktisi yang bersurat itu adalah pakar komunikasi politik Effendi Gazali, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dan Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Effendi Gazali mengatakan, kosongnya jabatan Wakil ketua MA bidang non yudisial mengakibatkan terhambatnya implementasi, pelaksanaan, dan kinerja MA secara umum. Hal itu membuat kepercayaan publik kepada MA jadi menurun. "Bahkan publik menganggap MA telah bermain 'politik praktis' dengan sengaja membiarkan beberapa jabatan penting yang strategis tetap kosong dan memusatkan power kepada orang tertentu di pucuk kepemimpinan MA," ujar Effendi Gazali kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/3). Saat ini jabatan wakil ketua MA bidang non yudisial masih dipegang oleh Wakil Ketua MA Yudisial Sunarto. Dengan kondisi itu, Sunarto terkesan mengemban dua jabatan utama sekaligus. Yaitu sebagai wakil Ketua MA bidang yudisial dan wakil Ketua MA bidang non yudisial. "Kewenangannya menyamai kewenangan Ketua MA saat ini," sambung Effendi. Dalam surat yang tertanggal 28 Maret 2024 itu, ketiga aktivis itu meminta kepada Presiden untuk bersikap tegas untuk mendorong dan mengimbau Ketua MA Muhammad Syarifuddin untuk segera mengadakan dan melaksanakan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial. Sebab, urgensi jabatan sangat besar. Di antaranya membawahi pengawasan, penganggaran, pembinaan, mutasi serta tugas lainnya di lingkungan MA. "Ini demi menjaga kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas MA sebagai pelaku Kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia," tandasnya.

Tiga praktisi dan aktivis berkirim surat ke Istana Negara. Surat itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Desak Ketegasan Presiden soal Kosongnya Jabatan Wakil Ketua MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/pm-kamboja-4064000198.jpg" alt="NIKMATI SUNSET: Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara peserta KTT Ke-42 ASEAN menikmati joy sailing di Labuan Bajo, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>NIKMATI SUNSET: Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara peserta KTT Ke-42 ASEAN menikmati joy sailing di Labuan Bajo, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalangan komunikolog (ahli komunikasi) Indonesia ikut bangga melihat perahu pinisi dipilih Presiden Jokowi sebagai "teras" dunia. Menjadi tempat ngopi bagi sebelas pemimpin dan kepala negara se-ASEAN sambil menyaksikan sunset di Labuan Bajo. "Pak Jokowi tepat memilih pinisi, kapal cipta karya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sejak pinisi lahir, kompas dan setiap biduknya tak pernah salah mengantar kapten menuju dermaga dan berlayar melayani ombak samudra," kata Hasrullah, komunikolog Universitas Hasanuddin. Jokowi, lanjut dia, sebetulnya bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk memainkan peran sebagai negarawan di tingkat dunia daripada terkesan banyak mengurus koalisi capres. Suko Widodo, pakar komunikasi dari Unair yang juga koordinator Asosiasi Komunikolog Indonesia, turut memuji Jokowi. &rsquo;&rsquo;Kinerja dan citra seperti ini akan meningkatkan kenegarawanan, membawa nama baik Indonesia. Momentum ini akan meningkatkan kredibilitas untuk melakukan hubungan diplomatik yang mumpuni di akhir masa jabatan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pernyataan senada disampaikan Effendi Gazali. Komunikolog peneliti komunikasi politik itu menyebut peran Jokowi di KTT ASEAN sebagai kerja-kerja cerdas. "Sudah beberapa bulan ini seluruh rakyat kangen melihat Bapak Presiden yang berdiri mewakili seluruh bangsa Indonesia," ujarnya. Belakangan, imbuh Effendi, memang ada kesan bahwa presiden banyak terbawa-bawa menjawab pertanyaan soal koalisi capres-cawapres. &rsquo;&rsquo;Semoga sebentar lagi sesudah KTT ASEAN, ada makan siang atau acara minum teh bersama antara Presiden Jokowi dengan seluruh ketua umum partai. Sejuklah-sejuk,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Iwel Sastra, komunikolog LSPR, juga memuji peran Jokowi di KTT ASEAN sebagai kerja cerdas. Sementara itu, Usman Watik, komunikolog yang aktif di Muhammadiyah dan direktur Leader of Indonesia UMJ, menilai kinerja Jokowi di KTT ASEAN dapat menunjukkan betapa para menteri juga seharusnya lebih fokus mengurus bangsa. Emrus Sihombing, komunikolog Universitas Pelita Harapan, pun sependapat. Dia menyatakan, KTT ASEAN menjadi oase kerinduan bangsa Indonesia. (c18/hud)

Kalangan komunikolog (ahli komunikasi) Indonesia ikut bangga melihat perahu pinisi dipilih Presiden Jokowi sebagai "teras" dunia.

Komunikolog Bangga Peran Presiden Jokowi, Salah Satunya Ngopi di Kapal Pinisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/effendi-gazali-KPK.jpg" alt="ridwan" width="100%">
<figcaption>ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, Effendi Gazali mengetahui kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Sehingga pemeriksaan Effendi pada Kamis (25/3) bukan tanpa dasar.  "Kami tegaskan, pemanggilan seseorang sbg saksi dalam penyelesaian perkara tentu karena ada kebutuhan penyidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/3).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pakar komunikasi politik itu diyakini mengetahui perkara dugaan suap bansos penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Sehingga keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP).  "Pihak yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut. Sehingga menjadi lebih terang dugaan  perbuatan para tersangka dalam perkara ini," tegas Ali.  Ali memastikan, dalam proses persidangan akan membuka secara terang setiap informasi penyidikan rasuah dugaan suap bansos. Sehingga publik bisa mengikuti prosesnya secara terbuka di dalam persidangan.  "Pada waktunya nanti pada proses persidangan silakan ikuti, karena itu terbuka untuk umum, termasuk soal hasil penyidikan akan kami buka seluruhnya beserta alat bukti yang kami miliki," ujar Ali.  Dalam pemeriksaan pada Kamis (25/3) lalu, Effendi Gazali didalami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020. Effendi diduga turut merekomendasikan salah satu vendor pengadaan bansos melalui mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono, yang merupakan tersangka dalam perkara ini.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, Effendi diduga merekomendasikan CV Hasil Bumi Nusantara untuk mendapatkan paket pengadaan bansos penanganan Covid-19.  CV Hasil Bumi Nusantara diduga mendapat kuota penyedia bansos tahap satu sebanyak 162.250 paket. Bahkan nilai kontraknya mencapai Rp 48.675.000.000. Meski demikian, Effendi membantah hal tersebut.  Dia mengklaim, tidak terafiliasi dengan CV Hasil Bumi Nusantara yang diduga mengerjakan paket bansos. Dia pun mengaku tak segan untuk dikonfrontasi dengan pihak CV Hasil Bumi Nusantara.  "Saya tidak kenal dan lebih gampang panggil saja PT atau CV itu, panggil dan konfrontasi ke saya, apakah memang dapat segitu, kapan dikasih, dan apa urusannya dengan saya,” tegas Effendi usai menjalani pemeriksaan di KPK.  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Meyakini Effendi Gazali Tahu Kasus Suap Bansos Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/effendi-gazali-KPK.jpg" alt="ridwan" width="100%">
<figcaption>ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Effendi Gazali dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. KPK menduga, pakar komunikasi politik itu merekomendasikan salah satu vendor pengadaan bansos melalui mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono (AW), yang kini menjadi tersangka.  "Effendi Gazali (wiraswasta) didalami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemensos tahun 2020, antara lain terkait adanya dugaan rekomendasi salah satu vendor yang diusulkan oleh saksi melalui tersangka Adi Wahyono untuk mengikuti pengadaan Bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (26/3).  Berdasarkan informasi yang dihimpun, Effendi diduga merekomendasikan CV Hasil Bumi Nusantara untuk mendapatkan paket pengadaan bansos penanganan Covid-19. CV Hasil Bumi Nusantara diduga mendapat kuota penyedia bansos tahap satu sebanyak 162.250 paket.  Bahkan nilai kontraknya mencapai Rp 48.675.000.000. Meski demikian, Effendi membantah hal tersebut. Dia mengklaim, tidak terafiliasi dengan CV Hasil Bumi Nusantara yang diduga mengerjakan paket bansos. Dia pun mengaku tak segan untuk dikonfrontasi dengan pihak CV Hasil Bumi Nusantara.  "Saya tidak kenal dan lebih gampang panggil saja PT atau CV itu, panggil dan konfrontasi ke saya, apakah memang dapat segitu, kapan dikasih, dan apa urusannya dengan saya,” tegas Effendi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/3) kemarin.  Selain Effendi, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos, Pepen Nazaruddn. Dia digali pengetahuannya soal aliran uang yang diterima tersangka Matheus Joko Santoso.  "Masih terus didalami antara lain dugaan aliran uang yang diterima dari tersangka MJS terkait fee pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI dan dugaan aliran sejumlah uang kepada tersangka Juliari Peter Batubara melalui tersangka MJS dan AW," ujar Ali.  Penyidik KPK juga memeriksa tiga pihak lainnya, antara lain Triana dari PT Indo Nufood Indonesia, Amelia Prayitno dari PT. Cyber Teknologi Nusantara dan Muhammad Rakyan Ikram, adik dari politikus PDIP Ikhsan Yunus. Ketiganya didalami terkait dugaan keikutsertaan dalam pengadaan bansos dan dugaan pemberian uang kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  "Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan keikutsertaan sebagai vendor dalam pelaksanaan pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI dan dugaan aliran sejumlah uang kepada tersangka JPB melalui tersangka MJS dan AW," pungkas Ali.  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Duga Effendi Gazali Rekomendasikan Vendor Bansos Lewat Adi Wahyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/effendi-gazali-KPK.jpg" alt="ridwan" width="100%">
<figcaption>ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar komunukasi politik, Effendi Gazali telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Effendi menyebut istilah 'dewa-dewa' dalam pengadaan paket bansos.  Dia mengakui, sempat menghadiri seminar terkait pengadaan bansos penanganan Covid-19 pada Juli 2020. Effendi melontarkan, dalam pengadaan bansos UMKM juga selayaknya dilibatkan.  "Di situ poinnya adalah kami menyampaikan supaya jangan itu dimakan semua oleh 'dewa-dewa', tapi yang kecil-kecil ini UMKM juga dapat," kata Effendi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/3).  Effendi membantah terlibat dalam pengadaan bansos. Dia pun berdalih tidak mengetahui terkait CV Hasil Bumi Nusantara yang diduga merupakan perusahaan penyedia paket bansos Covid-19.  "Kan tadi sudah terbukti bahwa saya tidak ada hubungannya dengan CV apalah itu yang disebutkan, saya juga nggak pernah terima aliran dana," beber Effendi.  Dia pun mempertanyakan, kapan KPK akan memeriksa pihak lainnya yang juga diduga mengetahui sengkarut pengadaan bansos. "Yang besar-besar kapan? Jadi perlakukan saja secara adil antara yang 'dewa-dewa' dengan yang kecil-kecil," tandas Effendi.  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  https://youtu.be/Ftb_iKbbm7Q

Rapat Bansos, Effendi Gazali Ingatkan Jangan Semua Dimakan 'Dewa-dewa'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/effendi-gazali-KPK.jpg" alt="ridwan" width="100%">
<figcaption>ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Effendi Gazali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodebatek tahun anggaran 2020. Pakar komunikasi politik itu membantah menjadi salah satu pemilik kuota pengadaan bansos.  Effendi membantah, mengenal CV Hasil Bumi Nusantara yang diduga merupakan perusahaan penyedia paket bansos Covid-19. Dia mengaku siap dikonfrontasi dengan perusahaan tersebut.  "Saya tidak kenal dan lebih gampang panggil saja PT atau CV itu, panggil dan konfrontasi ke saya, apakah memang dapat segitu, kapan dikasih, dan apa urusannya dengan saya," kata Effendi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/3).  Effendi yang diperiksa untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso menegaskan, akan menjelaskan secara rinci terkait sengkarut kasus bansos kepada penyidik KPK. "Setelah pemeriksaan kepada penyidik ya," tegas Effendi.  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket bansos yang disepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/03/2021/periksa-effendi-gazali-kpk-cecar-soal-kajian-ekspor-benur/?page=all">Periksa Effendi Gazali, KPK Cecar soal Kajian Ekspor Benur</a>  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  https://youtu.be/LjG-uukfYOg

Effendi Gazali Tegaskan Tak Kenal Perusahaan Penyedia Paket Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/effendi-gazali-KPK.jpg" alt="ridwan" width="100%">
<figcaption>ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terlihat memakai kemeja panjang berwarna merah muda sekitar pukul 14.03 WIB.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengapresiasi kedatangan Effendi ke KPK. Sebab kesaksiannya penting untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  "Kami apresiasi atas kehadiran yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik KPK," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (25/3).  Ali menyampaikan, seseorang yang dipanggil sebagai saksi tentu karena keterangannya dibutuhkan dalam rangka memperjelas rangkaian perbuatan para tersangka. Kesaksian Effendi dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso.  "Perkembangan hasil pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Ali.  Diketahui, selain perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19, Effendi Gazali juga pernah diperiksa dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Effendi diperiksa penyidik KPK pada Kamis (4/3) lalu, dia ditelisik pengetahuannya soal kajian dan konsep rancangan kajian ekspor benih lobster.  Belum diketahui apa yang akan ditelisik penyidik KPK terhadap Effendi. Namun diduga, ia merupakan salah satu pihak yang mendapatkan kesempatan pengerjaan pengadaan bansos Covid-19. Informasi yang di dapat di lapangan Effendi diduga terkait dengan CV. Hasil Bumi Nusantara. Perusahaan itu disebut-sebut telah menerima lebih dari satu tahap pengadaan Bansos Covid-19  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Dugaan Suap Bansos, Effendi Gazali Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/effendi-Gazali-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap pengamat politik Effendi Gazali dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat mantan Mensos, Juliari Peter Batubara. Akademisi itu akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS)  "Saksi Effendi Gazali (wiraswasta) akan diperiksa untuk tersangka MJS," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (25/3).  Selain perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19, Effendi Gazali juga pernah diperiksa dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Effendi diperiksa penyidik KPK pada Kamis (4/3) lalu, dia ditelisik pengetahuannya soal kajian dan konsep rancangan kajian ekspor benih lobster.  Belum diketahui apa yang akan ditelisik penyidik KPK terhadap Effendi. Namun diduga, ia merupakan salah satu pihak yang mendapatkan kesempatan pengerjaan pengadaan bansos Covid-19. Informasi yang di dapat di lapangan Effendi diduga terkait dengan CV. Hasil Bumi Nusantara. Perusahaan itu disebut-sebut telah menerima lebih dari satu tahap pengadaan Bansos Covid-19  Selain Effendi Gazali, tim penyidik juga memanggil Dirjen Linjamsos Kemensos Pepen Nazaruddin, Muhammad Rakyan Ikram, Sekjen Kemensos Hartono Laras, Staf Ahli Kemensos Kukuh Ari Wibowo, pihak dari PT. Indo Nufood Nusantara Triana dan pihak dari PT. Cyber Teknologi Nusantara Amelia Prayitno  "Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk MJS," tegas Ali. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Korupsi Pengadaan Bansos Covid-19, KPK Panggil Effendi Gazali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#effendi gazali

Berita Terkini